Politik

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku akan menghormati keputusan MK

 

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mengaku akan menghormati dan menyikapi hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dengan sepenuh hati. 

Menurutnya segala proses yang telah diupayakan tersebut telah mencapai titik akhir dan segala hasilnya harus diterima dengan lapang dada, karena judicial review terkait UU MD3 merupakan bagian dari proses demokrasi Indonesia yang semakin dewasa.

“Ini bukan soal gagal atau berhasil, tetapi soal koreksi atas suatu undang-undang yang dianggap dalam tanda petik yaitu kurang menampung seluruh aspirasi masyarakat. Inilah demokrasi. Jadi negara telah menyiapkan ruang bagi suatu undang-undang yang telah diundang-undangkan untuk dikoreksi,” ujarnya saat ditemui usai menerima kunjungan kenegaraan Presiden Timor Leste di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, opini yang muncul saat ini terkait kewenangan pemanggilan paksa harus diluruskan bahwa DPR bukan ingin hadir menjadi diktator, melainkan hanya ingin memudahkan kerja dari DPR sendiri.

Politisi Partai Golkar itu juga mengiyakan bahwa sebenarnya keberadaan beberapa pasal yang dibatalkan itu bersifat penting. Maka dari itu, ia menyatakan sedang berpikir untuk mencari siasat lain dalam hal menunjang tugas DPR ke depannya. Ia akan menggunakan cara-cara yang elegan agar keinginan rakyat untuk meminta penjelasan pada pemerintah melalui DPR bisa dilaksanakan.

“Justru apakah nanti melalui Presiden, menyurati Presiden agar nanti menteri-menterinya mau hadir dan tidak mangkir. Karena ada beberapa case (kasus) baik dalam pembahasan UU maupun dalam pengawasan itu para menteri dan pejabat negara itu sulit dihadirkan. Kita ambil contoh misalnya UU Karantina Kesehatan.

Sampai saat ini kita belum berhasil untuk menghadirkan Dirjennya dengan berbagai alasan. Nah, kami tidak lagi memiliki alat paksa, sehingga kami harus melobi menteri maupun sampai ke Presiden. Jadi itulah hambatan-hambatan kerja yang kami hadapi dan yang melatarbelakangi kenapa pemanggilan paksa itu penting,” jelasnya. (rom)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah,

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah mengimbau penyelenggara Pemilu atau pemerintah khususnya harus betul-betul nampak sebagai aparat yang profesional, baik yang bekerja secara nampak seperti aparat Kepolisian, penyelenggara pemilu lainnya, maupun yang bekerja dalam keadaan tidak nampak.

“Kita sudah menyelenggarakan Pemilu berkali-kali, Pilkada berkali-kali dan saya kira relatif baik dan aman. Kita mempercayai itu akan terus berjalan, tetapi warning dan kewaspadaan seperti yang dilakukan oleh Pak SBY tetap harus jadi catatan penting,” ujarnya saat ditemui di media centerGedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Tentunya kekhawatiran para tokoh ini, sambung Fahri, sebaiknya disikapi dengan positif dengan melihat antusiasme dari masyarakat dalam menghadapi Pemilukada Serentak 2018. Fahri mempercayai adanya ‘the widom of public’  bahwa di masyarakat itu ada yang namanya kebijaksanaan.

“Kita harus percaya masyarakat tidak lagi berkompetisi apalagi sudah menghadapi masa tenang. Masyarakat sudah bersiap untuk melaksanakan pesta demokrasinya, kalau kita lihat mereka sudah siap dengan pakaian adatnya, ada juga yang dandan lucu-lucu di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua bukti ekspresi dari masyarakat bahwa kita telah terbiasa dan dewasa dalam menyelenggarakan pesta ini dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, yang terpenting adalah profesionalitas penyelenggara pemilu dan aparat sehingga segala permasalahan dapat dilakukan secara persuasif sehingga setiap masalah pasti akan selesai. (sam)

 

 

Ketua Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo

Surabaya (KoranTransparnsi.com) - Ketua DPD Partai Demokrat sekaligus Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan beredarnya surat ajakan untuk memilih pasangan Khofifah dan Emil Dardak merupakan instruksi DPP dan menjadi bagian internal partai.

"Surat itu instruksi DPP dan tidak hanya di Jatim, tetapi seluruh Indonesia. Ini menjadi bagian kegiatan partai dan fungsinya adalah urusan internal," katanya ketika ditemui wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin malam.

