Politik

Guntur Soekarno hadir ditengajh ribuan Soekarnois sekaligus memompa semangat relawan Gus Ipul-Puti dalam Pilkada 27 Juni mendaatang.

 

Surabaya (KoranTransaransi.com) – Ribuan Soekarnois Jawa Timur bertemu Guntur Soekarno, putera sulung Bung Karno, di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat (11/5/2018).

Mereka merapatkan barisan untuk memenangkan Pilkada Jawa Timur, nomot urut 2, Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno. Puti adalah puteri semata wayang Guntur, sekaligus cucu Bung Karno.

Menurut Ahmad Basarah, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, momen ini merupakan penampilan pertama Guntur Soekarno di depan publik, dalam nuansa politik, sejak 1975. ')

“Sejak tahun 1975, Putra Bung Karno ini tak berkiprah di dunia politik,” terang Basarah, yang juga Wakil Ketua MPR itu.

Kini, kata dia, memenangkan Gus Ipul-Puti Guntur merupakan tugas sejarah bagi kaum nasionalis. Karena, Bung Karno lahir, besar dan dimakamkan di Jawa Timur.

“Jangan sampai Puti kalah, karena itu sama saja kaum marhaen kehilangan legitimasi,” tandas Basarah lantang.

“Memenangkan Mbak Puti sama dengan menjaga marwah Bung Karno,” lanjut Basarah. Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI itu  berharap, ribuan Soekarnois yang berasal dari 40 eksponen masyarakat, dari berbagai daerah di Jawa Timur, bersatu untuk memenangkan   Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno.

Di antara undangan, terlihat sejumlah tokoh. Seperti budayawan Eros Djarot, mantan anggota  DPR Murdaya Po, Heri Ahmadi, Jati Kusumo, Palar Batubara, Hadi Pranoto, serta beberapa pengurus DPD PDIP Jatim dan DPC PDIP Surabaya,

Sementara, dalam pidatonya, Cawagub Puti Guntur Soekarno menceritakan peran ayahnya dalam menanamkan nasionalisme, juga tentang tekad dan ketulusan.

“Di masa kecil, saya sering diberi tugas membaca buku-buku ajaran Bung Karno. Seperti, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, kemudian Bung Karno : Bapakku, Kawanku dan Guruku karya ayah saya (Guntur-red),” ujar Puti.

Ia menyebut, penugasannya sebagai Cawagub Jawa Timur dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, memiliki tujuan untuk menjaga Merah Putih, merawat kebangsaan, di Jawa Timur.

“Mari kita meangkan perjuangan ini untuk melanjutkan cita-cita pendiri bangsa kita, Bung Karno,” seru Puti.

Setelah itu, giliran Guntur Soekarno menyampaikan orasi kebangsaan. Pidato Guntur mampu membakar semangat para Soekarnois yang mengikuti temu kangen itu.

Guntur Soekarno menyerukan, keluarga marhaenis dan Soekarnois benar-benar haqqul yakin pada saat pemungutan suara, 27 Juni mendatang untuk memilih dan memenangkan paslon nomor 2, Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno.

“Tidak ada pilihan lain, pilih paslon nomor dua,” kata Guntur kepada barisan Soekarno. Ia meminta masyarakat waspada, karena banyak pihak yang menghendaki Pilkada Jawa Timur tidak berjalan sukses. 

Ia juga menyentil-pihak-pihak tertentu yang berupaya memecah belah masyarakat. “Jangan sampai ada yang terpengaruh dengan propaganda yang memecah belah hubungan antar kelompok masyarakat,” tegas putra sulung Bung Karno ini. (min)

Asosiasi Para Gus Solid Dukung Gus Ipul dan Mbak Puti

Lumajang (KoranTransparansi.com) - Pengasuh pesantren An-Nur, Tempeh, Lumajang, KH Imron Fauzi Ali menegaskan para Kiai dan Gus solid mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa nomor urut dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Guntur Soekarno.

Sikap ini juga sebagai bentuk komitmen melaksanakan intruksi ulama untuk memenangkan pasangan ini.

Penjelasan ini ia sampaikan pada acara silaturrahim bersama kiai dengan tajuk 'Silaturrahmi Masyayikh, Pengasuh Pesantren, dan Tokoh Masyarakat, Kabupaten Lumajang," Kamis (10/5/2018).

"Patuh kepada kiai adalah harga mati. Kalau kiai sudah memberikan intruksi maka santri sudah sewajarnya patuh dan tunduk. Untuk itulah, kami solid berada di barisan dukungan Gus Ipul dan Puti," kata Gus Fauzi di hadapan ribuan jemaah yang hadir. 

"Oleh karena itu, jangan mau diadu domba antara kiai dengan masayeich atau kiai dengan santrinya. Kita harus tunjukan bahwa kita harus solid," katanya pada acara yang berlangsung di pesantren An-Nur, Tempeh, Lumajang ini.

