Wawancara

Anwar Sadad, Komisi C DPRD Jatim

Meski mendapat sorotan terkait kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur, BUMD (Badan usaha Milik daerah) Jatim selalu lolos dengan sejumlah alasan. Salah satunya tugasnya yang tidak hanya fokus di bisnis.

Abdul Halim

Rumitnya persoalan transportasi di Indonesia, khususnya Jawa Timur, mendapat perhatian banyak pihak. Terlebih masalah transportasi berbasis aplikasi yang saat ini disoal pengusaha dan sopir angkutan umum konvensional.

Biyanto

Dr Biyanto M.Ag, Pengamat Politik:

Kekuatan besar Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur akan kembali menemui ‘cobaan’. Betapa tidak, di 2018 mendatang dua kader NU diperkirakan akan kembali bertarung memperebutkan kursi Jatim 1. Meski di dua periode sebelumnya nama Saifullah Yusuf (Wagub Jatim/Ketua PBNU) menungguli Khofifah Indar Parawansa (Mensos RI/Ketua Umum PP Muslimat NU), namun sepertinya di 2018 akan terjadi perubahan peta politik secara signifikan.

Prof M Masud Said PhD

Rencana pemekaran mulai menggelinding di Jawa Timur. Usulan ini meliputi lima kabupaten dan lima kota yang dianggap perlu dilakukan pemekaran. Pertama kali wacana ini dimunculkan Katua Pansus RPJMD (Rencana pembangnan Jangka Menengah Daerah), Sahat Tua Simanjuntak.

Usulan ini mendapat respon beragam salah satunya dari Prof M Mas'ud Said PhD, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang juga Staf Khusus Menteri Sosial RI.

Apa pendapat anda terkait wacana pemekaran 10 daerah di Jatim?

Ini perkembangan bagus dari Jatim untuk serius membahas usulan pemekaran 5 kota dan 5 kabupaten. Karena pemekaran itu selalu harus ada rekom provinsi, baik legislatif atau eksekutif.

Apakah rencana ini bisa diusulkan ke pemerintah pusat?

Moratorium itu (pemekaran) belum dibuka secara penuh, karena ada syarat. Walaupun sekarang mestinya sudah bisa 2017. Artinya, saat ini hanya bisa untuk pembahasan wacana. Pengusulan dan pembahasan actual itu paling cepat 2020.

Apa yang harus dilakukan Pemprov Jatim?

Pembahasan boleh sekarang tapi pengusulan ke pusat itu efektif tahun 2020. Dalam konteks Jatim ini baru bisa dilakukan pasca kepemimpinan Pakde Karwo. Karena gubernur ini sudah berjalan dua periode dan akan ada gubernur baru di 2020. Sekarang bisa melakukan pembahasan tahap awal, misalnya memetakan potensi penduduknya, potensi ekonominya dan lainnya.

Jika pemimpinnya ganti apakah wacana ini akan berlanjut?

Karena itulah perlu keberlanjutan di eksekutif dan legislatif. Problemnya pemilihan eksekutif 2018, 2019 dan di 2020 ada pemilihan DPRD baru. Apakah visinya sama dan anggotanya sama? Pasti berbeda. Nantinya partai yang dominan bisa juga berbeda.

Selain itu, apa lagi yang perlu diperhatikan?

Perlu adanya kepentingan politik yang simetris antara daerah dengan pusat. Biasanya kesesuaian administrasi daerah itu dianggap layak akan dinilai berbeda oleh pusat kerena berbeda konteks politiknya. Apalagi partai yang dominan antara pusat dan daerah itu berbeda. Pengusulan kalau tidak simetris bisa kandas di pusat, karena perbedaaan kekuatan parpol.

Andaikata secara politik daerah dan pusat sudah simetris apakah wacana ini akan berjalan mulus?

Tidak juga. Meski semuanya simetris, eksekutif masih menghitung. Seperti kementerian keuangan, akan memperhitungkan anggaran tambahan bagi kabupaten baru. Karena munculnya kabupaten baru akan didanai dari APBN padahal saat ini jamannya pemangkasan.

Apakah pada tahun 2020 anggaran Kementerian Dalam Negeri terutama Dirjen Otoda ada? Jadi ada rambu-rambu keuangan, policy, politik, dan juga rambu administrasi kelayakan.

