Politik

Kapolres, Pudjo, Cipto, Edi S Anwar, Danlanal, Dandim dan Aksan

 BANYUWANGI (KT) - Kapolres Banyuwangi, AKBP Donny Adityarwan, SIK, SH secara tegas meminta kepada Bawaslu untuk bisa menyerap apa yang diinginkan masyarakat melalui beberapa stakeholder. Justru itu, rapat koordinasi itu sangat penting dalam melaksanakan segala rangkaian pesta demokrasi tahun 2018 mendatang.

“Kalau titik rawan berdasarkan pemilihan bupati kemarin. Kita sudah mulai memetakan, tapi ini akan dinamis berdasarkan dari DPT yang ada sekarang. Karena baru DP 4,  artinya ini akan dimutakhirkan. Nanti akan terlihat pada saat 20 Januari 2018 stelah pencocokan dan penelitian,” tandas Kapolres dalam Rakor Panwaslu dan Stakeholder dalam menakar kesiapan Pileg dan Pilpres, Jumat (22/12) di Hall Hotel Ketapang Indah.

Dikatakan Kapolres, pihaknya bersama TNI siap untuk melaksanakan dan mendukung ini semua bisa telaksana dengan baik. Untuk penyelenggara disiapkan di tingkat polda, para pengawal para calon. “Dan pada saat mereka berkunjung ke wilayah Banyuwangi tentunya dari Polri dan TNI akan siap,” ungkapnya.

Terkait pengamanan, misalnya Panwaslu dan KPU tetap akan ada pengamanan, tetapi tidak melekat.  “Kita harus menjami pesta demokrasi ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan arah dan tidak mengganggu proses. Artinya netralitas ini tidak menguntungkan maupuan merugikan salah satu pihak,” papar Kapolres.

Sementara itu, dalam dialog tersebut narasumbernya dari Pemkab Banyuwangi, yakni Staf Ahli bidang pemerintahan, Pudjo Hartanto. Sedangkan dari KPU diwakili Edi Saiful Anwar bidang hukum, sementara itu dari Bawaslu diwakil Askan Mustofa, bidang Pencegahan dan Pengawasan dalam Pemilu. Moderator dipimpin langsung Elly Irwan Suryanto.(ari) 

 

Golkar evaluasi semua calon gubernur. Khofifah aman

JAKARTA (KT) - Tim Pilkada DPP  Partai Golkar menggelar rapat evaluasi terhadap calon gubenur maupun Bupati/Walikota  yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dri Partai Golkar. Rapat evaluasi berlangsung dua hari sampai Kamis (22/12/2017) sore ini. Sampai saat ini rapat masih berjalan.

Evaluasi menyeluruh termasuk calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hanya saja Jawa Timur lebih aman karena pasangannya sudah ada. Elektabilitasnya juga cukup tinggi. Selain itu dukungan para Kiai juga cukup signifikan. 

Malahan calon gubernur Jawa Timur sudah sering dibahas ditingkat DPP. Jadi tidak banyak disorot oleh tim Pilkada DPP. 

Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan, rapat digelar untuk menuntaskan penetapan calon kepala daerah yang belum diputuskan. Serta, evaluasi dukungan terhadap sejumlah kepala daerah.

"Jadi hari ini pertama kita akan menetapkan yang belum ditetapkan. Yang kedua kita akan melakukan evaluasi terhadap yang sudah ditetapkan, tapi ada dinamika di daerah misalnya," kata Nurdin di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (21/12).

Evaluasi dukungan terhadap sejumlah calon kepala daerah dilakukan karena berbagai faktor. Semisal karena calon kepala daerah tidak mendapatkan koalisi, untuk memuluskan pencalonannya di Pilkada.

Faktor lainnya karena elektabilitas calon kepala daerah yang telah diberikan rekomendasi tidak mengalami kemajuan yang signifikan menurut hasil survei. Ada pula, kata Nurdin, calon wakil dari jagoan yang didukung sakit dan meninggal.

"Ada juga yang surveinya setelah diberikan waktu tidak memiliki progres untuk bisa memenangkan Pilkada di daerah setempat, kita juga akan evaluasi kembali penetapan tersebut," terangnya.

Selain itu, Nurdin menuturkan, ada juga calon kepala daerah yang dukungannya bakal dievaluasi karena memiliki kasus hukum dan telah berstatus inkrah.

Semisal kasus Bupati Mimika Eltinus Omaleng karena terjerat kasus ijazah palsu. Dengan adanya putusan MA, maka dukungan untuk Eltinus terancam dibatalkan.

