Politik

 Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali

JAKARTA (KoranTransprnsi.com) - Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengingatkan bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemiluhan Umum (Bawaslu) harus mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). 

“Kalau KPU membuat rumusan A maka Bawaslu harus membuat peraturan berasarkan PKPU itu,” ungkap Zainudin Amali saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bawaslu, KPU dan Dirjen Otda, Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan peraturan terkait penyelenggaraan pemilu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (05/6/2018). 

Dijelaskan Zainudin Amali, saat membahas perbawaslu ada perbedaan pendapat antara Komisioner KPU dengan Bawaslu terkait peraturan tentang pengawasan kampanye khusunya mengenai citra diri.

Dalam rapat, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan peserta pileg adalah partai politik yang telah ditetapkan nomor urutnya. Menurutnya logo parpol ada sejak parpol lahir, sedangkan nomor urut ditetapkan hanya ketika mengikuti sirkulasi pemilu 5 tahun sekali. 

“Logo parpol tanpa nomor urut bukan peserta pileg. Sebab itu citra diri adalah logo dan nomor urut,” katanya 

Kontras dengan KPU, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebut bahwa citra diri mencakup logo dan nomor urut parpol. Logo, kata dia, diatur oleh  Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang Partai Politik, sedangkan ketika parpol sudah menjadi peserta pileg tunduk pada UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

“Kami tetap berpendapat definisi kampanye kembali ke Pasal 1 ayat 35 UU 7/2017 yang mendefinisikan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu,” jelasnya. 

Peraturan ini bertujuan  agar tidak ada yang melakukan kampanye di luar jadwal. Namun, ketidaksepakatan antara KPU, Komisi II dan Bawaslu membuat pembahasan menjadi cukup alot. Hingga akhirnya Komisi II meminta Rancangan Perbawaslu mesti diubah selaras dengan PKPU. (rom)

 Fuad Masyhur (kanan) ikut dalam pertemuan Prabowo dan Habib Rizieq. (Foto: Dok. Istimewa)

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Politikus senior Partai Golkar, Fuad Masyhur, diketahui ikut umrah bersama Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Golkar menyebut keikutsertaan Fuad dalam perjalanan umrah itu tak berkaitan dengan urusan partai.

Fuad adalah pemilik agen umrah PT Maktour, yang digunakan Prabowo dan Amien Rais melakukan perjalanan umrah.

"Pak Fuad Masyhur memang kader Partai Golkar. Pak Fuad Masyhur itu pemilik travel haji dan umrah. Kehadiran beliau tentu dilihat sebagai profesional," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan kepada wartawan, Selasa (5/6/2018).

Menurut Ace, wajar jika Fuad ikut menemani Prabowo dan Amien dalam perjalanan umrah itu. Dia menyebut hal serupa sering dilakukan Fuad ketika melayani kliennya yang lain. 

"Selama ini beliau memang dikenal sebagai pengusaha travel haji dan umrah yang melayani siapa saja, termasuk Pak Prabowo atau Pak Amien Rais. Tak ada kaitan dengan Partai Golkar," jelasnya.

Ace pun menepis harapan Waketum Gerindra Fadli Zon, yang berandai-andai Golkar bisa mengalihkan dukungan di Pilpres 2019 lantaran Fuad hadir di momen umrah Prabowo dan Amien. Ace menyatakan partainya tak akan mengalihkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. 

"Partai Golkar pasti tidak akan mengubah dukungannya kepada Pak Jokowi. Itu sudah keputusan Partai Golkar yang merupakan kebijakan ditetapkan dalam Munaslub 2017 yang lalu," sebut Ace.

Sebelumnya, Fadli Zon berharap kehadiran Fuad dalam momen umrah Prabowo dan Amien bisa membuat Golkar melabuhkan dukungan kepada Prabowo. Golkar sendiri diketahui sudah menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Kalau ikut mendukung ya lebih bagus lagi, he-he-he...," ujar Fadli, Senin (4/6).

Menurut dia, hal itu bukannya tak mungkin terjadi. Sebab, Golkar punya 'sejarah' bersama Gerindra saat Pilpres 2014. katanya sebagaimana diberitakan detikcom. 