Menurut dia, surat dukungan dan ajakan itu menggunakan kop lambang Demokrat sehingga fungsinya dikhususkan ke internal partai untuk disampaikan kepada anggota dan disampaikan ke masyarakat.

"Partai Demokrat merupakan salah satu partai pendukung pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sehingga menyampaikan kepada pemilih dan bagian dari fungsi `election`, ya, di situ," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya

Orang nomor satu di Pemprov Jatim yang di DPP menjabat sebagai anggota Majelis Tinggi Partai Demokratt juga mengakui bahwa pembuatan surat edaran itu bukan bagian dari kampanye sebab dirirnya tetap berkomitmen untuk tidak berkampanye demi menjaga netralitas pilkada di Jatim.

"Kecuali kalau saya buat rekaman itu yang tidak betul. Apalagi, itu tidak hanya di Jatim, tetapi seluruh Indonesia. Kalau mau kampanye, sudah dari dahulu. Akan tetapi, saya tidak mau karena saya ingin menjaga," katanya.

Sebelumnya, Partai Demokrat Jatim mengumumkan surat selebaran yang berisi ajakan dari Soekarwo terkait dengan pasangan calon yang harus dipilih pada Pilgub Jatim 2018. Di sisi lain, muncul pernyataan dari sejumlah kiai sepuh Jatim yang meyakini komitmen Soekarwo terhadap dukungannya kepada Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada Pilgub Jatim 2018.

Pilgub Jatim diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan Khofifah Indar Parawansa/Emil Dardak dengan nomor urut 1, dan pasangan Gus Ipul/Puti Guntur Soekarno nomor urut 2.

Pasangan nomor 1 merupakan calon dari koalisi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Hanura dan NasDem, sedangkan pasangan nomor 2 adalah calon dari gabungan PKB, PDI Perjuangan, PKS, dan Gerindra.(nov)

 Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Renville Antonio menunjukkan selebaran ajakan dari Pakde Karwo terkait calon yang harus dipilih di Pilkada Jatim 2018, Sabtu (23/6) malam.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Ketua Dewan  Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur Dr Soekarwo mengajak kepada masyarakat Jawa Timur untuk memilih cagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam Pilgub, Rabu, 27 Juni 2018.

Ajakan Pakde Karwo tersebut disampaikana  Sekretaris Partai Demokrat Renvil Antonio. Dengan menunjukan selembar kertas warna biru, berisi ajakan Pakde Karwo agar warga Jawa Timur tidak ragu memilih pasangan nomor urut 1.

"Selebaran ini asli, yang membuat Pakde Karwo, ditulis sendiri pada hari ini, 23 Juni," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur Renville Antonio dalam jumpa pers di Surabaya, Sabtu malam.

Dalam selebaran yang di dalamnya juga disertai tanda tangan Pakde Karwo itu mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur (Pilkada Jatim), yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni mendatang.

Menurut Renville, Pakde Karwo, yang saat ini juga menjabat Gubernur Jawa Timur, merasa perlu membuat selebaran ini karena banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait pilihannya di Pilkada Jatim 2018.

Selama masa kampanye, Pakde Karwo memang tidak pernah terlihat berkampanye untuk pasangan calon manapun di Pilkada Jatim.

"Melalui selebaran ini terjawab sudah Pakde Karwo memilih pasangan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2018," ucapnya.

Bagi kader Partai Demokrat Jawa Timur, lanjut Renville, selebaran yang juga bersifat ajakan dari Pakde Karwo ini harus disebarkan seluasluasnya kepada segenap masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.

"Harus diviralkan. Saya rasa tidak melanggar aturan meski mulai pukul 00.00 WIB malam ini sudah memasuki masa tenang kampanye," ujarnya.

Pasangan Khofifah-Emil mengikuti Pilkada Jatim diusung oleh koalisi Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PAN, PPP dan Nasdem. Pasangan lainnya yang mengikuti Pilkada Jatim 2018 adalah Saifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno, yang diusung koalisi PDIP, PKB, PKS dan Gerindra. (min)

 

Belajar dari kaus tenggelamnya Kapal Sinar , Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana berharap ke depannya, para pemilik kapal motor agar benar-benar memperhatikan aspek keselamatan penumpang

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Musibah tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara, pada Senin (18/6/2018) lalu, mengundang rasa prihatin dari seluruh kalangan. Pasalnya, musibah itu mengakibatkan ratusan penumpangnya menjadi korban. Terjadinya musibah ini pun dikhawatirkan akan menjadi citra buruk pariwisata Indonesia

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana berharap ke depannya, para pemilik kapal motor agar benar-benar memperhatikan aspek keselamatan penumpang. Khususnya, jika transportasi ini dikaitkan dengan sektor pariwisata di Danau Toba, yang kini menjadi salah satu unggulan destinasi wisata Tanah Air.

