Tajuk

Antara Mudik, Idul Fitri, dan Hari Raya Ketupat

Suasana Mudik pada setiap lebaran sudah mulai terasa sejak3 bulan sebelum tradisi mengujungi kampung halamanitu dilaksanakan, di Indonesia tiket kereta api sudah mulaiboleh dipesan dan dibeli, dan itupun harus antri dan berebut. Panitia Mudik di sejumlah instansi dan lembaga juga sudah mulai merencanakan acara Mudik. Sebuah potret bahwa begitu sakral bagi umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan tradisi Mudik ini

Pertama di Indonesia, Gubernur Jawa Timur Dr. H.Soekarwo pada Rapat Koordinasi E-Newbudgetingdi Ruang Rapat Lantai VII Kantor Gubernur Jatim Jl.Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (16/5).menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada P-APBD (Perubahan atas Anggaran dan Pengeluaran Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2017 akan memberlakukan E-Newbudgeting dalam pengelolaan keuangan, yakni pengelolaan  sistem anggaran terintegrasi dari E- Musrenbang, E- Planning dan E-SIKDA/Sistem Informasi Keuangan Daerah. E-Newbudgeting merupakan kreasi Pemprov. Jatim untuk transparan dan pembelajaran secara konsisten terhadap program prioritas pemerintah, khususnya Pemorv Jatim.

E-Newbudgeting merupakan  sistem pengelolaan keuangan terkoneksi satu sama lain,  efi sien dan termonitor antara hubungan perencanaan dengan IKU (Indeks Kinerja Utama) gubernur. Dengan sistem ini, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan program prioritas, akan mudah terkontrol, dapat dilakukan penelusuran dan koreksi secepatnya.

Pelaksanaan E-Newbudgeting baru dapat diakses atau dilihat oleh masyarakat setelah terwujud menjadi produk berupa Peraturan Gubernur, sedangkan prosesnya tidak terlihat karena memerlukan perbaikan-perbaikan dalan proses menjadi Aplikasi yang akan di-Pergub-kan tersebut. Dalam proses sampai keluar produk Pergub terebut, Gubernur Jatim mengharapkan agar para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Biro untuk langsung terjun menanganinya. Sebab, jika tidak, akan tertinggal dengan program-program yang ada di Pemprov Jatim. Bagi kabupaten/kota di Jatim yang ingin menggunakan E-Newbudgeting dalam pelaksanaan anggaran, Dinas kominfo Provinsi Jatim  akan memberikan pelatihan.

E-Newbudgeting merupakan penguatan dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sekaligus menjalan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2015, sedangkan Inpres dan Peraturan Perundangan termasuk produk Peraturan Gubernur sebagai implementasi dari ENewbudgeting supaya merakyat (baca, membumi). Oleh karena itu, prinsip dari kreasi atau inovasi dari Pemprov Jatim dalam melakukan program pengelolaan keuangan memalui ENewbudgeting, akan menjadi manfaat, apabila budaya (maaf) ketertutupan Informasi Publik para birokrasi sudah cair dan bersama masyarakat membangun Provinsi Jawa Timur dengan sungguh-sungguh, transparan dan akuntabel.

Mengapa demikian? Kehebatan Pemrov Jatim dalam berbagai terobosan program, kreasi maupun inovasi sebagai bagian dari percepatan pembangunan, dan kreasi dari pejabat melakukan program prioritas dengan harapan dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama rakyat Jawa Timur, selama ini sebagian masih baru di awang-awang. Artinya, program-program itu hanya khusus untuk para pejabat, penguasa, dan pemagang kekuasaan, bahkan ada kesan berusaha semaksimal mungkin mengeterapkan hanya untuk kepentingan AGS (Asal Gubernur Senang), sehingga program itu bersifat ‘’MELANGIT’’, hanya pejabat tingkat atas saja yang berhak tahu, selebihnya masyarakat mau tidak mengerti bahkan tidak memahami tidak mau tahu.
Sekedar Catatan sekaligus mengingatkan bahwa Pemprov Jatim senantiasa menjadi pioner (terdepan) dalam beberapa hal bersifat nasional, bahkan terobosan sebagai kreasi yang dibenar menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan, namun website atau situs resmi Pemprov Jatim, ternyata tidak dapat diakses dengan mudah untuk mengetahui apakah program-program keterbukanaan anggaran, keterbukaan Informasi Publik itu, sudah dapat dipuji, dikritisi, diberi masukan atau dievaluasi oleh masyarakat, sebagaimana harapan dari perubahan Undang Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28F yang berbunyi, ’’Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia’’.

