Politik

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI

Jayapura (KoranTransparansi.com) - Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI berharap Danau Sentani yang berada di Jayapura, Provinsi Papua, tetap terjaga dengan baik keindahan dan kebersihannya.

Terlebih danau ini merupakan salah satu tempat wisata terbaik dan tempat riset teknologi dan penelitian di Jayapura. Komisi energi ini mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk merawat danau ini.

 "Komisi VII berharap kepada mitra kerja kita, KLHK, agar terus merawat Danau Sentani. Jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena danau ini merupakan salah satu dari 15 danau yang menjadi perhatian bagi pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat memimpin Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau Danau Sentani dengan didampingi KLHK, di Jayapura, Papua, Selasa (31/7/2018).

Kondisi air yang berada di Danau Sentani merupakan salah satu pusat perhatian pada Komisi VII DPR RI. Pasalnya terdapat 15 aliran sungai yang masuk ke dalam danau tersebut. Satu hal yang menjadi kekhawatiran adalah adanya limbah yang dibawa oleh aliran-aliran sungai tersebut.

“Kami berharap kepada Pemprov dan Dirjen KLHK, agar kebersihan yang ada di danau ini selalu dilakukan secara rutin. Alasannya, pertama karena sudah menjadi pusat perhatian para wisatawan dan yang kedua karena ini merupakan tempat Festival Danau Sentani yang dilakukan setiap tahun,” terang politisi Partai Golkar itu.

Keberadaan keramba-keramba apung ikan milik masyarakat setempat di danau tersebut juga turut menjadi perhatian. Ridwan ingin keberadaan keramba tersebut tertata dengan rapih, agar tidak merusak pemandangan wisatawan dan juga kondisi perairan.

Menanggapi hal itu, Direktorat Jendral Pengelolahan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dab Beracun (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan bahwa pihaknya perlu lebih bekerja keras, agar sampah tidak masuk lagi ke Danau Sentani.

“Memang ada sampah domestik yang masuk dan itu dari sungai yang ada di dekat Danau Sentani. Kami memang memerlukan alat jaringan untuk menangkap sampah itu dari sungai dan kampanye tentang kebersihan mesti sering digalakkan kepada penduduk lokal,” tutur Vivi. (sam/ais)

Gubernur terpilih Khkfifah Indar Parawasa bersama anggota Komisi lll DPR RI Dr Ir H Adies Kadir SH M.Hum dalam acara halal bihalal sekali temu relawan Adies, Jumat (27/7/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa hadir dalam acara Halal Bihalal Dr Ir H. Adies Kadir SH M.Hum bersama 5000 relawan Adies yang di gelar di Islamic Center Surabaya, Jumat (27/7/2018) malam.

Saat itu hadir pengurus DPP Partai Golkar M Yasin dan anggota bidang Hukum & HAM, Sekretaris DPD l Golkar Jawa Timur Sahat Simanjuntak SH, Ketua Golkar Kota Surabaya Blegur Prijanggono, Ketua DPD Golkar Sidoarjo Warih Andono dan Para ketua Golkar tingkat kecamatan dan Kelurahan se Dapil l yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo.

Halal Bihalal sekaligus temu relawan tersebut  menghadirkan da’i kondang Ustadz Maulana, Kiai Naim Ridwan, KH Abdul Aziz dan beberapa kiai serta tokoh masyarakat. “Acara itu sekaligus syukuran putrinya Della Adies yang baru dilantik sebagai dokter di Universitas Airlangga Surabaya.

Anggota Komisi lll DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dr Adies Kadier  mengaku sangat terharu dengan semangat ribuan relawannya. ” Malam ini ada 5000 relawan. Alhamdulillah,” kata Adies.

Ditambahkan jika tiap relawan nanti membawa 10 orang saja mulai bapak, Ibunya, mertuanya, anaknya dan saudaranya maka di Pileg 2019 pekerjaan ini sudah selesai. Dan kami akan menambah sebuah mobil untuk hadiah utama dalam pertemuan akan datang. Malam ini kami sudah menambah hadiah utama menjadi 5 sepeda motor. kata Adies yang malam itu didampingi istri dan putra putrinya.

Sementara itu Gubernur terpilih Khofifah Indar Parawansa yang hadir 30 menit setelah acara dimulai begitu memasuki ruangan langsung disambut Adies Dan Nyonya. Begitu juga Ustadz Maulana menghentikan Tausiyahnya dan mempersilahkan Gubernur Khofifah memberikan sambutan.