"Saya kira kita kan punya sejarah yang panjang ya. Berkoalisi, Koalisi Merah Putih. Ya mudah-mudahan, kita kan nggak tahu juga namanya politik dinamis. Siapa tahu nanti bisa bergabung lagi di dalam menyusun dan menggalang sebuah koalisi bersama ke depan. Kita tidak pernah tahu," ujarnya. (min)

Deklarasi dukungan ini disampaikan oleh ribuan petani saat Khofifah melawat ke Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (5/6/2018).

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak semakin besar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Terbaru  dukungan ini diberikan oleh para petani desa yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Deklarasi dukungan ini disampaikan oleh ribuan petani saat Khofifah melawat ke Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (5/6/2018). Pernyataan dukungan dipimpin Ketua Masyarakat Desa Hutan, NP. Adnyana.

“Kami Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur bersepakat dan bertekad, memutuskan untuk mendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2018-2023 Nomor 1 yaitu Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc,” kata Yana di podium yang kemudian diikuti ikrar para anggota.

LMDH, dikatakan Yana, akan ikut serta menyosialisasikan program Khofifah-Emil  kepada kerabat, saudara dan rekan di lingkungan terdekat. Para petani desa juga bertekad ikut memenangkan dan ikut mengamankan suara pasangan Khofifah-Emil.

"Kita sekarang sudah punya ibu dan bapak, tempat kita menyampaikan aspirasi, maka itu mari kita pilih Khofifah-Emil,” tuturnya diikuti sorak dukungan wis wayahe dari para petani.

“Kami, LMDH di seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur, akan melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga,” tegasnya.

Bukan tanpa alasan, dukungan terhadap Khofifah-Emil ini diberikan karena keduanya memiliki komitmen jelas terhadap pertanian dan menjaga alam. Sehingga, menurutnya petani desa membutuhkan perlindungan pemimpin yang memiliki komitmen kuat seperti pasangan Khofifah-Emil.

“Perlindungan terhadap LMDH, pelestarian hutan, persoalan budidaya, ini harus diakomodir. Ini kan petani pinggiran hutan. Mereka sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Sehingga peranan kepala daerah ini yang harus memperjuangkan. Khofifah-Emil memiliki komitmen kuat tentang itu,” ungkapnya.

Kemudian, Khofifah yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap LMDH yang memberikan dukungan untuk pasangan calon nomor satu. Dukungan ini menjadi penguatan pasangan Khofifah-Emil dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur.

“Hari ini dalam satu kesatuan afiliasi LMDH memberikan dukungan. Kami menyampaikan terima kasih. Saya dan pak Emil menyampaikan terima kasih bahwa sapaan kami ke daerah-daerah semakin lengkap dengan dukungan LMDH Jawa Timur,” kata Khofifah.

Bahkan, komitmen Khofifah untuk menjaga alam sudah terpatri sejak muda. Ketika di Kementerian Sosial Khofifah kerap menyambangi pedalaman hutan untuk menemui suku anak dalam. Khofifah menilai hutan dan penjaganya memiliki peran penting terhadap lingkungan.

“Mereka adalah penjaga hutan, penjaga air yang ada di hutan, mereka menjaga bagaimana daya lingkungan tetap hidup,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Emil menambahkan, ketika masyarakat memberikan mandat kepada, Khofifah-Emil menyiapkan fasilitas pelatihan untuk meningkatkan teknologi dalam memanfaatkan kawasan hutan. 

"Kawasan hutan di Jawa Timur ini harus dikelola produktif, tapi juga harus lestari, kita juga ucapkan apresiasi kepada LMDH yang menbantu kedaulatan pangan kita. Kesejahteraan itu kombinasinya keberpihakan kebijakan, baik dalam bentuk pelatihan maupun dukungan finansial," tambah Emil.

Komitmen Khofifah-Emil untuk menjaga lingkungan termaktub dalam Nawa Bhakti satya. Jatim Harmoni dan Jatim Agro. Khofifah menjamin ketersedian pupuk dan bibit unggul untuk petani-petani pedalaman desa. Bukan hanya itu, kelangsungan petani untuk bercocok tanam pun terjamin dengan pinjaman modal tanpa agunan. 

