Politik

 Deklarasi dan Rakor Strategi Pemenangan Capres-Cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin di Surabaya, Selasa (25/9/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin kembali menegaskan target perolehan suara di Jawa Timur 70 persen. Untuk mencapai target tersebut, TKD Jawa Timur dan Kabupaten/Kota harus bekerja secara optimal.

Tak terkecuali kalangan emak emak, namun pemilih melenial yang jumlahnya sangat tinggi harus kita seser. Jangan tanya caranya seperti apa, namun TKD Jawa Timur sudah menyiapkan strategi tersebut. ungkap Ketua TKD Jawa Timur Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin kepada wartawan di Surabaya, Selasa ( 25/9/2018)

TKD Jawa Timur yang diketuai mantan Kapolda Jawa Timur Machfud Arifin, menggelar Deklarasi sekaligus Rakor (Rapat Koordinasi) Koalisi Indonesia Kerja tingkat Jawa Timur di Hotel Wyndam Jalan Basuki Rahmat. Pada Rakor perdana dihadiri sedikitnya 300 orang. 

Rakor ini dalam rangka persiapan untuk tahapan kampanye pemilihan presiden 2019. Tujuan kegiatan ini, untuk menjabarkan instruksi tingkat nasional agar diimplementasikan ke daerah. Lantaran Rakor menyangkut soal strategis pemenangan, maka tertutup untuk klangan pers. 

Selain itu, wujud instruksi tim pusat agar segera melaksanakan rapat koordinasi. “Tentu saja misinya memperjuangkan, mengantarkan, dan memenangkan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin secara elegan. Tanpa ujaran kebencian, lebih untuk menyuarakan kerja nyata Presiden Jokowi,” ujarnya.

Berkaca dari Pilpres 2014, Jokowi mendapat nomor urut 2. Adapun pada Pilpres 2019, Jokowi mendapat nomor urut 1. “Ibaratnya, dulu nomor 2 saja Pak Jokowi bisa menang, apalagi sekarang nomor 1,” tandasnya. Target 70 persen sangat realistis. 

Menurutnya, strategi mengampanyekan Jokowi sebenarnya cukup sederhana. Yakni, tinggal menyampaikan berbagai keberhasilan Jokowi yang sudah dirasakan rakyat. “Kemiskinan turun drastis lho, tinggal satu digit, di posisi 9,82 persen, ini terendah sepanjang sejarah karena sebelumnya selalu dua digit. Rakyat merasakan kerja-kerja Pak Jokowi,” ungkapnya.

Kinerja Jokowi itu, lanjutnya, juga akan dibumikan dalam konteks masyarakat Jatim untuk membangun kedekatan isu dengan pemilih di provinsi ini. Misalnya, soal pembangunan jalan tol di Jatim, embung-embung baru untuk mendukung pertanian, hingga kemajuan desa lewat dana desa.

“Berton-ton emas diambil dari Papua, tapi jalan-jalan di sana baru terbentang mulus lewat Trans Papua sejak kapan? Mulai 2014 digeber. Itu eranya Pak Jokowi. Begitu juga soal sertifikasi tanah untuk membantu rakyat, di Jatim ini Pak Jokowi menargetkan bisa menerbitkan 1,57 juta sertifikat tanah untuk rakyat tahun ini,” jelasnya.(ais)
H. Martono

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur pasangan Capres Jokowi-KH Ma'ruf Amin  perlu kerja extra keras. Pasalnya, ada kecenderungan pamor petahana tersebut menurun. 

Dosen ilmu hukum Universitas Surabaya (Ubaya) H Martono mengatakan, khusus Jawa Timur, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin menurun 12 persen dari 73  menjadi 61 persen.  "Pemilih melenial lebih melihat pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno," tandasnya kepada media ini di Surabaya, Kamis (20/9/2018).

Martono adalah ketua tim pemenangan pasangan Karsa jilid 1 dan  2. Pada Pilgub 2018, Martono berada di dikubu Khofifah-Emil Dardak yang diusung  Partai Golkar, Demokrat,PAN dan partai politik lainya. 

Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi mengapa elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin menurun. Pertama soal ekonomi nasional terutama melemahnya rupiah atas dollar AS . Ini berpengaruh pada harga barang. Kedua, faktor cawapres yang belum tersosialisasi ketingkat arus bawah.