Khofifah menyampaikan tentang makna Halal Bihalal. Terpenting silaturrahim ini adalah membangun kasih sayang dan kerukunan.

Diantara ribuan pendukung  Mas Adies yang hadir malam ini pasti ada yang mencoblos nomor satu atau nomor dua. Tapi mari kita lupakan Pilgub Jawa Timur. Pilgub sudah selesai saatnya kita membangun Jawa Timur kedepan. 

Malam itu Ketua Bidang Hukum & HAM DPP Partai Golkar menyediakan doorprize hadiah utama 5 unit sepeda motor, 25 sepeda gunung, 10 HP Android, 15 kipas angin dan puluhan hadiah hiburan lainya.

Gubernur Khofifah sempat.mengambil undian untuk hadiah utama dan hiburan sebelum meninggalkan tempat menuju kegiatan yang lain. Lalu tausiayah Ustadz Maulana dilanjutkan lagi. Lantaran saking banyaknya hadiah acara itu berakhir pada pukul 24.00. (min)

Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faizal

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini dinilai hanya menciptakan rasa takut dalam menjalankan perannya, dan belum pada tahap menjalankan sistem bernegara dengan baik. Setidaknya, saat ini belum tampak peran KPK ke arah itu. Dan ini kurang baik bagi perjalanan bangsa ke depan.

Demikian kritik yang disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faizal saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pimpinan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

“Sebetulnya, apa yang dilakukan KPK selama ini sangat baik dan patut mendapat apresiasi. Sayangnya, apa yang dilakukan KPK dampaknya baru sampai pada tahap menciptakan ketakutan bagi para penyelenggara negara. Tidak terlalu baik bagi kita ke depan,” kata Akbar.

Sistem bernegara yang dimaksud Akbar diantaranya adalah kepastian hukum. Banyak orang Indonesia di luar negeri enggan pulang ke Tanah Air, lantaran nyaman di luar negeri karena ada kepastian hukum, walau kebutuhan hidupnya sangat mahal.

Sistem lainnya yang harus dipantau KPK, lanjut politisi Partai Nasdem ini, adalah sistem politik. “Saya mohon KPK masuk sistem pengelolaan partai politik di Indonesia,” katanya.

Menurut Akbar, ada lima kelemahan sistem partai politik di Indonesia, yaitu rekrutmen, kaderisasi, parpol sebagai properti privat, pengelolaan parpol, dan distribusi kader parpol untuk jabatan publik. KPK harus berperan memantau lima kelemahan sistem parpol ini. Tidak sekadar melakukan OTT untuk memunculkan rasa takut.

“Saya mengapresasi KPK, tetapi saat bersamaan kita harus menuju yang lebih maju dari hari ini, yaitu kita disiplin dalam sistem berbangsa, tidak karena ketakutan-ketakutan yang dibangun KPK,” imbuhnya lag

Ketua KPU Pusat Arief Budiman

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Ketua  KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengatakan KPU telah mengembalikan lima bakal calon anggota legislatif ke partai politik asalnya karena merupakan eks narapidana kasus korupsi. Namun pihaknya enggan untuk menyebutkan nama dan dari partai mana koruptor tersebut. 

Hasil ferifikasi adiministrasi terhadap dukumen yang disampaikan partai politik, KPU menemukan lima bakal calon anggota legislatif yang pernah terkena tindak pidana korupsi," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Sabtu (21/7) malam, dikutip dari Antara. 

Komisioner Ilham Saputra menambahkan bahwa status para bakal caleg mantan narapidana koruptor itu diketahui dari salinan putusan pengadilan di Mahkamah Agung maupun di KPK. Alhasil, pihaknya mengembalikan berkas para bakal caleg itu ke induknya. 

"Karena tidak sesuai PKPU, mantan narapidana korupsi itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, TMS, berkasnya dikembalikan," ucap dia. 

Meskipun demikian, KPU masih memberikan waktu bagi partai politik untuk mengganti bakal caleg tersebut selama masa perbaikan yakni 22-31 Juli 2018. 

Arief mengatakan proses pemeriksaan kelengkapan telah selesai dilaksanakan pada Jumat (20/7), sementara untuk pemeriksaan keabsahan telah selesai dilakukan Sabtu malam. 

