Pungli

Eni Maulani Saragih tangkap KPK saat betau dirumah tmannya sesama partai pada Sabtu (13/7/2018)

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih harus berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dijemput KPK saat menghadiri ulang tahun putri Menteri Sosial pada Sabtu (13/7/2018) sekitar pukul 13.00 WIB.

Belum ada keterangan pasti Eni Maulani Saragih dalam kasus apa di jemput KPK. Ketua KPK sendiri mengatakan pers diminta menunggu sampai Minggu (14/7/2018) besok.   

Saat ini, Eni yang berangkat dari Dapil X Jawa Timur meliputi Gresik-Lamongan oleh partainya dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi VII dan baru sekitar empat bulan menjabat wakil ketua komisi yang membidangi energi.

Meski berangkat dari Jawa Timur, namun Eni tinggal di Larangan Indah, Larangan, Kota Tangerang, Banten.

Dia merupakan alumni IKIP Jakarta tahun 1994 dan memperoleh gelar magister di Universitas Tri Sakti pada 2013. Eni pernah memiliki berbagai jabatan di beragam organisasi, misalnya Bendahara Umum DPP KNPI periode 2002-2005, Wakil Bendahara Pengajian Al-Hidayah 2004-2009, dan Wakil Ketua Umum MKGR periode 2015-2019.

Selain aktif di berbagai organisasi, Eni menjabat komisaris di sejumlah perusahaan. Antara lain PT Raya Energy Indonesia pada 2011-2014 dan PT Nugas Trans Energy, juga pada tahun yang sama.

Eni telah bertugas di Komisi VII sejak awal periode 2014-2019. Meski demikian, Eni pernah dimutasikan ke Komisi II pada 2015. Pada 2018, tepatnya Maret, Eni kembali masuk ke Komisi VII. Kali ini dia dipercaya oleh Fraksi Golkar sebagai wakil ketua.

Ironis, kali ini Eni diamankan KPK. Ia disebut diamankan bersama 8 orang lainnya di Jakarta. Dalam OTT itu, KPK turut mengamankan duit sejumlah Rp 500 juta. Kasus yang melibatkan Eni disebut terkait dengan tugasnya di Komisi VII.

"KPK mengamankan uang Rp 500 juta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan . Perempuan bernama lengkap ENI Maulani Saragih ini lahir di Jakarta pada 13 Mei 1970. (sam/min)

Eks anggota DPRD Sumut yang kini berstatus anggota Komisi IV DPR, Fadly Nurzal saat ditahan KPK, Jumat (29/6/2018).

Jakarta (KoranTransparansi.com) - KPK menahan anggota Komisi IV DPR Fadly Nurzal, tersangka penerima suap dari eks Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho. Fadly adalah eks anggota DPRD Sumut pertama yang ditahan KPK dari total 38 tersangka.

Fadly keluar dari ruang pemeriksaan KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 19.00 WIB. Fadly yang sudah terbalut rompi oranye mengaku baru menjalani pemeriksaan awal. Saat ditanya soal keterlibatan pelaku lainnya, Fadly menjawab singkat.

"Nanti saja," kata Fadly sambil masuk ke mobil tahanan sebagaimana di laporkan Detikcom

Fadly ditahan selama 20 hari pertama di rutan KPK. "Tersangka FN (Fadly Nurzal) ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK Jakarta Timur, Kav K4," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Selain Fadly, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan 3 tersangka lainnya yaitu Rijal Sirait), Rinawati Sianturi, dan Rooslynda Marpaung. Namun ketiganya tidak hadir dan akan dijadwalkan ulang pemeriksaannya.

"Tiga yang lain jadwal ulang Rabu, 4 Juli 2018," sebut Febri.

Pemeriksaan tersangka lainnya akan dilakukan secara maraton. KPK sudah melayangkan surat panggilan untuk tiga tersangka lainnya pada Kamis (5/7).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima duit suap dari Gatot Pujo senilai Rp 300-350 juta per orang.