"Ada nanti di daerah contoh di Papua, itu daerah Mimika sudah ditetapkan incumbent lalau ada keputusan MA tentang putusan hukum yang inkrah, ini tidak bisa dipertahankan," tegasnya.

Nurdin menambahkan, sejumlah penetapan pasangan calon di beberapa daerah juga akan dikaji ulang seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

Meski demikian, dia membantah evaluasi dukungan ini karena adanya suksesi kepemimpinan pasca Musyawarah Nasional Luar Biasa. Nurdin berdalih jadwal rapat sebenarnya telah ditetapkan sebelum Munaslub digelar.

"Bukan, yang harusnya minggu kemarin karena kita disibukan dengan rapat pleno dan rapimnas, nah hari ini baru punya waktu. Jadi ini tidak kaitannya dengan suksesi. Hanya munas kemarin menjadikan agenda ini ditunda," tukasnya (min)

Munaslub Partai Golkar baru menyepakati bahwa Kader Partai yang terlibat korupsi langsung di pecat. Ini upaya bersish bersih dilingkungan kader agar kedepan partai lebih dicintai rakyat

JAKARTA (KT) - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar memutuskan beberapa hal. Salah satunya kader yang terjerat korupsi akan dinonaktifkan atau dipecat.

"Komitmen Partai Golkar untuk melakukan citra atau gerakan cut off position masa lalu, terutama dari perilaku korupsi menjadi sebuah komitmen yang bagus, di mana Partai Golkar harus mempunyai ketegasan bahwa siapa pun yang telah melakukan tindak pidana korupsi, harus dinyatakan nonaktif atau dipecat," ujar Ketua Pemenangan Pemilu I Golkar Nusron Wahid di JCC, Senayan, Jakarta,Selasa malam

Golkar, kata Nusron, juga sepakat pengurus baru yang akan segera dibentuk harus bebas kasus. Ini sesuai dengan komitmen Golkar untuk menjadi bersih.

 "Siapa pun yang masuk kepengurusan Golkar dari pusat sampai bawah, harus clean and clear dalam angka coorporate governance sehingga kita tak bisa berspekulasi lagi," katanya. 

Munaslub juga memutuskan soal pencalonan kepala daerah. Golkar berkomitmen mengusung calon yang bebas dari masalah hukum. 

"Calon yang kita usulkan pilkada maupun apa pun kita koordinasikan tidak boleh bermasalah secara hukum. Bersih, clean and clear," tegas Nusron. 

Lebih lanjut, Nusron juga menjelaskan munaslub menyepakati Airlangga sebagai ketum. Soal periode jabatan Airlangga, muncul beberapa opsi sehingga akan diputuskan besok. (min)

Partai Golkar pagi ini mengglar Munaslub dengan agenda tunggal mengeshkan Ketua umum baru Airlanggan Hartato menggantikan Setya Naovanto yang kesandung kasus e-KTP. .

JAKARTA (KORANTRANSPARANSI) - DPP Partai Golkar kembali menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) serta agenda Musyawarah Nasional luar Biasa (Munaslub).

Munaslub dengan agenda mengganti Setya Novanto terkesan tidak kazim dilakukan partai berlambang beringin dimana setiap kader yang kasandung masalah hukum menunggu lebih dahulu putusan tetap pengadilan. 

Rapat digelar di DPP Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu, (17/12/2017). Rapat pleno kali ini berlangsung cepat yakni hanya 15 menit. Rapat menyepakati mengenai materi yang akan disampikan dalam Rapimnas dan Munaslub.

"Ini Pleno tercepat dan hasilnya menyepakati seluruh materi dan jadwal Rapimnas dan Munaslub," ujar Ketua Umum Golkar terpilih Airlangga Hartarto.

Dalam Rapimnas yang  digelar pada Senin (18/12/2017) dimulai pukul 09.00 WIB. Dan Munaslub kemudian digelar pada malam harinya pukul 19.00 WIB.

Dan Munaslub direncakanan akan dibuka‎ oleh bapak Presiden Joko Widodo. Dalam Munaslub kali ini tidak ad pengajuan calon, kecuali hanya menyepakati ekaligus ketok palu Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Munaslub nantinya kata Airlangga akan dihadiri kurang lebih 2 ribu kader Golkar yang berasal dari DPD tingkat 1, DPD Tingkat II, Ormas pendiri  Golkar, dan Ormas yang didirikan Golkar.

‎"Dan diharapkan Rapimnas dan Munas ini menjadi momentum untuk kebangkitan Golkar," pungkasnya. (jn) 

Partai Golkar mencabut dukungan kepada Cagub Jabar Ridwan Kamil dengan tiga alasan mendasar. Pencabutan tersebut tertuang dalam surat keputusan tanggal 17 Desember 2017.