"Setelah perbaikan, kami akan melakukan verifikasi kembali selama tujuh hari pada 1-7 Agustus 2018," imbuh dia. 

Selanjutnya, KPU RI akan menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota pada 8-12 Agustus 2018 

Diketahui, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 melarang eks narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak, bandar narkoba dan koruptor mendaftar sebagai calon legislatif. 

Sejumlah nama politikus eks napi koruptor diketahui mendaftar sebagai bakal caleg. Misalnya, Ketua DPD Golkar Aceh TM. Nurlif dan Ketua Harian DPD Golkar Jateng Iqbal Wibisono. 

Selain itu, ada nama eks napi kasus suap Wa Ode Nurhayati yang mendaftar sebagai bakal caleg lewat Partai Amanat Nasional (PAN).

Adapula nama Ketua DPD Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik yang pernah divonis 18 bulan penjara lantaran terbukti melakukan korupsi yang merugikan negara Rp488 juta terkait pengadaan barang dan alat peraga saat menjabat di KPU, 2004.(sam)

 Ketua DPD ll Partai Golkar Surabaya Blegur Prijanggono menyerahkan berkas Calegnya ke KPU Kota Surabaya dengan diantar semua bacalegnya pada Selasa (17/7/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Surabaya resmi mendaftarkan bakal calon Legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. 

Berkas pendaftaran bacaleg tersebut diantar sendiri Ketua DPD Golkar Surabaya Blegur Prijanggono SH dan Sekretarisnya Kol (Purn) TNI Utuh Agung,MM dan diantar semua bacaleg dari lima Dapil. 

Tradisi yang masih dipertahankan hingga kini adalah Golkar tidak membuka bacaleg non kader mengingat jumlah kader yang antri cukup panjang. Malahan untuk menentukan bacalegnya Golkar melakukan seleksi sangat ketat berdasarkan peraturan organisasi partai. ungkap Blegur Prijanggono kepada wartawan

Menurut dia, bacaleg dari Partai Golkar, sekitar 60 persen merupakan pengurus harian Partai Golkar di Surabaya dan sisanya 40 persen dari Ormas pendiri partai seperti MKGR, Kosgoro, Soksi maupun ormas yang didirikan.   

Saat ditanya kenapa tidak membuka pendaftaran bacaleg untuk masyarakat umum, Blegur mengatakan kaderisasi di Partai Golkar selama ini berjalan dengan baik sehingga pihaknya lebih memprisoritaskan dari kalangan internal. 

Selain itu, lanjut dia, dalam pendaftaran bacaleg kali ini, Partai Golkar telah memenuhi kuota perempuan sebanyak 20 persen sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh KPU. "Bacaleg untuk perempuan di Partai Golkar bahkan sudah mencapai 30 persen," katanya     

Blegur mengatakan selama ini pihaknya tidak kesulitan mencari kader perempuan yang handal untuk bisa maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. "Bahkan ada satu daerah pemilihan (dapil) yang melebihi kuota," katanya.   

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap adanya dukungan dari kalangan masyarakat di Kota Surabaya agar bisa memilih bacaleg yang ada di Partai Golkar yang sudah memiliki komitmen untuk membantu permasalahan yang ada di Kota Pahlawan.     

Bendahara DPD Partai Golkar Pratiwi Ayu Krisna mengatakan proses penjaringan bacaleg di Partai Golkar Surabaya cukup ketat sehingga tidak semuanya bisa masuk.   

"Jadi setelah dilakukan seleksi di tingkat DPD Golkar Surabaya hasilnya kemudian diserahkan ke DPD Golkar Jatim. Setelah baru diplenokan di DPD Golkar Surabaya," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya ini.    

Hal sama juga dikatakan Wakil Ketua Badan Pemenganan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fhatoni. Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan cadangan jika ada bacaleg yang dinilai tidak memenuhi syarat.

"Kami berharap tidak ada karena 50 bacaleg yang didaftarkan ke KPU Surabaya hari ini sudah melalui seleksi di internal Golkar. Kami mohon doa restu warga Surabaya," katanya. (min)

 Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar,

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Regulasi pemilihan yakni Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbeda dari beleid sebelumnya. Kali ini dalam UU Pemilu yang baru, kewenangan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lebih diperkuat. 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...