Pernyataan ini sekaligus membantah klaim beberapa pihak yang menyebut adanya peralihan dukungan ke pasangan calon nomor urut satu, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak oleh beberapa Gus.

Untuk diketahui, sebelumnya klaim dukungan ini disampaikan pada Silaturahmi Pegiat Koperasi dan UMKM, Militan Jatim 1, bersama Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa, di Hotel Pesonna, Kota Gresik, Selasa (8/5/2018) lalu.

Di forum tersebut, ternyata juga dihadiri oleh rombongan Gus dari sebelas pondok pesantren (pones) besar di Jawa Timur. Para Gus diklaim menyatakan dukungan pada pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Bahkan, Khofifah juga turut hadir. 

Padahal, sebelumnya para Gus ini telah menyatakan dukungan kepada pasangan Syaifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno

Gus Fauzi bercerita bahwa pihaknya menjadi salah satu yang hadir di acara pegiat koperasi ini. "Kami merasa dijebak," kata Gus Fauzi ketika dikonfirmasi di pesantren An-Nur, Lumajang, Kamis (10/5/2018).

Kehadirannya pada acara tersebut tak lebih untuk berbicara soal koperasi tanpa muatan politis apalagi berbicara soal dukungan di pilkada. "Harapannya, kami bisa bertemu dengan Gus-Gus di Jawa Timur untuk bicara soal koperasi," katanya. 

Namun, pihaknya menyayangkan bahwa ketika hadir di lokasi, justru menjadi ajang klaim dukungan salah satu paslon di pilkada. "Kami kaget ketika membaca spanduk acara tersebut yang bicara soal klaim dukungan. Jadi, pada dasarnya isu 'Arus Balik Dukungan'itu tak benar," kata pengurus Asosiasi Para Lora dan Gus (Asparagus) ini. 

Pagi dia, kemenangan pada Pilkada ini adalah ketika para Gus dan Lora tetap berada di Garda depan untuk menjalankan amanat para Kiai memenangkan Gus Ipul-Mbak Puti.

Sementara itu, Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Gus Ipul yang turut hadir pada acara ini menegaskan bahwa intruksi para kiai untuk memenangkan dirinya telah melalui berbagai ikhtiar. Sehingga, sangat tidak mungkin bisa berubah-ubah karena kepentingan sesaat. 

"Para kiai menginginkan ada pembagian peran kader Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di tataran eksekutif maupun legislatif. Baik pusat maupun daerah. Mulai menjadi menteri hingga kepala daerah maupun DPRD," kata Gus Ipul yang juga salah satu ketua PBNU dua periode ini. 

"Oleh karena instruksi ulama inilah, kami berani maju di pilkada. Sebagai seorang santri, kami wajib patuh keinginan kiai," kata Gus Ipul. (min)

Sekretaris Partai Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak SH.

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Sekretaris DPD l Partai Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjutak SH mengatakan meski baru menyelesaikan tiga dari tujuh angkatan, Diklat fungsionaris Partai Golkar Proovinsi Jawa Timur mengindikasikan hasil positif.

Pertama jumlah peserta  tiap tiap angkatan nyaris terpenuhi, kedua peserta lebih banyak muka muka baru (kader baru) dan ketiga tingkat kedisiplinan peserta cukup menggembirakan. Padahal Diklat tingkat Provinsi Jawa Timur ini pola dan materinya sama dengan Diklat fungsionaris tingkat nasional di Jakarta yang diikuti oleh para anggota DPR RI, pengurus DPP dan anggota DPRD Provinsi.

"Kalau sampai angkatan tujuh bisa diselesaikan dengan lancar , maka setidaknya ada sekitar 6000 sampai 7000 kader telah mengikuti Diklat. Artinya, pemahaman tentang ke Golkar-an bagi kader kader muda akan semakin bagus. Ini sekaligus mengindikasikan bahwa kader partai akan semakin memahami akan tugas dan fungsi sebagai kader partai," tegas Sahat

Tugas berikutnya setelah mereka mengikuti Diklat Kader ini bisa mengembangkan partai ini minimal di kampung mereka sendiri. Atau setidaknya kalau ada pertanyaan dari masyarakat tentang Golkar, mereka sudah bisa menjabwab. 

Bahkan fungsionaris akan menjadi juru kampanye (Jurkam) sesuai dengan tingkatannya. Apalagi dalam waktu dekat ini ada dua event besar yaitu Pilgub, Pemilu Legislatif dan Pilpres. Kader partai harus sudah siap untuk sewaktu waktu ada penugasan dari partai. 

Diklat ini juga menjadi persaratan bagi mereka yang akan mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi. Khusus calon anggota Legislatif di DPR RI harus mengikuti Diklat tingkat nasional.