Sebuah pertanyaan kritis khusus mengenai program yang sangat luar biasa bernama E-Newbudgeting? Apakah program hebat ini hanya sekedar meninabobokkan masyarakat Jawa Timur yang merupakan pemilik sah APBD Pemprov Jatim, atau benar-benar melalui produk Pergub (nantinya) akan mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun Jawa Timur dengan transparan, terpercaya, teraktual, terhebat, terdepan dalam berbagai persoalan persaingan dunia modern. Sebab, semua itu akan menentukan masa depan Provinsi Jawa Timur, akan mengalami kemajuan hanya dengan catatan dan proigram hebat belaka, atau memang terwujud dan masyarakat merasa menjadi bagian dari demokrasi partisipatoris yang selama selalu dikampanyekan Pak De Karwo.

Kunci dari sebuah program spektakuler bernama eNewbudgeting, apabila ‘’MEMBUMI’’ atau masyarakat dari berbagai lapisan yang memahami, mengerti, dan dapat melakukan komunikasi maupun koordinasi mengenai APBD atau P-APBD, maka program ini akan menjadi catatan bersejarah kepemimpinan Pak De Karwo di Jawa Timur sangat baik bahkan terbaik atau dalam kata lain husnul khotimah. Namun apabila hanya dinikmati segelintir pejabat Organisasi Perangkat Daerah sampai pada tingkat Unit Kerja (seperti keterbukaan keuangan pemerintah daerah di Pemprov Jatim) selama ini, maka program yang ’’MELANGIT’’ seperti ini hanya akan mensengsarakan dan menyusahkan masyarakat dan rakyat jelata.

Tentu saja dengan berperasangka baik, dengan sabar dan tawakal menunggu sebuah ikhtiyar atau usaha dari hasil kreasi ini, apakah E-Newbudgeting Pemprov Jatim Melangit atau Membumi. (*)

Gonjang Ganjing Persebaya

Persebaya Surabaya seperti baru saja dihipnotis dengan pemegang saham terbesar dan pemilik klub atas nama Cholid Ghoromah menyerahkan pembinaan prestasi ke manajemen Jawa Pos, koran nasional dari Surabaya. Gayung bersambut suporter yang sudah haus nama Persebaya mengamini dengan berbagai program yang disatukan dalam kerangka profesional. 

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

"Longsor Politik"

Apr 06, 2017
"Longsor Politik"

Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) dengan gaya Jawa Timuran memastikan pencarian korban tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo akan terus dilakukan tanpa batas waktu yang ditentukan. Kepastian ini merupakan sikap cerdas, tegas, tangkas, dan gagasan brilian dalam menuntaskan persoalan musibah longsor yang rentan terjadi di Jawa Timur.

Sikap ini merupakan sinyal positif bahwa provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Pakde Karwo sudah sigap bahkan tanggap dalam mengatasi bencana , sehingga ( minimal SOP ) mengatasi musibah dan bencana sudah mempunyai tradisi yang baik. Namun Jauh lebih baik apabila ada penegasan bahwa bencana kelas apa ditangani kabupaten/kota, provinsi dan nasional, sehingga tidak terkesan saling klaim dalam penanganan bencana.

Walaupun secara langsung Pakde Karwo tidak menyatakan menolak kehadiran Menteri Sosial Khofifah memberi bantuan ke lokasi bencana, namun menyatakan masih mampu ditangani provinsi Jawa Timur, dan belum perlu bantuan dari Pemerintah pusat, kecuali menangani pelatihan pelatihan, pernyataan itu mengandung penafsiran "longsor politik".

"Longsor Politik" atau "Politik Longsor" , dimana mengingatkan bahwa setiap pemanasan menjelang Pilgub ( Pilkada ), maka langkah langkah politik selalu saja dikaitkan dengan berbagai event, termasuk musibah dan bencana. Sehingga longsor Ponorogo kemasan berita media juga "bau politik", sehingga "Longsor Politik" atau "Politik Longsor" begitu kuat.

