Pungli

Kapuspenkum Kejagung, M Rum

Jakarta (Korantransparansi.com) - Kerugian negara yana diakibatkan dugaan korupsi dana pensiun PT Pupuk Kalimanan Timur mencapai ratusan miliar. Hasil penyelidikan semnatara oleh  Kejaksaan Agung mulai tahun 2011 sampai 2016 mencapai Rp 229,8 miliar

"Kejaksaan Agung mencatat kerugian diperkirakan sebesar Rp229.883.141.293. Dan angka ini dimungkinkan masih bisa bertambah karena penyelidikan belum tantas," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum di Jakarta, Selasa malam.

Dugaan korupsi itu melalui transaksi "repurchase agreement" (repo) yang dikenal dengan transaksi penjualan yang diikuti perjanjian yang akan dibeli kembali suatu usaha dengan harga yang telah disepakati, dimana Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur dengan PT Anugerah Pratama Internasional (API) dan PT Strategis Managemen (SMS) telah melakukan perjanjian penjualan dan pembelian saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo (DAJK) dan PT Eurekaa Prima Jakarta (LCGP).

Belakangan diketahui PT API dan PT SMS tidak bisa mengembalikan keuangan yang telah disepakati dengan dana pensiun PT Pupuk Kaltim hingga kerugian negara mencapai ratusan miliar.

Diketahui juga pembelian repo tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK-010/2008 tentang Investasi dana pensiun.

Kapuspenkum menyebutkan guna membongkar dugaan korupsi tersebut penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) telah memeriksa sebanyak 17 saksi, diantaranya Direktur Utama (Dirut) dana pensiun PT Pupuk Kaltim, Surya Madya.

Dalam pemeriksaan itu, Surya Madya menerangkan mengenai proses dalam melakukan investasi dana pensium dan keadaan saat ini saham-saham yang diinvestasikan.

Sementara itu, Dirut Dapen PT Pupuk Kaltim, Surya Madya kepada Antara mengakui jika dirinya telah diperiksa penyidik JAM Pidsus pada Selasa (6/3) dan dirinya kooperatif terhadap pertanyaan penyidik untuk mengungkap dugaan korupsi tersebut.

"Saya telah menjelaskan berbagai pertanyaan jaksa dengan membawa dokumen pendukung," katanya yang menjabat sebagai dirut di Dapen PT Pupuk Kaltim itu terhitung sejak 1 Agustus 2016. "Pekan depan diminta datang lagi dengan membawa dokumen pendukung," katanya.(sam)

Foto dokumen: Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegara Rita Widyasari

 

Jakarta (KoranTranspansi.com) - Ada uang senilai Rp2,31 miliar dari perusahaan-perusahaan pemohon Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL), Izin Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang disetorkan kepada Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari sepanjan 2014-2017.

"Ada (uang) yang disampaikan, tidak langsung kepada beliau (Rita Widyasari), untuk pengurusan izin lingkungan, maksudnya untuk bupati dalam proses penandatangan dari kadis lingkungan ke bupati," kata Aji Sayid Muhammad Ali dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Aji Sayid adalah Kepala Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Bidang Pengendalian Dampak Kegiatan Ekonomi pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Aji menjadi saksi untuk Bupati Kukar Rita Widyasari yang didakwa menerima gratifikasi senilai Rp469,465 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek pada berbagai dinas di kabupaten Kukar selama 2010-2017 dan suap Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun sebagai imbalan pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di kabupaten Kukar.

"Sebagai bentuk loyalitas ke atasan," tambah Aji.

Uang itu diberikan oleh para pemohon yang mengurus izin lingkungan, SKKL dan amdal.

"Caranya ketika surat keputusan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan sudah di proses dan ditandatangani bupati, ada uang titipan perusahaan yang kami sampaikan ke Pak Suroto. Sudah kami lakukan sejak 2014, ketika saya menjawab," tambah Aji.

Sedangkan besaran uang tidak bisa ditentukan, namun jumlahnya berkisar antara Rp5 juta-Rp20 juta peri izin.

