Pungli

Published in Pungli

Tim Saber Pungli terjun ke Dinas EADM

Oct 25, 2017 Publish by 
Nurwiyatno
Nurwiyatno KT/ istimewa

SURABAYA (KT) - Wakil Ketua Harian  Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Jawa Timur yang sekaligus Inspektur Prov. Jawa Timur, Nurwiyatno merekomendasikan kepada Dinas ESDM Prov. Jatim untuk memperbaiki kinerjanya,.

Langkah ini dalam rangka mempercepat penyelesaian perijinan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberiaan Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, MSi, Selasa (24/10).

Pemeriksaan tim saber pungli Jatim  telah melakukan pemeriksaan selama dua hari, tanggal 23-24 Oktober di Dinas ESDM. Pemeriksaan dilakukan menindaklanjuti pemberitaan media tentang adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses mengurus perizinan galian C di Dinas ESDM Prov. Jatim.

Mengutip hasil pemeriksaan, jelas Benny, Dinas ESDM belum dapat menerbitkan perijinan sesuai pergub. Misalnya, proses pemberian rekomendasi ijin sub urusan mineral dan batubara dari seharusnya 17 hari tetapi selama tiga bulan belum dapat diterbitkan.

Dari hasil pemeriksaan administrasi yang dilakukan Inspektorat Prov. Jatim,  keterlambatan tersebut disebabkan dua hal. Pertama, lamanya jarak waktu antara berkas permohonan diterima sampai dengan dilakukannya cek lapangan, karena keterbatasan anggaran yang ada. Kedua, lamanya proses penandatanganan rekomendasi teknis oleh Kepala Dinas karena masih perlunya dilakukan finalisasi dan  klarifikasi kembali terhadap materi dan persyaratan perijinan.

Terkait dengan adanya pemberitaan yang menyebutkan ijin tidak diterbitkan apabila tanpa pelicin, juru bicara Pemprov. Jatim ini menegaskan hal tsb tidak benar. Demikian pula, ijin dikeluarkan setelah pelapor melaporkan masalahnya kepada ombudsman. "Ijinnya memang sudah waktunya  keluar," ujarnya mengutip hasil pemeriksaan tim saber pungli Jatim.

Mengenai adanya laporan masyarakat yang akan dipungli uang dalam jumlah tertentu oleh pejabat ESDM dalam pengurusan izin kelistrikan, Benny menjelaskan bukan untuk kepentingan pribadi pegawai, tetapi penjelasan kepada orang yang mengurus tentang gambaran biaya keseluruhan pemprosesan izin tsb.  Misalnya, dana untuk biaya transportasi, penginapan, dan lumpsum bagi tim teknis yang melaksanakan peninjauan. “Biaya tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku” ujarnya. (min)

banner