Politik

Keluraga cendana yaitu Titiek Soeharto berniat maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar pengganti Setya Novanto. ( foto / istimewa )

JAKARTA (KT) - Anggota DPR RI yang juga pengurus DPP Partai Golkar Titiek Soeharto berniat maju sebgai Ketua Umum pengganti Setya Novanto. Namun kapan Munas Luar Biasa akan digelar, Sekjen partai beringin belum memastikan tanggalnya. 

Bebera nama sempat muncul an termuat di media massa diantaranya Erlangga Hartarto, Menteri Prindustrian dan Perdagangan yang dikenal dekat engan istana dan wapres Jusuf Kalla. Lalu ada Aziz Samsudin, Idrus Marham dan Nudin Halid

Bagaimana peluang Titiek Soeharto yang berniat maju caktum Partai Golkar. Para pengamat politik memprediksi Titiek Soeharto akan mengalami kesulitan untuk bersaing dalam kursi Ketua Umum Golkar. Meski berlatar belakang anak mantan pemimpin partai itu, keluarga Cendana dinilai sudah tak punya pengaruh di Golkar.

"Saya kira era kekuasaan Cendana sudah berakhir dengan jatuhnya Soeharto pada 1998. Titiek sulit untuk tampil sebagai figur yang bisa menghidupkan lagi trah cendana," kata Peneliti Politik dari LIPI, Syamsuddin Haris di Jakarta, Sabtu (9/12/2017) malam.

Syamsuddin menyampaikan penilaian orang internal Golkar terhadap Titiek pun tidak gemilang. Titiek dinilai pasif bermanuver politik. "Orang dalam Golkar bilang bahwa Titiek, baik di Golkar maupun di DPR, tidak banyak bicara. Jadi orang meragukan kapasitasnya," ujar Syamsuddin.

Diwawancara terpisah, Peneliti Politik LIPI Siti Zuhro juga berpendapat sama. Latar belakang keluarga Cendana tak berpengaruh kuat di Golkar saat ini dan sepak terjang Titiek di Golkar tak pernah terdengar.

"Jadi menurut saya ya memang pengaruh keluarga Cendana di Golkar tidak sekuat dulu. Tidak seberpengaruh waktu ada Pak Harto-lah tentunya. Jadi ini-kan penerusnya belum malang melintang banget, belum teruji. Katakan hanya anggota dewan, ini kan baru angota dewan ya Bu Titiek. Di pilkada juga belum pernah maju," tutur Siti Zuhro kepada detikcom.

Siti mengatakan jika Titiek diperhitungkan masuk dalam bursa caketum, itu lebih kepada nama besar Soeharto yang membayangi dia. Menurut Siti, belum ada sumbangsih kongkrit yang terlihat dari Titiek untuk partai berlambang pohon beringin itu.

"Terus katakan di Golkar sendiri pastinya lebih karena nama bapak, nama almarhum. Kalau nggak ada itu (latar belakang anak Soeharto)-nya kan berlaganya kan pastinya tawar-tawar saja. Pastinya tidak heboh-lah, tidak punya bargaining position yang seperti sekarang ini," ucap Siti.

"Karena memang ada keturunan. Bapaknya siapa, anaknya siapa. Belum terlihat kiprahnya, kontribusi, dedikasinya selama ini itu apa," imbuh dia.

Sementara itu Pengamat Politik Yunarto Wijaya menjelaskan bukti latar belakang Keluarga Cendana tak lagi berpengaruh di Partai Golkar. Adalah anak bungsu Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang sama sekali tak mendapat suara pada Munas Golkar di Riau, 2009 silam.

"Kalau hanya menyandang nama besar Pak Harto, kita sudah membuktikan misalnya saat dulu Tommy Soeharto juga pernah ikut Munas Riau, pada saat pertarungan keras antara SP (Surya Paloh) dan ARB (Aburizal Bakrie). Kita tahu Tommy tidak mendapat suara sama sekali," terang Yunarto.

Anak keempat Presiden Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, berniat maju sebagai calon Ketua Umum (caketum) Partai Golkar pada munaslub yang akan datang. Titiek membawa latar belakang Keluarga Cendana saat mengumumkan niatnya.

"Kalau ke depan kami dipercaya, kami tentu harus menggerakkan lagi roda Golkar. Senang, tidak senang, di bawah itu rakyat masih menginginkan Golkar kembali ke akarnya. Kembali ke akarnya berarti kembali ke Cendana, katakanlah Pak Harto," kata Titiek seusai mengundang sesepuh Golkar di kediamannya, Jl Cendana No 6-8, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).

Titiek menyampaikan jika kepemimpinan Golkar kembali pada Keluarga Cendana, dia akan berupaya membantu memajukan Golkar dalam waktu singkat.

