Politik

Sekretaris Partai Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak SH.

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Sekretaris DPD l Partai Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjutak SH mengatakan meski baru menyelesaikan tiga dari tujuh angkatan, Diklat fungsionaris Partai Golkar Proovinsi Jawa Timur mengindikasikan hasil positif.

Pertama jumlah peserta  tiap tiap angkatan nyaris terpenuhi, kedua peserta lebih banyak muka muka baru (kader baru) dan ketiga tingkat kedisiplinan peserta cukup menggembirakan. Padahal Diklat tingkat Provinsi Jawa Timur ini pola dan materinya sama dengan Diklat fungsionaris tingkat nasional di Jakarta yang diikuti oleh para anggota DPR RI, pengurus DPP dan anggota DPRD Provinsi.

"Kalau sampai angkatan tujuh bisa diselesaikan dengan lancar , maka setidaknya ada sekitar 6000 sampai 7000 kader telah mengikuti Diklat. Artinya, pemahaman tentang ke Golkar-an bagi kader kader muda akan semakin bagus. Ini sekaligus mengindikasikan bahwa kader partai akan semakin memahami akan tugas dan fungsi sebagai kader partai," tegas Sahat

Tugas berikutnya setelah mereka mengikuti Diklat Kader ini bisa mengembangkan partai ini minimal di kampung mereka sendiri. Atau setidaknya kalau ada pertanyaan dari masyarakat tentang Golkar, mereka sudah bisa menjabwab. 

Bahkan fungsionaris akan menjadi juru kampanye (Jurkam) sesuai dengan tingkatannya. Apalagi dalam waktu dekat ini ada dua event besar yaitu Pilgub, Pemilu Legislatif dan Pilpres. Kader partai harus sudah siap untuk sewaktu waktu ada penugasan dari partai. 

Diklat ini juga menjadi persaratan bagi mereka yang akan mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi. Khusus calon anggota Legislatif di DPR RI harus mengikuti Diklat tingkat nasional.

Menyangkut soal materi Diklat, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur menjelaskan sedikitnya ada 8 materi yang disiapkan. Dan ini sama yang disampaikan pada Diklatnas. Diantaranya Kegolkaran, Kebangsaan, Isu strategis & Media sosial, Komunikasi politik, ketententuan penyelenggaraan pemilu, konsoilidasi kepartaian, tupoksi fungsionaruis, kode etik, strategi pemenangan pemilu dan dinamika kelompok. 

Narasumbernya dari internal partai dengan kualifikasi nasional dan narsum ekternal diantaranya KPU Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur dan akademisi. Pada sesi dialog karena ini sifatnya forum bebas maka peserta bebas pula untuk bicara dan mempertanyakan hal hal yang berkaitan dengan kepartaian isu isu nasional.

Menjawab pertanyaan korantransparansi soal Pilgub Jawa Timur yang akan di gelar pada 27 Juni mendatang, anggota DPRD Jawa Timur dua periode dari Dapil l (Surabaya-Sidoarjo) ini mengatakan,  kemenangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak  adalah harga mati. Artinya, karena ini sudah menjadi keputusan partai, intruksi DPP harus kita laksanakan dengan sebaik baiknya.

Pada Deklarasi sayap partai dikantor Golkar Jawa Timur beberapa waktu lalu, Ketua Umum Airlangga Hartarto sudah mengintruksikan bahwa anggota DPR baik RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota wajib menyukseskan dapilnya sendiri sendiri. Bahkan Ketum mengancam anggota DPR yang tidak bekerja, maka akan dipertimbangkan pencalegannya nanti. "Konsekwensinya berat," tandas Sahat.

Jadi soal pilgub ini Golkar sangat serius. Gedung Golkar ini sudah banyak melahirkan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sudah saatnya Golkar punya Gubernur dan itu ada di Bu Khofifah dan Mas Emil.

"Bu Khofifah adalah kader Nahdliyin (Ketum Muslimat) dan Mas Emil mewakili genere melenial. Jadi pasangan ini sangat cocok. Ini harus kita perjuangkan. pungkas Sahat Tua Simanjuntak," pungkasnya. (min) 

    

 

Wasekjen DPP Partai Golkar Sarmuji saat memberikan motivasio pada pserta Diklat fungsionaris provinsi Jawa Timur, Senin (7/5/2018)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) pemenangan pemilu DPP Partai Golkar Sarmuji mengatakan sebagai kader partai tidak boleh ragu sedikitpun untuk tidak nyaleg (calon legislatif) meski di Dapil bersangkutan ada incumbentnya. Dalam politik itu tidak ada yang tidak bisa.

Ini diungkapkan Sarmuji ketika membuka diklat fungsionaris DPD l Partai Golkar Jawa Timur angkatan 3 di kantor Golkar Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (7/5/2018).