"Besaran tidak ditentukan ada kalanya dari pemohon minta masukan berapa besaran yang biasa disampaikan, kami sampaikan tidak ada keharusnya menyetor sekian biasa Rp5 juta diberikan seminggu sebelumnya. Kadang berkasnya duluan baru uangnya dan bisa juga bersamaan, tapi lebih banyak berkasnya masuk duluan," jelas Aji.

Aji pun mencatat setiap nama pemohon dan jumlah uang yang diterimanya saat menyerahkan uang tersebut kepada Suroto di pendopo rumah dinas Rita Widyasari.

Dari berkas yang ditemukan di brankas rumah dinas Rita, ada catatan yang menunjukkan total pemasukan sebesar Rp2,31 miliar debngan rincian pada 2014 mendapat Rp145 juta, pada 2015 memperoleh Rp1,2 miliar, pada 2016 sebesar Rp670 juta dan pada 2017 senilai Rp295 juta

Perusahaan-perusahaan yang memberikan uang antara lain PT Mitratel, PT Tower Bersama, PT Cahaya Anugrah, PT Mahakam Jaya Perkasa 5 juta, Singapore Petroleum Company, Astra Internasional. Aji membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) miliknya mengenai nama-nama perusahaan tersebut.

"Catatan itu ada, tapi saya tidak membuat duplikatnya," ungkap Aji.

Aji juga mengaku mendapat honor Rp1,5 juta per izin yang masuk ke kantornya. Selain dirinya sebagai ketua sekretariat komisi di kantornya, masih ada ketua komisi juga yang mendapatkan honor tersebut.

Suroto yang ia maksudkan adalah seorang dosen di Universitas Kutai Kartanegara. Suroto lalu menyerahkan uang dan catatan itu ke Ibrahim yaitu anggota tim sukses Rita dalam pemilihan pada 2010-2015.

"Tapi sekarang perizinan bukan di dinas lagi, tanda tangan dilimpahkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan peraturan gubernur pada Oktober 2017," tambah Aji.

Uang itu menurut Aji digunakan untuk kebutuhan pendopo yang tidak dianggarkan.

Atas kesaksian Aji tersebut, Rita menolak seluruhnya. 

"Saya hanya terima berkas di ruangan Mulawarman dalam jumlah banyak dan tidak pernah sekali lagi ada apapun di dalam map apapun," kata Rita.

Dalam dakwaan Rita disebutkan ada uang sebesar Rp2,53 miliar dari para pemohon terkait penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan Izin Lingkungan pada BPLHD Kukar melalui Ibrahim dan Suroto yang dikumpulkan Kepala Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Bidang Pengendalian Dampak Kegiatan Ekonomi pada BPLHD Aji Sayid Muhammad Ali.

Selanjutnya masih ada ung sebesar Rp220 juta sejak 2014-2017 dari 27 pemohon terkait penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada BPLHD pemkab Kukar yang dikumpulkan melalui Ibrahim dan Suroto yang sebelumnya juga dikumpulkan oleh Aji Sayid Muhammad Ali.(rom)

 ILUSTRASI . Inilah mobil Setya Novanto yang menghebihkan hingga akhirnya pengemudi dan penumpangny babak belur. Novanto dilarikan ke RS ampi kahirnya di tangkap KPK

Jakarta (Koran Transparansi)  - Satu persatu korupsi e-KTP, mulai ditangkapi KPK. Setelah Setya Novanto dan pengacaranya Fredrick Yunadi, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ganti kan memanggil ajudan Setya Novantakan Reza Pahlevi sebagai saksi dengan tersangka advokat Fredrich Yunadi dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo pada Senin (15/1).

"Penyidik telah menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap saksi Reza Pahlevi yang tidak hadir dalam agenda pemeriksaan 10 Januari 2017 lalu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gdung KPK Jakarta, Sabtu.

KPK telah menetapkan Fredrich dan Bimanesh sebagai tersangka merintangi penyidikan korupsi proyek KTP-elektronik dengan tersangka Setya Novanto.