Menyangkut soal materi Diklat, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur menjelaskan sedikitnya ada 8 materi yang disiapkan. Dan ini sama yang disampaikan pada Diklatnas. Diantaranya Kegolkaran, Kebangsaan, Isu strategis & Media sosial, Komunikasi politik, ketententuan penyelenggaraan pemilu, konsoilidasi kepartaian, tupoksi fungsionaruis, kode etik, strategi pemenangan pemilu dan dinamika kelompok. 

Narasumbernya dari internal partai dengan kualifikasi nasional dan narsum ekternal diantaranya KPU Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur dan akademisi. Pada sesi dialog karena ini sifatnya forum bebas maka peserta bebas pula untuk bicara dan mempertanyakan hal hal yang berkaitan dengan kepartaian isu isu nasional.

Menjawab pertanyaan korantransparansi soal Pilgub Jawa Timur yang akan di gelar pada 27 Juni mendatang, anggota DPRD Jawa Timur dua periode dari Dapil l (Surabaya-Sidoarjo) ini mengatakan,  kemenangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak  adalah harga mati. Artinya, karena ini sudah menjadi keputusan partai, intruksi DPP harus kita laksanakan dengan sebaik baiknya.

Pada Deklarasi sayap partai dikantor Golkar Jawa Timur beberapa waktu lalu, Ketua Umum Airlangga Hartarto sudah mengintruksikan bahwa anggota DPR baik RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota wajib menyukseskan dapilnya sendiri sendiri. Bahkan Ketum mengancam anggota DPR yang tidak bekerja, maka akan dipertimbangkan pencalegannya nanti. "Konsekwensinya berat," tandas Sahat.

Jadi soal pilgub ini Golkar sangat serius. Gedung Golkar ini sudah banyak melahirkan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sudah saatnya Golkar punya Gubernur dan itu ada di Bu Khofifah dan Mas Emil.

"Bu Khofifah adalah kader Nahdliyin (Ketum Muslimat) dan Mas Emil mewakili genere melenial. Jadi pasangan ini sangat cocok. Ini harus kita perjuangkan. pungkas Sahat Tua Simanjuntak," pungkasnya. (min) 

    

 

Wasekjen DPP Partai Golkar Sarmuji saat memberikan motivasio pada pserta Diklat fungsionaris provinsi Jawa Timur, Senin (7/5/2018)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) pemenangan pemilu DPP Partai Golkar Sarmuji mengatakan sebagai kader partai tidak boleh ragu sedikitpun untuk tidak nyaleg (calon legislatif) meski di Dapil bersangkutan ada incumbentnya. Dalam politik itu tidak ada yang tidak bisa.

Ini diungkapkan Sarmuji ketika membuka diklat fungsionaris DPD l Partai Golkar Jawa Timur angkatan 3 di kantor Golkar Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (7/5/2018).

Anggota DPR RI  dari daerah pemilihan Kediri Kabupaten/Kota, Blitar Kabupaten/Kota dan Tulungagung ini menjelaskan, kebiasaan kader kita kalau melihat di dapilnya ada incumbent tidak berani nyalon. 

Atau sebaliknya kalau di dapil itu merasa sudah kalah, lalu ogah ogahan untuk nyaleg. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Faktanya banyak incumbent malah tidak jadi. Dan prosentasenya cukup tinggi. 

"Kader partai tidak boleh punya pikiran seperti itu. Itu namanya bukan pejuang partai sejati. Kader partai harus siap tarung," tandas Sarmuji Ketua pemenangan pemilu untuk wilayah Jawa dan Kalimantan ini.

Apalagj kalau petahana suaranya sudah diatas 60.000 kader lain semakin takut. Kejadian itu tidak boleh terjadi. Data kami menunjukan bahwa banyak caleg incunbent kalah. Jumlahnya sangat banyak. ucapnya mempertegas

Sementara itu Sekretaris DPD l Partai Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak SH menjelaskan, diklat fungsionaris ini adalah upaya DPD l menyiapkan kader kadernya yang lebih berkualitas untuk sukses pemilu baik pileg maupun pilpres.

Mereka yang sudah mengikuti diklat juga harus siap terjun menjadi jurkam di wilayagnya masing masing. 

Ketua fraksi Partai Golkar  DPRD Jawa Timur menegaskan Golkar telah menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai pasangan Gubernur-Wakil Gubernur. Ini adalah pasangan paling ideal. Mas Emil mewakili generasi melenial. Begitupula Bu Khofifah dari nahdliyin. Ini pasangan sangat cocok.

Oleh sebab itu  Sahat mengintruksikan semua kader partai Golkar harus kerja keras untuk memenangkan Pasangan Khofifah-Emil. "Saatnya kita punya Gubernur lagi," tegas Sahat Tua Simanjuntak.