"Dalam waktu singkat ini kalau kami bisa memberdayakan keluarga kami ini dan menggunakan pikiran kami memajukan Golkar dalam Pilkada, kita bisa membantu dalam kampanye, keliling ke daerah, kita bisa membangun kembali kecintaan rakyat pada Golkar dan meneruskan cita-cita yang dibangun di awal," ujar dia. ( min )

Dokumentasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto (kanan), sekjen Idrus Marham dan Nurdin Halid dalam suatu kegiatan nasioanal.. (foto/dukumentasi korantransparansi)

BALIKPAPAN (KT)) - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan Partai Golkar tidak akan mengubah dukungan kepada Presiden Joko Widodo pada pemerintahan sekarang maupun sebagai calon presiden pada 2019 meskipun berganti ketua umum.

"Hemat saya, dari semua calon ketua umum yang mau maju bertarung, semuanya aliran yang setuju kita berada di pemerintah," kata Mahyudin di sela sosialisasi empat pilar MPR di Balikpapan, Sabtu.

"Jadi, menurut saya, mau Airlangga, Aziz, Idrus, kalau nanti jadi ketua umum, saya kira Golkar tetap di pemerintah," kata Mahyudin yang juga wakil ketua MPR itu.

Ketika ditanya apakah dukungan kepada Jokowi itu termasuk untuk maju lagi sebagai calon presiden pada Pilpres 2019, Mahyudin membenarkan.

"Termasuk itu di dalamnya. Kalau di pemerintah kan kita tidak bisa menaruh kaki sebelah, Golkar kan tidak bisa main munafik begitu, dukung di muka di belakang nggak. Jadi, kalau dukung pemerintah termasuk kita dukung Jokowi pada 2019," katanya.

Menurut Mahyudin, Partai Golkar yakin Jokowi masih sangat tinggi tingkat keterpilihannya dan berpotensi besar memenangi Pilpres 2019.

"Kami yakin pada saat ini memang potensi Jokowi untuk terpilih masih sangat kuat, dan memang orangnya baik," kata mantan bupati Kutai Timur itu.

Namun, lanjut dia, keputusan nanti ditentukan di munaslub. Sepanjang munaslub tidak mencabut dukungan Golkar untuk pemerintah yang diputuskan dalam munas dan rapimnas maka ketua umum baru pun harus melaksanakan keputusan itu. ( kh )

Gus Ipul-Anas menujuk Ketua PW Fatayat NU Jatim Hikmah Bafaqih sebagai ketua tim pemenangan dan Sri Untrai sebagai sekretaris.

SURABAYA (KT) – Setelah mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasangan bakal calon gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf – Abdullah Azwa Anas bergerak cepat. Selasa (5/12/2017) Gus Ipul yang masih menjabat wakil gubernur itu menunjuk Hikmah Bafaqih sebagai Ketua tim pemenangan dan Sri Untari sebagai sekretaris tim.

Partai Hanura mengambil sikap politik dengan mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Deklarasi berlabgsung di Surabaya, Minggu (3/12/2017)

SURABAYA (KT) - DPD Partai Hanura Jawa Timur mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak maju Pilkada Jawa Timur 2018 di salah satu hotel di Kota Surabaya, Minggu.

"Kami laporkan kepada ketua umum, DPD Hanura Jatim mempunyai tekad sukses memenangkan Pilkada Jatim 2018 dan Pemilu 2019," kata Ketua DPD Partai Hanura Kelana Aprilianto saat memberikan sambutan di acara deklarasi pasangan Khofifah-Emil.

Acara tersebut selain dihadiri Khofifah dan Emil, juga dihadiri Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, K.H. Salahudin Wahid (Gus Solah), para pengurus DPD Hanura Jatim dan DPC Hanura se-Jatim serta lainnya.

Pada kesempatan itu, Khofifah berharap bahwa keputusan mendukung dirinya maju Pilkada Jatim akan diikuti dengan ikhtiar dan kerja sama dari semua komponen yang ada di Partai Hanura Jawa Timur.  

"Saya meyakini, DPD Hanura Jatim dalam komando pak Kelana dan Warsito bisa memenangkan Pilkada Jatim," ujar Menteri Sosial yang kini sedang mengajukan proses izin maju pilkada ke Presiden RI. 

Khofifah mengatakan dua hal yang perlu digaris bawahi dalam kesempatan ini yakni adanya loyalitas tegak lurus dan politikus negarawan dari Ketua DPD Hanura Jatim Kelana Aprilianto.

"Saya menyatakan ada loyalitas tegak lurus. Meski selama ini sudah ada keputusan kalau pak Kelana yang akan maju pada Pilkada Jatim, namun kemudian ada keputusan lain dari ketua umum, pak Kelana selaku ketua langsung mengikuti garis keputusan ketua umum," katanya. 

Sedangkan yang kedua mengenai politikus negawaran bahwa ada posisi sebagai politikus yang juga negawaran yang ada pada diri Ketua DPD Hanura Jatim Kelana. "Jadi tidak semua politikus itu negarawan. Terima kasih pak Kelana," katanya.

Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam sambutannya mengatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan Hanura dalam rangka menggapai kemenangan dalam Pilkada Jatim 2018 dan Pemilu 2019.

"Saya menyebutnya lima S yakni strategi, struktur organisasi, skil, sistem pemenangan dan speed dan target," katanya.

Menurut OSO, jika lima S itu bisa dilakukan dengan baik, maka tujuan yang akan dicapai bisa terlaksana. 

"Jangan pura-pura mendukung, tapi kemudian gembosin. Ada beberapa partai yang terima uang, tapi kemudian gembosin. Ini akhlaknya buruk. Saya tidak mau Hahura seperti itu. Saya percaya dengan semua ketua DPC Hanura," katanya. (jn)

 Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) menerima Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri), di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (11/10/2017). Partai Nasdem resmi mengusung Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur pada Pilkada Jawa Timur mendatang.

 

Palangkaraya (KT) - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh meminta kandidat gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial (Mensos) RI.

"Saya pikir Khofifah akan melakukan itu," kata Paloh, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu.

Khofiah bersama Bupati Trenggalek Emil Dardak dipastikan akan maju pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Karena itu, Paloh menyarankan Khofifah tidak mengambil cuti namun mengambil keputusan mengundurkan diri dari susunan Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Paloh menilai Khofifah lebih beretika mengundurkan diri dibanding mengambil cuti sebagai Mensos RI, meskipun tidak ada aturan seorang menteri harus mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Saat ini, Khofifah telah mengajukan surat mengundurkan diri sebagai Mensos RI ke Presiden Jokowi lantaran akan bertarung pada Pilkada Jatim 2018.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan sebaiknya Khofifah fokus mencalonkan diri sebagai kandidat gubenur Jatim sehingga tidak merangkap jabatan.

Selain itu, Kalla menuturkan Khofifah juga bisa menjalankan tahapan kampanye Pilkada Jatim tanpa mengganggu jabatannya sebagai Mensos.

Kalla juga memastikan Presiden Jokowi akan mengizinkan Khofifah bertarung pada Pilkada Jatim 2018. (min)

 Achmad Rubai  Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) DPW PAN Jawa Timur

SURABAYA (KT) – Hingga akhir November ini Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) belum bersikap apakah akan berlabuh di pasangan Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas atau bergabung dan mendukung Khofifah Indar Parawansa. Bahkan soal sikap politik PAN Jawa Timur menunggu perintah Ketua Umum DPP Zulkifli Hasan.

Arus bawah sepertinya sama kuatnya. Ini didasarkan pada koalisi dalam Pilkada serentak Kabupaten/Kota dan Pilgub Jawa Timur 2018. Artinya dibeberapa daerah, misalnya di Lumajang kami digandeng PDI Perjuangan. 

Tapi di Sampang kami harus berkoalisi dengan Partai Demokrat. Juga dibeberapa tempat yang lain. “Posisinya fifty fifty,” tutur Achmad Rubai  Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) DPW PAN Jawa Timur kepada korantransparnsi.com, di Surabaya, Kamis (30/11/2017).

Namun pilkada serentak dan Pilgub Jawa Timur bagi PAN tidak sekedar pesta politik saja. Lebih jauh adalah sangat menentukan arah Pileg dan Pilpresd 2019. Sebab itu kami harus hati hati. Selama ini PAN tidak pernah salah dalam menentukan pilihanya. 

Menurut Ruba’ie, politikus senior PAN yang pernah dua periode duduk di DPRD Jawa Timur dan satu periode di DPR RI itu, pasangan Gus Ipul-Azwar Anas dan Khofifah-Emil Elestianto Dardak, adalah pasangan terbaik yang dimiliki Jawa Timur dalam Pilgub 2018 nanti. Karenanya, PAN tidak tidak akan lari dari dua pasangan tersebut.

Apakah dengan sikap PAN berlabuh di dua pasangan Gus Ipul atau Khofifah berarti PAN sudah memastikan diri tidak lagi di ada poros tengah atau poros baru, Rubai menyatakan, ya. 

Saya kira pasangan Gus Ipul dan Khofifah adalah yang terbaik. Kami sudah melakukan diskusi dengan Kabupaten/Kota . Hasilnya seperti itu. tandasnya

Hanya saja soal siapa yang akan didukung atau PAN akan berlabuh kemana, Ruba’ie mengatakan , itu ditangan Ketua Umum DPP. “DPW PAN Jawa Timur posisinya sedang menunggu,” jelasnya. 

Diakuinya bahwa semula partainya seringkali berdiskusi dengan teman teman partai lain yang memiliki gagasan yang sama. Namun kami harus realistis melihat Pilgub Jawa Timur ini. Peluang sih masih ada ,tapi itu sangat kecil. Ya paling dua persen. pungkas Ruba’ie. (min)

 

banner