Politik

Pegiat Koperasi Deklarasi Dukungan Untuj Khofifah-Emil

Malang (Korantransparansi.com) - Ratusan pelaku usaha dari berbagai organisasi koperasi Indonesia wilayah Jawa Timur memberikan dukungan untuk pasangan calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pasangan cagub-cawagub nomor satu ini dinilai memliki komitmen kuat untuk menjadikan koperasi sebagai pilar ekonomi Indonesia di Jawa Timur.

“Hari ini kami bersilaturahmi semua pegiat koperasi yang ada di Malang Raya. Kita mendukung bu Khofifah, jelas beliau orang yang berkomitmen membangun koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Indoensia,” kata Plh Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, Mayjen (Purn) Nahrowi Ramli di Hotel Gajah Mada, Malang, Jawa Timur, Selasa (27/3/2018).

Seperti diketahui, Khofifah-Emil dalam Nawa Bhakti Satyanya mencantumkan komitmen untuk membagun ekonomi Jawa Timur melalui koperasi, UMKM dan  ekonomi kerakyatan. Komitmen tersebut termaktub dalam Nawa Bhakti ketujuh, yakni Jatim berdaya.

Khofifah juga dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan koperasi bukan hanya di Jawa Timur tapi juga di Indonesia.  Nahrowi berharap dengan dukungan tersebut masyarakat bisa memilih pemimpin yang memiliki komitmen untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan seperti Khofifah.

“Bu Khofifah adalah salah satu tokoh koperasi. Kami berharap dan kami berdoa bu Khofifah menjadi Gubernur Jawa Timur di periode yang akan datang,” tutur Waketum Demokrat tersebut.

Harapan pegiat koperasi ini dijawab Khofifah dengan sejumlah program terobosan yang akan memberi perlindungan dan penguatan terhadap produk-produk UMKM lokal. Khofifah ingin produk-produk lokal memiliki posisi daya tawar yang kuat sehingga bisa mendorong peningkatan ekonomi Jawa Timur.

“Koperasi, menguatkan seluruh ikhtiar-ikhtiar bagaimana penyejahteraan dan keberdayaan masyarakat terutama dari UMKM dan pegiat-pegiat koperasi di Jawa Timur,” kata Khofifah. 

Demi mewujudkan hal tersebut, dikatakan Khofifah, pemerintah harus mempunyai komitmen kuat untuk memberi perhatian terhadap produk-produk lokal. Selama ini produk UMKM Jawa Timur yang memliki nilai estetik dan ekonomi yang kuat belum diperhatikan dengan baik.

“Mediasi dan partnership harus diperkuat dari kemampuan dan kewenangan pemerintah. Rasanya paling banyak mendengar, paling banyak kita dapatkan, apa yang menjadi sisi-sisi untuk penguatan UMKM dan koperasi di Jawa Timur. Lalu banyak UMKM bagus di Jawa Timur,” tuturnya.

Hal tersebut Khofifah amini dengan program khusus untuk menguatkan produk-produk UMKM. Selain dikuatkan dengan koperasi, Khofifah juga menyiapkan Pusat Informasi Super Koridor dan communal Branding.

“Dari koperasi yang ada. Ada yang mereka butuhkan yakni sentra UMKM. Tapi kita menjawab tidak hanya sentra tapi kita ingin menyiapkan pusat Informasi Super Koridor di 5 Bakorwil. Kita berharap ada Communal branding ini menjadi penting,” jelas Khofifah yang juga Ketua Muslimat NU ini.

Dengan informasi super koridor, Khofifah menyiapkan pendampingan dari mulai modal, pelatihan manajemen, perluasan marketing digital hingga pendampingan hukum.  Kemudian communal Branding juga disiapkan sebagai solusi untuk memberi perlindungan hak intelektual produk seni maupun produk industri.

“Jadi communal branding dan pusat Informasi Super Koridor, dua hal ini kalau bisa berjalan akan terjadi pertumbuhan yang lebih cepat dari produktifitas UMKM maupun koperasi di Jawa Timur,” pungkasnya. (min)

Ketua KPU RI Arief Budiman (kanan)

SURABAYA (Korantransparansi.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur tidak memiliki kewenangan memberikan penilaian apakah sebuah lembaga survei/pooling tertentu memenuhi sarat atau tidak. Apalagi memberikan sanksi.

