Politik

Warga Hakka Satu Suara Dukung Khofifah-Emil: Jatim Butuh Pemimpin Bersih Korupsi

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Semakin mendekati hari pencoblosan, berbagai kelompok masyarakat berduyun-duyun menyatakan dukungan untuk pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur. Ini juga yang dilakukan warga Tiongkok yang tergabung dalam Ketua Persatuan Hakka Indonesia Sejahtera (PSHIS).

Mereka sepakat menyatukan pilihan di pilgub Jawa Timur kepada pasangan Khofifah-Emil. Hal ini dinyatakan saat Khofifah mengahdiri undangan untuk menyampaikan visi-misi di Hotel Santika Premiere, Surabaya, Jawa timur, Jumat, (8/6/2018).

"Kita sudah pasti menyatukan, sepakat sudah satu hati pokok e nomor satu ibu Khofifah jadi Gubernur Jawa Timur. Kita pilih yang terbaik, pilih pemimpin yang bersih korupsi, ibu Khofifah," kata Ketua Persatuan Hakka Indonesia Sejahtera (PSHIS), Sugeng Prananto.

Bukan tanpa alasan, dukungan tersebut diberikan karena rekam jejak Khofifah yang begitu cemerlang. Ketika melaksanakan tugas sebagai pejabat publim, Khofifah tulus menjalankan amanat untuk rakyat.

"Alasan kita track record dari beliau itu dari DPR sampai menteri kita lihat perjuangan beliau bukan untuk pribadi tapi untuk tanah air, untuk negara. Beliau sangat cinta Jawa Timur, beliau juga asli Jawa timur. Tokoh Jawa Timur yang membesarken Jawa Timur," ungkapnya.

Sugeng menegaskan, dukungannya kepada Khofifan adalah bukti warga negera Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pesta demokrasi. Menurutnya penting untuk memberikan pilihan untuk pemimpin masa depan Jawa Timur.

"Ini bukan berpolitik. Kita bukan memilih partai tapi memilih pemimpin Jawa Timur. Kita warga Jawa Timur. Kita punya hak kewajiban memilih Gubernur. Kita sangat yakin beliau jadi Gubernur sangat bisa memajukan Jawa Timur. Semua warga Hakka memilih beliau," tuturnya.

Sementara itu, Khofifah menyampaikan apresiasinya kepada warga Hakka yang menegaskan dukungan untuk pasangan nomor satu. Khofifah mengatakan terus menyapa seluruh elemen masyarakat untuk mendapatkan rekomendasi strategis demi membangun Jawa Timur.

"Kita menyapa seluruh elemen, seluruh komunitas, seluruh segmen. Kita akan memaksimalkan sedapat mungkin bisa tersapa tersisir. Jadi segmen yang belum tersisir, belum tersapa kita maksimalkan," kata Khofifah.

Hakka Indonesia, Khofifah melanjutkan, memilki oeran yang siginifikan terhadap keberlangsungan sosial. Organisasi Hakka merupakan salah satu organisas wadah warga Tiongkok terbesar di Indonesia.

"Salah satu kekuatan yang cukup siginifikan di Jawa Timur adalah Hakka Indonesia sejahtera. Potensi dan peran Hakka di Indoensia relatif sudah terkomunikasikan," pungkasnya.(den)

 

Komisi VII Dorong Peningkatan Anggaran Riset dan Teknologi

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Anggota Komisi VII DPR RI Bara K. Hasibuan mengatakan, pihaknya akan selalu berjuang agar alokasi anggaran untuk riset dan teknologi ditingkatkan secara drastis oleh pemerintah. Prioritasnya adalah pada riset dan teknologi sesuai dengan program Presiden Jokowi dan juga komitmen dari pemerintah.

“Saat ini, alokasi anggaran pendidikan tinggi Rp40 triliun dan untuk riset dan teknologi itu hanya Rp1 triliun plus Rp5 triliun untuk seluruh lembaga di lingkup Kemenristekdikti,” terang Bara saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi (Menristekdikti) beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Ditambahkan Bara, alokasi anggaran yang besar bagi riset dan teknologi juga sebagai tuntutan kebutuhan abad 21 yang merupakan abad kompetitif. Suatu bangsa untuk menang dalam kompetisi itu harus kuat secara inovasi dan ilmu pengetahuan riset dan teknologi.

Selain itu, Komisi VII juga mendorong agar pemerintah mengimbangi dengan peningkatan kapasitas kementerian dan lembaga-lembaga untuk melakukan implementasi terhadap program yang menyerap anggaran secara efektif.

