Cirebon (KT) - Tim Tindak I Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, mengamankan seorang oknum Pegawai Negri Sipil (PNS) UPTD Kir Dishub kota Cirebon dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan modus operandi meminta uang imbalan atas perpanjangan kir mobil yang tidak sesuai prosedur.

"Untuk OTT itu pada hari Kamis (22/12) sekitar pukul 11.00 WIB di kantor UPTD kir Dishub kota cirebon," kata Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus melalui telephon seluler, Jumat (23/12).

Yusri menuturkan oknum PNS itu tertangkap ketika meminta uang imbalan atas perpanjangan kir mobil yang tidak sesuai prosedur.

Untuk oknum PNS tersebut berinisial RO dan pihaknya berhasil mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya, uang tunai sebesar Rp1.295.000, tujuh berkas buku kir yang diproses tanpa melalui prosedur atau nembak.

"Ada juga KTA Dishub milik oknum PNS berinisial RO," ujarnya.

Yusri menambahkan untuk modusnya RO selaku kepala seksi pengujian mengesahkan perpanjangan kir kendaraan.

Namun kendaraan yang telah disahkan perpanjangannya tidak masuk kedalam proses pemeriksaan, dimana mobil tidak dibawa ke kantor UPTD.

Dan untuk itu RO meminta uang imbalan sebesar Rp320 ribu, sedangkan biaya resmi pengujian hanya sebesar Rp66 ribu.

"Dalam sehari RO dapat memasukan rata-rata sekitar 10-15 kendaraan yang perpanjangan kir tanpa dilakukan pemeriksaan ataupun dibawa kendaraanya," tambahnya.(ant)

JAKARTA (KT) - Pemilik CV Semesta Berjaya milik Xaveriandy Sutanto dituntut 4 tahun penjara sedangkan istrinya Memi dituntut 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menyuap mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman sebesar Rp100 juta.

JAKARTA (KT) - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo mengatakan infak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar jika ada unsur paksaan dalam proses pengumpulannya.

Jakarta (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi belum mendapatkan fakta baru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,64 hektare. ”Kami belum ketemu dengan BPK, bertemu dengan BPK bisa jadi paling cepat dua minggu yang akan datang,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Selasa (6/12).