Anggota DPR RI  dari daerah pemilihan Kediri Kabupaten/Kota, Blitar Kabupaten/Kota dan Tulungagung ini menjelaskan, kebiasaan kader kita kalau melihat di dapilnya ada incumbent tidak berani nyalon. 

Atau sebaliknya kalau di dapil itu merasa sudah kalah, lalu ogah ogahan untuk nyaleg. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Faktanya banyak incumbent malah tidak jadi. Dan prosentasenya cukup tinggi. 

"Kader partai tidak boleh punya pikiran seperti itu. Itu namanya bukan pejuang partai sejati. Kader partai harus siap tarung," tandas Sarmuji Ketua pemenangan pemilu untuk wilayah Jawa dan Kalimantan ini.

Apalagj kalau petahana suaranya sudah diatas 60.000 kader lain semakin takut. Kejadian itu tidak boleh terjadi. Data kami menunjukan bahwa banyak caleg incunbent kalah. Jumlahnya sangat banyak. ucapnya mempertegas

Sementara itu Sekretaris DPD l Partai Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak SH menjelaskan, diklat fungsionaris ini adalah upaya DPD l menyiapkan kader kadernya yang lebih berkualitas untuk sukses pemilu baik pileg maupun pilpres.

Mereka yang sudah mengikuti diklat juga harus siap terjun menjadi jurkam di wilayagnya masing masing. 

Ketua fraksi Partai Golkar  DPRD Jawa Timur menegaskan Golkar telah menetapkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai pasangan Gubernur-Wakil Gubernur. Ini adalah pasangan paling ideal. Mas Emil mewakili generasi melenial. Begitupula Bu Khofifah dari nahdliyin. Ini pasangan sangat cocok.

Oleh sebab itu  Sahat mengintruksikan semua kader partai Golkar harus kerja keras untuk memenangkan Pasangan Khofifah-Emil. "Saatnya kita punya Gubernur lagi," tegas Sahat Tua Simanjuntak.

Diklat fungsionaris angkatan 3 diikuti 411 dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Yang lebih membanggakan  60  persen adalah anak anak muda yang punya visi membangun Golkar ke depan. ungkap Dr. Kodrat Sunyoto ketua panitia.

Ada 8 materi pokok yang harus diikuti mulai dari ke Golkar-an sampai strategi komunikiasi dan media sosial. 

Peserta juga wajib mengikuti tes urine karena Golkar ingin memastikan kadernya bebas dari narkoba. Sedangkan narasumber selain dari internal partai juga dari KPU Jatim, Bawaslu dan akademisi. (min)

Politisi Partai Golkar M.Misbakhun ketika melakukan reses ke dapilnya Pasuruan, MInggu (6/5/2018)

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun menegaskan, program dana desa sangat strategis untuk pembangunan desa dan sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

"Salah satu Nawa Cita Presiden Jokowi adalah membangun dari pinggiran. Program konkretnya adalah dana desa," kata Misbakhun saat berdialog dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Pasuruan, Minggu, seperti dikutip melalui siaran persnya.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pengurus Partai Golkar dan anggota DPRD dari Kabupaten Pasurusan serta 30 kepala desa.

Menurut Misbakhun, dirinya bertekad untuk mensukseskan program dana desa yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Saya berkomitmen akan terus memperjuangkan dana desa dan mengawal realisasi dana desa dengan baik," katanya.

Program dana desa ini, kata dia, sejalan dengan cita-cita Nawacita Presiden Joko Widodo yakni membangun dari pinggiran atau pembangunan dari desa.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Kabupaten/Kota Pasuruan dan Kabupaten/Kota Probolinggo) itu menjelaskan, program dana desa ini sangat strategis untuk pembangunan desa.

"Pemerintah terus menambahkan alokasi dana desa dalam APBN setiap tahun," katanya.

Program dana desa tahun 2015 dialokasikan dalam APBN Rp20 triliun, pada 2016 alokasi dana desa naik menjadi Rp47 triliun, pada 2017 naik lagi menjadi Rp60 triliun, dan kemudian pada 2018 juga naik menjadi Rp61 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Misbakhun mewanti-wanti para kepala desa agar mampu mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel, karena dana desa harus sampai ke rakyat dan dirasakan manfaatnya.

Menurut dia, mekanisme penggunaan dana desa dan laporan pertanggungjawabannya harus jelas.

Sebagai anggota DPR RI yang duduk di Komisi Keuangan, Misbakhun berjanji, akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak demi memaksimalkan pemanfaatan dana desa.

"Saya ingin membangun sinergi yang baik dengan para pemangku kepentingan desa. Soal laporan dana desa, ya dibuat dengan baik dan seuai aturan," ujarnya.