Ke-38 orang itu diduga menerima suap dari Gatot terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Dari sejumlah tersangka tersebut, KPK menerima pengembalian uang sejumlah Rp 5,47 miliar. Uang itu kini telah disita sebagai barang bukti. (kh)

 

KPK melakukan OTT di duaa temoat dalam waktu bersamaan yaitu di Blitar dan Tulungagung. Sejauh ini masih didalami dan siapa saja yang di tangkap KPK , Jubir KPK Febi Diansyah belum memberikan keterangan

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap lima orang dalam satu operasi tangkap tangan (OTT) di dua daerah di Provinsi Jawa Timur, Rabu (6/6) malam.

"Pertama, kami konfirmasi dulu memang ada kegiatan tim penindakan di Jawa Timur. Jadi, kami pastikan itu benar tim dari KPK yang ditugaskan di dua daerah. Belum bisa saya sebutkan secara spesifik daerahnya di mana tetapi tim sudah disebar di dua daerah itu, terakhir tadi sekitar lima orang diamankan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/6) malam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dua daerah yang dimaksud itu adalah Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung.

ang ini unsurnya dari kepala dinas, kemudian pihak swasta dan juga ada pihak terkait yang ada di lokasi yang perlu kami mintakan keterangan. Jadi, sekarang lima orang tersebut sedang dimintakan keterangan digali informasinya terkait dengan peristiwa yang terjadi malm ini," ucap Febri.

Selain itu, kata Febri, tim KPK juga mengamankan sejumlah uang di lokasi yang dimasukkan di dalam dua kardus dengan pecahan 100 ribu dan 50 ribu rupiah.

"Masih dalam proses perhitungan secara pasti ya tetapi tadi estimasinya sekitar lebih dari Rp2 miliar yang diamankan dan tim masih terus melakukan pendalaman pendalaman informasi di lapangan," ungkap Febri.

Pihaknya menduga transaksi tersebut terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang ada di dua daerah tersebut.

"Jadi,kata Febi sebagaimana diberitakan Antara, ada beberapa proyek peningkatan jalan dan juga ada salah satu proyek terkait dengan sekolah tetapi tentu nanti akan didalami lebih lanjut," kata Febri.

Febri menyatakan saat ini tim KPK masih bekerja di dua daerah tersebut.

"Tim masih di sana, masih bekerja di lapangan. Nanti tentu kami akan "update", kami akan sampaikan secara lebih lengkap dalam waktu sekitar 24 jam karena penentuan status orang-orang yang diamankan itu batas waktunya 1x24 jam sesuai dengan KUHAP," tuturnya.(kh)

 Wrangler Rubocon ()

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon milik tersangka kasus tindak pidana korupsi penerimaan suap pembahasan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018.

Mobil tersebut milik Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo yang merupakan pihak penerima kasus suap itu.

"Ada dua kendaraan yang saat ini kami amankan, salah satunya Rubicon yang kami sita dari Yaya Purnomo. Ini adalah satu ruang pengembangan yang ditelusuri oleh tim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, KPK juga menyambut positif niat baik dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya untuk melakukan pembersihan secara serius ke dalam pascakasus yang menjerat Yaya Purnomo itu. Menkeu pun telah memberhentikan yang bersangkutan.

"KPK dalam penangana perkaran ini akan menelusuri peran dari pihak-pihak terkait, baik dari yang di Kemenkeu atau yang di DPR karena salah satu tersangka anggota DPR, termasuk pihak-pihak swasta yang mengusulkan proyek tersebut," tuturnya.

Selain Yaya, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni diduga sebagai penerima masing-masing anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono dan Eka Kamaludin dari pihak swasta sekaligus perantara.

Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Ahmad Ghiast dari pihak swasta sekaligus kontraktor.

"Kita perlu pahami proses ini belum masuk pada proses dan tahapan APBN-P 2018 karena ini tahap awal, usulan proposal yang difasilitasi oleh anggota DPR ke oknum di Kemenkeu. Itu dulu yang akan kami dalami satu persatu," ungkap Febri.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat (4/5) malam di Jakarta dan Bekasi.