KPU hanya menyarankan agar sebuah lembaga survei/pooling memberitahu ketika mereka akan melakukan risert di suatu tempat tertentu. 

Chairul Anam, komisioner KPU Jawa Timur mengatakan, dengan memberitahu kepada KPU, maka lembaga survei akan bisa lebih leluasa ketika mereka mendatangi masyarakat atau Paslon. Sehingga tidak menjadi lembaga survei yang liar atau abal abal. ujarnya di Suarabaya, Minggu(25/3/2018)

“Sampai saat ini belum ada satupun lembaga survei untuk sekedar memberitahu. Biasanya mereka  baru ke kantor KPU  mendekati hari H nya,” tandas Chairul Anam.     

KPU tidak memiliki kekuatan untuk melarang lembaga survei melakukan sebuah kegiatan. 

Atau mungkin  mereka  mendaftar di KPU RI saya juga tidak tahu. Ini berbeda dengan pemantau pemilu yang memang keberadaanya perlu untuk diakridtitasi oleh KPU.

Menurutnya, lembaga survei yang melakukan kegiatan nya harus bersifat netral, tidak boleh di biayai asing atau bahkan dibiayai oleh paslon tertentu. Mereka harus independen. Ini  diatur dalam peraturan PKPU nomor 05/2017.

Menanggapi adanya lembaga lembaga survei yang mengumukan hasil suveinya dengan hasil yang beragam, Chorul Anam, anggota KPU Jawa Timur yang membidangi Divisi Perencanaan dan Data menyatakan, itu hak mereka. Soal sanksi, ya itu terserah   Bawaslu menyikapi masalah terebut apakah tergolong melanggar atau tidak. 

Intinya bahwa KPU tidak memiliki kewenangan memanggil lembaga survei. Mereka sah sah saja mengumumkan hasil penelitiannya. Kewenangan penindakan itu ada di Bawaslu. 

Lembaga survei juga tidak boleh merekayasa atau mengubah hasil surveinya. tandas Coirul Anam. 

Sementara itu Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan bagi lembaga survei ikuti saja aturannya. Kalau itu untuk Pilgub ya terdaftar di KPU Provinsi. Kalau Bupati/Walikota ya harus terdaftar di KPU Kabupaten/Kota. 

Kalau diantara mereka ada yang melanggar ketetuan misalnya tidak dijelaskan kapan melakukan surveinya, metode penelitiannya seperti  apa dan biayanya dari mana pasti akan menimbulkan problem. Tapi kalau ini diumumkan secara transparan ya pasti tidak ada problem.

Menurut Arief Budiman, kegiatan masyarakat seperti Lembaga survei tidak boleh di halangi. Yang penting lembaga itu harus transparan, akuntabel dan memiliki integritas. 

“Undang undangnya sudah ada nomor 10/2017 yang mengatur tentang hal tersebut,”  ujarnya singat. (min)

Bara JP: Barisan Relawan Jokowi Terus Bergerak untuk Khofifah

Surabaya (Korantransparansi.com) -  Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) semakin mesra dengan Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Hal itu terbukti saat Bara JP dan Khofifah menggelar makan malam bersama di Hotel Majapahit, Jumat (23/3/2018). 

Sekretaris Jenderal Bara JP Pusat, Utje Gustaaf Patty menegaskan loyalis Jokowi setia bergerak bersama Khofifah. Utje menuturkan Khofifah dan Bara JP tidak bisa dipisahkan karena memiliki nilai yang sama.

"Kami setia pada pak Jokowi dan setia pada nilai-nilai pak Jokowi yang ada pada bu Khofifah. Beliau adalah bagian dari keluarga besar Bara JP," kata Utje di acara 'Makan Malam dan Silaturahmi bersama Ibu Khofifah' di Hotel Majapahit.

Memilih Khofifah, dinilai Utje adalah pilihan logis dan ideal untuk masyarakat Jawa Timur. Khofifah dinilai sudah membuktikan kontribusinya untuk negara sehingga layak untuk memimpin Jawa Timur.