Politisi Partai Amanat Nasional ini sempat mempertanyakan satu program yang serapannya saat ini baru  mencapai 5 persen. “Kita minta kejelasan apa kendalanya, sehingga serapan tersebut tidak maksimal. Apakah sumber daya manusianya ataukah ada kendala yang lain,” tegasnya.

Bara tetap optimis Kemenristekdikti akan mengoptimalkan serapan anggaran hingga akhir 2018. “Kita akan pantau per triwulan kami akan pantau para mitra kerja untuk melakukan presentasi dan laporan atas kinerja dan anggaran mereka,” pungkasnya. (sam)

 Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali

JAKARTA (KoranTransprnsi.com) - Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengingatkan bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemiluhan Umum (Bawaslu) harus mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). 

“Kalau KPU membuat rumusan A maka Bawaslu harus membuat peraturan berasarkan PKPU itu,” ungkap Zainudin Amali saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bawaslu, KPU dan Dirjen Otda, Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan peraturan terkait penyelenggaraan pemilu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (05/6/2018). 

Dijelaskan Zainudin Amali, saat membahas perbawaslu ada perbedaan pendapat antara Komisioner KPU dengan Bawaslu terkait peraturan tentang pengawasan kampanye khusunya mengenai citra diri.

Dalam rapat, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan peserta pileg adalah partai politik yang telah ditetapkan nomor urutnya. Menurutnya logo parpol ada sejak parpol lahir, sedangkan nomor urut ditetapkan hanya ketika mengikuti sirkulasi pemilu 5 tahun sekali. 

“Logo parpol tanpa nomor urut bukan peserta pileg. Sebab itu citra diri adalah logo dan nomor urut,” katanya 

Kontras dengan KPU, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebut bahwa citra diri mencakup logo dan nomor urut parpol. Logo, kata dia, diatur oleh  Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang Partai Politik, sedangkan ketika parpol sudah menjadi peserta pileg tunduk pada UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

“Kami tetap berpendapat definisi kampanye kembali ke Pasal 1 ayat 35 UU 7/2017 yang mendefinisikan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu,” jelasnya. 

Peraturan ini bertujuan  agar tidak ada yang melakukan kampanye di luar jadwal. Namun, ketidaksepakatan antara KPU, Komisi II dan Bawaslu membuat pembahasan menjadi cukup alot. Hingga akhirnya Komisi II meminta Rancangan Perbawaslu mesti diubah selaras dengan PKPU. (rom)

 Fuad Masyhur (kanan) ikut dalam pertemuan Prabowo dan Habib Rizieq. (Foto: Dok. Istimewa)

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Politikus senior Partai Golkar, Fuad Masyhur, diketahui ikut umrah bersama Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Golkar menyebut keikutsertaan Fuad dalam perjalanan umrah itu tak berkaitan dengan urusan partai.

Fuad adalah pemilik agen umrah PT Maktour, yang digunakan Prabowo dan Amien Rais melakukan perjalanan umrah.

"Pak Fuad Masyhur memang kader Partai Golkar. Pak Fuad Masyhur itu pemilik travel haji dan umrah. Kehadiran beliau tentu dilihat sebagai profesional," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan kepada wartawan, Selasa (5/6/2018).

Menurut Ace, wajar jika Fuad ikut menemani Prabowo dan Amien dalam perjalanan umrah itu. Dia menyebut hal serupa sering dilakukan Fuad ketika melayani kliennya yang lain. 

"Selama ini beliau memang dikenal sebagai pengusaha travel haji dan umrah yang melayani siapa saja, termasuk Pak Prabowo atau Pak Amien Rais. Tak ada kaitan dengan Partai Golkar," jelasnya.

Ace pun menepis harapan Waketum Gerindra Fadli Zon, yang berandai-andai Golkar bisa mengalihkan dukungan di Pilpres 2019 lantaran Fuad hadir di momen umrah Prabowo dan Amien. Ace menyatakan partainya tak akan mengalihkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. 

"Partai Golkar pasti tidak akan mengubah dukungannya kepada Pak Jokowi. Itu sudah keputusan Partai Golkar yang merupakan kebijakan ditetapkan dalam Munaslub 2017 yang lalu," sebut Ace.

Sebelumnya, Fadli Zon berharap kehadiran Fuad dalam momen umrah Prabowo dan Amien bisa membuat Golkar melabuhkan dukungan kepada Prabowo. Golkar sendiri diketahui sudah menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Kalau ikut mendukung ya lebih bagus lagi, he-he-he...," ujar Fadli, Senin (4/6).