“Pada masa-masa liburan, terutama Idul Fitri ataupun libur Natal seringkali motif meraup untung mengabaikan faktor keselamatan. Tentunya hal itu tidak boleh terulang. Dalam pariwisata, faktor keselamatan harus menjadi perhatian, karena bagaimanapun wisatawan mancanegara akan sangat memperhatikan hal tersebut,” kata Dadang dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, Jumat (22/6/2018).

Politisi Partai Hanura itu menambahkan, walaupun kejadian tenggelamnya kapal motor tersebut tidak akan berdampak besar terhadap kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), namun jika terus berulang terjadi, tentu akan menjadi citra buruk terhadap tata kelola transportasi wisata Indonesia.

Untuk itu, agar ke depannya tidak terjadi lagi peristiwa serupa, ia mendorong kepada Kementerian Pariwisata untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, guna memastikan kelaikan daripada transportasi air di seluruh daerah wisata Indonesia. Kemenhub diminta untuk memastikan kapal wisata khususnya, memiliki izin berlayar dan laik beroperasi.

“Itu harus dilakukan, karena tata kelola sektor transportasi adalah faktor penting dalam pariwisata,” imbuh politisi dapil Jawa Barat itu. (sf)

Nganjuk - AHY Ajak Warga Nganjuk Pilih Khofifah-Emil: Amankan Suara dan Awasi Kecurangannya

NGANJUK (KoranTransparansi.com) - Setelah Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung, kini giliran Komandan Komando Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut mengkampanyekan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. 

AHY bersama jajaran kader partai Demokrat dijadwalkan keliling menyambangi sejumlah wilayah Jawa Timur untuk menyosialisasikan pasangan Khofifah-Emil.

Hal itu disampaikan saat AHY saat menyambangi Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (21/6/2018) bersama Khofifah. Eks Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning itu mengajak masyarakat Nganjuk untuk memilih sekaligus mengawal suara Khofifah-Emil.

“Mari kita yakinkan kita maksimalkan waktu yang ada seminggu ini. Yakinkan bahwa tanggal 27 juni bersama-sama berbondong-bondong ke TPS coblos nomor satu. Yang paling penting tanggal 27 juni datang ke TPS, pilih ibu Khofifah dan mas Emil,” kata AHY.

Agus juga meminta warga ikut memantau agar proses pencoblosan pada 27 nanti berjalan aman tanpa ada kecurangan. Bersama seluruh relawan, simpatisan, pedukung dan partai pengusung, Agus akan memaksimalkan waktu untuk menyapa dan menyosialisasikan program.

“Mari satukan hati kita, sama-sama perluas pesan. Jangan sampai kita biarkan ada kecurangan. Jangan sampai di minggu ini ada yang menggembosi. Jangan sampai di hari H ada yang mencurangi kita. Tolak, cegah, laporkan segala bentuk kecurangan. Kalau untuk kebenaran, untuk keadilan kita jangan takut melawan siapapun,” tuturnya.

Muslimat NU, dikatakan Agus, memiliki peran sangat luar biasa karena menjadi soko guru di nasional. Maka tak keran jika organisasi otonom wanita NU ini memiliki posisi penting.

Jawa Timur disebut mendambakan hadirnya pemimpin yang benar-benar memahami masalah yang  dihadapi masyarakat. Jawa Timur dinilai membutuhkan pemimpin yang berpengalaman untuk mengikis ketimpangan antara kota dan desa.

“Tokoh itu tentu, ibu Khofifah dan mas Emil. Kami yakin jika ibu Khofifah dan mas Emil memimpin Jawa Timur insyaallah rakyat Jawa Timur semakin sejahtera dan bahagia. Ibu Khofifah adalah tokoh wanita yang tangguh, yang luar biasa," ungkapnya.

"Pengalamannya luar biasa hidupnya, politik, pengabdian dan prestasi ibu Khofifah. Insyaallah Allah SWT akan memberi jalan, yang terus berikhtiar, yang benar-benar memiliki niat yang baik,” tutupnya. (den)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...