Politik

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman.

JAKARTA (KT) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan penelitian hasil perbaikan verifikasi administrasi untuk 14 partai politik dan dua di antaranya dinyatakan tidak lolos ke tahap verifikasi faktual.

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman dalam penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan berkas pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019 di Gedung KPU RI Jakarta, Kamis malam.

"Akan ada 12 partai politik yang dilanjutkan ke proses verifikasi faktual, dan dua parpol tidak bisa melanjutkan verifikasi faktual," kata Arief di Jakarta.

Kedua partai politik yang tidak lengkap administrasi, meskipun telah melalui tahapan perbaikan tersebut, adalah Partai Berkarya dan Partai Garuda. 

Penyampaian hasil perbaikan verifikasi tersebut sangat mepet dengan tenggat waktu yang dimiliki KPU, yakni 13 Desember 2017 pukul 23:59 WIB.

Sebelumnya, KPU berencana menyampaikan hasil perbaikan verifikasi administrasi tersebut pada Rabu pukul 17:00 WIB. Namun, KPU baru menyampaikannya pukul 22:50 WIB.

Sementara, 12 partai yang dinyatakan lolos ke verifikasi faktual adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasdem, dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selanjutnya, KPU menjadwalkan pelaksanaan verifikasi faktual mulai Jumat (15/12) bagi ke-12 partai tersebut. Verifikasi faktual dilakukan dengan pemeriksaan keberadaan kantor, 30 persen keterwakilan perempuan pengurus serta jumlah anggota partai di dewan pimpinan pusat (DPP) dan dewan pimpinan daerah (DPD).

"Verifikasi faktual itu dilakukan untuk parpol baru di seluruh daerah, sementara untuk partai lama yang lolos akan dilakukan verifikasi faktual di daerah otonom baru atau provinsi baru," kata Arief.

Untuk 10 partai lama, verifikasi faktual akan dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dan lima kabupaten baru di Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, KPU masih melakukan penelitian administrasi terhadap sembilan partai politik yang gugatannya dimenangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Pengumuman hasil penelitian administrasi terhadap sembilan partai tersebut dijadwalkan akan berlangsung pekan depan.(min)

Hasil Rapat Pleno DPP : Airlangga Hartarto Ketum Golkar gantikan Setnov

Polemik siapa pengganti Setya Novanto sudah selesai menyusul keputusan hasil rapat pleno DPP Partai Golkar yang menunjuka Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum yang baru. Penetapan difinitif  Airlangga melalui mekanisme partai yaitu Munaslub tanggal  18-19 Desember 2017 .

 JAKARTA (KT) - Airlangga Hartarto ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Penunjukkan ini berlangsung dalam rapat pleno yang digelar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (13/12/2017) malam. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Ace Hasan, Airlangga ditunjuk secara aklamasi.

Untuk mengukuhkan jabatan baru Airlangga ini, Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 19-20 Desember 2017. Namun sehari sebelum itu, yakni pada 18 Desember 2017, akan lebih dulu dilangsungkan Rapat Pimpinan Nasional.

Ace juga menyebut, penanggungjawab Munaslub telah ditunjuk yaitu penanggungjawab Munaslub Idrus Marham. Ketua Penyelenggara Nurdin Halid. Ketua SC Ibnu Munzir. Ketua OC Agus Gumiwang Kartasasmita.

Airlangga Hartarto berjanji akan merajut kebersamaan dan merangkul semua pihak di tubuh partai berlambang pohon beringin.

"Selalu saya sampaikan kita merajut kebersamaan agar Golkar bisa bangkit," ucap Airlangga di DPP Golkar, Jakarta, Rabu (13/12/2017) usai pertemuan kepada Wartawan.

Dia menuturkan, hal ini perlu dilakukan, mengingat agenda politik ke depan. Dimana akan ada pilkada serentak, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.

"Pilkada itu dalam waktu enam bulan ke depan dan agenda terkait pileg dan pilpres juga dalam waktu tidak lama lagi, tahun depan lah, bulan Agustus sudah ada calon untuk presiden," lanjut Airlangga.

Karena itu, dia berharap Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar untuk memilih ketua umum baru pengganti Setya Novanto, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.

"Tentunya kepengurusan itu hasil musyawarah mufakat dengan biasanya mengatur formatur, baik dari unsur daerah maupun pusat," ujar Airlangga. (rin/kh)

ILUSTRASI : Menyangkut Pilgub Jawa Timur PAN hingga kini masih menunggu putusan Ketua Umumnya Zulkifly Hasan. Tai arah politiknyatidak jauh dari Khofifah dan Gus Ipul. ( kt/min )

SURABAYA (KT) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur masih menunggu putusan Ketua Umum DPP Zulkifly Hasan menyangkut soal arah pilihannya pada Pilgub Jawa Timur Juni 2018. 

DPP PAN belum menentukan pilihan apakah ke Khofifah Indar Parawansa atau ke Saifullah Yusuf. Jawa Timur posisinya sedang menunggu.  ungkap Achmad Rubai Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) DPW PAN Jawa Timur menjawab korantransparansi.com, Rabu (13/12/2017).

