Politik

Ketua KPU Pusat Arief Budiman

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Ketua  KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengatakan KPU telah mengembalikan lima bakal calon anggota legislatif ke partai politik asalnya karena merupakan eks narapidana kasus korupsi. Namun pihaknya enggan untuk menyebutkan nama dan dari partai mana koruptor tersebut. 

Hasil ferifikasi adiministrasi terhadap dukumen yang disampaikan partai politik, KPU menemukan lima bakal calon anggota legislatif yang pernah terkena tindak pidana korupsi," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Sabtu (21/7) malam, dikutip dari Antara. 

Komisioner Ilham Saputra menambahkan bahwa status para bakal caleg mantan narapidana koruptor itu diketahui dari salinan putusan pengadilan di Mahkamah Agung maupun di KPK. Alhasil, pihaknya mengembalikan berkas para bakal caleg itu ke induknya. 

"Karena tidak sesuai PKPU, mantan narapidana korupsi itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, TMS, berkasnya dikembalikan," ucap dia. 

Meskipun demikian, KPU masih memberikan waktu bagi partai politik untuk mengganti bakal caleg tersebut selama masa perbaikan yakni 22-31 Juli 2018. 

Arief mengatakan proses pemeriksaan kelengkapan telah selesai dilaksanakan pada Jumat (20/7), sementara untuk pemeriksaan keabsahan telah selesai dilakukan Sabtu malam. 

"Setelah perbaikan, kami akan melakukan verifikasi kembali selama tujuh hari pada 1-7 Agustus 2018," imbuh dia. 

Selanjutnya, KPU RI akan menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota pada 8-12 Agustus 2018 

Diketahui, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 melarang eks narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak, bandar narkoba dan koruptor mendaftar sebagai calon legislatif. 

Sejumlah nama politikus eks napi koruptor diketahui mendaftar sebagai bakal caleg. Misalnya, Ketua DPD Golkar Aceh TM. Nurlif dan Ketua Harian DPD Golkar Jateng Iqbal Wibisono. 

Selain itu, ada nama eks napi kasus suap Wa Ode Nurhayati yang mendaftar sebagai bakal caleg lewat Partai Amanat Nasional (PAN).

Adapula nama Ketua DPD Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik yang pernah divonis 18 bulan penjara lantaran terbukti melakukan korupsi yang merugikan negara Rp488 juta terkait pengadaan barang dan alat peraga saat menjabat di KPU, 2004.(sam)

 Ketua DPD ll Partai Golkar Surabaya Blegur Prijanggono menyerahkan berkas Calegnya ke KPU Kota Surabaya dengan diantar semua bacalegnya pada Selasa (17/7/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Surabaya resmi mendaftarkan bakal calon Legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. 

Berkas pendaftaran bacaleg tersebut diantar sendiri Ketua DPD Golkar Surabaya Blegur Prijanggono SH dan Sekretarisnya Kol (Purn) TNI Utuh Agung,MM dan diantar semua bacaleg dari lima Dapil. 

Tradisi yang masih dipertahankan hingga kini adalah Golkar tidak membuka bacaleg non kader mengingat jumlah kader yang antri cukup panjang. Malahan untuk menentukan bacalegnya Golkar melakukan seleksi sangat ketat berdasarkan peraturan organisasi partai. ungkap Blegur Prijanggono kepada wartawan

Menurut dia, bacaleg dari Partai Golkar, sekitar 60 persen merupakan pengurus harian Partai Golkar di Surabaya dan sisanya 40 persen dari Ormas pendiri partai seperti MKGR, Kosgoro, Soksi maupun ormas yang didirikan.   

Saat ditanya kenapa tidak membuka pendaftaran bacaleg untuk masyarakat umum, Blegur mengatakan kaderisasi di Partai Golkar selama ini berjalan dengan baik sehingga pihaknya lebih memprisoritaskan dari kalangan internal. 

Selain itu, lanjut dia, dalam pendaftaran bacaleg kali ini, Partai Golkar telah memenuhi kuota perempuan sebanyak 20 persen sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh KPU. "Bacaleg untuk perempuan di Partai Golkar bahkan sudah mencapai 30 persen," katanya     

Blegur mengatakan selama ini pihaknya tidak kesulitan mencari kader perempuan yang handal untuk bisa maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. "Bahkan ada satu daerah pemilihan (dapil) yang melebihi kuota," katanya.   