"Bagi kami, ada orang kami mau maju, beliau ini orang baik. Sudah terbukti bekerja dan menjadi orang yang bekerja total untuk pak Jokowi. Itu menjadi pilihan logis," ucapnya.

Pemimpin Jawa Timur, Utje menuturkan, harus yang memiliki nilai yang sejalan dengan pemerintah pusat.

"Ini adalah pilihan ideologis. Itu tidak harus  berdasarkan keturunan tapi nilai-nilai apa yang mereka lakukan. Yang bu Khoffiah lakukan betul-betul menjadi supporting pak Jokowi," jelasnya.

Utje juga menilai tidak layak jika ada kandidat yang mengklaim adanya dukungan presiden. Sebab, hal tersebut dinilai mencederai posisi Presiden sebagai kepala negara.

"Biarkan Presiden itu berada pada tempatnya sebagai kepala negara. Jangan mendegradasi beliau," tegasnya.

Kemudian, kembalinya Khofifah ke Jawa Timur disebut sebagai perwakilan Jokowi di Jawa Timur. Hal tersebut juga bukti pelaksanaan Nawa Cita Jokowi-JK untuk membangun negara dari pinggiran.

"Ibu Khofifah mau membangun Jawa Timur. Itu bukti bu Khofifah menjalankan butir ketiga Nawa Cita pak Jokowi, membangun negara dari pinggiran. Sudah saatnya beliau membangun daerah," pungkasnya.(den)

 Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Jakarta (Korantransparansi.com) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya akan membahas calon pendamping Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 usungan Golkar setelah Pilkada serentak 2018 selesai.

"Karena pertanyaannya klasik, maka jawabannya klasik, setelah Pilkada," kata Airlangga pada Rakernas Golkar di Jakarta, Jumat.

Golkar telah mendeklarasikan dukungannya kepada Presiden Jokowi maju kembali sebagai calon presiden 2019 karena ingin memastikan program pemerintahan Jokowi dilanjutkan pada periode selanjutnya

Airlangga memandang saat ini Presiden Jokowi sangat nyaman bekerja dengan Jusuf Kalla yang merupakan politisi Golkar dan akan tetap nyaman jika berdampingan dengan kader terbaik Golkar.

Belakangan, tidak sedikit suara yang mendorong Golkar memajukan kader terbaiknya untuk mendampingi Jokowi pada periode kedua. Nama Airlangga pun disebut potensial diusulkan sebagai cawapres untuk Jokowi.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan banyak hal yang membuat Airlangga cocok mendampingi Jokowi. "Tinggal usaha saja," kata JK. (SAM)

Hj Muthamimah (istri mendiang KH Hasyim Muzadi) mendoakan Khofifah menjadi Gubernur Jatim karena akan membawa kemaslahatan umat.

MALANG (Korantransparansi.com) - Tokoh wanita NU seperti Khofifah Indar Parawansa dinilai sudah memenuhi kompetensi untuk menjadi Gubernur Jawa Timur. Khofifah disebut pejuang wanita yang rela berkorban untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Istri mendiang KH Hasyim Muzadi, Hj Muthamimah saat bertemu Khofifah saat haul pertama, Minggu (18/3/2018) di Pesantren Al-Hikam, Jl Cengger Ayam, Kota Malang. Kiai Hasyim, disampaikan istrinya, meminta Khofifah tetap teguh berjuang di kontestasi Pilgub Jawa Timur 2018.

"Beliau adalah seorang figur perempuan, tokoh pemimpin yang luar biasa. Ibu Khofifah harus maju sebagai Gubernur demi kemaslahatan, demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur yang mayoritas Nahdliyin. Apapun yang terjadi harus maju," ungkap Hj Muthammimah menyampaikan pesan Kiai Hasyim.

Khofifah juga dinilai figur yang amanah dan mampu mengemban mandat rakyat Jawa Timur sebagai pemimpin masa depan.

"Beliau orang yang amanah, pekerja keras dan mampu melakukan apapun demi kesejahteraan orang banyak. Beliau jujur, beliau amanah. Makanya kiai Hasyim tetap mendorongnya maju meski sudah dikalahkan," ucapnya.