Misbakhun juga mengingatkan, dana desa harus dikelola secara benar, transaparan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.(med/eka)

 

Wakil Ketua DPC PKB Surabaya Satuham

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Bakal calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya terancam tidak bisa ikut Pemilu 2019 menyusul sejak 21 Maret 2018 hingga saat ini terjadi kekosongan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Surabaya.

"Batas terakhir pendaftaran caleg tanggal 30 Mei 2018, tapi hingga saat ini belum ada kepengurusan DPC. Padahal salah satu syarat pendaftaran caleg ke KPU harus ada ketua DPC definitif," kata Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB Surabaya Satuham kepada Antara di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, di jajaran DPC PKB Surabaya yang masih berlaku SK-nya hingga saat ini hanya LPP. Hal ini dikarenakan LPP mempunyai tugas untuk melakukan proses pendaftaran bakal caleg di PKB dan KPU Surabaya.

Satuham mengaku belum mengetahui kapan akan ada pengganti Syamsul Arifin yang masa jabatannya sebagai Ketua DPC PKB Surabaya berakhir pada 21 Maret 2018.

"Hingga saat ini belum ada kabar dari DPP PKB maupun DPW PKB Jatim soal itu," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, bakal caleg yang daftar di PKB Surabaya hingga saat ini masih kurang yakni hanya sekitar 23 orang dari target 50 orang atau sesuai dengan jumlah kursi di DPRD Surabaya.

Adapun 23 bakal caleg tersebut, lanjut dia, kebanyakan berasal dari kalangan mantan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) PKB Surabaya. Sedangkan dari lima anggota Fraksi PKB DPRD Surabaya hingga saat ini belum ada yang daftar.

"Jadi saya luruskan pemberitaan sebelumnya tentang lima anggota dewan dari PKB terancam dicoret. Bagaimana dicoret, daftar saja belum," katanya sebagaimana dilangsir kantor berita Antara.

Saat ditanya kenapa lima anggota dewan tersebut belum daftar, Satuham mengatakan bisa saja mereka daftar setelah menunggu adanya kepengurusan DPC PKB Surabaya yang baru. (kh)

Dosen Fisip Unair Aribowo menilai bahwa peran Pakde Karwo hanya sebatas pengusung Khofifa-Emil

SURABAYA (KoranTransparansi.com) – Meski Gubernur Jawa Timur Soekarwo ada dibayang bayang Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, namun tidak memiliki pengaruh apa apa. Kalaupun ada tidak terlalu signifikan.

Malah sebaliknya jika Pakde Karwo terlibat dalam kampanye dan terus ada di areal kampanye malah akan menyulitkan Khofifah sendiri. Itu sebabnya, dugaan sementara orang bahwa Pakde Karwo allout untuk Khofifah, saya kok tidak melihat itu. Ini komentar pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Aribowo kepada korantransparansi.com, Kamis.

Dalam kontek pilgub Jawa Timur , dukungan Pakde Karwo hanya sebatas Ketua Partai Demokrat Jawa Timur sebagai pengusung pasangan Khofifah-Emil. Hanya sebatas itu saja. Pakde tidak kemana mana. 

Mengapa begitu, menurut Dosen senior Unair  Aribowo, kehadiran pakde Karwo dalam setiap kampanye tidak menguntungkan. Materi kampanye Khofifah penekanannya mengkritisi semua kebijakan penguasa sebelumnya yaitu Pakde Karwo dan Gus Ipul. Jadi kalau Pakde ada disitu malah akan menyulitkan. 

Misalmya soal kemiskinan, pendidikan, ekonomi dan lainya. Itu menjadi materi kampanye Khofifah. Dan akan terus disuarakan. Lalu, apa mungkin Khofifah mengkritisi kebijakan penguasa sebelumhya, sementara penguasa itu adalah Pakde Karwo.

Aribowo mengatakan bahwa pemilih pilgub ini rata rata pada usia 17 sampai 45 tahun. Ini menjadi bidang garapan dua cawagub. Tapi Cawagub ini geliatnya membidik generasi 17 ampai 45 tahun gregetnya kurang. Perlu diingat, bahwa Khofifah itu bisa diterima di pedesaan dan perkotaan. 

Khofifah dinilai sangat percaya diri dengan Muslimatnya. Dan Muslimat itu patuh betul dengan Khofifah. Mereka sangat sulit ditarik keluar. Loyalitas dan militensi mereka tidak diragukan. Itu sudah terbukti sejak pilgub pertama sampai pigub 2018 ini. Saya juga tidak melihat akan terjadi pergeeseran kekuatan. 