Soal jaminan ketersediaan pupuk ketika Khofifah menghubungi Menteri Pertanian untuk mengirim pupuk subsidi yang dibutuhkan petani. Khofifah ingin memajukan Jawa Timur kelestarian alam dan lingkungan yang tetap asri terjaga. (den/min)

Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu dengan masyarakat desa pinggir hutan di Tuban, Selasa (5/6/2018)

 

TUBAN (KoranTransparansi.com) - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu dengan masyarakat desa pinggir hutan di Tuban, Selasa (5/6/2018). Acara yang dihadiri oleh perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Tuban ini membahas berbagaI potensi program yang bisa dilaksanakan Gus Ipul andai terpilih.

Muzaiyin, Ketua Paguyuban LMDH Kabupaten Tuban mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama ini telah membuat kebijakan yang mendukung kehutanan. Selama menjabat wakil gubernur, Gus Ipul telah membuat berbagai program terkait hal ini. 

"Gus Ipul sudah menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur selama dua periode. Sehingga, beliau memiliki modal kebersamaan dengan LMDH. Program-programnya sudah terbukti tidak sekadar janji," kata Muzaiyin.

Muzaiyin menjelaskan beberapa contohnya. Di antaranya program koperasi yang didukung oleh Pemrov Jatim dan pembinaan yang didukung kerjasama bersama Dinas Kehutanan, terutama masalah pembibitan. 

Utamanya, dalam mengembangkan produk unggulan di kawasan ini, jagung dan kacang. "Untuk komoditi yang ditanam di kawasan ini memang jagung dan kacang. Keduanya, menjadi produk pertanian unggulan," kata Muzaiyin yang juga Ketua Forum Komunikasi LMDH Kabupaten Tuban ini. 

Meskipun beberapa kendala tetap muncul. Jagung dan kacang misalnya tidak selaras dengan program kehutanan. Sebab, program kehutanan mewajibkan fungsi hutan tidak boleh berubah. 

"Sehingga, kita perlu formula yang membuat fungsi hutan tetap berjalan, namun masyarakat tetap bisa mengambil manfaat dari hutan," kata Muzaiyin. 

Solusinya, masyarakat akan diajak untuk berubah. Dari yang awalnya hanya sekadar jagung dan kacang bisa ke tanaman lain. Misalnya dengan menggunakan tanaman kaliandra. 

Tak hanya itu, pihaknya juga bekerjasama dengan dinas peternakan. Harapannya, masyarakat bisa berternak di dalam hutan. "Sehingga, masyarakat bisa menjaga hutan, sekaligus menghasilkan ternak disana," harapnya.

Selama ini, usulan tersebut telah masuk dalam usulan kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Kedepan, pihaknya berharap  adanya dukungan pemerintah provinsi agar program ini bisa berjalan lebih maksimal. 

Kalau tidak ada motor penggeraknya, maka LMDH sulit untuk bisa maju. "Siapa penggeraknya? Jelas dia yang tahu dan paham tentang masalah hutan. Di antaranya adalah Gus Ipul," ujarnya.

"Kami mengetahui semangat perjuangan Gus Ipul selama ini. Sehingga, kami tak ada lagi keraguan," ujar pria yang juga menjabat ketua LMDH Wonolestari, Desa Tegalrejo, Kecamatan Merak Urak ini.

Untuk  mengawal Dukungan ini pihaknya akan melakukan konsolidasi bersama seluruh anggota LMDH di Tuban. Yang mana, jumlah anggota LMDH bisa mencapai sepuluh ribu KK. "Melalui teman-teman LMDH, kami optimistis dukungan ini bisa konkret. Apalagi, Gus Ipul selama ini telah memiliki kedekatan dengan kami," ujarnya mengakhiri penjelasannya. 

Menanggapi dukungan ini, Gus Ipul menegaskan komitmennya terhadap sektor kehutanan dan pertanian. "Kami memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang berada di kawasan pinggiran hutan. Serta, selama ini masyarakat kawasan hutan menjadi salah satu perhatian pemerintah provinsi," ujar Gus Ipul di tempat yang sama. 