Diklat fungsionaris angkatan 3 diikuti 411 dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Yang lebih membanggakan  60  persen adalah anak anak muda yang punya visi membangun Golkar ke depan. ungkap Dr. Kodrat Sunyoto ketua panitia.

Ada 8 materi pokok yang harus diikuti mulai dari ke Golkar-an sampai strategi komunikiasi dan media sosial. 

Peserta juga wajib mengikuti tes urine karena Golkar ingin memastikan kadernya bebas dari narkoba. Sedangkan narasumber selain dari internal partai juga dari KPU Jatim, Bawaslu dan akademisi. (min)

Politisi Partai Golkar M.Misbakhun ketika melakukan reses ke dapilnya Pasuruan, MInggu (6/5/2018)

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun menegaskan, program dana desa sangat strategis untuk pembangunan desa dan sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

"Salah satu Nawa Cita Presiden Jokowi adalah membangun dari pinggiran. Program konkretnya adalah dana desa," kata Misbakhun saat berdialog dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Pasuruan, Minggu, seperti dikutip melalui siaran persnya.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pengurus Partai Golkar dan anggota DPRD dari Kabupaten Pasurusan serta 30 kepala desa.

Menurut Misbakhun, dirinya bertekad untuk mensukseskan program dana desa yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Saya berkomitmen akan terus memperjuangkan dana desa dan mengawal realisasi dana desa dengan baik," katanya.

Program dana desa ini, kata dia, sejalan dengan cita-cita Nawacita Presiden Joko Widodo yakni membangun dari pinggiran atau pembangunan dari desa.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Kabupaten/Kota Pasuruan dan Kabupaten/Kota Probolinggo) itu menjelaskan, program dana desa ini sangat strategis untuk pembangunan desa.

"Pemerintah terus menambahkan alokasi dana desa dalam APBN setiap tahun," katanya.

Program dana desa tahun 2015 dialokasikan dalam APBN Rp20 triliun, pada 2016 alokasi dana desa naik menjadi Rp47 triliun, pada 2017 naik lagi menjadi Rp60 triliun, dan kemudian pada 2018 juga naik menjadi Rp61 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Misbakhun mewanti-wanti para kepala desa agar mampu mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel, karena dana desa harus sampai ke rakyat dan dirasakan manfaatnya.

Menurut dia, mekanisme penggunaan dana desa dan laporan pertanggungjawabannya harus jelas.

Sebagai anggota DPR RI yang duduk di Komisi Keuangan, Misbakhun berjanji, akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak demi memaksimalkan pemanfaatan dana desa.

"Saya ingin membangun sinergi yang baik dengan para pemangku kepentingan desa. Soal laporan dana desa, ya dibuat dengan baik dan seuai aturan," ujarnya.

Misbakhun juga mengingatkan, dana desa harus dikelola secara benar, transaparan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.(med/eka)

 

Wakil Ketua DPC PKB Surabaya Satuham

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Bakal calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya terancam tidak bisa ikut Pemilu 2019 menyusul sejak 21 Maret 2018 hingga saat ini terjadi kekosongan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Surabaya.

"Batas terakhir pendaftaran caleg tanggal 30 Mei 2018, tapi hingga saat ini belum ada kepengurusan DPC. Padahal salah satu syarat pendaftaran caleg ke KPU harus ada ketua DPC definitif," kata Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB Surabaya Satuham kepada Antara di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, di jajaran DPC PKB Surabaya yang masih berlaku SK-nya hingga saat ini hanya LPP. Hal ini dikarenakan LPP mempunyai tugas untuk melakukan proses pendaftaran bakal caleg di PKB dan KPU Surabaya.

Satuham mengaku belum mengetahui kapan akan ada pengganti Syamsul Arifin yang masa jabatannya sebagai Ketua DPC PKB Surabaya berakhir pada 21 Maret 2018.

"Hingga saat ini belum ada kabar dari DPP PKB maupun DPW PKB Jatim soal itu," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, bakal caleg yang daftar di PKB Surabaya hingga saat ini masih kurang yakni hanya sekitar 23 orang dari target 50 orang atau sesuai dengan jumlah kursi di DPRD Surabaya.

Adapun 23 bakal caleg tersebut, lanjut dia, kebanyakan berasal dari kalangan mantan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) PKB Surabaya. Sedangkan dari lima anggota Fraksi PKB DPRD Surabaya hingga saat ini belum ada yang daftar.

"Jadi saya luruskan pemberitaan sebelumnya tentang lima anggota dewan dari PKB terancam dicoret. Bagaimana dicoret, daftar saja belum," katanya sebagaimana dilangsir kantor berita Antara.

Saat ditanya kenapa lima anggota dewan tersebut belum daftar, Satuham mengatakan bisa saja mereka daftar setelah menunggu adanya kepengurusan DPC PKB Surabaya yang baru. (kh)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...