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap adanya dukungan dari kalangan masyarakat di Kota Surabaya agar bisa memilih bacaleg yang ada di Partai Golkar yang sudah memiliki komitmen untuk membantu permasalahan yang ada di Kota Pahlawan.     

Bendahara DPD Partai Golkar Pratiwi Ayu Krisna mengatakan proses penjaringan bacaleg di Partai Golkar Surabaya cukup ketat sehingga tidak semuanya bisa masuk.   

"Jadi setelah dilakukan seleksi di tingkat DPD Golkar Surabaya hasilnya kemudian diserahkan ke DPD Golkar Jatim. Setelah baru diplenokan di DPD Golkar Surabaya," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya ini.    

Hal sama juga dikatakan Wakil Ketua Badan Pemenganan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fhatoni. Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan cadangan jika ada bacaleg yang dinilai tidak memenuhi syarat.

"Kami berharap tidak ada karena 50 bacaleg yang didaftarkan ke KPU Surabaya hari ini sudah melalui seleksi di internal Golkar. Kami mohon doa restu warga Surabaya," katanya. (min)

 Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar,

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Regulasi pemilihan yakni Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbeda dari beleid sebelumnya. Kali ini dalam UU Pemilu yang baru, kewenangan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lebih diperkuat. 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir saat memimpin Kunjungan Kerja  Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur terkait kecelakaan KM Lestari Maju.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir mengungkapkan Kapal Motor Penumpang (KMP) Lestari Maju yang kandas di perairan Pulau Selayar tidak mengalami kebocoran dari bawah kapal melainkan adanya pelanggaran terkait penggunaan kapal Landing Craft Tank (LCT) yang digunakan menjadi kapal angkutan orang.     

“Tidak benar informasinya jika kapal mengalami kebocoran, konstruksi kapal jenis LCT ini oleh Menteri Perhubungan (Menhub) jelas dilarang untuk digunakan menjadi kapal angkutan orang, larangannya pun sudah sejak lama. Ini menjadi hal yang perlu dipertanyakan,” ungkap Ibnu saat memimpin Kunjungan Kerja  Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur terkait kecelakaan KM Lestari Maju, di Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (11/7/2018). 

Politisi Partai Golkar itu pun mempertanyakan izin yang dikeluarkan sehingga kapal tersebut digunakan menjadi kapal angkutan penumpang. “Karena konstruksi kapal LCT itu memang berbahaya, bagian bawah kapalnya terbuka, jika ada ombak besar air pasti masuk ke dalam kapal. Dengan adanya air yang masuk menggenangi lambung kapal, membuat kapal menjadi tidak stabil itulah yang menyebabkan kapal tenggelam,” jelas Ibnu. 

Untuk itu, Ibnu menekankan perlu ada penyelidikan mendalam dan sanksi yang tegas terkait dengan pihak-pihak yang andil dalam kasus kecelakaan kapal agar ke depan kecelakaan kapal yang memakan korban jiwa tidak kembali terulang.

“Apapun kejadiannya, menggunakan kapal LCT sebagai kapal angkutan penumpang saja sudah merupakan suatu hal yang salah. Kenapa tetap diizinkan untuk melaut, ini yang harus benar-benar diselidiki,” tegasnya.

Di sisi lain Ibnu berharap, pemerintah melalui ASDP dapat mengadakan kapal tambahan agar tidak menggangu pertumbuhan ekonomi di Pulau Selayar. “Karena jika nantinya inflasi tinggi hal ini akan memberikan kontribusi terhadap inflasi nasional. ASDP kan banyak membangun kapal, lebih bagus jika kapal tersebut dapat diarahkan ke Pelabuhan Pamatata dan Bira di Kabupaten Selayar ini,” imbuhnya.  

KMP Lestari Maju karam pada Selasa (03/7/2018) dan mengakibatkan 35 korban jiwa, satu orang hilang serta 155 selamat. Kapal diduga mengalami kebocoran pada lambung, namun belum didapat keterangan jelas mengenai penyebab kebocoran lambung kapal.

Puluhan kendaraan masih berada di bangkai kapal. Proses pencarian terhadap korban yang hilang telah dihentikan karena telah melebihi tujuh hari.