Jika melihat prosentase penurunannya, maka kerja tim harus maksimal. Diperlukan terobosan dan lompatan agar mencapai angka diatas 70 persen. "Pilpres April  2019 adalah pemilu paling heboh didunia," tandasnya. 

Senada dengan Martono, pakar komunikasi politik UNAIR Suko Widodo menyatakan Pemilu 2019 sangat tidak menarik. Sisa pemilu pilgub/pemilukada didaerah menimbulkan anomali politik.

Suko Widodo lalu memberikan contoh. Di Pemilu lokal yang baru selesai yaitu Pilgub Jawa Timur maupun Pemilu Kab/Kota. Di Pilgub Gubernur Soekarwo mendukung Khofifah Indar Parawansa-Emil. Di pilpres Khofifah mendukung Jokowi. Namun partainya Gubernur yaitu Demokrat mendukung Prabowo-Sandiaga.

Ini juga terjadi di Gus Ipul (Wagub Syaifullah Yusuf). Di Pilgub Gus Ipul didukung Gerindra dan PKS. Namun di Pilpres Gerindra punya calon sendiri. Secara kelembagaan Gus Ipul wakil Ketua PBNU. Namun di Pilpres, Gus Ipul belum menentukan pilihan.

Disatu sisi agen agen komunikasi sekaligus mereka yang melek politik sibuk dengan kegiatan partai masing masing. Bagi parpol, para kader partai lebih fokus pada pencalegannya. Mereka mengutamakan partai agar lolos di Senayan.

Masyarakat kita belum melek informasi. Mereka yang melek politik sibuk ngurus nasip partainya.  Sementara partai politik sendiri tidak maksimal dalam melakukan pendidikan politik 

Lalu betulkah elektabislitas Jokowi-Ma'ruf Amin menururun, Suko Widodo hanya menyatakan, harusnya incumbent diatas 65 persen. Tapi angka itu bukan ukuran tergantung dari kekuatan lawan. Pilpres itu dilaksnakan April 2019.(min)

 Anggota Komisi II DPR RI Evert Erenst Mangindaan

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Anggota Komisi II DPR RI Evert Erenst Mangindaan mendukung sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut tegas terkait polemik data pemilih di Kota Bitung, Sulut, yang notabene merupakan warga negara asing (WNA). 

Ia pun mendukung sikap Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang menyatakan bahwa KPU Sulut harus tegas menjalankan UU Pemilu untuk mengatasi permasalahan itu.

“Pemilih yang berhak mengikuti Pileg dan Pilpres merupakan warga Indonesia. Sementara stateless atau yang bukan WNI tidak berhak mengikuti Pileg dan Pilpres, walaupun mereka sudah tinggal di wilayah Indonesia cukup lama. Kami sangat mendukung ketegasan dari Gubernur Sulut itu,” papar Mangindaan usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI dengan KPUD, Bawaslu dan Gubernur Sulut beserta jajarannya di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Kamis (20/9/2018).

Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Sulut mengungkapkan kekhawatirannya akan terjadinya kisruh menjelang Pileg dan Pilpres di Kota Bitung yang notabene merupakan salah satu kota yang banyak dihuni oleh WNA, khususnya dari Filipina. Bertahun-tahun mereka tinggal di kota itu yang merupakan wilayah Indonesia dan berbaur dengan WNI. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang sudah merasa bagian dari Indonesia.
 
Meski demikian, Mangindaan menilai KPU harus tunduk pada undang-undang yang berlaku. Jika orang tersebut bukan WNI, harus dibuktikan dengan adanya KTP-elektronik ataupun dokumen pendukung lainnya yang tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), maka orang tersebut tidak berhak mengikuti pesta demokrasi di Indonesia, atau tidak berhak menjadi pemilih.

Hal tersebut pun diamini oleh Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali yang memimpin Tim Kunspek ke Sulut tersebut, dan diikuti Anggota Komisi II DPR Azikin Solthan, Komarudin Watabun, Dwi Ria Latif, Eddy Kusuma Wijaya, Tabrani Maamun, Soetriyono, Rohani Vanath dan Andi Mariatang.(sam)

Ketua PDIP Jawa Timur Kunadi menyeahkan Surat Keputusan penunjukan Irjen Pol Machfud Arifin sebgai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur di Kantor PDIP Jatim Jalan Kendangsari Surabaya, Rabu (19/9/2018) malam.