Sosok almarhum KH Hasyim selalu menjadi panutan calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah, sebagai guru dalam berpolitik maupun beragama. Ketua Muslimat NU Malang ini juga mengungkapkan pesan mendiang anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu, yaitu membantu memenangkan Khofifah-Emil.

"Ibu Khofifah juga demikian kepada almarhum adalah seseorang yang selama Pilgub Jawa Timur dua periode beliaulah yang mendampingi, yang mengarahkan. Istilah Jawa, yang membuat jalan. Kalau dua kali dikalahkan, kali ini tinggal menapaki oleh beliau. Saya selaku istrinya wajib membantu Khofifah sekuat saya," pungkasnya.

Setali tiga uang, Khofifah menyatakan kekagumannya kepada sosok Tokoh NU tersebut. Khofifah menyebutkan mendiang KH Hasyim, sosok teladan bagi masyarakat Jawa Timur maupun muslim nusantara.

"Tidak gampang mencari tokoh figur NU seluas, sedalam ilmu beliau bagaiamana menggerakan jamiyah, diniyyah ijtima'iyyah. Ini harus dijadikan referensi keteladan aktivis NU wa ahlihi (lainnya). Karena beliau memulai dari lini paling bawah. Tidak ujug-ujug di pengurus besar. Saya sering melihat beliau berpikir out of the box. Beliau membangun interaksi dialog yang luar biasa," pungkas Khofifah. (ko/min)

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Fauzih H. Amro (kiri) dan Dr Gatot Sudjito usai meninjau fasilitas Jamkestama di RS Grha Medika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/3/2018).

LOMBOK,NTB (Korantransparansi.com) - Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Fauzih H. Amro menilai, pelayanan VVIP RS Grha Medika Lombok belum memenuhi standar bagi Peserta Jamkestama. Pasalnya, RS ini masih Tipe C. 

Menurutnya, syarat minimal pelayanan VVIP bagi Peserta Jamkestama, seharusnya berada pada Rumah Sakit Tipe B atau Tipe A.

“Setelah melakukan peninjauan, fasilitas di RS Grha Medika Lombok ini masih sangat terbatas. Misalnya saja ruangan VVIP dan Eksekutif yang tersedia hanya berjumlah 1 ruangan. Saya menilai RS ini belum memenuhi syarat VVIP. 

Oleh karena itu, saya meminta Jasindo agar melakukan peninjauan ulang,” tegas Fauzih usai meninjau fasilitas Jamkestama di RS Grha Medika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/3/2018).

Maka dari itu, politisi F-Hanura itu meminta kepada pihak Jasindo dalam memilih provider, untuk dapat bekerja sama dengan RS yang sesuai dengan syarat dan kriteria untuk peserta Jamkestama.

“Kami meminta kepada Jasindo, agar kedepannya bisa bekerjasama dengan RS yang memiliki Tipe B atau A, baik itu RS swasta maupun pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan rendahnya pelayanan khususnya dalam hal administrasi, Fauzih mengungkapkan kecewa dan menilai pelayanan yang diterimanya berdasarkan pengalaman yang ia dapat masih dinilai buruk.

Berdasarkan pengalaman saya, pada saat proses administrasi, birokrasi di resepsionis sangat berbelit-belit.

Seharusnya database sebanyak 560 Anggota DPR beserta keluarganya sudah otomatis masuk ke dalam database seluruh RS yang menjadi provider Jasindo di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap kepada pihak Jasindo agar dapat meningkatkan konteks pelayanan RS yang menjadi rujukan,” jelas politisi dapil Sumsel itu.

Seperti diketahui, pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPR beserta keluarganya dilaksanakan oleh PT. Jasindo sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan Permenkeu No. 167/PMK.02/2014 dan Permenkes No. 55/2014. 

Padatnya kegiatan DPR dalam melaksanakan tugas konstitusional, menuntut kesiapan Anggota Dewan untuk tetap dapat mengikuti seluruh agenda kegiatan.

Hal ini berimplikasi perlunya Anggota Dewan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang prima dan memadai sesuai peraturan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 65/2014 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pejabat negara. (sam)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...