Politik

Komisi III Kaji Pelanggaran Hukum Pembangunan di TN Komodo

Pulau Rinca, NTT (KoranTransparnsi.com) - Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI melakukan sidak ke kawasan Taman Nasional (TN) Komodo, khususnya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Berdasarkan laporan dan informasi Komisi III DPR RI, disebutkan ada pengerjaan proyek  pembangunan yang dilakukan pihak swasta di areal TN Komodo itu. Ditengarai pembangunan proyek di TN ada unsur pelanggaran hukum.

"Setahu kami, di wilayah taman nasional tidak boleh ada pembangunan oleh pihak swasta,” jelas Anggota Komisi III DPR RI Yosef B Badeoda (F-PD) di Pulau Rinca, NTT, Sabtu (04/8/2018).

Mengutip tulisan pada papan informasi yang terpasang di titik lokasi proyek pembangunan, Yosef menyampaikan bahwa disitu tertulis pemberi izinnya adalah dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI  Muhammad Nasir Djamil menyatakan bahwa rencana proyek pembangunan itu harus dihentikan, karena diduga terjadi overlapping peraturan perundang-undangan. 

“Selain itu, ada juga kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kami mendengar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebenarnya juga telah meminta agar investasi ini dihentikan untuk sementara waktu, sampai ada keputusan yang jelas berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang berlaku,” tegas Nasir.

Politisi PKS itu meminta kepada seluruh stakeholder terkait, agar keberadaan TN Komodo, khususnya di Pulau Rinca itu dikembalikan kepada fungsi aslinya. 

“Kita khawatir komersialisasi di tempat ini akan mengganggu ekosistem dan habitat asli satwa-satwa yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, kami minta Pemkab Manggarai Barat dan juga kementerian terkait bisa mendengar aspirasi dari masyarakat yang mengharapkan agar komersialisasi di tempat ini dihentikan, sebelum ada peraturan yang jelas,” tuturnya.

Ditegaskannya, pihaknya tidak menolak adanya bentuk investasi, tetapi karena lokasinya berada di dalam areal taman nasional, maka harus diperhatikan secara benar. 

“Karena (areal itu) merupakan taman nasional, di mana tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan fungsi-fungsi taman nasional itu sendiri,” kata Nasir.

Senada dengan dua rekannya, Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub memaparkan bahwa jumlah areal yang akan dipergunakan untuk proyek itu tidaklah sedikit, yakni seluas 22,1 hektar. 

“Hal ini harus kita pertanyakan dahulu, apakah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengetahui adanya pembangunan ini. Saya merasa keberatan dengan adanya kegiatan (pembangunan) ini. Sebab hal itu sudah jelas melanggar,” tandas politisi PAN itu. 

Menanggapi kejadian yang ada, Kapolres Manggarai Barat menyatakan bahwa Kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak TN Komodo untuk mendapatkan konfirmasi tentang kegiatan yang dilakukan di TN Komodo itu, khususnya yang ada di Pulau Rinca. 

“Mungkin dari sana nantinya kami akan mendapatkan penjelasan tentang aturan atau regulasinya, khususnya yang berkaitan dengan rencana pembangunan di dalam areal Taman Nasional Komodo,” jelasnya.(sam)

Gubernur Jawa Timur Soekarwo

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Menanggapi kabar santer soal dukungannya ke Presiden Jokowi dalam Pilres akan datang , Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jawa Timur Soekarwo  kekeuh bahwa pemberitaaan itu sudah benar. Keputusan DPD PD Jawa Timur seuai aspirasi DPD Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Jadi tidak ada yang salah.

"Itu aspirasi yang disampaikan DPD Kabupaten/Kota. Bunyinya ya seperti itu," tandas Pakde Karwo kepada media di gedung negara Grahadi, Jumat (3/8/2018) malam. Perintah DPP nantinya akan kemana, ya kita menunggu saja. tandasnya kemdian. Initinya bahwa Provinsi mengikuti perintah DPP PD.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim yang juga Gubernur Jawa Timur ini juga menanggapinya dengan santai kala disoal isu tawaran jadi ketua tim pemenangan Jokowi di Pilpres mendatang hingga tawaran jabatan Menteri di kabinet Jokowi.

"Saya jadi Menteri perlindungan anak dan cucu saja. Karena, saya terlalu lama meninggalkan cucu anak dan saya pengin kumpul sama istri dan keluarga," kata Soekarwo 

Soekarwo juga mengaku, sampai saat ini belum ada pembicaraan yang mengarah dukungan kepada Jokowi maupun kepada orang-orang dekat Jokowi. Meski begitu, Soekarwo mengaku kenal baik dengan orang-orang disekeliling Jokowi. 

"Yang enar tidak ada begitu, sebagian teman saya itu iya, hampir semua kenal. Tapi tidak ada pembicaraan seperti itu," papar pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini.

