Politik

 Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar,

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Regulasi pemilihan yakni Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbeda dari beleid sebelumnya. Kali ini dalam UU Pemilu yang baru, kewenangan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lebih diperkuat. 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir saat memimpin Kunjungan Kerja  Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur terkait kecelakaan KM Lestari Maju.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir mengungkapkan Kapal Motor Penumpang (KMP) Lestari Maju yang kandas di perairan Pulau Selayar tidak mengalami kebocoran dari bawah kapal melainkan adanya pelanggaran terkait penggunaan kapal Landing Craft Tank (LCT) yang digunakan menjadi kapal angkutan orang.     

“Tidak benar informasinya jika kapal mengalami kebocoran, konstruksi kapal jenis LCT ini oleh Menteri Perhubungan (Menhub) jelas dilarang untuk digunakan menjadi kapal angkutan orang, larangannya pun sudah sejak lama. Ini menjadi hal yang perlu dipertanyakan,” ungkap Ibnu saat memimpin Kunjungan Kerja  Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur terkait kecelakaan KM Lestari Maju, di Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (11/7/2018). 

Politisi Partai Golkar itu pun mempertanyakan izin yang dikeluarkan sehingga kapal tersebut digunakan menjadi kapal angkutan penumpang. “Karena konstruksi kapal LCT itu memang berbahaya, bagian bawah kapalnya terbuka, jika ada ombak besar air pasti masuk ke dalam kapal. Dengan adanya air yang masuk menggenangi lambung kapal, membuat kapal menjadi tidak stabil itulah yang menyebabkan kapal tenggelam,” jelas Ibnu. 

Untuk itu, Ibnu menekankan perlu ada penyelidikan mendalam dan sanksi yang tegas terkait dengan pihak-pihak yang andil dalam kasus kecelakaan kapal agar ke depan kecelakaan kapal yang memakan korban jiwa tidak kembali terulang.

“Apapun kejadiannya, menggunakan kapal LCT sebagai kapal angkutan penumpang saja sudah merupakan suatu hal yang salah. Kenapa tetap diizinkan untuk melaut, ini yang harus benar-benar diselidiki,” tegasnya.

Di sisi lain Ibnu berharap, pemerintah melalui ASDP dapat mengadakan kapal tambahan agar tidak menggangu pertumbuhan ekonomi di Pulau Selayar. “Karena jika nantinya inflasi tinggi hal ini akan memberikan kontribusi terhadap inflasi nasional. ASDP kan banyak membangun kapal, lebih bagus jika kapal tersebut dapat diarahkan ke Pelabuhan Pamatata dan Bira di Kabupaten Selayar ini,” imbuhnya.  

KMP Lestari Maju karam pada Selasa (03/7/2018) dan mengakibatkan 35 korban jiwa, satu orang hilang serta 155 selamat. Kapal diduga mengalami kebocoran pada lambung, namun belum didapat keterangan jelas mengenai penyebab kebocoran lambung kapal.

Puluhan kendaraan masih berada di bangkai kapal. Proses pencarian terhadap korban yang hilang telah dihentikan karena telah melebihi tujuh hari.

Turut serta dalam Kunjungan Kerja  Komisi V DPR RI antara lain Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan), Hamka B. Kady (F-PG), Bambang Haryo Soekartono, Ida Bagus Putu Sukarta (F-Gerindra), Sungkono (F-PAN), Irmawan, Unais Ali Hisyam, Abdul Latief Hanafiah (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Abi Bakar Wasahua (F-PPP), dan Syarief Abdullah Alkadrie (rom)

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Sarmuji

 

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Sarmuji mengatakan anggota DPR mulai tingkat Kabupaten/Kota, provinsi dan Pusat hendaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan Pasal 245 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur soal pemanggilan anggota dewan harus melalui rekomendasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Meskipun soal rekomendasi MKD dalam Pasal 245 UU MD3 itu sudah melalui berbagai pertimbangan, menurutnya sudah menjadi kewenangan MK untuk menguji undang-undang, apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau tidak.

