Politik

Dr Wawan Sobari, pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Malang mengingatkan perlu calon gubernur mmeprhatikan pegerakan 11 persen pemilih yang belum menentukan pilihannya itu lebih penting dan dikawal.

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Suhu politik Jawa Timur menjelang digelarnya pemilihan Gubernur Jawa Timur, 27 Juni 2018 semakin dinamis dengan turunnya  petinggi partai pasca Lebaran dan isu isu politik yang muncul belakangan ini.

"Turunnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Demokrat, pasca lebaran ini adalah bentuk tanggungjawab SBY untuk memenangi Pilgub Jawa Timur. Demikian juga dengan diundangnya Puti Guntur Soekarno oleh Jokowi pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila beberapa waktu lalu. 

"Ini kan perebutan pengaruh. Namun seberapa besar pengaruhnya terhadap pemilih,hasilnya akan ditentukan dua menit di bilik suara," ungkap pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Malang Dr Wawan Sobari kepada korantransparansi.com, Selasa (19/6/2018)

Wawan Sobari, dosen FISIP UB Malang ini menjelaskan baik Jokowi maupun SBY,kecil atau besar, tetap punya pengaruh. Namun ini tidak menjadi penentu. Masyarakat Jawa Timur sudah sangat paham dan cerdas dengan Pilkada baik pilkada bupati/walikota maupun pilgub. Tidak bisa di arah arahkan, tidak bisa ditarik tarik.

Kalau kemudian Khofifahi-Emil dikesankan didukung SBY, ya karena SBY itu Ketua Partai dan Presiden ke 6,lalu Gus Ipul-Puti didukung Jokowi, Saya pikir ini hanya akan berlaku bagi para loyalist parpol dan tokoh tersebut yang punya keterikatan psikologis. Sebagai orang kampus, rujukan kita tetap pada hasil survei.

Sementara survei menunjukan bahwa antara Khofifah versus Gus Ipul relatif imbang. Demikian juga di calon wakil gubernurnya, tidak ada yang cukup  menonjol. " Emil lebih unggul sedikit karena lebih dulu berkiprah di Jawa Timur, kata Wawan Sobari.

Lalu bagaimana dengan banyak program yang ditawarkan dari kedua calon gubernur kita, Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti, Wawan menyatakan juga Relatif sama. "Hanya beda judulnya saja. Program Keduanya sama-sama kongkret," katanya.

Gus Ipul punya program yang ekslusif untuk pemilih pulau Madura, cuma efektif tidaknya untuk menarik pemilih lihat hasil pilkada nanti. Pilgub ini hangat karena berdekatan dengan pilpes dan Pileg. 

Menjawab petanyaan soal fatwa Fardhu Ain bisa mempengaruhi pemilih  Wawan Sobari mengatakan, itu hanya berlaku pada pemilih yang loyal secara psikologis. Namun Muslkimat, Fatayat dan kalangan NU dan lainya adalah basis Khofifah Indar Parawansa. 

Yang perlu diperhatikan adalah 11 persen pemilih yang belum menentukan pilihanya. Ini sangat tergantung karakter pemilihnya. Bisa saja mereka sudah menentukan pilihan, namun mereka tidak mau menjawab. (den/min)

Plt Ketua Golkar Jawa Timur Zainudin Amali melantik Pengurus Dearah Bakumham Partai Golkar Jawa Timur yang diketuai H RB Zainal Arifin,SH.M.Hum.

Surabaya (KoranTrasparansi.com) - Plt Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali minta agar Badan Advokasi Hukum dan Hak Azazi Manusia (BAKUMHAM) DPD Golkar Jawa Timur mengawal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

Bakumham punya peran srategis untuk memenangkan Calon Gubernur yang diusung Golkar yaitu Khofifah-Emil. Karena itu Bakumham  harus menjadi bagian pemenangan. Bakumhan dalam tugasnya jangan lagi menunggu laporan kalau ada kasus baik di Pilgub maupun Pilkada serentak.

"Bakumham harus jemput bola," tandas Zaindin Amali saat melantik Pengurus Daerah Bakumham DPD Golkar Jawa Timur di Surabaya, Minggu (10/6/2018). 

Pelantikan Pengurus Daerah Bakumham Partai Golkar Jawa Timur bersamaan dengan penutupan Diklat Fungsionaris angkatan V yang diikuti 300 kader.  

