Wawancara

Published in Wawancara

Selesaikan Masa Lalu dengan Program Besar

May 18, 2017 Publish by 
BASANTO YUDOYOKO, Direktur Utama PT PWU
BASANTO YUDOYOKO, Direktur Utama PT PWU

PERUSAHAAN daerah selalu menjadi sorotan publik. Ini karena Badan Umum Milik Daerah (BUMD) diharapkan mamu pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nyatanya di Jawa Timur harapan ini tidak landing dengan mulus. Berbagai persoalan termasuk pendanaan dan iklim ekonomi juga mempengaruhi hal ini.

Seperti PT Panca Wira usaha (PWU) yang diharapkan menjadi sumber PAD ternyata belum juga mampu memberikan PAD yang signifikan. Persoalan masa lalu dan penyertaan modal investasi yang terbatas dianggap menjadi salah satu yang membuat Perusahaan ini belum bisa maksimal dalam memberikan setoran PAD. Berikut petikan wawancara Koran Transparansi dengan Direktur Utama PT PWU, Basanto Yudoyoko.

Apa yang menjadi ganjalan dalam pengembangan perusahaan daerah ini?
PT PWU miliki program besar dalam menyelesaikan masalah masa lalu. Saat ini kami punya 8 anak perusahaan, satu induk, 3 anak perusahaan, 3 kerjasama dan 3 unit usaha totalnya sekitar 18 entitas. Sedangkan, bidang usahanya beragam gabungan dari 5 grup usaha. Yang tidak semuanya bisa bertahan di era saat ini, sehingga harus ada pemilahan.
Padahal bisnis PT PWU merupakan warisan jaman Belanda. Yang masih bisa dipertahankan adalah medical device, Kasa Husada, ini akan berlanjut terus mengikuti kebutuhan masyarakat. Pabrik semen dan batu api, yang menyediakan bahan khusunya untuk smelter, pabrik baja, pabrik pupuk dan pabrik semen.
Ada bisnis yang ketinggalan jaman seperti security printing yang membuat sertifikat berhologram. Padahal saat ini sudah era digital dan paperless ini karena itu harus dialihkan menjadi perusahaan digital security. Nanti memproduksi seperti smart card, kartu parkir brlangganan dan karti uji kir sehingga nantinya uji kir tidak pakai buku lagi cukup kartu.
Selain itu masih butuh inventarisir aset serta melakukan pengembangan perusahaan. Apalagi perusahaan ini menyisakan sejumlah permasalahan masa lalu.

Bagaimana cara merapikan kembali permasalahan masa lalu PT PWU?
Kami akan melakukan pengetatan SOP (Standar Operational Procedur), pada lembaga pengawasan ditempatkan orang orang terpercaya dan sistem dalam pengawasan perusahaan akan lebih baik lagi, selain itu tidak akan lagi menjual aset perusahaan. Berikutnya tunduk pada UU Perseroan Terbatas.
Sedangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah mengikuti aturan Depkeu, Kejaksaan, BPK (Badan pemeriksa kauangan), BPKP (Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan).
Contoh, apartemen D’frontage akan dibangun strarta title dan tanahnya masih tetap milik PWU tidak bisa lepas. Nantinya seperti sewa panjang, 30 tahun nanti ada perpanjangan. Selamanya lahan tidak bisa dimiliki mereka. Perpanjangan terus boleh dilakukan, tetapi tanah tetap milik PWU.

Hal lain yang menjadi ganjalan?
Inventarisasi aset juga cukup menguras tenaga. Sebenarnya aset PT PWU banyak di tempat strategis. Aset yang diberikan saat perubahan menjadi PT, memiliki banyak status. Ada yang kami kuasai tetapi tidak dimiliki, surat nggak ada tetapi di daftar aset ada.
Ada lagi yang kita kuasai kita miliki tetapi dasar legalitas tidak ada. Ada aset yang tidak kita kuasai, kita miliki (dikuasai pihak lain). Ada yang daftarnya ada tetapi lokasi lahannya tidak ditemukan. Kalau seperti ini bagaimana? menghapus juga tidak bisa, ini kan tidak boleh dikurangi.