Menurut dia, hal itu bukannya tak mungkin terjadi. Sebab, Golkar punya 'sejarah' bersama Gerindra saat Pilpres 2014. katanya sebagaimana diberitakan detikcom. 

"Saya kira kita kan punya sejarah yang panjang ya. Berkoalisi, Koalisi Merah Putih. Ya mudah-mudahan, kita kan nggak tahu juga namanya politik dinamis. Siapa tahu nanti bisa bergabung lagi di dalam menyusun dan menggalang sebuah koalisi bersama ke depan. Kita tidak pernah tahu," ujarnya. (min)

Deklarasi dukungan ini disampaikan oleh ribuan petani saat Khofifah melawat ke Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (5/6/2018).

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak semakin besar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Terbaru  dukungan ini diberikan oleh para petani desa yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Deklarasi dukungan ini disampaikan oleh ribuan petani saat Khofifah melawat ke Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (5/6/2018). Pernyataan dukungan dipimpin Ketua Masyarakat Desa Hutan, NP. Adnyana.

“Kami Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur bersepakat dan bertekad, memutuskan untuk mendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2018-2023 Nomor 1 yaitu Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc,” kata Yana di podium yang kemudian diikuti ikrar para anggota.

LMDH, dikatakan Yana, akan ikut serta menyosialisasikan program Khofifah-Emil  kepada kerabat, saudara dan rekan di lingkungan terdekat. Para petani desa juga bertekad ikut memenangkan dan ikut mengamankan suara pasangan Khofifah-Emil.

"Kita sekarang sudah punya ibu dan bapak, tempat kita menyampaikan aspirasi, maka itu mari kita pilih Khofifah-Emil,” tuturnya diikuti sorak dukungan wis wayahe dari para petani.

“Kami, LMDH di seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur, akan melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga,” tegasnya.

Bukan tanpa alasan, dukungan terhadap Khofifah-Emil ini diberikan karena keduanya memiliki komitmen jelas terhadap pertanian dan menjaga alam. Sehingga, menurutnya petani desa membutuhkan perlindungan pemimpin yang memiliki komitmen kuat seperti pasangan Khofifah-Emil.

“Perlindungan terhadap LMDH, pelestarian hutan, persoalan budidaya, ini harus diakomodir. Ini kan petani pinggiran hutan. Mereka sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Sehingga peranan kepala daerah ini yang harus memperjuangkan. Khofifah-Emil memiliki komitmen kuat tentang itu,” ungkapnya.

Kemudian, Khofifah yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap LMDH yang memberikan dukungan untuk pasangan calon nomor satu. Dukungan ini menjadi penguatan pasangan Khofifah-Emil dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur.

“Hari ini dalam satu kesatuan afiliasi LMDH memberikan dukungan. Kami menyampaikan terima kasih. Saya dan pak Emil menyampaikan terima kasih bahwa sapaan kami ke daerah-daerah semakin lengkap dengan dukungan LMDH Jawa Timur,” kata Khofifah.

Bahkan, komitmen Khofifah untuk menjaga alam sudah terpatri sejak muda. Ketika di Kementerian Sosial Khofifah kerap menyambangi pedalaman hutan untuk menemui suku anak dalam. Khofifah menilai hutan dan penjaganya memiliki peran penting terhadap lingkungan.

“Mereka adalah penjaga hutan, penjaga air yang ada di hutan, mereka menjaga bagaimana daya lingkungan tetap hidup,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Emil menambahkan, ketika masyarakat memberikan mandat kepada, Khofifah-Emil menyiapkan fasilitas pelatihan untuk meningkatkan teknologi dalam memanfaatkan kawasan hutan. 

"Kawasan hutan di Jawa Timur ini harus dikelola produktif, tapi juga harus lestari, kita juga ucapkan apresiasi kepada LMDH yang menbantu kedaulatan pangan kita. Kesejahteraan itu kombinasinya keberpihakan kebijakan, baik dalam bentuk pelatihan maupun dukungan finansial," tambah Emil.

Komitmen Khofifah-Emil untuk menjaga lingkungan termaktub dalam Nawa Bhakti satya. Jatim Harmoni dan Jatim Agro. Khofifah menjamin ketersedian pupuk dan bibit unggul untuk petani-petani pedalaman desa. Bukan hanya itu, kelangsungan petani untuk bercocok tanam pun terjamin dengan pinjaman modal tanpa agunan. 

