Politik

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf berharap PKS dan PAN di barisanya.

SURABAYA (KT) – Meski sudah mengantongi rekomendasi dari dua partai besar yaitu PKB dan PDI Perjuangan dengan jumlah kursi 39, pasangan bakal calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas merasa perlu untuk mengajak partai lain untuk bersama sama berjuang dalam barisanya.

“Ini bukan persoalan cukup atau tidak cukup melainkan semata mata dalam rangka membangun kebersamaan. Dua partai yang terus berkomunikasi baik ditingkat lokal dan DPP yaitu  Partai Keadilan Sejahtra (PKS),” tegas Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada korantransparansi.com, di Surabaya, Kamis (30/11/2017).

Menurut Gus Ipul yang kini masih menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur itu, komunikasi politik mula mula hanya sebatas mitra kerja di DPRD Jaw Timur, namun kini sudah makin meluas. Bahkan kami terus berkoordinasi secara inten. “Mudah mudahan saja dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada hasilnya,”

Peluang memberikan dukungan dan bergabung bersama koalisi PKB,PDI Perjuangan makin terbuka. Namun Gus Ipul enggan menjelaskan secara rinci prosentasenya. Intinya bahwa komunikasi politik ditingkat DPP sudah kami lakukan. Dan itu bukan hanya kami secara pribadi melainkan sudah lintas partai.

Selain dengan PKS, kata Gus Ipul, dirinya juga menjalin komunikasi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan partai partai lainya. “Semangat kami ingin Jawa Tmur tetap adem (aman, demokratis, ekonomi meningkat dan masyarakatnya makin sejahtra dan bahagia).

Menyangkut soal wacana tiga pasang atau dua pasang, Gus Ipul mengatakan, bagi kami tidak ada pilihan. Kalau memang harus dua ya silahkan, tiga pasanganganpun juga tidak ada masalah. Ini sangat bergantung keinginan partai maunya seperti apa dan masyarakat yang akan menentukan.

Ditemui di kantornya, Gus Ipul juga menjelaskan seputar rencana deklarasi besar lintas partai pada akhir Desember atau awal Janauri mendatang. Rapat koordinasi tentang deklarasi masih terus dimatangkan.

 

Nantinya, bersamaan dengan deklarasi itu tim sukses yang terdiri tiga unsur akan langsung bergerak yaitu timses masing masing partai politik (parpol) pengusung, timses relawan dan timses gabungan. Timses ini akan menyasar sesuai dengan rencana kerja masing masing.  (min)

Siswono Yudo Husodo

JAKARTA (KT) - Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Siswono Yudo Husodo menilai prilaku elite politik selama ini telah mempertontonkan pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Siswono dalam acara Sarasehan Nasional Pusat Studi Pancasila Seluruh Indonesia di Universitas Pancasila Jakarta.

Siswono yang memaparkan Orasi Kebangsaan dengan tema `Urgensi Mempertinggi Perdaban Politik Indonesia` menjelaskan tontonan drama di masyarakat ini sangat memprihatinkan karena tidak terdapat keteladanan yang dapat mendidik masyarakat.

"Begitu banyak hal-hal yang tidak patut dipertontonkan para petinggi politik yang menjadikan pendidikan yang buruk dimasyarakat," katanya.

Calon wakil presiden pada pemilu presiden 2004 ini mengatakan di era kemudahan informasi saat ini ucapan, tindakan, prilaku para elit politik memiliki dimensi kependidikan yang sangat tinggi.

Siswono mencontohkan kasus seperti Ketua DPR RI Setya Novanto mepertontonkan sandiwara memalukan kepada publik selama berbulan-bulan, untuk menghindari pemeriksaan KPK dalam kasus KTP elektronik.

Antara lain dengan mendorong Pansus KPK lalu serangkaian kebohongan karena sakit dan terakhir berupaya menghidari pemeriksaan KPK dengan alasan geger otak.

Dikatakannya hasil rapat pleno DPP Partai Golkar yang menyatakan bahwa Partai Golkar akan tetap mempertahankan Setya Novanto baik sebagai ketua umum, maupun sebagai ketua DPR bila putusan praperadilan pada Kamis (30/11) akan memenangkan Setya Novanto.

"Ini sungguh pendidikan politik yang buruk pada masyarakat," jelas Siswono.