Surabaya (KoranTransparansi.com) -  Mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Machfud Arifin, dipercaya menjadi ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin untuk wilayah Jatim. Penunjukan berdasarkan surat keputusan Nomor 016-A/KPTS/TKN-JKWMA/IX/2018 dan  diserahkan pada Rabu (19/9/2018) malam. 

Dalam kata sambutannya Machfud Arifin menyampaikan  terimakasih atas kepecayaan  parpol anggota Koalisi Indonesia Kerja untuk memimpin TKD Jokowi - KMA. Ini merupakan amanah yang berat, dan Insya Allah akan kita jalankan secara bersama-sama, bergotong-royong mengantarkan Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin menjadi pemimpin Indonesia yang selalu bersih, merakyat, dan kerja nyata,” kata Machfud.

Machfud yang baru saja purna tugas sebagai Kapolda Jatim menambahkan, tugas TKD adalah memperkuat TKN. TKD Jatim akan memastikan segala perencanaan dan eksekusi kampanye yang dirancang bersama bisa berjalan lancar serta efektif dalam memenangkan Jokowi-KH Maruf.

TKD Jokowi-KH Ma'ruf di Jatim pun berkomitmen menggalang kampanye bersahabat dan bermartabat. Dia memastikan politik dijalankan dengan gembira serta menjauhi fitnah dan hoax.

“Kita mengedepankan persaudaraan, kita pastikan Pilpres ini adalah festival program, bukan festival kebencian,” papar Machfud.

Jatim, lanjut Machfud, adalah provinsi strategis dengan jumlah pemilih sangat besar, sehingga ikut menjadi penentu kemenangan dalam Pilpres. Oleh karena itu, TKD Jatim akan bergerak sistematis, memadukan kerja politik di darat dan udara yang dipandu para kiai, tokoh masyarakat, kader partai, para relawan, serta pendekatan ilmiah berupa survei-survei terukur.

“Kami akan silaturahim ke kiai, para habib, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan Pak Jokowi menang,” tuturnya.

Saat ini, semua tim di tingkat kabupaten/kota juga sudah siap, termasuk dengan posko-poskonya. Sudah ada koordinator di masing-masing wilayah.

“Hanya tinggal satu daerah, yaitu Lumajang, yang dalam satu-dua hari ini kami rampungkan,” kata Machfud yang menghabiskan 32 tahun masa hidupnya di kepolisian.

Soal target, Machfud mengaku tidak mau jumawa. Tapi dengan doa dan kerja keras, dia yakin bisa kembali memenangkan Jokowi di Jatim. Apalagi, rakyat sudah merasakan kerja-kerja Jokowi selama ini, baik dalam hal infrastruktur, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

“Misalnya tol di Jatim, pesat sekali kemajuannya, tahun depan sudah tersambung sampai Banyuwangi. Bendungan-bendungan yang dulu terhenti pembangunannya, sudah dikebut lagi sehingga bisa mengairi dan mencetak lahan pertanian baru,” terang Machfud

Machfud akan segera merinci langkah strategis dan taktis berdasarkan survei terbaru yang sudah dikantongi hasilnya.

“Sebagai arek asli Jatim dan mantan kapolda, Insya Allah saya memahami daerah ini, dan dengan bekal strategi yang tepat kita akan bergotong-royong bersama memenangkan Pak Jokowi dan KH Ma'ruf. Amin Tentu semua gerak kami dipandu oleh nasihat para kiai dan tokoh masyarakat,” pungkas Machfud.(ais)

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto

 

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menyampaikan, pihaknya mendukung penuh perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) untuk masuk dalam jajaran Top 500 World Class University. 

Untuk itu, ia meminta pemerintah tidak menyamakan pengelolaan keuangan PTN-BH dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar PTN-BH dapat mengembangkan aset baik akademik ataupun non akademik untuk menjadi world class university.

Hal ini ia sampaikan ketika memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panitia Kerja (Panja) Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI ke Universitas Arilangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur (13/9/2018).