Turut serta dalam Kunjungan Kerja  Komisi V DPR RI antara lain Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan), Hamka B. Kady (F-PG), Bambang Haryo Soekartono, Ida Bagus Putu Sukarta (F-Gerindra), Sungkono (F-PAN), Irmawan, Unais Ali Hisyam, Abdul Latief Hanafiah (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Abi Bakar Wasahua (F-PPP), dan Syarief Abdullah Alkadrie (rom)

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Sarmuji

 

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Sarmuji mengatakan anggota DPR mulai tingkat Kabupaten/Kota, provinsi dan Pusat hendaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan Pasal 245 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur soal pemanggilan anggota dewan harus melalui rekomendasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Meskipun soal rekomendasi MKD dalam Pasal 245 UU MD3 itu sudah melalui berbagai pertimbangan, menurutnya sudah menjadi kewenangan MK untuk menguji undang-undang, apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau tidak.

“Kita menghormati putusan MK yang menyatakan pemanggilan Anggota DPR hanya dengan izin Presiden, karena memang merupakan kewenangan MK untuk menguji UU apakah bersesuaian dengan UUD 1945 atau tidak," papar Sarmuji, anggota DPR RI dari Dapil Jatim itu dalam rilisnya, Selasa (03/7/2018). 

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, putusan MK harus dijalankan. Walaupun menurut dia, soal rekomendasi MKD dalam Pasal 245 itu sudah melalui berbagai pertimbangan dari pihak penyusun UU.

“Pembuat UU tidak bisa berkata lain selain menerima putusan MK, meskipun sewaktu membuat UU sebenarnya sudah memperhitungkan banyak aspek,” jelas Sarmuji.

Atas putusan MK tersebut, maka Pasal 245 ayat 1 UU MD3 yang berbunyi pemanggilan anggota Dewan oleh penegak hukum harus lewat izin Presiden dan MKD tak berlaku lagi. Pemanggilan anggota dewan hanya berdasarkan izin Presiden.

“Tidak perlu ada revisi terbatas, karena pasca putusan MK yang berlaku adalah norma putusan MK. Revisi MD3 nanti akan dilakukan tidak secara parsial, melainkan secara menyeluruh berdasarkan kebutuhan,” papar Sarmuji.(sam)

Foto: Ilustrasi kotak kosong di Pilkada

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono dan Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saling sindir terkait kemenangan kotak kosong di Pilwalkot Makassar. Awalnya, Ferry menghubungkan kemenangan kotak kosong dengan JK yang memiliki hubungan dekat dengan Munafri Arifuddin (Appi), Cawawali yang kalah melawan kotak kosong. 

Menurut hasil hitung cepat sementara, pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) kalah melawan kotak kosong ada Pilwalkot Makassar Rabu (27/6) lalu. Ferry menilai kemenangan kotak kosong sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap Appi yang dekat JK.

"Kotak kosong ini gambaran tentang perlawanan rakyat. Karena yang dilawan adalah orang yang punya kekerabatan dengan Pak Jusuf Kalla," kata Ferry dalam diskusi 'Pilkada, Kotak Kosong, dan Pilpres' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6).

Appi-Cicu awalnya memang berhadapan dengan Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto dan Indira Mulyasari (DIAmi). Namun Danny didiskualifikasi oleh MA karena ada pelanggaran birokrasi untuk kepentingan kampanye.

Namun, pasangan Appi-Cicu maju ke Pilwalkot Makassar dengan diusung Partai Gerindra bersama 10 parpol koalisi lainnya. Tanggapi sindiran Ferry, Jubir JK Husain Abdullah pun balik menyindir kegagalan Gerindra sebagai parpol pengusung Appi-Cicu.

"Harusnya, sebagai partai pengusung, Gerindra melakukan evaluasi bagaimana kinerja partainya bersama calon yang diusungnya, dalam hal ini Munafri-Rachmatika Dewi," ujar Husain dalam pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (30/6).

Husain pun menegaskan, meski JK memiliki hubungan kekerabatan dengan Appi, JK sebagai Wapres tetap netral. "Yang berkaitan justru Gerindra sebagai partai pengusung Munafri-Rachmatika, yang menurut hitung cepat dikalahkan oleh kotak kosong," katanya.

Husain pun mengingatkan bahwa hasil Pilwalkot Makassar menunggu proses rekap KPU. "Lagi pula paslon yang maju pada Pilwali Makassar secara politik tidak berkaitan langsung dengan Pak JK," tuturnya. 

"Ini pelajaran buat banyak partai, termasuk Gerindra, bahwa untuk memenangkan seorang calon, harus kerja lebih keras lagi," imbuhnya. (dtc/min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...