Menurut Siswono Praperadilan merupakan proses yang tidak menyentuh materi yang disangkakan kepada Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik. Praperadilan hanya meneliti prosedur penetapan tersangka apakah sesuai prosedur atau tidak.

Mantan Ketua Umum HKTI ini juga mengatakan dalam suasana batin rakyat ingin kejelasan tentang kasus KTP elektronik. Jadi akan sangat baik jika Setya Novanto menarik proses praperadilan. Dan jika memang yakin tak bersalah dapat membuktikannya dalam sidang di pengadilan.(kh)

Drs Haryadi,MSi, pengamat politik senior Unair Surabaya menganggap pertarungan Gus Ipul vs Khofifah punya greget dan unik.

SURABAYA (KT) – Pemilihan Gubernur Jawa Timur Juni 2018 mendatang dengan menempatkan pasangan Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas versus pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak menurut pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Drs Haryadi,MSi,  memiliki atmospher  yang luar biasa. 

Khofifah Indar Parawansa mengakui terus terang memang bekum mengantongi ijin dari Presiden Jokowi terkait pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jawa Timur. Ini disampaikan Khofifah di kantor Kementerian Sosial RI kepada Wartawan,  Jumat (24/11/2017)

JAKARTA (KT)  - Hingga hari ini calon gubernur Jawa Timur yang di usung Partai Golkar dan Partai Demokrat Khofifah Indar Parawansa belum mengundurkan diri atau mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo . Ini dalam kapasitas Khofifah sebagai Menteri Sosial RI. 

DPP Partai Golkar resmi merekomendasikan Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak sebagai pasangan calon Gubernur Jatim, Rabu (22/11/2017)

JAKARTA (KT) - DPP Partai Golkar resmi merekomendasikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak  sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jawa Timur, Juni 2018 mendatang.


Surat Keputusan Partai Golkar bernomor R-532/Golkar/Xl/ 2017 tentang persetujuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. SK itu diteken Wakil Sekreteris Jendral Sarmuji dan Plt Ketua Umum Idrus Marham tanggal 22 November 2017.

Khofifah dan Emil datang terpisah. Khofifah disambut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji, sementara Emil datang seorang diri sebelum diberikan rekomendasi.

Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan rekomendasi yang diberikan Golkar setelah melalui proses musyawarah yang telah dilakukan kiai dan alim ulama se-Jawa Timur.

"Atas nama DPP Golkar, menyerahkan kepada pasangan calon surat keputusan ini Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan saudara Emil Elistianto Dardak sebagai calon wakil gubernur," kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (22/11).

Khofifah mengucapkan terima kasih kepada DPP Golkar melalui Idrus Marham selaku ketua umum yang menyerahkan secara resmi rekomendasi.

"Golkar memberi support yang luar biasa, perwakilan kiai yang hadir, tokoh pesantren di Jawa Timur. Perwakilan kiai dan pesantren menyerahkan ke DPP Golkar hasil musyawarah ulama pengasuh pondok pesantren mengusulkan kami direkomendasikan dalam musyawarah itu kepada Ketum DPP Golkar," kata Khofifah.

"Artinya bahwa jikalau hari ini kami hadir, merupakan panggilan dr kiai, ini proses yg panjang dan berjenjang," lanjutnya.

Sebelumnya, Khofifah-Emil juga sudah resmi diusung Partai Demokrat. Berdasarkan hasil rapat Majelis Tinggi dan foto yang beredar di kalangan wartawan, Khofifah-Emil mendapat surat rekomendasi dengan didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Jawa Timur saat ini, Soekarwo.

Dengan demikian, terdapat lima partai politik yang mendukung Khofifah. Tiga partai yang sudah resmi adalah Demokrat, Golkar, dan, NasDem. Sedangkan PPP dan Hanura baru menyatakan dukungannya. Kelima partai itu jika dijumlahkan memiliki total 35 kursi legislatif di Jawa Timur. (min)

 

Rapat pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (21/11/2017) menghasilkan lima poin, satu diantaranya memutuskan Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum menggantikan Setya Novanto yang kesandung masaah hukum, KPK

JAKARTA (KT) - Partai Golkar telah menggelar rapat pleno untuk membahas masalah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus dugaan korupsi e-KTP. Dalam putusan rapat pleno, ada dua hal yang bisa membuat karir Setya Novanto 'tamat' dari Partai Golkar.

banner