"Surat panggilan telah dibuat dan disampaikan pada yang bersangkutan Selain itu, KPK juga surati Kapolri Up. Kadivpropam Polri untuk meminta bantuan menghadirkan saksi ke KPK pada 15 Januari 2018," ungkap Febri.

Untuk diketahui, Reza yang juga anggota Polri telah dicegah ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung sejak 8 Desember 2017 untuk penyidikan kasus tersebut.

Reza juga ikut dalam mobil saat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa Setya Novanto pada 16 November 2017.

Fredrich dan Bimanesh telah resmi ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan.

Bimanesh terlebih dahulu ditahan sejak Jumat (12/1) malam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sedangkan Fredrich ditahan sejak Sabtu (13/1) siang di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. (rom)

Mantan Ketua DPR Marzuki Alie.

Jakarta (Koran Transparansi) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua DPR RI 2009-2014 Marzuki Alie dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Marzuki tampak sudah mendatangi gedung KPK sekitar pukul 10.05 WIB, namun ia tak banyak berkomentar soal pemanggilannya kali ini.

"Nanti saja ya," kata dia singkat.

Nama Marzuki pernah disebut dalam dakwaan perkara KTP-e dengan terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Ngeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

Marzuki disebut menerima Rp20 miliar terkait proyek KTP-e sebesar Rp5,95 triliun itu.

Selain memeriksa Marzukie, KPK juga dijadwalkan akan memeriksa dua mantan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi II DPR RI masing-masing Abdul Malik Haramain dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Djamal Aziz dari Fraksi Partai Hanura.

Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, keduanya selaku Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi II DPR RI juga disebut menerima masing-masing 37 ribu dolar AS.

Anang Sugiana Sudihardjo merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution yang ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP-e pada 27 September 2017.

PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-elektronik (KTP-e) yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Indikasi peran Anang Sugiana Sudihardjo terkait kasus itu antara lain diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto dan kawan-kawan.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek KTP-e.

Anang Sugiana Sudihardjo disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sam)

Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto (kiri), berbincang dengan kuasa hukumnya usai sidang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

JAKARTA (KoranTransparansi) - KPK menginformasikan Setya Novanto telah memeriksakan kesehatan di RS TNI AD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat.

"Sesuai dengan penetapan majelis hakim, hari ini memang berobat ke RSPAD sehingga KPK memenuhi itu dan hari ini didampingi dokter KPK, pengawal tahanan, dan juga pemeriksaan mulai tadi pukul 08.30 sampai 15.30 WIB," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Kamis (28/12), majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan Novanto bisa melakukan cek kesehatan. 

"Ini sebenarnya pemeriksaan rutin terhadap yang bersangkutan sesuai pemeriksaan dokter RSCM sebelumnya. Kemudian Setya Novanto juga didampingi pihak keluarga dan penasihat hukum," kata Andriati.

Ia pun menyatakan, pemeriksaan kesehatan terhadap Novanto sesuai rujukan dokter KPK. "Sesuai dengan rujukan dokter KPK, hari ini pemeriksaan meliputi dokter spesialis yaitu jantung, penyakit dalam, dan syaraf serta didampingi psikiater," kata dia. (jn)

Wakil Ketua KPK Alaxander Marwata . ( kt/kh )

 

JAKARTA (KT) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi sidang terdakwa Setya Novanto (SN) di Pengadilan Tipikor pada Rabu (13/12/2017) minggu depan.

"Biasa saja, tidak ada persiapan khusus," ucapnya, Sabtu (9/12/2017).

Alexander menuturkan baginya sidang Setya Novanto sama dengan sidang-sidang perkara yang lainnya.

"Sidangnya sama dengan persidangan yang lain, biasa saja, mudah-mudahan semuanya lancar," katanya.

Sementara itu, soal mundurnya dua kuasa hukum yakni Otto Hasibuan dan Fredrich Yunadi sebagai pembela Setya Novanto, menurutnya itu adalah hak kuasa hukum.

"Itu kan kewenangan yang bersangkutan. Prinsipnya memang itu menjadi hak pengacara, dia akan mengundurkan diri atau terus melanjutkan," katanya. ( kh )

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...