Ditanya soal kemungkinan membentuk koalisi bersama Partai Gerindra, Rubai menyatakan di partai politik semuanya serba mungkin meski peluang itu sangat tipis. Membentuk koalisi baru dalam waku yang relatif singkat seperti ini, perlu energi yang besar. Partai manapun ketika kita sudah bicara pilkada, maka muaranya menang. 

Sebarapa jauh hubungan dengan Partai Gerindra, dikatakan oleh Rubai, DPP melakukan komunikasi politik dengan siapapun. Hubungan PAN dan Gerindra ya baik baik saja. Harmonis . Dalam kontek Pilgub Jawa Timur PAN diakuinya belum bersikap. Jawa Timur posisi menunggu, katanya menegaskan

Pilgub Jawa Timur bagi PAN tidak sekedar pesta politik saja. Lebih jauh adalah sangat menentukan arah Pileg dan Pilpres 2019. Sebab itu kami harus hati hati.

Pihaknya menilai pasangan Gus Ipul-Azwar Anas dan Khofifah-Emil Elestianto Dardak, adalah pasangan terbaik yang dimiliki Jawa Timur dalam Pilgub 2018 nanti. Karenanya, PAN  tidak akan lari dari dua pasangan tersebut.

Saya kira pasangan Gus Ipul dan Khofifah adalah yang terbaik. Kami sudah melakukan diskusi dengan Kabupaten/Kota . Hasilnya seperti itu. tandasnya

Hanya saja soal siapa yang akan didukung atau PAN akan berlabuh kemana, Ruba’ie mengatakan , itu ditangan Ketua Umum DPP. “DPW PAN Jawa Timur posisinya sedang menunggu,” jelasnya. (min)

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan calon Ketua DPR pengganti Setnov sepenuhnya menjadi hak Golkar. . (kt/rin)

JAKARTA (KT) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan mengatakan para pimpinan dewan dan seluruh fraksi di parlemen tidak mau ikut berpolemik dalam pergantian posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Menurut Taufik, dalam rapat Badan Musyawarah kemarin, pimpinan hanya menerima surat resmi pengunduran diri Setnov dan menyampaikannya ke pimpinan fraksi.

"Kami sampaikan sifatnya kolektif kolegial tidak bisa intervensi apapun kecuali meneruskan, termasuk surat-surat ke Bamus," kata Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (12/12).

Surat pengunduran diri itu kata dia, juga disertai surat-surat lain dari Fraksi dan DPP Golkar yang sebelumnya telah ditelaah bersama pimpinan lain dan pihak Badan Keahlian, serta Sekretaris Jenderal DPR.

Setelah disampaikan dalam rapat Bamus sebelum paripurna kemarin, semua fraksi sudah bersepakat untuk menerima pengunduran diri Setnov dan menyerahkan soal pergantian Ketua DPR kepada internal Golkar.

"Kita serahkan sepenuhnya ke Fraksi Golkar setelah Pak Novanto mengundurkan diri," kata Taufik.

Rapat pimpinan DPR telah sepakat memilih Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai pelaksana tugas (plt) ketua DPR menggantikan Setnov.

Fadli selaku Ketua Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR akan bertugas hingga ada Ketua DPR baru definitif yang merupakan hak dari Fraksi Golkar.

Sebelumnya nama Azis Syamsuddin sempat menjadi kandidat kuat pengganti Setnov sebagai Ketua DPR. Namun wacana itu langsung ditolak oleh sebagian besar anggota Fraksi Golkar. 

Calon lain yang menyeruak adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo untuk mengisi posisi Setnov tersebut.

Idrus Bela Penunjukan Aziz

Terpisah, pelaksana tugas Ketua Umum Golkar Idrus Marham mengklaim, surat rekomendasi Setnov yang menunjuk Azis Syamsuddin sebagai pengganti Ketua DPR sudah dilakukan sesuai prosedur.

Idrus menjelaskan, Setya Novanto sebagai ketua umum memiliki kewenangan untuk menentukan berbagai kebijakan, salah satunya posisi Ketua DPR.

"Jadi ketum DPP Golkar Bung Setya Novanto itu memiliki sebuah kebijakan, ia menyatakan mundur dan mengusulkan saudara Azis Syamsudin untuk mengganti. Dan tentu saya selaku sekjen dan sekarang Plt ketua umum memproses itu dan tentu saya kembali pada tata kerja yang ada," kata Idrus di Menara Peninsula, Jakarta.

Idrus pun mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie yang langsung memberikan rekomendasi. 

Kata dia, hal itu berdasarkan AD/ART Pasal 20 yang mengatur bahwa hal-hal bersifat strategis dibicarakan bersama DPP dengan dewan pembina. 

Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menilai pergantian Ketua DPR harus melalui rapat pleno sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam partai.

"Karena apapun boleh saja usulan dari sekjen ketua, korbid dari ketua umum boleh tapi keluar itu harus diputuskan scara demokratis oleh sidang pleno," kata Agung.

Setelah itu, Agung mengatakan, keputusan itu baru dibawa oleh Fraksi Golkar di DPR sebagai perpanjangan tangan dan harus diperjuangkan.