Soal jaminan ketersediaan pupuk ketika Khofifah menghubungi Menteri Pertanian untuk mengirim pupuk subsidi yang dibutuhkan petani. Khofifah ingin memajukan Jawa Timur kelestarian alam dan lingkungan yang tetap asri terjaga. (den/min)

Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu dengan masyarakat desa pinggir hutan di Tuban, Selasa (5/6/2018)

 

TUBAN (KoranTransparansi.com) - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu dengan masyarakat desa pinggir hutan di Tuban, Selasa (5/6/2018). Acara yang dihadiri oleh perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Tuban ini membahas berbagaI potensi program yang bisa dilaksanakan Gus Ipul andai terpilih.

Muzaiyin, Ketua Paguyuban LMDH Kabupaten Tuban mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama ini telah membuat kebijakan yang mendukung kehutanan. Selama menjabat wakil gubernur, Gus Ipul telah membuat berbagai program terkait hal ini. 

"Gus Ipul sudah menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur selama dua periode. Sehingga, beliau memiliki modal kebersamaan dengan LMDH. Program-programnya sudah terbukti tidak sekadar janji," kata Muzaiyin.

Muzaiyin menjelaskan beberapa contohnya. Di antaranya program koperasi yang didukung oleh Pemrov Jatim dan pembinaan yang didukung kerjasama bersama Dinas Kehutanan, terutama masalah pembibitan. 

Utamanya, dalam mengembangkan produk unggulan di kawasan ini, jagung dan kacang. "Untuk komoditi yang ditanam di kawasan ini memang jagung dan kacang. Keduanya, menjadi produk pertanian unggulan," kata Muzaiyin yang juga Ketua Forum Komunikasi LMDH Kabupaten Tuban ini. 

Meskipun beberapa kendala tetap muncul. Jagung dan kacang misalnya tidak selaras dengan program kehutanan. Sebab, program kehutanan mewajibkan fungsi hutan tidak boleh berubah. 

"Sehingga, kita perlu formula yang membuat fungsi hutan tetap berjalan, namun masyarakat tetap bisa mengambil manfaat dari hutan," kata Muzaiyin. 

Solusinya, masyarakat akan diajak untuk berubah. Dari yang awalnya hanya sekadar jagung dan kacang bisa ke tanaman lain. Misalnya dengan menggunakan tanaman kaliandra. 

Tak hanya itu, pihaknya juga bekerjasama dengan dinas peternakan. Harapannya, masyarakat bisa berternak di dalam hutan. "Sehingga, masyarakat bisa menjaga hutan, sekaligus menghasilkan ternak disana," harapnya.

Selama ini, usulan tersebut telah masuk dalam usulan kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Kedepan, pihaknya berharap  adanya dukungan pemerintah provinsi agar program ini bisa berjalan lebih maksimal. 

Kalau tidak ada motor penggeraknya, maka LMDH sulit untuk bisa maju. "Siapa penggeraknya? Jelas dia yang tahu dan paham tentang masalah hutan. Di antaranya adalah Gus Ipul," ujarnya.

"Kami mengetahui semangat perjuangan Gus Ipul selama ini. Sehingga, kami tak ada lagi keraguan," ujar pria yang juga menjabat ketua LMDH Wonolestari, Desa Tegalrejo, Kecamatan Merak Urak ini.

Untuk  mengawal Dukungan ini pihaknya akan melakukan konsolidasi bersama seluruh anggota LMDH di Tuban. Yang mana, jumlah anggota LMDH bisa mencapai sepuluh ribu KK. "Melalui teman-teman LMDH, kami optimistis dukungan ini bisa konkret. Apalagi, Gus Ipul selama ini telah memiliki kedekatan dengan kami," ujarnya mengakhiri penjelasannya. 

Menanggapi dukungan ini, Gus Ipul menegaskan komitmennya terhadap sektor kehutanan dan pertanian. "Kami memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang berada di kawasan pinggiran hutan. Serta, selama ini masyarakat kawasan hutan menjadi salah satu perhatian pemerintah provinsi," ujar Gus Ipul di tempat yang sama. 

Menurutnya, bidang pertanian perlu melakukan antisipasi perubahan dinamika melalui berbagai inovasi. "Para anggota LMDH, bisa bertani namun di sisi lain juga bisa berbisnis.  tidak hanya menjual hasil panen, namun juga diolah terlebih dahulu," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini. 

"Sehingga, nilai tambahnya ada di petani hutan," kata Gus Ipul mengakhiri. 

Sementara itu, sebelumnya masyarakat desa hutan dari hampir seluruh wilayah di Jawa Timur juga telah menyatakan dukungannya. Mereka diantaranya adalah masyarakat desa hutan dari Madiun, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Blitar, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Sumenep dan Pamekasan.(min)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...