PD Bakumham Jawa Timur diketuai H RB Zainal Arifin SH,M.Hum di bantu sekretaris H. Rahmad Basuki SH dan Bendahara Mamiek Sukartiningsih SH. Pelantikan Bakum HAM Jawa Timur untuk periode 2018/2021 berdasarkan surat Keputusan (SK) nomor : Kep/DPD l/PG/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang ditandatangani Plt Ketua Zainudin Amali dan Sekretaris Sahat T Simanjuntak.

Zainudin Amali menjelaskan pengawalan dan pendampingan kepada Cagub Bu Khofifah-Mas Emil sangat diperlukan mulai dari proses awal, saat pemungutan suara sampai pasca pemungutan suara yakni penghitungan suara. Pengamanan suara penting. Oleh karenanya Bakunham harus menempel pada Cagubnya. 

Hari ini bagi Cagub Golkar Khofifah-Emil masuk pada fase rawan mengingat sehabis lembaran ini sudah pemungutan suara. Bakumham harus menempel. Sehingga kalau Cagub kita ada masalah dilapangan Bakumham segera ambilalih dengan cepat dan bersikap dengan tepat dan cepat.

Disatu sisi kata ketua Komisi II DPR RI mengatakan, Pilkada sefretak dan Pilgub Jawa Timur adalah tugas jangka pendek. Setelah ity ada eventg besar lagi yaitu Pileg dan Pilpres

Zainudin Amali minta Pengurus Daerah Bakumham Golkar Jawa Timur segera  melakukan koordinasi dengan DPD DPD II se Jawa Timur. 

Sementara itu H RB Zainal Arifin SH,M.Hum mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Bakumham DPD II se Jawa Timur. Karena waktunya sangat mepet. Meskai PD Bakumham Golkar Jawa Timurbaru dilantik, sesungguhnya lembaga ini sudah ada. 

Langkah awal kami secepatnya mengundang PD Bakumham Golkar Kabupaten/Kota untuk menginventarisir persoalan di daerah. Komunikasi ke daerah sudah kami lakukan, tinggal singkroniasi saja. Sesuai perintah Plt Ketua tadi, kami memang harus kerja cepat. ucap RB Zainal Arifin yang juga Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD I Golkar Jawa Timur ini. (min) 

Susuna pesonalia Pengurus Daerah BAKUMHAM Partai Golkar Jawa Timur 

Dewan Pembina       : Ketua DPD PG Jawa Timur

Dewan Pengawas

Ketua                     : Sahat Tua Simnjuntak SH.

Anggota                  : Dr Kodrat Sunyoto

Anggota                  : Hery Sugiono

Anggota                  : Hj Atika Banowati

Dewan Pengurus 

Ketua                       : HRB Zainal Arifin, SH.M.Hum

Wakabid Mahkamah Konstitusi dan Tata Usaha Negara     : R Henry Rudyanto.SH

Wakabid Perdata, Pidana dan Mahkamah Partai: Agus Setiono,SH.

Wakabid Ligitasi         : R Bobby Wijanarko SE, SH. M.Hum

Sekretaris                 : H Rahmad Basuki SH 

Wakil Sekretara         : Andi Wijayakusuma SH

Wakil Sekretarus        : Aan Ainurofik ST, SH

Wakil Sekretaris         : Syaifulah Maksum SH, MHI.

Bendahara                : Mamik Sukartinjngsih SH

Wakil Bendahara        : Enny Komariyah SH, MH

Wakil Bensahara         : H. Khasan SH.

Wakil Sekretaris         : RM Arief Wibowo SH. 

Ditambah bidang bidang

 

Warga Hakka Satu Suara Dukung Khofifah-Emil: Jatim Butuh Pemimpin Bersih Korupsi

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Semakin mendekati hari pencoblosan, berbagai kelompok masyarakat berduyun-duyun menyatakan dukungan untuk pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur. Ini juga yang dilakukan warga Tiongkok yang tergabung dalam Ketua Persatuan Hakka Indonesia Sejahtera (PSHIS).

Mereka sepakat menyatukan pilihan di pilgub Jawa Timur kepada pasangan Khofifah-Emil. Hal ini dinyatakan saat Khofifah mengahdiri undangan untuk menyampaikan visi-misi di Hotel Santika Premiere, Surabaya, Jawa timur, Jumat, (8/6/2018).

