Pungli

Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto (kiri), berbincang dengan kuasa hukumnya usai sidang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

JAKARTA (KoranTransparansi) - KPK menginformasikan Setya Novanto telah memeriksakan kesehatan di RS TNI AD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat.

"Sesuai dengan penetapan majelis hakim, hari ini memang berobat ke RSPAD sehingga KPK memenuhi itu dan hari ini didampingi dokter KPK, pengawal tahanan, dan juga pemeriksaan mulai tadi pukul 08.30 sampai 15.30 WIB," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Kamis (28/12), majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan Novanto bisa melakukan cek kesehatan. 

"Ini sebenarnya pemeriksaan rutin terhadap yang bersangkutan sesuai pemeriksaan dokter RSCM sebelumnya. Kemudian Setya Novanto juga didampingi pihak keluarga dan penasihat hukum," kata Andriati.

Ia pun menyatakan, pemeriksaan kesehatan terhadap Novanto sesuai rujukan dokter KPK. "Sesuai dengan rujukan dokter KPK, hari ini pemeriksaan meliputi dokter spesialis yaitu jantung, penyakit dalam, dan syaraf serta didampingi psikiater," kata dia. (jn)

Wakil Ketua KPK Alaxander Marwata . ( kt/kh )

 

JAKARTA (KT) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi sidang terdakwa Setya Novanto (SN) di Pengadilan Tipikor pada Rabu (13/12/2017) minggu depan.

"Biasa saja, tidak ada persiapan khusus," ucapnya, Sabtu (9/12/2017).

Alexander menuturkan baginya sidang Setya Novanto sama dengan sidang-sidang perkara yang lainnya.

"Sidangnya sama dengan persidangan yang lain, biasa saja, mudah-mudahan semuanya lancar," katanya.

Sementara itu, soal mundurnya dua kuasa hukum yakni Otto Hasibuan dan Fredrich Yunadi sebagai pembela Setya Novanto, menurutnya itu adalah hak kuasa hukum.

"Itu kan kewenangan yang bersangkutan. Prinsipnya memang itu menjadi hak pengacara, dia akan mengundurkan diri atau terus melanjutkan," katanya. ( kh )

Pelaku pemerasan yang di amankan itu di antaranya Asikin (40) dan Sudi Harsono (43) yang diduga adalah anggota LSM

LAMONGAN (KT) - Tim Saber pungli polres Lamongan meringkus dua anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di duga telah melakukan pemerasan terhadap seorang kepala desa di rumah makan sego sambel jalan Suwoko Lamongan (08/12).

Jaksa Agung HM Prasetyo

Jakarta (KT) - Edward Seky Soeryadjaya selaku Direktur Ortus Holding Ltd yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk (SUGI), yang juga tersangka tersangka dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina (Persero), mangkir dari pemeriksaan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus).

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan jawaban atas permohonan praperadilan yang diajukan Irfan Kurnia Saleh, tersangka korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016-2017.

JAKARTA (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan jawaban atas permohonan praperadilan yang diajukan Irfan Kurnia Saleh, tersangka korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016-2017.

Irfan Kurnia Saleh merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dari unsur swasta pada kasus tersebut.

Nurwiyatno

SURABAYA (KT) - Wakil Ketua Harian  Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Jawa Timur yang sekaligus Inspektur Prov. Jawa Timur, Nurwiyatno merekomendasikan kepada Dinas ESDM Prov. Jatim untuk memperbaiki kinerjanya,.

Langkah ini dalam rangka mempercepat penyelesaian perijinan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberiaan Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, MSi, Selasa (24/10).

Pemeriksaan tim saber pungli Jatim  telah melakukan pemeriksaan selama dua hari, tanggal 23-24 Oktober di Dinas ESDM. Pemeriksaan dilakukan menindaklanjuti pemberitaan media tentang adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses mengurus perizinan galian C di Dinas ESDM Prov. Jatim.

Mengutip hasil pemeriksaan, jelas Benny, Dinas ESDM belum dapat menerbitkan perijinan sesuai pergub. Misalnya, proses pemberian rekomendasi ijin sub urusan mineral dan batubara dari seharusnya 17 hari tetapi selama tiga bulan belum dapat diterbitkan.

Dari hasil pemeriksaan administrasi yang dilakukan Inspektorat Prov. Jatim,  keterlambatan tersebut disebabkan dua hal. Pertama, lamanya jarak waktu antara berkas permohonan diterima sampai dengan dilakukannya cek lapangan, karena keterbatasan anggaran yang ada. Kedua, lamanya proses penandatanganan rekomendasi teknis oleh Kepala Dinas karena masih perlunya dilakukan finalisasi dan  klarifikasi kembali terhadap materi dan persyaratan perijinan.

Terkait dengan adanya pemberitaan yang menyebutkan ijin tidak diterbitkan apabila tanpa pelicin, juru bicara Pemprov. Jatim ini menegaskan hal tsb tidak benar. Demikian pula, ijin dikeluarkan setelah pelapor melaporkan masalahnya kepada ombudsman. "Ijinnya memang sudah waktunya  keluar," ujarnya mengutip hasil pemeriksaan tim saber pungli Jatim.

Mengenai adanya laporan masyarakat yang akan dipungli uang dalam jumlah tertentu oleh pejabat ESDM dalam pengurusan izin kelistrikan, Benny menjelaskan bukan untuk kepentingan pribadi pegawai, tetapi penjelasan kepada orang yang mengurus tentang gambaran biaya keseluruhan pemprosesan izin tsb.  Misalnya, dana untuk biaya transportasi, penginapan, dan lumpsum bagi tim teknis yang melaksanakan peninjauan. “Biaya tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku” ujarnya. (min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...