Pungli

KPK: Kerugian Negara SKL BLBI Rp4,58 Triliun

JAKARTA (KT) - Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan berdasarkan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sebesar Rp4,58 triliun.

"Kami berterima kasih kepada BPK yang sudah membantu melakukan audit investigatif, jadi auditnya sudah kami terima dan indikasi kerugian keuangan negara final dari hasil audit itu adalah sekitar Rp4,58 triliun," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Febri menyatakan KPK telah menerima hasil audit investigatif tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun," tuturnya.

Menurut Febri, dari hasil audit investigatif BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban secara keseluruhan.

"Nilai Rp4,8 triliun itu terdiri dari Rp1,1 triliun yang dinilai "sustainable" dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan," kata Febri.

Menurut dia, sebelumnya berdasarkan perhitungan BPK hanya Rp220 miliar yang kemudian benar-benar tidak menjadi bagian dari indikasi kerugian keuangan negara tersebut.

"Sehingga dari total Rp4,8 triliun, indikasi kerugian keuangan negaranya adalah Rp4,58 triliun. Jadi, ini satu langkah yang penting saya kira dalam penanganan kasus indikasi korupsi BLBI ini, audit kerugian keuangan negara sudah selesai dan proses pemeriksaan saksi-saksi akan kami lakukan lebih intensif ke depan," ujarnya.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim.

SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin diduga mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sehingga hasil restrukturisasinya adalah Rp1,1 triliun dapat dikembalikan dan ditagihkan ke petani tambak, sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi. Artinya ada kewajiban BDNI sebesar Rp3,7 triliun yang belum ditagihkan dan menjadi kerugian negara. (ant)

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi, Frans Barung Mangera.

SURABAYA (KT) - Kepolisian Daerah Jawa Timur membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pegawai Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk berinisial TO pada Jumat (29/9) pukul 15.30 WIB.

"Ya, saya membenarkan adanya tangkap tangan itu," kata Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu.

Namun saat ditanya informasi lebih lanjut, Mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan ini mengatakan untuk sabar menunggu sampai pemeriksaan yang dilakukan polisi tuntas.

"Saat ini masih diperiksa intensif di Mapolda Jatim. Kemungkinan pada hari Senin akan kami umumkan," tutur Barung.

Dari informasi yang dihimpun Antara, TO ditangkap atas dugaan suap gratifikasi proyek pengadaan benih pokok dan sebar bawang merah Kabupaten Nganjuk tahun 2017 dengan nilai proyek Rp6 miliar.

Tim OTT terdiri dari gabungan Intelkam serta Reskrimsus Polda Jatim mengintai pelaku.

Saat pukul 15.30 WIB tersebut, terjadi penyerahan uang sebesar Rp100 juta dari seseorang yang berinisial BE kepada pegawai dinas pertanian tersebut, dan langsung dilakukan OTT oleh petugas. BE diinformasikan seorang pegawai bank di Jatim.

Selain mengamankan dua orang itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yaitu uang tunai yang diletakkan dalam tas warna hitam sebesar Rp100 juta, satu unit mobil Daihatsu Xenia nopol AG 1105 PH serta satu unit Honda City nopol AE 1792 FN.(yon/ant)

Wali Kota Cilegon, Provinsi Banten, Tubagus Imam Ariyadi.

"Itu berkaitan dengan soal kami mencari sponsorship untuk tim sepak bola kota Cilegon."

Ilustrasi

Cikarang, Bekasi (KT) - Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Bekasi, Jawa Barat, melakukan operasi tangkap tangan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pengadaan Perijinan Terpadu dan Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain selama menjabat sebagai bupati dua periode memiliki kekayaan Rp9 miliar.

Jakarta (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Batubara Sumatera Utara OK Arya Zulkarnain (OKA) dan empat orang lainnya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

KPK: OTT Bengkulu Terkait Perkara Pengadilan Tipikor

Jakarta (KT) - Juri Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu terkait penanganan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Bengkulu.

  •  Start 
  •  1 
  •  End 
banner

> BERITA TERKINI lainnya ...