Selain itu, Pakde Karwo juga mengklarifikasi terkait pertemuannya dengan Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan pertemuannya tersebut secara tidak sengaja dan tidak membicarakan soal politik sama sekali. 

"Sama LBP ketemu pada saat (acara) KPID kemudian salaman gitu aja," pungkasnya seraya tertawa.

 

 

 

 

 

 

Beredar Foto Pakde Karwo Damping Jokowi Sebagai Cawapres

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Selama di bawah kepemimpinan Pakde Karwo, Jawa Timur memang menjadi provinsi yang pertumbuhan ekonominya selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sehingga perannya yang penting bukan hanya itu regional Jawa Timur namun juga nasional dianggap lebih baik dibandingkan mencari yang belum berpengalaman," kata Martono.

Mengutip TribunNews.com, Pakde Karwo selain mmemiliki pengalaman, gubernur asal Madiun juga dianggap memiliki basis massa yang jelas.

Apalagi Jawa Timur yang memiliki 30 juta potensi suara, menjadi salah satu basis yang patut diperhitungkan.

"Pilpres kali ini juga merupakan sebagai salah satu bentuk kompetisi politik. Oleh karena itu dalam kalkulasi ini, seharusnya juga mendengarkan masukan dari suara Jawa Timur," ujarnya.

"Jawa Timur bukan didominasi oleh gubernurnya namun di dominasi oleh figur seorang Pakde Karwo. Hal ini terlihat dari kemenangan Pakde Karwo di dua periode secara berturut-turut," kata Martono yang pernah menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pakde Karwo ini.

Tak hanya itu, kemenangan Khofifah Indar Parawansa di pemilihan gubernur lalu ketika didukung oleh partai Demokrat dan Pakde Karwo, ini menjadi bukti kualitas seorang Pakde Karwo.

Apalagi, saat ini Pakde Karwo menjadi Ketua Asosiasi kepala daerah di Indonesia.

Namun, Martono menyebut posisi Pakde Karwo untuk saat ini sangat sulit. Sebab kehendak masyarakat tersebut berbeda dengan kehendak partai Demokrat, partai yang menaungi Pakde Karwo saat ini.

Sebab, Demokrat memang lebih condong ke calon presiden yang lain, Prabowo Subianto.(ais)

 

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI

Jayapura (KoranTransparansi.com) - Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI berharap Danau Sentani yang berada di Jayapura, Provinsi Papua, tetap terjaga dengan baik keindahan dan kebersihannya.

Terlebih danau ini merupakan salah satu tempat wisata terbaik dan tempat riset teknologi dan penelitian di Jayapura. Komisi energi ini mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk merawat danau ini.

 "Komisi VII berharap kepada mitra kerja kita, KLHK, agar terus merawat Danau Sentani. Jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena danau ini merupakan salah satu dari 15 danau yang menjadi perhatian bagi pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat memimpin Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau Danau Sentani dengan didampingi KLHK, di Jayapura, Papua, Selasa (31/7/2018).

Kondisi air yang berada di Danau Sentani merupakan salah satu pusat perhatian pada Komisi VII DPR RI. Pasalnya terdapat 15 aliran sungai yang masuk ke dalam danau tersebut. Satu hal yang menjadi kekhawatiran adalah adanya limbah yang dibawa oleh aliran-aliran sungai tersebut.

“Kami berharap kepada Pemprov dan Dirjen KLHK, agar kebersihan yang ada di danau ini selalu dilakukan secara rutin. Alasannya, pertama karena sudah menjadi pusat perhatian para wisatawan dan yang kedua karena ini merupakan tempat Festival Danau Sentani yang dilakukan setiap tahun,” terang politisi Partai Golkar itu.

Keberadaan keramba-keramba apung ikan milik masyarakat setempat di danau tersebut juga turut menjadi perhatian. Ridwan ingin keberadaan keramba tersebut tertata dengan rapih, agar tidak merusak pemandangan wisatawan dan juga kondisi perairan.

Menanggapi hal itu, Direktorat Jendral Pengelolahan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dab Beracun (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan bahwa pihaknya perlu lebih bekerja keras, agar sampah tidak masuk lagi ke Danau Sentani.

“Memang ada sampah domestik yang masuk dan itu dari sungai yang ada di dekat Danau Sentani. Kami memang memerlukan alat jaringan untuk menangkap sampah itu dari sungai dan kampanye tentang kebersihan mesti sering digalakkan kepada penduduk lokal,” tutur Vivi. (sam/ais)

Gubernur terpilih Khkfifah Indar Parawasa bersama anggota Komisi lll DPR RI Dr Ir H Adies Kadir SH M.Hum dalam acara halal bihalal sekali temu relawan Adies, Jumat (27/7/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa hadir dalam acara Halal Bihalal Dr Ir H. Adies Kadir SH M.Hum bersama 5000 relawan Adies yang di gelar di Islamic Center Surabaya, Jumat (27/7/2018) malam.