"Enggak bisa main terabas, main potong, nah berarti ini ada pemotongan prosedur menyalahi AD/ART," katanya.

Agung menjelaskan, pemilihan Ketua DPR ini dilakukan sesudah munaslub selesai sampai ketua umum definitif, agar legitimasinya kuat dan tidak dipersoalkan.

Sementara Idrus berpendapat, penunjukan Azis sebagai pengganti Setnov menduduki kursi Ketua DPR, menjadi polemik karena ada dinamika menjelang penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa.

"Jadi saya kira proses ini sudah dibicarakan. Lalu kemudian agak ramai, lagi-lagi adalah karena boleh jadi ada kaitannya dengan proyeksi kemungkinan terjadinya Munaslub," katanya. (rin)

Ketua Umum Partai Gerindra H  Prabowo Subianto akhirnya menjatuhkan pilihanya pada La Nyalla Mahmut Mattaliti untu maju dalam Pilgub Jawa Timur Juni 2018 . . (Kt/min)

SURABAYA (KT) - Ketua umum Partai Gerindra Parbawo Subianto merekomendasi La  Nyalla Mahmud Mattaliti maju pilgub Jawa Timur Juni 2018. Rekom Partai Gerindra tertuang dala surat keputusan nomer surat 12-0036/B/DPP-GERINDRA/ Pilkada/2017. Surat tersebut ditandatangani pada  tanggal 10 Desember 2017 dan berstempel partai.

Surat  tidak bermeterai. Namun langsung diteken Ketua umum H Prabowo Subianto dan Sekretaris Jendral H Ahmad Muzani, Tembusannya ditujukan DPD Partai Gerindra Jawa Timur dan DPC Partai Gerindra se Jawa Timur.

Dalam surat itu tertera beberapa syarat yang harus dipenuhi La Nyalla, bila ingin maju sebagai calon gubernur dari Partai Geridra.  Diantaranya, memastikan dukungan dari partai lain untuk melengkapi persyaratan pencalonan dan menyiapkan kelengkapan pemenangan. 

Dalam surat  juga memberi batas waktu hingga 20 Desember kepada La Nyalla. Namun, jika pada batas waktu yang ditentukan belum terpenuhi maka surat tersebut otomatis tidak berlaku.

Ketika di konfirmasi soal ini La Nyalla membenarkan surat. Pria  yang juga ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim ini menyatakan siap untuk memenuhi segala persyaratan yang diberikan Gerindra.  “Iya benar, Insya Allah kami akan menjalankan perintah dalam surat tugas ini dengan baik, dengan sekuat tenaga,” kata La Nyalla, Senin, (11/12).

Untuk memenuhi persyartaan tersebut, pihaknya segera melakukan konsolidasi dengan  sejumlah partai, seperti Partai Amanat Nasional (PAN). Sejauh ini, dirinya telah melakukan komunikasi intensif dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Dengan PAN komunikasinya sudah cukup baik. Kami membicarakan bagaimana Jatim ke depan harus lebih berkeadilan sosial, masyarakatnya lebih sejahtera dan ketimpangan bisa terus dikurangi,” terang Nyalla.

Sementara untuk kelengkapan pemenangan,  saat ini sudah terbentuk relawan yang tersebar di 38 Kabupaten/kota se- Jatim. Relawan tersebut, sudah siap memenangkan dirinya jika nanti sudah cukup syarat dukungan dari partai.

“Saya sudah berkeliling di seluruh daerah Jatim, alhamdulillah responsnya baik. Sampai sekarang Kami terus bergerak, tim di lapangan sudah on dan tinggal jalan saja,” pungkas Nyalla.(min)

 Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin

PENAJAM, KALTIM (KT) - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin membenarkan penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR oleh Setya Novanto.

"Memang sudah diteken beberapa hari lalu. Sekarang pun sudah diproses, mungkin sebentar lagi dilantik," kata Mahyudin disela sosialisasi Empat Pilar MPR di Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Minggu.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, dengan menunjuk Aziz Syamsuddin otomatis Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR.

Penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto, menurut Mahyudin, tidak masalah karena sampai saat ini Setya masih ketua umum Partai Golkar, dan jabatan Ketua DPR memang jatah Golkar.

"Itu hak prerogatif Ketua Umum. Apalagi ini kondisinya kan nggak normal, bukan kondisi biasa, jadi sah-sah saja," katanya.

Dalam kondisi normal, kata dia, mungkin saja Setya Novanto membawa persoalan itu dalam rapat DPP Golkar. Namun, lanjutnya, itu pun untuk kepentingan demokratisasi di partai.

"Tapi sekarang kan kondisinya tidak normal. Tidak masalah Ketua Umum menunjuk langsung ketua DPR penggantinya," kata dia.

Ia yakin penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR sudah dipertimbangkan secara matang, termasuk soal kapasitas dan kapabilitas Aziz.

"Aziz itu bukan orang kemarin sore. Aziz sekarang Ketua Badan Anggaran DPR, sebelumnya pernah menjadi ketua komisi. Wajar kalau sekarang naik jadi ketua DPR," katanya. ( min )

banner