Kalau semuanya terjadi, berapa persen kemungkinannya?

Ini masih usulan.

Kenapa Madura tidak ada dalam usulan, padahal selama ini Madura yang menyatakan siap?

Ini juga sama, jika isu ini sudah bertahan enam bulan saja sudah baik, setelah itu hilang lagi isu ini. Apalagi bisa sampai mengganti undang-undang.

Hal apa lagi yang kira-kira membuat pembahasan ini akan panjang?

Pemekaran akan disahkan oleh UU. Kalau sampai ada 10 pemekaran artinya akan ada 10 UU baru. Kalau dilihat dari legislasi di DPR kita saat ini, katakanlah saat ini ada 60 RUU hanya bisa dibahas hanya tujuh dalam setahun. Maka ada 52 RUU yang  menunggu dibahas untuk disahkan. Dan kemudian dalam waktu 3 tahun (2020) akan ada penambahan lagi RUU, terus bagaimana nasib 10 RUU pemekaran ini.

Dan Jawa Timur adalah salah satu dari 34 provinsi lain yang menginginkan pemekaran. Memang inilah desain Besar Penataan Daerah nasional ini sampai 2025 dan ini sudah disahkan oleh Kepres (Keputusan Presiden). Maka jumlah yang dimekarkan ini harus menyesuaikan desain yang sudah diusulkan Kemendagri dan sudah dikepreskan ini.

Anda seakan pesimis dengan pemekaran, apakah memang tidak mendukung?

Saya mendukung pemekaran tapi tidak banyak yang berhasil. Data evaluasi Dirjen Otoda mengatakan 75 persen daerah pemekaran itu tidak maju. Dari tahun 2002-2004 jumlah daerah kita 260 sekarang 516 artinya ada penambahan sekitar hampir 100 persen.

Tapi terdapat 175 daerah yang tidak maju dari 200 daerah baru tersebut. Hanya 25 yang top. Ini termasuk yang berhasil adalah Kota Batu. Yang tidak maju adalah Paser Kalimantan, daerah Sumatera juga ada. Bagaimana sebuah Pemda dalam 1-2 tahun kantor dinasnya nyewa di ruko, DPRD-nya belum ada karena nunggu Pemilu.

Bagaimana dengan Provinsi Banten?

Termasuk berhasil. Karena dia ada pecahan DKI yang yang menjadi pusat ekonomi, seperti bandara internasional Sukarno-Hatta di Cengkareng. Ini adalah sumber ekonomi yang luar biasa. Walaupun itu sentralistik, tapi geliat perekonomian di sekitar berkembang pesat, seperti harga tanah dan munculnya usaha. Ini menjadi big ekonomic.

Kira-kira Jatim butuh berapa tahun jika semuanya berjalan mulus?

Ada pilihan lain, sekarang dikuatkan saja penataan ekonomi daerah spatial atau zonasi. Pendekatan zonasi dari daerah miskin dan daerah kaya. Dengan model ini, jumlah daerah kabupaten atau kotanya sama mungkin kecamatannya yang berbeda.

Contonya, jika di Kabupaten Malang kurang sejahtera, cukup dibagi saja Malang selatan, Malang utara, Timur dan Pusat. Jika kemiskinan itu ada di daerah yang berpotensi bidang pertanian ya disikat saja di situ. Artinya bidang pertanian digenjot.

Ini berbeda dengan model KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang fokus pada ekonomi makro. Peningkatan ekonominya biasanya dinikmati orang yang sudah kaya, yang miskin tetap tidak meningkat karena pendekatannya makro.(zal/abn)

Sahat Tua P Simanjuntak

Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Pansus RPJMD) Jatim mendorong lima kabupaten dan lima kota di Jatim melakukan pemekaran wilayah. Ke-10 kota dan kabupaten itu perlu dimekarkan karena jumlah penduduknya sudah terlalu padat, sehingga tak sebanding dengan daya dukung sumber daya yang dimiliki. Berikut wawancara dengan Ketua Pansus RPJMD Jatim, Sahat Tua P Simanjuntak.

banner

> BERITA TERKINI lainnya ...