"Kita sudah pasti menyatukan, sepakat sudah satu hati pokok e nomor satu ibu Khofifah jadi Gubernur Jawa Timur. Kita pilih yang terbaik, pilih pemimpin yang bersih korupsi, ibu Khofifah," kata Ketua Persatuan Hakka Indonesia Sejahtera (PSHIS), Sugeng Prananto.

Bukan tanpa alasan, dukungan tersebut diberikan karena rekam jejak Khofifah yang begitu cemerlang. Ketika melaksanakan tugas sebagai pejabat publim, Khofifah tulus menjalankan amanat untuk rakyat.

"Alasan kita track record dari beliau itu dari DPR sampai menteri kita lihat perjuangan beliau bukan untuk pribadi tapi untuk tanah air, untuk negara. Beliau sangat cinta Jawa Timur, beliau juga asli Jawa timur. Tokoh Jawa Timur yang membesarken Jawa Timur," ungkapnya.

Sugeng menegaskan, dukungannya kepada Khofifan adalah bukti warga negera Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pesta demokrasi. Menurutnya penting untuk memberikan pilihan untuk pemimpin masa depan Jawa Timur.

"Ini bukan berpolitik. Kita bukan memilih partai tapi memilih pemimpin Jawa Timur. Kita warga Jawa Timur. Kita punya hak kewajiban memilih Gubernur. Kita sangat yakin beliau jadi Gubernur sangat bisa memajukan Jawa Timur. Semua warga Hakka memilih beliau," tuturnya.

Sementara itu, Khofifah menyampaikan apresiasinya kepada warga Hakka yang menegaskan dukungan untuk pasangan nomor satu. Khofifah mengatakan terus menyapa seluruh elemen masyarakat untuk mendapatkan rekomendasi strategis demi membangun Jawa Timur.

"Kita menyapa seluruh elemen, seluruh komunitas, seluruh segmen. Kita akan memaksimalkan sedapat mungkin bisa tersapa tersisir. Jadi segmen yang belum tersisir, belum tersapa kita maksimalkan," kata Khofifah.

Hakka Indonesia, Khofifah melanjutkan, memilki oeran yang siginifikan terhadap keberlangsungan sosial. Organisasi Hakka merupakan salah satu organisas wadah warga Tiongkok terbesar di Indonesia.

"Salah satu kekuatan yang cukup siginifikan di Jawa Timur adalah Hakka Indonesia sejahtera. Potensi dan peran Hakka di Indoensia relatif sudah terkomunikasikan," pungkasnya.(den)

 

Komisi VII Dorong Peningkatan Anggaran Riset dan Teknologi

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Anggota Komisi VII DPR RI Bara K. Hasibuan mengatakan, pihaknya akan selalu berjuang agar alokasi anggaran untuk riset dan teknologi ditingkatkan secara drastis oleh pemerintah. Prioritasnya adalah pada riset dan teknologi sesuai dengan program Presiden Jokowi dan juga komitmen dari pemerintah.

“Saat ini, alokasi anggaran pendidikan tinggi Rp40 triliun dan untuk riset dan teknologi itu hanya Rp1 triliun plus Rp5 triliun untuk seluruh lembaga di lingkup Kemenristekdikti,” terang Bara saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi (Menristekdikti) beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Ditambahkan Bara, alokasi anggaran yang besar bagi riset dan teknologi juga sebagai tuntutan kebutuhan abad 21 yang merupakan abad kompetitif. Suatu bangsa untuk menang dalam kompetisi itu harus kuat secara inovasi dan ilmu pengetahuan riset dan teknologi.

Selain itu, Komisi VII juga mendorong agar pemerintah mengimbangi dengan peningkatan kapasitas kementerian dan lembaga-lembaga untuk melakukan implementasi terhadap program yang menyerap anggaran secara efektif.

Politisi Partai Amanat Nasional ini sempat mempertanyakan satu program yang serapannya saat ini baru  mencapai 5 persen. “Kita minta kejelasan apa kendalanya, sehingga serapan tersebut tidak maksimal. Apakah sumber daya manusianya ataukah ada kendala yang lain,” tegasnya.

Bara tetap optimis Kemenristekdikti akan mengoptimalkan serapan anggaran hingga akhir 2018. “Kita akan pantau per triwulan kami akan pantau para mitra kerja untuk melakukan presentasi dan laporan atas kinerja dan anggaran mereka,” pungkasnya. (sam)

 Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali

JAKARTA (KoranTransprnsi.com) - Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengingatkan bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemiluhan Umum (Bawaslu) harus mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). 