JAKARTA (KORAN TRANSPARANSI) - Senyum Ridwan Kamil mengembang hari itu. Hari di mana kekuatannya untuk maju sebagai bakal calon gubernur (Cagub) Jawa Barat 2018, bertambah dengan sokongan Partai Golkar saat masih dipimpin Setya Novanto pada 9 November 2017.

Sebulan kemudian, setelah Setya Novanto ditahan KPK terkait kasus korupsi proyek e-KTP, tongkat komando partai beringin berpindah ke Airlangga Hartarto. Dukungan untuk Ridwan Kamil pun dicabut.

Padahal, Ridwan Kamil berharap dengan terpilihnya Airlangga tak mengubah rekomendasi Partai Golkar di Pilgub Jabar 2018. "Semoga tidak ada perubahan terhadap rekomendasi," ujar Emil, 14 Desember lalu.

Harapan pria yang akrab disapa Emil itu pun pupus. Tiga hari berselang, pencabutan dukungan untuk Ridwan Kamil tertuang dalam surat berjudul "Pencabutan Surat Pengesahan Pasangan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat".

Dalam surat yang beredar dan sampai  koran ini Minggu (17/12/2017), pencabutan dukungan untuk Ridwan Kamil dilakukan berdasarkan tiga hal.

Pertama, berdasarkan surat DPP Partai Golkar nomor: R-485/Golkar/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 tentang rekomendasi/pengesahan pasangan calon kepala daerah Provinsi Jawa Barat atas nama H Mochammad Ridwan Kamil dengan Daniel Muttaqien.

Kedua, surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat nomor B: 116/Golkar/XII/2017 tertanggal 16 Desember 2017 tentang laporan Pilkada Jawa Barat.

Ketiga, petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar nomor: Juklak-6/DPP/Golkar/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang penetapan pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota dari Partai Golongan Karya.

Surat tersebut ditandatangani Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Partai Golkar. (jn)

Pasangan Khofiah yaitu Emil Elestianto Dardah dalam suatu acara peluncuran buku Gus Solah (Salahudin Wahid di Surabaya, beberpa waktu lalu. ( foto/kt/min )

SURABAYA (KT)  - Partai Amanat Nasional  (PAN)  dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur belum menentukan arahpolitiknya apakah mengusung pasangan Saifullah Yusuf-Abadullah Azwar Anas atau mengusung Khofidah Indar Parawansa- Emil Elestiantanto Dardak. Dua partai ini sama sama masih menunggu putusan DPPnya masing masing.

Gus Ipul disokong dua partai besar Jawa Timur PDI Pejaungan dan PKB. Sebaliknya Khofifah diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar, lalu ada Nasdem, Hanura. Kabarnya PAN jug akan bergabung dengan Khofifah. Sedangkan Partai Gerindra malah belum bersikap sama sekali.

 “Kami masih menunggu rekomendasi yang kemungkinan besar turun pekan depan,” ujar Ketua DPW PPP Jatim Musyafa’ Noer ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Sabtu.

Pihaknya mengaku telah menyetorkan tiga nama ke DPP, yaitu Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Khofifah Indar arawansa serta Kombes Pol Syafi’in.

Politikus yang juga anggota DPRD Jatim tersebut mengaku menyerahkan semua keputusan ke DPP karena pasangan kandidat untuk Pilkada tingkat provinsi merupakan kewenangan pusat.

Namun, kata dia, jika nantinya DPP PPP mengambil keputusan berdasarkan aspirasi dari DPC dalam forum Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) beberapa waktu yang lalu maka dipastikan mengusung Gus Ipul.

“Tapi, jika DPP memiliki pertimbangan lain maka PPP akan mengusung Khofifah,” ucap politikus senior di Jatim tersebut.

Kendati demikian, pihaknya menegaskan siap menerima apapun yang diputusakn oleh DPP.

“Kami serahkan sepenuhnya kepada DPP, sekarang bola sudah ada di DPP. Maka, sebagai struktur di bawahnya akan mengikuti apa yang diputuskan,” katanya. 

Achmad Rubai Ketua Pemenangan Pemilu wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur kepada korantransparansi.com menyatakan, partainya belum berhati hati dalam menentukan arah politiknya di Pilgub Jawa Timur Juni 2018.

PAN sudah behitung secara matang. Bahkan sudah melakukan diskusi panjang internal. Peluang dua pasangan itu masih fifty fifty. Tapi dalam waktu tak lama lagi PAN sgera keluar rekomendasi. “Saat ini kita menunggu Bang Zul (Zulkifly Hasan) Ktua Umum DPP PAN,” tegas Rubai. (guh)

 

banner