Menurutnya, bidang pertanian perlu melakukan antisipasi perubahan dinamika melalui berbagai inovasi. "Para anggota LMDH, bisa bertani namun di sisi lain juga bisa berbisnis.  tidak hanya menjual hasil panen, namun juga diolah terlebih dahulu," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini. 

"Sehingga, nilai tambahnya ada di petani hutan," kata Gus Ipul mengakhiri. 

Sementara itu, sebelumnya masyarakat desa hutan dari hampir seluruh wilayah di Jawa Timur juga telah menyatakan dukungannya. Mereka diantaranya adalah masyarakat desa hutan dari Madiun, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Blitar, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Sumenep dan Pamekasan.(min)

 

 Forum Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Jawa Timur. mendeklarasikan diri mendukung cagub Khofifah-Emil Dardak dala  pemilihan gubernur Jawa Timur tnggal 27 Juni 2018.

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Gelombang dukungan untuk pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak semakin tak terbendung. 

Setelah beberapa waktu lalu dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, kini datang dari para buruh dari berbagai Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang tergabung dalam Forum Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Jawa Timur.

Deklarasi dukungan ini dinyatakan di Hotel Syahid Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/6/2018). Hadir dalam pertemuan tersebut ribuan buruh dari berbagai bidang, federasi dan Pimpinan SPSI. Di antaranya hadir dalam deklarasi tersebut, Akhmad Soim, Sudarmaji, Khusairi, Mansah, Sugiyon, Ali Subandrio, M Soim, Tarmidi, Siung Maulana, Arifin, Agus Suyitno.

Inisiator dukungan, Supangat mengatakan deklarasi ini membuktikan sekaligus mengklarifikasi bahwa serikat pekerja dan buruh mendukung pasangan selain nomor 1. Dukungan yang dinyatakan buruh terhadap pasangan lain ditegaskan sebagai berita bohong.

“Kami di sini ingin membuktikan image dukungan yang terbangun di Masyarakat buruh mendukung nomor 2 adalah hoax. Kenapa saya katakan itu? Di forum inilah bahwa kami membuktikan dari aliansi serikat pekerja dan buruh mendukungan paslon nomor 1 ibu Hj Khofifah Indar Parawansa dan Bapak Dr Emil Elestinato Dardak M.Si untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023,” kata Supangat dengan tegas disambut teriakan dukungan wis wayahe dari para buruh yang hadir.

Supangat juga menegaskan bahwa dukungan diberikan bukan sekedar ikrar penyataan namun juga ikut serta menyosialisasikan  program dari pasangan Khofifah-Emil.

“Kami Pimpinan Forum Serikat pekerja dan buruh di Jawa Timur akan melakukan sosialisasi  kepada seluruh anggota dengan sekuat tenaga,” ungkapnya,

Bahkan lebih dari itu, Pimpinan SPSI Jawa Timur itu meminta  para pekerja dan buruh ikut mengawal saat pencoblosan pada tanggal 27 Juni 2018 nanti untuk mengantisipasi kecurangan.

“Kita juga harus mengantisipasi, pada pencoblosan nanti ikut mengawal suara di desa untuk turun dua orang, kecamatan tanggung jawab di Kecamatan, di Kota/kabupten oleh pengurus kabupten/kota dan provinsi kepada kita semua. Di situ rawan kecurangan. Jangan sampai kecolongan. Tetap waspada,” tas Supangat.

Pasangan yang punya pengalaman jelas

Dukungan untuk pasangan Khofifah-Emil ini bukan serta merta diberikan tanpa syarat dan alasan. Supangat menjelaskan bahwa baik Khofifah maupun Emil dinilai memiliki pengalaman yang lebih jelas dan komitmen kuat untuk mewujudkan  kesejahteraan untuk Jawa Timur ketimbang kandidat lainnya.

“Bu Khofifah punya pengalaman yang cukup, beliaunya adalah Menteri Sosial, punya komitmen kuat dapat membawa Jawa Timur yang sejahtera,” tutur Supangat.