“Kita menghormati putusan MK yang menyatakan pemanggilan Anggota DPR hanya dengan izin Presiden, karena memang merupakan kewenangan MK untuk menguji UU apakah bersesuaian dengan UUD 1945 atau tidak," papar Sarmuji, anggota DPR RI dari Dapil Jatim itu dalam rilisnya, Selasa (03/7/2018). 

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, putusan MK harus dijalankan. Walaupun menurut dia, soal rekomendasi MKD dalam Pasal 245 itu sudah melalui berbagai pertimbangan dari pihak penyusun UU.

“Pembuat UU tidak bisa berkata lain selain menerima putusan MK, meskipun sewaktu membuat UU sebenarnya sudah memperhitungkan banyak aspek,” jelas Sarmuji.

Atas putusan MK tersebut, maka Pasal 245 ayat 1 UU MD3 yang berbunyi pemanggilan anggota Dewan oleh penegak hukum harus lewat izin Presiden dan MKD tak berlaku lagi. Pemanggilan anggota dewan hanya berdasarkan izin Presiden.

“Tidak perlu ada revisi terbatas, karena pasca putusan MK yang berlaku adalah norma putusan MK. Revisi MD3 nanti akan dilakukan tidak secara parsial, melainkan secara menyeluruh berdasarkan kebutuhan,” papar Sarmuji.(sam)

Foto: Ilustrasi kotak kosong di Pilkada

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono dan Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saling sindir terkait kemenangan kotak kosong di Pilwalkot Makassar. Awalnya, Ferry menghubungkan kemenangan kotak kosong dengan JK yang memiliki hubungan dekat dengan Munafri Arifuddin (Appi), Cawawali yang kalah melawan kotak kosong. 

Menurut hasil hitung cepat sementara, pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) kalah melawan kotak kosong ada Pilwalkot Makassar Rabu (27/6) lalu. Ferry menilai kemenangan kotak kosong sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap Appi yang dekat JK.

"Kotak kosong ini gambaran tentang perlawanan rakyat. Karena yang dilawan adalah orang yang punya kekerabatan dengan Pak Jusuf Kalla," kata Ferry dalam diskusi 'Pilkada, Kotak Kosong, dan Pilpres' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6).

Appi-Cicu awalnya memang berhadapan dengan Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto dan Indira Mulyasari (DIAmi). Namun Danny didiskualifikasi oleh MA karena ada pelanggaran birokrasi untuk kepentingan kampanye.

Namun, pasangan Appi-Cicu maju ke Pilwalkot Makassar dengan diusung Partai Gerindra bersama 10 parpol koalisi lainnya. Tanggapi sindiran Ferry, Jubir JK Husain Abdullah pun balik menyindir kegagalan Gerindra sebagai parpol pengusung Appi-Cicu.

"Harusnya, sebagai partai pengusung, Gerindra melakukan evaluasi bagaimana kinerja partainya bersama calon yang diusungnya, dalam hal ini Munafri-Rachmatika Dewi," ujar Husain dalam pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (30/6).

Husain pun menegaskan, meski JK memiliki hubungan kekerabatan dengan Appi, JK sebagai Wapres tetap netral. "Yang berkaitan justru Gerindra sebagai partai pengusung Munafri-Rachmatika, yang menurut hitung cepat dikalahkan oleh kotak kosong," katanya.

Husain pun mengingatkan bahwa hasil Pilwalkot Makassar menunggu proses rekap KPU. "Lagi pula paslon yang maju pada Pilwali Makassar secara politik tidak berkaitan langsung dengan Pak JK," tuturnya. 

"Ini pelajaran buat banyak partai, termasuk Gerindra, bahwa untuk memenangkan seorang calon, harus kerja lebih keras lagi," imbuhnya. (dtc/min)

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku akan menghormati keputusan MK

 

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mengaku akan menghormati dan menyikapi hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dengan sepenuh hati. 