Artinya Muslimat muslimat muda atau pemilih muda lebih melihat Khofifah sebagai sosok yang dianggap cerdas. Konsep Khofifah dianggap lebih menyentuk. Persoalanya sekarang tinggal bagaimana manuver Cawagubnya.

Di Mataraman juga tidak akan berubah. Hanya saja akan terjadi beberapa varian. Misalnya, jika calonya  dekat dengan mereka dan memberikan program bagus, maka masyarakat akan memberikan respon bagus. Oleh sebab itu alam pilgub ini, kalaupun ada yang menang, maka selisihnya sangat tipis.

Dua cagub ini memiiliki basis yang sama. Kompetisinya orang kedua. Keduanya berlomba lomba mengambil hati di Mataraman. Khofifah tetap menguasai Mataraman , sedangkan Gus Ipul ada di Pandalungan.   (min)

 

Foto : Sekretaris DPD l Partai Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak SH saat memberikan pengarahan pada pembukaan diklat fungsionaris partai Golkar yang akan maju caleg pada pemilu legislatif 2019. Fungsionaris juga harus siap diterjunkan menjadi jurkam.
SURABAYA (KoranTransparansi.com) ) – Diklat kader fungsionaris angkatan ke 2 DPD l Partai Golkar Jawa Timur berlangsung di kantor Golkar Jawa Tinur Jalan Ahmad Yani Surabaya Rabu (3/5/2018). Diklat angkatan 2 dibuka Sekretris Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak SH.
 
Diklat berlangsung berkelanjutan sampai tujuh angkatan. Sedangkan angkatan pertama telah dilakukan pada Senin (1/5/2018) khusus untuk anggota fraksi baik DPRD Jawa Timur, DPRD Kabupaten/Kota dan KSB (Ketua,Sekretris dan Bendahara) partai Golkar Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 
Sahat Tua Simnjuntak SH mengatakan ruangan ini sangat bersejarah lantaran dari rungan ini telah melahirkan pemimpin pemimpin Jawa Timur mulai Gubernur sampai Bupati/Walikota.
 
Gedung ini juga menjadi saksi hidup dalam perkembangan Golkar Jawa Timur di bakar oleh massa pada tahun 1998, saat bergulirnya reformasi.
 
Disisi lain Sahat Sahat juga mengingatkan agar teman teman jangan hanya menjadi kader nusda melainkan fungsionaris yang loyal pada partai karena disinilah munculnya pemimpin pemimpin besar.
 
Menurut Sahat Kader Musda adalah kader yang hanya datang saat Musda saja. Kalau sudah tidak jadi pengurus harian, sudah tidak datang lagi. “Ini adalah kader yang tidak baik,” ujarnya.
 
 
Dalam kesempatan itu juga diingat peswrta diklat fungsionaris jangan punya pikiran lagi karena sudah punya sertifikat, lalu tidak mau ikut dan merasa tidak penting lagi mengikuti diklat fungsionaris seperti yang berlangsung saat ini.
 
“Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur mengatakan diklat ini diyakini akan melahirkan fungsionaris fungsionaris handal bukan lagi kadsr struktural saja,” tanbahnya lagi
 
Dikatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan banyak partai akan turun semua. Akan berbahaya kalau hanya mengnsilkan kader kader struktutal saja.
 
Partai butuh popularitas dan elektabilitas. Kita sudah sepakat bahwa Golkar mengusung presiden Pak Jokowi dan harus menunjukan peningkatan diatas 65 persen . Kalau ini tercapai maka akan sangat berpengaruh pada pada partai Golkar.
 
Sahat juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Hasta karya yang sudah mengirimkan kader kadernya dalam diklat fungsionaris ini
 
Sementara itu ketua pnitia Kodrat Sunyoto mengatakan Golkar sebagai parpol dalam kurum waktu 2019 dihadapkan tiga tantangan besar selain pilkada pilgub, pilkada Bupati/Walikota, pileg dan pilpres sehingha diharapkan ada peningkatan, pemahaman dan kondisi politik dan militansi kader. Kewajiban sebagai pejuang partai Golkar adalah untuk memenangkan pemilu nanti.
 
Dilporkan oleh Kodrat bahw Pada gelombang dua diikuti 320 kader terdiri peserta 106 laki laki 214 perempuan . Ini membanggakan karenna prosentasenya naik 68 persen.
 
Ada selapan materi yng harua diikuti oleh peserta menyangkut isu isu strategis kampanye,
Komunikasi politik dan medsos, Lalu kententun pilkada pemilu. Dan kede etik dan strategi pemenangan.
 
Diharapkn 8 materi pokok sangat menentukan lukus tidaknya dikkat fungsionaris ini yang diawali dengan tes urin dan kehadiran peserta yang mencapai 97 persen. (min)
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...