Saat itu hadir pengurus DPP Partai Golkar M Yasin dan anggota bidang Hukum & HAM, Sekretaris DPD l Golkar Jawa Timur Sahat Simanjuntak SH, Ketua Golkar Kota Surabaya Blegur Prijanggono, Ketua DPD Golkar Sidoarjo Warih Andono dan Para ketua Golkar tingkat kecamatan dan Kelurahan se Dapil l yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo.

Halal Bihalal sekaligus temu relawan tersebut  menghadirkan da’i kondang Ustadz Maulana, Kiai Naim Ridwan, KH Abdul Aziz dan beberapa kiai serta tokoh masyarakat. “Acara itu sekaligus syukuran putrinya Della Adies yang baru dilantik sebagai dokter di Universitas Airlangga Surabaya.

Anggota Komisi lll DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dr Adies Kadier  mengaku sangat terharu dengan semangat ribuan relawannya. ” Malam ini ada 5000 relawan. Alhamdulillah,” kata Adies.

Ditambahkan jika tiap relawan nanti membawa 10 orang saja mulai bapak, Ibunya, mertuanya, anaknya dan saudaranya maka di Pileg 2019 pekerjaan ini sudah selesai. Dan kami akan menambah sebuah mobil untuk hadiah utama dalam pertemuan akan datang. Malam ini kami sudah menambah hadiah utama menjadi 5 sepeda motor. kata Adies yang malam itu didampingi istri dan putra putrinya.

Sementara itu Gubernur terpilih Khofifah Indar Parawansa yang hadir 30 menit setelah acara dimulai begitu memasuki ruangan langsung disambut Adies Dan Nyonya. Begitu juga Ustadz Maulana menghentikan Tausiyahnya dan mempersilahkan Gubernur Khofifah memberikan sambutan.

Khofifah menyampaikan tentang makna Halal Bihalal. Terpenting silaturrahim ini adalah membangun kasih sayang dan kerukunan.

Diantara ribuan pendukung  Mas Adies yang hadir malam ini pasti ada yang mencoblos nomor satu atau nomor dua. Tapi mari kita lupakan Pilgub Jawa Timur. Pilgub sudah selesai saatnya kita membangun Jawa Timur kedepan. 

Malam itu Ketua Bidang Hukum & HAM DPP Partai Golkar menyediakan doorprize hadiah utama 5 unit sepeda motor, 25 sepeda gunung, 10 HP Android, 15 kipas angin dan puluhan hadiah hiburan lainya.

Gubernur Khofifah sempat.mengambil undian untuk hadiah utama dan hiburan sebelum meninggalkan tempat menuju kegiatan yang lain. Lalu tausiayah Ustadz Maulana dilanjutkan lagi. Lantaran saking banyaknya hadiah acara itu berakhir pada pukul 24.00. (min)

Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faizal

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini dinilai hanya menciptakan rasa takut dalam menjalankan perannya, dan belum pada tahap menjalankan sistem bernegara dengan baik. Setidaknya, saat ini belum tampak peran KPK ke arah itu. Dan ini kurang baik bagi perjalanan bangsa ke depan.

Demikian kritik yang disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faizal saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pimpinan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

“Sebetulnya, apa yang dilakukan KPK selama ini sangat baik dan patut mendapat apresiasi. Sayangnya, apa yang dilakukan KPK dampaknya baru sampai pada tahap menciptakan ketakutan bagi para penyelenggara negara. Tidak terlalu baik bagi kita ke depan,” kata Akbar.

Sistem bernegara yang dimaksud Akbar diantaranya adalah kepastian hukum. Banyak orang Indonesia di luar negeri enggan pulang ke Tanah Air, lantaran nyaman di luar negeri karena ada kepastian hukum, walau kebutuhan hidupnya sangat mahal.

Sistem lainnya yang harus dipantau KPK, lanjut politisi Partai Nasdem ini, adalah sistem politik. “Saya mohon KPK masuk sistem pengelolaan partai politik di Indonesia,” katanya.

Menurut Akbar, ada lima kelemahan sistem partai politik di Indonesia, yaitu rekrutmen, kaderisasi, parpol sebagai properti privat, pengelolaan parpol, dan distribusi kader parpol untuk jabatan publik. KPK harus berperan memantau lima kelemahan sistem parpol ini. Tidak sekadar melakukan OTT untuk memunculkan rasa takut.

“Saya mengapresasi KPK, tetapi saat bersamaan kita harus menuju yang lebih maju dari hari ini, yaitu kita disiplin dalam sistem berbangsa, tidak karena ketakutan-ketakutan yang dibangun KPK,” imbuhnya lag

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...