Menurutnya segala proses yang telah diupayakan tersebut telah mencapai titik akhir dan segala hasilnya harus diterima dengan lapang dada, karena judicial review terkait UU MD3 merupakan bagian dari proses demokrasi Indonesia yang semakin dewasa.

“Ini bukan soal gagal atau berhasil, tetapi soal koreksi atas suatu undang-undang yang dianggap dalam tanda petik yaitu kurang menampung seluruh aspirasi masyarakat. Inilah demokrasi. Jadi negara telah menyiapkan ruang bagi suatu undang-undang yang telah diundang-undangkan untuk dikoreksi,” ujarnya saat ditemui usai menerima kunjungan kenegaraan Presiden Timor Leste di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, opini yang muncul saat ini terkait kewenangan pemanggilan paksa harus diluruskan bahwa DPR bukan ingin hadir menjadi diktator, melainkan hanya ingin memudahkan kerja dari DPR sendiri.

Politisi Partai Golkar itu juga mengiyakan bahwa sebenarnya keberadaan beberapa pasal yang dibatalkan itu bersifat penting. Maka dari itu, ia menyatakan sedang berpikir untuk mencari siasat lain dalam hal menunjang tugas DPR ke depannya. Ia akan menggunakan cara-cara yang elegan agar keinginan rakyat untuk meminta penjelasan pada pemerintah melalui DPR bisa dilaksanakan.

“Justru apakah nanti melalui Presiden, menyurati Presiden agar nanti menteri-menterinya mau hadir dan tidak mangkir. Karena ada beberapa case (kasus) baik dalam pembahasan UU maupun dalam pengawasan itu para menteri dan pejabat negara itu sulit dihadirkan. Kita ambil contoh misalnya UU Karantina Kesehatan.

Sampai saat ini kita belum berhasil untuk menghadirkan Dirjennya dengan berbagai alasan. Nah, kami tidak lagi memiliki alat paksa, sehingga kami harus melobi menteri maupun sampai ke Presiden. Jadi itulah hambatan-hambatan kerja yang kami hadapi dan yang melatarbelakangi kenapa pemanggilan paksa itu penting,” jelasnya. (rom)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah,

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah mengimbau penyelenggara Pemilu atau pemerintah khususnya harus betul-betul nampak sebagai aparat yang profesional, baik yang bekerja secara nampak seperti aparat Kepolisian, penyelenggara pemilu lainnya, maupun yang bekerja dalam keadaan tidak nampak.

“Kita sudah menyelenggarakan Pemilu berkali-kali, Pilkada berkali-kali dan saya kira relatif baik dan aman. Kita mempercayai itu akan terus berjalan, tetapi warning dan kewaspadaan seperti yang dilakukan oleh Pak SBY tetap harus jadi catatan penting,” ujarnya saat ditemui di media centerGedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Tentunya kekhawatiran para tokoh ini, sambung Fahri, sebaiknya disikapi dengan positif dengan melihat antusiasme dari masyarakat dalam menghadapi Pemilukada Serentak 2018. Fahri mempercayai adanya ‘the widom of public’  bahwa di masyarakat itu ada yang namanya kebijaksanaan.

“Kita harus percaya masyarakat tidak lagi berkompetisi apalagi sudah menghadapi masa tenang. Masyarakat sudah bersiap untuk melaksanakan pesta demokrasinya, kalau kita lihat mereka sudah siap dengan pakaian adatnya, ada juga yang dandan lucu-lucu di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua bukti ekspresi dari masyarakat bahwa kita telah terbiasa dan dewasa dalam menyelenggarakan pesta ini dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, yang terpenting adalah profesionalitas penyelenggara pemilu dan aparat sehingga segala permasalahan dapat dilakukan secara persuasif sehingga setiap masalah pasti akan selesai. (sam)

 

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...