Tajuk

Published in Tajuk

Pesta Demokrasi

Aug 03, 2017 Publish by 
Pesta Demokrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia kembaliakan memecahkan rekor pelaksanaan pestademokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyatuntuk kali ketiga, pada tanggal 27 Juni 2018, ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada 17 provinsi, termasuk Provinsi Jawa Timur, 154 kabupaten/kota, dengan catata 18 berada di Jatim. Situasi politik di 171 daerah mulai memanas dan pertarungan perebutan kekuasaan mulai diletup-letupkan.

Pesta demokrasi di negeri ini memang menampakkan proses memilih pemimpin benar-benar dari suara rakyat (sebagai suara Tuhan), sehingga para pemimpin senantiasa dalam gerak dan langkah hanya untuk kepentingan rakyat semata. Namun kenyataan dari ’’sebuah simbol’’ bernama pesta rakyat dalam berdemokrasi, selama ini hanya sekedar sebuah tontonan, bukan tuntunan, bukan juga contoh demokrasi kerakyatan, menjadi kekuatan rakyat dalam bernegara.

Pengertian demokrasi secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demos-cratein atau demoscratos (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan  dari, oleh, dan untuk rakyat.

Secara terminologi demokrasi menurut Joseph A. Schmeter mengatakan, demokrasi merupakan suatu perencaan instutisional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Teori Sidney Hook berpendapat, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahyang penting secara bebas dari rakyat biasa.

Menurut Harris Soche, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk menagtur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang di anggap paling populer diantara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the peolple).

Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan perintahan. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang di arahkan untuk kepentingan dan kejahteraan rakyat.

Konsep dan cita-cita luhur perubahan sistem politik di Indonesia dengan model pemilihan langsung bupati, walikota, gubernur, dan presiden serta wakil di DPRD dan DPR RI, sesungguhnya sebagaimana ungkapan Abraham Lincoln, ‘’government of the people, by the people, and for the peolple’’. Namun pesta rakyat tanpa kuasa rakyat, justru menjadi potret nyata di Indonesia.

Sebagian besar para pemimpin masih lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan daripada memperjuangkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan untuk rakyat. Oleh karena itu, banyak mendapat julukan sebagai ’’Pemimpin Pencitraan’’, selalu menjaga marwah kekuasaan dengan melakukan berbagai upaya dan usaha untuk melanggengkan kursi kekuasaan walaupun pada akhirnya harus mengorbankan hak rakyat.

Tahapan Pilkada serentak 2018 akan dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan. Itu berarti tahapan dimulai Agustus 2017. Genderang perebutan ’’tahta’’ sudah mulai memanas hampir di seluruh pelosok wilayah Pilkada Serentak, tarik ulur calon mulai bermunculan dengan berbagai cara melakukan komunikasi dan mencari simpati. Bahkan tidak berlebihan sudah mulai menebar janji-janji. Walaupun hampir belum ada dari presiden, gubernur, walikota sampai bupati, setiap tahun melakukan evaluasi kepemimpinannya berdasarkan janji saat kampanye atau janji mengawali perkenalan kepada publik.

Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten mengikuti Pilkada 2018, yaitu; P r o v i n s i Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Maluku Utara. Sedangkan Kota di Jatim; Malang, Mojokerto, Probolinggo, Kediri\ Madiun, serta Kabupaten di Jatim; Probolinggo. Sampang, Bangkalan, Bojonegoro, Nganjuk, Pamekasan, Tulungagung, Pasuruan, Magetan, Madiun, Lumajang, Bondowoso dan Jombang

Pertanyaan klasik, apakah Pilkada serentak murni dari, oleh, dan untuk rakyat secara utuh serta menyeluruh, atau hanya sekedar pesta demokrasi atau pesta rakyat. Mengapa demikian? Bukan sesuatu rahasia, Pilkada masih memainkan daftar pemilih, kertas suara, perolehan suara, dan pembelian hak suara, sebuah potret buruk demokrasi Pancasila. Dan, apalabila semua itu masih belum mampu mengubah, maka rasanya semua masih sama saja.

Tinggal kemampuan batin dengan permohonan do’a kebaikan, di tengah-tengah jual beli suara bukan sesuatu yang maha bahaya bagi calon penguasa, permohonan do’a kesejehteraan, di tengah-tengah semua calon kepala daerah punya usaha dan cara berbeda walau harus berdarah-darah, permohonan do’a keadilan di tengah-tengah para digdaya sibuk mempertaruhkan harta, bahkan kadang lupa bahwa hidup sesungguhnya hanya untuk ibadah.

Semoga Pilkada serentak kali ketiga, bukan sekedar proses memilih kepala daerah, bukan sekedar memilih pemimpin untuk kepentingan pemilik usaha atau jadi boneka para pengusaha, tetapi mampu mengubah sejarah menjadi lebih bermarwah, melahirkan pemimpin berbudaya, bersahaja, pandai memanjatkan do’a untuk kepentingan rakyat semata. (*)

banner