Pungli

Wakil Ketua KPK Alaxander Marwata . ( kt/kh )

 

JAKARTA (KT) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi sidang terdakwa Setya Novanto (SN) di Pengadilan Tipikor pada Rabu (13/12/2017) minggu depan.

"Biasa saja, tidak ada persiapan khusus," ucapnya, Sabtu (9/12/2017).

Alexander menuturkan baginya sidang Setya Novanto sama dengan sidang-sidang perkara yang lainnya.

"Sidangnya sama dengan persidangan yang lain, biasa saja, mudah-mudahan semuanya lancar," katanya.

Sementara itu, soal mundurnya dua kuasa hukum yakni Otto Hasibuan dan Fredrich Yunadi sebagai pembela Setya Novanto, menurutnya itu adalah hak kuasa hukum.

"Itu kan kewenangan yang bersangkutan. Prinsipnya memang itu menjadi hak pengacara, dia akan mengundurkan diri atau terus melanjutkan," katanya. ( kh )

Pelaku pemerasan yang di amankan itu di antaranya Asikin (40) dan Sudi Harsono (43) yang diduga adalah anggota LSM

LAMONGAN (KT) - Tim Saber pungli polres Lamongan meringkus dua anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di duga telah melakukan pemerasan terhadap seorang kepala desa di rumah makan sego sambel jalan Suwoko Lamongan (08/12).

Jaksa Agung HM Prasetyo

Jakarta (KT) - Edward Seky Soeryadjaya selaku Direktur Ortus Holding Ltd yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy Tbk (SUGI), yang juga tersangka tersangka dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina (Persero), mangkir dari pemeriksaan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus).

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan jawaban atas permohonan praperadilan yang diajukan Irfan Kurnia Saleh, tersangka korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016-2017.

JAKARTA (KT) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan jawaban atas permohonan praperadilan yang diajukan Irfan Kurnia Saleh, tersangka korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016-2017.

Irfan Kurnia Saleh merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dari unsur swasta pada kasus tersebut.

Nurwiyatno

SURABAYA (KT) - Wakil Ketua Harian  Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Jawa Timur yang sekaligus Inspektur Prov. Jawa Timur, Nurwiyatno merekomendasikan kepada Dinas ESDM Prov. Jatim untuk memperbaiki kinerjanya,.

Langkah ini dalam rangka mempercepat penyelesaian perijinan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberiaan Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, MSi, Selasa (24/10).

Pemeriksaan tim saber pungli Jatim  telah melakukan pemeriksaan selama dua hari, tanggal 23-24 Oktober di Dinas ESDM. Pemeriksaan dilakukan menindaklanjuti pemberitaan media tentang adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses mengurus perizinan galian C di Dinas ESDM Prov. Jatim.

Mengutip hasil pemeriksaan, jelas Benny, Dinas ESDM belum dapat menerbitkan perijinan sesuai pergub. Misalnya, proses pemberian rekomendasi ijin sub urusan mineral dan batubara dari seharusnya 17 hari tetapi selama tiga bulan belum dapat diterbitkan.

Dari hasil pemeriksaan administrasi yang dilakukan Inspektorat Prov. Jatim,  keterlambatan tersebut disebabkan dua hal. Pertama, lamanya jarak waktu antara berkas permohonan diterima sampai dengan dilakukannya cek lapangan, karena keterbatasan anggaran yang ada. Kedua, lamanya proses penandatanganan rekomendasi teknis oleh Kepala Dinas karena masih perlunya dilakukan finalisasi dan  klarifikasi kembali terhadap materi dan persyaratan perijinan.

Terkait dengan adanya pemberitaan yang menyebutkan ijin tidak diterbitkan apabila tanpa pelicin, juru bicara Pemprov. Jatim ini menegaskan hal tsb tidak benar. Demikian pula, ijin dikeluarkan setelah pelapor melaporkan masalahnya kepada ombudsman. "Ijinnya memang sudah waktunya  keluar," ujarnya mengutip hasil pemeriksaan tim saber pungli Jatim.

Mengenai adanya laporan masyarakat yang akan dipungli uang dalam jumlah tertentu oleh pejabat ESDM dalam pengurusan izin kelistrikan, Benny menjelaskan bukan untuk kepentingan pribadi pegawai, tetapi penjelasan kepada orang yang mengurus tentang gambaran biaya keseluruhan pemprosesan izin tsb.  Misalnya, dana untuk biaya transportasi, penginapan, dan lumpsum bagi tim teknis yang melaksanakan peninjauan. “Biaya tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku” ujarnya. (min)

KPK: Kerugian Negara SKL BLBI Rp4,58 Triliun

JAKARTA (KT) - Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan berdasarkan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sebesar Rp4,58 triliun.

"Kami berterima kasih kepada BPK yang sudah membantu melakukan audit investigatif, jadi auditnya sudah kami terima dan indikasi kerugian keuangan negara final dari hasil audit itu adalah sekitar Rp4,58 triliun," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Febri menyatakan KPK telah menerima hasil audit investigatif tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun," tuturnya.

Menurut Febri, dari hasil audit investigatif BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban secara keseluruhan.

"Nilai Rp4,8 triliun itu terdiri dari Rp1,1 triliun yang dinilai "sustainable" dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan," kata Febri.

Menurut dia, sebelumnya berdasarkan perhitungan BPK hanya Rp220 miliar yang kemudian benar-benar tidak menjadi bagian dari indikasi kerugian keuangan negara tersebut.

"Sehingga dari total Rp4,8 triliun, indikasi kerugian keuangan negaranya adalah Rp4,58 triliun. Jadi, ini satu langkah yang penting saya kira dalam penanganan kasus indikasi korupsi BLBI ini, audit kerugian keuangan negara sudah selesai dan proses pemeriksaan saksi-saksi akan kami lakukan lebih intensif ke depan," ujarnya.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim.

SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin diduga mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sehingga hasil restrukturisasinya adalah Rp1,1 triliun dapat dikembalikan dan ditagihkan ke petani tambak, sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi. Artinya ada kewajiban BDNI sebesar Rp3,7 triliun yang belum ditagihkan dan menjadi kerugian negara. (ant)

  •  Start 
  •  1 
  •  End 
banner