Kemudian, Emil juga termasuk salah satu pemimpin muda berprestasi dengan wilayah pimpinannya di Trenggelek. Soal pendidikan juga menjadi rujukan penting bagi Sorum Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh tersebut.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini semakin menguatkan posisi Khofifah dan Emil dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur ini. Khofifah mengatakan akan semakin gencar menyerap aspirasi sekaligus menyapa seluruh elemen masyarakat.

“Penguatan dari serikat buruh dan serikat pekerja ini menjadi sangat signifikan dari seluruh proses yang kami terus lakukan penyapaan kepada seluruh elemen dan seluruh profesi-profesi yang ada di seluruh Jawa Timur ini. Maka serikat buruh dan serikat pekerja bagi kami menjadi bagian dari support yang terus memberikan semangat motivasi untuk pasangan Khofifah-Emil yang akan datang,” kata Khofifah.

Khofifah yang menjadi magnet perhatian para buruh, juga sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan Forum tersebut. Dukungan ini semakin memberi motivasi untuknya demi memberantas kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan yang merata. 

“Kami menyampaikan terima kasih ada Forum Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Jawa Timur dari berbagai federasi dari kabupaten/kota telah mendeklarasikan ini kepada kami Khofifah dan Emil. Ini bagian dari penguatan ikhtiar kami bersama-sama masyarakat Jawa Timur untuke membawa Jawa Timur lebih berkemajuan, berkeunggulan dan makin meneteskan kesejahteraan yang lebih merata,” pungkasnya. (den/fir)

 

 Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (31/5),  menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus adanya siswa yang bunuh diri karena tidak bisa masuk sekolah favorit.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - SMA dan SMK se-Jatim harus terus meningkatkan kualitas agar tidak terdapat disparitas atau kesenjangan antara sekolah yang satu dengan lainnya. Sebab, apabila sekolah favorit atau berkualitas hanya di perkotaan saja, maka bisa menjadi permasalahan urban.

“Setingkat SMA dan SMK kualitasnya harus merata. Oleh karena itu, urusan jenjang pendidikan ini diserahkan ke provinsi.  Kita ingin sekolah-sekolah di daerah pinggiran dan tengah sama-sama berkualitasnya,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (31/5),  menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus adanya siswa yang bunuh diri karena tidak bisa masuk sekolah favorit.

Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SMA dan SMK yakni setiap sekolah membuat inovasi untuk menjadi favorit. Selain itu, diharapkannya SMA dan SMK se-Jatim untuk berkualitas world class.

“One school one innovation. Jadi sekolah yang hebat bisa ada dimana-mana,” ujarnya sambil menyampaikan bahwa langkah ini telah diterapkannya pada setiap OPD di jajaran Pemprov. Jatim. Inovasi di OPD-OPD tsb sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas SMA/SMK, lanjut Pakde Karwo, juga dilakukan dengan inovasi perbaikan manajemen sekolah. Penerapannya, melalui pendistribusian guru dan kepala sekolah yang merata. Sebagai contoh, kepala sekolah di daerah tapal kuda dipindah ke perkotaan, sebaliknya yang di perkotaan bisa dipindah ke tapal kuda. Dengan demikian semua sekolah bisa memiliki kualitas sama. 

“Jangan selama masa kerjanya, kepala sekolah itu terus berada di sekolah yang lama,” pungkas orang nomor satu di Jatim ini.

Sebelumnya, Pakde Karwo menyampaikan nota penjelasan terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Dalam sambutannya, ia menjelaskan, Pemprov Jatim konsiten menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab konsistensi ini menjadi salah satu faktor penunjang dalam menjaga kestabilan perekonomian di Jatim.

Ia mengatakan, salah satu perwujudan konsistensi penerapan good governance yakni dengan pengelolaan APBD secara akuntabel dan transparan. Selain itu, APBD harus dilakukan dengan bijaksana dan kredibel agar memberikan tingkat stimulus yang tinggi terhadap kinerja perekonomian daerah. Dengan demikian,  upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jatim segera terwujud. (den/min)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...