“Jadi perlu ditekankan, PTN itu bukanlah profit center, ini adalah lembaga pendidikan yang berbadan hokum, jadi jangan disamakan dengan BUMN. Kita ingin keuangannya dikelola secara professional, sehingga bisa menarik investasi ke dunia pendidikan. Tapi kalau investasinya sudah diterima, ya jangan dialihkan ke tempat yang lain,” kata Djoko.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, perlu adanya aturan atau regulasi yang tidak terlalu mengikat kepada PTN-BH, jika negara ini serius ingin membuat PTN-BH yang ada di Indonesia menjadi world class university. Hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini dosen-dosennya harus berkualitas.

“Dan yang kedua, sarana dan prasarananya terutama di bidang riset. Karena kita ini sangat kecil sekali anggaran di riset. Kalau kita mau mencapai itu, benahi dulu tenaga pengajarnya, sarana prasarananya, dan kesiapan pada universitasnya secara kelembagaan. Dan akreditasinya semua harus diatas A,” tegas Djoko.

Terkait usulan untuk adanya lisensi mengajar untuk tenaga pengajar di Indonesia, ia berpendapat saat ini usulan lisensi mengajar belum bisa diterapkan. Perlu ada kajian secara mendalam, mengingat saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga pengajar. Sehingga jika aturan lisensi diterapkan maka, Indonesia akan semakin kekurangan tenaga pengajar.

Namun politisi dapil Jawa Tengah itu menekankan, untuk tahap pertama sertifikasi kompetensi mengajar dinilai sudah cukup dan mendorong para pengajar untuk bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi, sehingga mampu mencetak generasi yang bisa membawa Tanah Air menjadi lebih baik.

“Mestinya untuk tahap pertama itu sertifikasi saja cukup, karena belum semua dosen-dosen kita bersertifikat. Tapi yang paling penting adalah kita harus menyiapkan dosen-dosen yang berkualitas. Beri pendidikan yang baik, beri beasiswa kepada mereka untuk pendidikan di luar negeri. Kalau masalah tuntutan untuk lisensi mengajar, sertifikasi mengajar sudah cukup dulu,” tutup Djoko. (sam)

 Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh mempertanyakan standard operating procedure (SOP) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang diterapkan dalam mengelola Kartu Tanda Penduduk Elekktrik (KTP-el), terutama pada KTP-el yang sudah dinyatakan rusak.

“Ada yg bilang, kalau KTP-el yang rusak atau tidak terpakai lagi, dikembalikan ke pusat. Ini kan repot, kalau dari Papua dikembalikan ke Jawa,” kata Nini, sapaan akrabnya, saat ditemui Parlementaria di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Nini menyayangkan kondisi seperti ini terulang kembali. Disaat pemerintah sangat getol meminta rakyat untuk melakukan perekaman KTP-el, kemudian ada yg mengeluh karena sudah sejak lama belum mendapatkan KTP-el, namun di sisi lain, manajemen KTP sendiri oleh Dukcapil tidak jelas. “Peristiwa ini cukup melukai hati rakyat,” imbuh Nini.

“Dari beberapa daerah yang saya kunjungi dan tanyakan perihal KTP-el yang rusak, Dukcapil daerah juga seperti kebingungan dan tidak ada kejelasan bagaimana prosedurnya apakah dikembalikan atau dipotong,” papar legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Nini pun memberikan sorotan pada kejadian dimana sebanyak 2.910 keping KTP dan 9 kartu keluarga (KK) yang ditemukan oleh warga pada Senin (10/9/2018) di Kampung Tarikolot RT 03/RW 02, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Nina meragukan keterangan dari Dukcapil Serang yang mengatakan bahwasanya dokumen yang ditemukan di semak-semak tersebut adalah KTP dan KK yang telah rusak. Kecil kemungkinan pihak Dukcapil melakukan pengecekan satu per satu terhadap 2900 KTP, baik itu rusak fisik dan juga rusak data.

“Kita tidak pernah tahu. Kalau rusak fisik, kita bisa lihat dengan kasat mata. Tetapi kalau rusak data, itu yang harus kita waspadai. Karena hanya pihak Dukcapil saja yang bisa tahu dengan peralatan yang dimilikinya,” pungkas politisi dapil Jawa Timur ini. (sam)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...