“Kalau KPU membuat rumusan A maka Bawaslu harus membuat peraturan berasarkan PKPU itu,” ungkap Zainudin Amali saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bawaslu, KPU dan Dirjen Otda, Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan peraturan terkait penyelenggaraan pemilu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (05/6/2018). 

Dijelaskan Zainudin Amali, saat membahas perbawaslu ada perbedaan pendapat antara Komisioner KPU dengan Bawaslu terkait peraturan tentang pengawasan kampanye khusunya mengenai citra diri.

Dalam rapat, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan peserta pileg adalah partai politik yang telah ditetapkan nomor urutnya. Menurutnya logo parpol ada sejak parpol lahir, sedangkan nomor urut ditetapkan hanya ketika mengikuti sirkulasi pemilu 5 tahun sekali. 

“Logo parpol tanpa nomor urut bukan peserta pileg. Sebab itu citra diri adalah logo dan nomor urut,” katanya 

Kontras dengan KPU, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebut bahwa citra diri mencakup logo dan nomor urut parpol. Logo, kata dia, diatur oleh  Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang Partai Politik, sedangkan ketika parpol sudah menjadi peserta pileg tunduk pada UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

“Kami tetap berpendapat definisi kampanye kembali ke Pasal 1 ayat 35 UU 7/2017 yang mendefinisikan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu,” jelasnya. 

Peraturan ini bertujuan  agar tidak ada yang melakukan kampanye di luar jadwal. Namun, ketidaksepakatan antara KPU, Komisi II dan Bawaslu membuat pembahasan menjadi cukup alot. Hingga akhirnya Komisi II meminta Rancangan Perbawaslu mesti diubah selaras dengan PKPU. (rom)

 Fuad Masyhur (kanan) ikut dalam pertemuan Prabowo dan Habib Rizieq. (Foto: Dok. Istimewa)

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Politikus senior Partai Golkar, Fuad Masyhur, diketahui ikut umrah bersama Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Golkar menyebut keikutsertaan Fuad dalam perjalanan umrah itu tak berkaitan dengan urusan partai.

Fuad adalah pemilik agen umrah PT Maktour, yang digunakan Prabowo dan Amien Rais melakukan perjalanan umrah.

"Pak Fuad Masyhur memang kader Partai Golkar. Pak Fuad Masyhur itu pemilik travel haji dan umrah. Kehadiran beliau tentu dilihat sebagai profesional," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan kepada wartawan, Selasa (5/6/2018).

Menurut Ace, wajar jika Fuad ikut menemani Prabowo dan Amien dalam perjalanan umrah itu. Dia menyebut hal serupa sering dilakukan Fuad ketika melayani kliennya yang lain. 

"Selama ini beliau memang dikenal sebagai pengusaha travel haji dan umrah yang melayani siapa saja, termasuk Pak Prabowo atau Pak Amien Rais. Tak ada kaitan dengan Partai Golkar," jelasnya.

Ace pun menepis harapan Waketum Gerindra Fadli Zon, yang berandai-andai Golkar bisa mengalihkan dukungan di Pilpres 2019 lantaran Fuad hadir di momen umrah Prabowo dan Amien. Ace menyatakan partainya tak akan mengalihkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. 

"Partai Golkar pasti tidak akan mengubah dukungannya kepada Pak Jokowi. Itu sudah keputusan Partai Golkar yang merupakan kebijakan ditetapkan dalam Munaslub 2017 yang lalu," sebut Ace.

Sebelumnya, Fadli Zon berharap kehadiran Fuad dalam momen umrah Prabowo dan Amien bisa membuat Golkar melabuhkan dukungan kepada Prabowo. Golkar sendiri diketahui sudah menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Kalau ikut mendukung ya lebih bagus lagi, he-he-he...," ujar Fadli, Senin (4/6).

Menurut dia, hal itu bukannya tak mungkin terjadi. Sebab, Golkar punya 'sejarah' bersama Gerindra saat Pilpres 2014. katanya sebagaimana diberitakan detikcom. 

"Saya kira kita kan punya sejarah yang panjang ya. Berkoalisi, Koalisi Merah Putih. Ya mudah-mudahan, kita kan nggak tahu juga namanya politik dinamis. Siapa tahu nanti bisa bergabung lagi di dalam menyusun dan menggalang sebuah koalisi bersama ke depan. Kita tidak pernah tahu," ujarnya. (min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...