Amin diduga menerima Rp400 juta sedangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari "commitment fee" sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai 2 proyek di Kabupaten Sumedang senilai Rp25 miliar.

Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp1,844 miliar termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah, serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

Uang selain Rp500 juta untuk Amin dan Eka serta emas tersebut diperoleh dari apartemen Yaya di Bekasi.

"Uang (di luar Rp400 juta) tadi ditemukan di apartemen saudara YP (Yaya Purnomo) , karena yang bersangkutan menerima uang dolar AS dari daerah lalu diganti menjadi logam mulia. Siapa saja yang memberi kita punya data, nanti digali lebih lanjut, mudah-mudahan akan ditemukan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Amin, Eka dan Yaya disangkakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Ahmad disangkakan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.(rom)

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto.

Jakarta (Korantransparansi.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Ketua DPR RI Setya Novanto hukuman pidana 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Jaksa menyatakan terdakwa Setya Novanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek e-KTP.

"Meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Setya Novanto dengan hukuman 16 tahun penjara," kata Jaksa Abdul Basir saat membacakan tuntutan, Kamis, 29 Maret 2018.

Selain pidana kurungan, jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar kerugian negara sebesar US$7,4 juta. Apabila tidak mampu membayarnya, maka harta bendanya akan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Namun bila belum mencukupi diganti hukuman tiga tahun penjara.

Kemudian, untuk uang Rp5 miliar yang sudah disetorkan terdakwa ke rekening KPK, jaksa meminta ketetapan hakim untuk merampasnya menjadi milik negara.

Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai perbuatan Setya Novanto tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, perbuatan terdakwa berakibat masif, menyangkut pengelolaan data kependudukan nasional yang dampaknya masih dirasakan

Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara yang cukup besar, terdakwa tidak kooperatif dan  tidak mengakui perbuatannya. Adapun yang meringankan, terdakwa Novanto belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Pada perkara ini, sebagaimana dilangsir viva.co.id, Novanto didakwa menerima hadiah terkait proyek pengadaan e-KTP berupa uang sebesar US$7,3 juta, dengan rincian melalui Made Oka sebesar US$3,8 juta dan lewat Irvanto sejumlah US$3,5 juta.

Selain uang, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu juga mendapat jam tangan merek Richard Mille dari pengusaha Andi Narogong dan Johannes Marliem.(min)

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Jakarta (Korantransparansi.com) - Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan Wali Kota Malang 2013-2018 Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 telah melakukan korupsi secara massal.

KPK sebut korupsi yang dimaksud terkait kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

"Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya serta sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan, anggaran, dan regulasi secara maksimal," kata Basaria saat konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Menurut Basaria, pelaksanaan tugas pada satu fungsi atau untuk mengamankan kepentingan eksekutif justru membuka peluang adanya persekongkolan oleh pada pihak untuk mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dari 18 anggota DPRD Kota Malang yang telah ditetapkan tersangka itu, sebagian bersikap kooperatif pada penyidik.

"Hal ini akan kami perhitungkan sebagai faktor yang meringankan dalam proses hukum ini. Perlu diingat, ancaman maksimal untuk penerima suap adalah hukuman pidana penjara 20 tahun dan minimal empat tahun," ucap Basaria.

Sebelumnya pada Agustus 2017 lalu, KPK terlebih dahulu menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

Moch Anton selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

"Atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015," ungkap Basaria.

Moh Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Basaria menyatakan penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 18 tersangka unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 menerima "fee" dari Moch Anton bersama-sama tersangka Jarot Edy Sulistyono untuk memuluskan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Diduga, kata Basaria, unsur pimpinan dan anggota DPRD menerima pembagian "fee" dari total "fee" yang diterima oleh tersangka M Arief Wicaksono sebesar Rp700 juta dari tersangka Jarot Edy Sulistyono.

Diduga Rp600 juta dari yang diterima M Arief Wicaksono tersebut kemudian didistribusikan kepada sejumlah anggota DPRD Kota Malang.(*/sam)

  •  Start 
  •  1 
  •  End 
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...