Oleh karena itu, para penguasa dan yang berkuasa supaya isu politik tidak terlalu kuat ke permukaan seharusnya mengkomunikasikan penanganan bencana longsor dengan seksama dan bersama sama, kalau pun ada bersinggungan diselesaikan dengan cara komunikasi politik yang santun seperti model Inpres 9/2015 tentang pengolaan komunikasi publik. Artinya publik lebih mengetahui bahwa Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kompak dan bersatu bersama sama menangani sampai warga yang tertimpa musibah puas.

Bukan saling menyelesaikan karena kepentingan kampanye terselubung.
Pakde Karwo menyatakan, "Dari 28 korban yang terkubur, hingga semalam sudah ditemukan dua orang jenazah. Ada enam unit ekskavator yang sudah masuk ke lokasi bencana. Rencananya nanti 10 ekscavator. Cuaca yang buruk hanya efektif enam jam melakukan pencarian. Untuk pengungsian ada sebanyak 30 KK di Balai Desa setempat," kata Pakde Karwo ketika menggelar pertamuan pers di gedung negara Grahadi Surabaya, Senin (3/4/2017).

Solusi ad hock atau darurat bagi keluarga korban bencana tanah longsor dilakukan oleh Pemprov Jatim dan Pemkab Ponorogo, melalui pemberian rumah hunian sementara bagi para korban. Selain itu, bagi para keluarga korban juga diberikan uang bantuan hidup (jatah hidup). Yang nanti akan dihitung dan dirumuskan oleh Bupati Ponorogo sampai berapa lama mereka mendapatkan bantuan hidup itu. Untuk bantuan dari Kemensos yang disampaikan Bu Mensos saya kira tidak perlu. Tapi untuk jadup biar provinsi yang menangani.

Kami bukan menolak bantuan Mensos, tapi biar untuk daerah lainnya yang lebih membutuhkan. Bencana Gunung Kelud saja kami mampu kok. Ini karena statusnya adalah bencana kabupaten bukan nasional," kata dia.

Bangunan dan uang bantuan hidup (jadup) akan diberikan pemprov Jatim, sedangkan tanah oleh Pemkab Ponorogo.

Pakde Karwo juga menyatakan bahwa Bencana Gunung Kelud saja kami mampu kok. Ini karena statusnya adalah bencana kabupaten bukan nasional.

Bangunan dan uang bantuan hidup (jadup) akan diberikan pemprov Jatim, sedangkan tanah oleh Pemkab Ponorogo. Untuk solusi berikutnya, diharapkan Perhutani dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait tanaman yang paling bagus untuk masyarakat, yakni memiliki nilai ekonomis seperti jahe tetapi memiliki akar tunjang yang kuat, sehingga bisa menahan air. Atau, tanaman tetap jahe, tetapi diberikan tanaman-tanaman tegakan yang mampu menjadikan tanah kuat dan tidak longsor.

Gubernur juga menyatakan bencana longsor ini sebagai bencana tingkat provinsi dan kabupaten. Artinya, Pemprov Jatim dan Pemkab Ponorogo yang menangani, sedangkan pemerintah pusat melakukan pendampingan dan memfasilitasi, misalnya memberikan pelatihan-pelatihan bagi korban.

Sekali lagi sekadar mengingatkan sekaligus meminta menyampaikan semua penanganan secara transparan dari pusat sampai daerah, tanpa embel-embel pesan sponsor apalagi pesan politik. Sehingga masyarakat luas terutama yang terkena bencana merasakan negara hadir secara bersama sama kompak sebagaimana amanat Pancasila. Mengutamakan Gotong royong, rukun, dan saling mendukung demi persatuan dan kesatuan anak bangsa. Dan para pemimpin harus banyak belajar "Mikul Duwur Mendem Jero" dalam berbagai peristiwa. (*)

Kecerdasan Kultural

Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin pada orasi ilmiah wisuda ke-78 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Sabtu (18 Maret) menyampaikan khasanah baru bagi sarjana muslim Indonesia modern, agar senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan di masyarakat tidak sekedar berpedoman kepada kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spritual (SQ), Namun mengajak alumni UINSA memadukan dengan kecerdasan kultural (CQ).

  •  Start 
  •  1 
  •  End 
banner