Bagaimana dengan yang dikuasai pihak lain?
Yang menyakitkan lagi adalah dihuni banyak orang. Pasti pembebasannya butuh biaya tinggi. Karena hanya untuk menghidupkan sertifikasi di jalan protokol luar biasa mahalnya. Tetapi menggusur atau memindahkan mereka juga tidak gampang karena aturan kita kan tidak boleh memberikan pesangon karena mereka kan penghuni tanpa hak. Jika digusur dengan kompensasi kami tak berani.
Kalau dengan anggaran kerahiman sih tidak masalah. Kalau memenuhi tuntutan mereka (penghuni) sesuai pasti ada masalah hokum dan biaya ini tidak sedikit. Akhirnya keuangan PT PWU banyak tersedot untuk masalah meluruskan legalitas. Belum bicara pengembangan. Sementara ini kita stop menyelesaikan legalitas asset.

Kenapa distop mengurus mengumpulkan aset?
Ini butuh energi banyak, mending aset yang ada dioptimalkan. Sedangkan yang bermasalah tetap dijaga tidak dilepaskan.

Apa tidak akan membuat aset ini hilang atau berkurang?
Sekarang aset kita nambah, memang dulu ada yang hilang. Untuk menyelamatkan aset, kita belikan aset baru. Katakanlah dulu ada 150 bidang misalnya, terus dilepas 4, dan dibelikan 6 bidang aset baru, kan nambah. Atau beli 2 tapi luasannya lebih besar, meski item turun tetapi luasannya bertambah.

Bagaimana respon DPRD Jatim?
Sejauh ini sudah menjelaskan dan dewan bisa memahami serta menerima kondisi ini. Bahkan kami disupport dewan untuk bersama mengamankan aset.

Bagaimana dengan anggaran pengembangan usaha?
Kami tidak pernah meminta anggaran ke dewan, karena kondisi kebutuhannya sekarang Rp 750 M, kalau yang anggaran 250 yang dulu itu hanya landing 50% saja itu berupa tanah bangunan dan asset. Ada beberapa tambahan untuk pengembangan shore base di Lamongan. Sekarang kami tidak ingin merepotkan Pak Gubernur.

Langkah selanjutnya?
Kami akan menggandeng perbankan dan mencari mitra kerja untuk bisa mengembangkan usaha. Langkah ini mampu membuat kami mandiri.
Selanjutnya kami akan mengembangkan lagi kawasan bisnis dan industri. Ini hal baru nantinya akan memperluas industri Jatim nantinya seperti SIER. Bisnis lama yang susah dikembangkan akan ditutup.
Pengolahan kulit dan penyamakan kulit tidak akan ditutup, karena dikembangkan lagi menyesuaikan program Jatim swasembada daging sapi yang bisa menjukung bahan baku sangat besar. Bisnis ini yang akan mendongkrak pendapatan perusahaan daerah. Ini orientasi besar. Kami juga memiliki jalan tol Krian-Legundi-Bunder sampai Manyar.
Selama tidak masuk bisnis besar ini maka kami akan jadi jago kandang tidak memiliki kontribusi besar pada PAD. Artinya saat ini sudah lebih bagus meskipun masih di bawah Bank Jatim.
Harus diingat juga kami tidak pernah minta anggaran pengembangan dari daerah. Seperti pengembangan hotel, kawasan industri, semuanya menggunakan anggaran perbankan menghindari bantuan pemerintah dan memilih kredit perbankan.

Butuh waktu berapa lama untuk bisa menyalip setoran PAD Bank Jatim?
Jika semua berjalan lancar paling tidak butuh waktu 10 tahun. Sebut saja hanya untuk tol yang total investasinya Rp 12 T pasti bisa memberikan setoran PAD cukup tinggi. Apalagi apartemen yang nilainya triliunan. Kalau nyalip Bank Jatim aja kecil. Logikanya, ada penggemukan sapi sekitar 500 ribu ekor. Tapi kan butuh biaya besar.

Apa mungkin bisa mengembangkan ke proyek pembangunan bandara?
Memungkinkan melakukan pengembangan bandara. Kita sudah punya pelabuhan Lamongan shore base. kita bisa karena bidang usahanya banyak dari 38 perusahaan dikelompokkan menjadi 5 grup ada aneka kimia, aneka usaha, aneka pangan, sarana bangunan(infrastruktur) sampai aneka jasa permesinan.(zal/abn)

banner