Politik

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munaslb 19-20 Desember lalu Airlangga Hatarto.

SURABAYA (KoranTransparansi) - Partai Golkar akan menentukan nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pengganti Setya Novanto setelah dibukanya masa sidang DPR pada 8 Januari 2018.

"Kita akan bahas dalam masa sidang berikutnya, kita melihat pembahasan agenda DPR ke depan, terutama tahun politik," ujar Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Istana Bogor, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Namun, mengenai nama yang akan dipilih, Airlangga belum dapat menyebutkannya karena masih dalam pembahasan.

Hal pasti menurutnya pengganti Setya Novanto nanti sebagai Ketua DPR RI merupakan sosok yang mampu mengangkat citra DPR lebih baik lagi

"Bisa mengangkat citra DPR sendiri, karena selama ini‎ kinerjanya diharapkan bisa optimal lagi," ucap Airlangga.

‎Seperti diketahui, posisi Ketua DPR saat ini kosong setelah Setya Novanto kesandung masalah hukum. (min)

Nusron Wahid

MEDAN (KoranTransparansi) - Partai Golkar mengevaluasi dukungan kepada Tengku Ery Nuradi dalam pencalonan sebagai gubernur Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2018. Rencananya Golkar akan mengalihkan dukungan ke Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi.

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I (Jawa dan Sumatera), Nusron Wahid memastikan, Golkar sedang akan mematangkan dukungan terhadap Edy.

"Sekarang sedang proses mengevaluasi dukungan terhadap Tengku Ery Nuradi dan tahap finalisasi untuk mencalonkan Letjen TNI Edy Rahmayadi," kata Nusron, Jumat (29/12).

Menurut Nusron, Golkar akan mendukung Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara karena karakter Sumatera Utara membutuhkan figur pemimpin yang tegas dan berani dalam mengambil risiko dan keputusan.

"Nah, kalau kita melihat rekam jejak Letjen TNI Edy Rahmayadi, kita meyakini bahwa sosok seperti itulah yang dibutuhkan untuk memimpin Sumut," ujarnya.

Selain soal kriteria pemimpin yang dibutuhkan Sumut, lanjut Nusron, Edy Rahmayadi juga mempunyai hubungan kesejarahan yang panjang dengan Partai Golkar. 

Nusron menjelaskan, keluarga besar Edy Rahmayadi adalah keluarga besar Golkar sehingga ke depan akan bisa bekerja sama dengan partai berlambang Pohon Beringin itu dalam memajukan Sumut.

"Kami yakin Pak Edy akan dapat ngemong kader-kader Golkar di Sumatera Utara. Di samping untuk kemajuan masyarakat sumut, tentunya kita berpikir figur yang punya hubungan sejarah dan batin dengan Partai Golkar secara mendalam dalam menentukan sosok yang akan diusung," kata Nusron.

Bila ditinggal Golkar, Erry yang berstatus petahana terancam tak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon gubernur karena baru mengantongi dukungan 11 kursi (Nasdem, PKB, dan PKPI) sementara syarat mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Sumut adalah dukungan minimal 20 kursi di DPRD. 

Sedangkan Edy, sebelumnya telah mendapat dukungan Gerindra, PKS dan PAN dan telah memenuhi syarat dukungan untuk mendaftar. Praktis, tinggal PDIP, Hanura, Demokrat dan PPP yang belum memastikan dukungannya di Pilgub Sumut.

Melihat perkembangan yang terjadi  Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung enggan mengomentari pengalihan dukungan terhadap Erry.  "Kita lihat perkembangan dulu," kata Martin. 

Martin mengaku belum mengetahui kabar pembatalan dukungan Golkar pada Erry yang juga Ketua DPW Nasdem Sumut ini sebagai calon gubernur di Pilgub Sumut 2018. 

"Saya belum dengar soal itu dan secara kelembagaan juga belum pernah disampaikan baik oleh DPP Golkar maupun oleh Pak Tengku Erry," kata dia. (jnn)

 Cak Imin dan Keluarga Menikmati Alam Banyuwangi

BANYUWANGI (KT) - Ketua Umum DPP PKB, H Muhaimin Iskandar benar-benar optimis dalam Pemlihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur akan menang. Selain hasil survey cukup tinggi, yakni diatas 40 persen, mesin partai juga berjalan dengan baik. Bahkan, pergerakan di pedesaan juga berjalan dengan.

“Selain saya berwisata dengan keluarga di Banyuwangi, kami juga melakukan cek kesiapan dilapangan. Daya dukung diberbagai titik dievaluasilah, misalnya temuan-temuan, terutama didaerah-daerah tertentu yang kita seriusi,” tandas Cak Imin kepada sejumlah wartawan disela-sela kunjunganya di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kamis (28/12) siang. 

Memang, kata Cak Imin, ada asumsi yang lemah, tetapi kelemahan itu untuk membuat gerakan ini menjadi allout. Kalau survey, ujar Cak Imin, memang bagus dan diatas 40 persen. “Dengan asumsi kita lemah, asumsi itu kita allaout. Surveynya sangat bagus,  kita bekerja dengan spirit untuk tidak terlalu percaya diri. Harus memiliki semangat tinggi,” ungkapnya.

Ketinya ditanya apakah hanya dua partai yang mengusung Gus Ipul-Anas, secara tegas Cak Imin mengaku akan ada tambahan partai. Hanya, bebernya, tambahan itu dilakukan sebelum pendaftaraan Cagub-Cawagub nanti. “Insya allah pasti ada tambahan partai. Kita lihat nanti. Yang jelas tambahan partai diumumkan menjelang pendaftaran nanti,” jelas mantan Menaker itu.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas yang juga cawagub pasangan Gus Ipul mengaku sudah melakukan berbagai persiapan menjelang pendaftaran mendatang.

“Insya allah sudah siap semua. Hari-hari ini kami terus menyiapkan kerja-kerja produk didaerah. Malam nanti kita akan dapat penghargaan yang pertama untuk ASN terbaik. Artinya,  penghargaan itu terkait dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penghargaan itu  dari kementerian PAN-RB. Dan ini juga modal untuk kampanye nanti,” papar Anas yang mengantar Cak Imin dan keluarga di pantai Solong. Disolong sudah ada Ketua DPC PDIP Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, SE yang menyambut Cak Imin untuk bewisata. (ari)

 

Partai Demokrat dan Golkar segera bahas soal pilgub Jatim

SURABAYA (KT) - Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo menyatakan bahwa Golkar tidak akan mengevaluasinya pencalonan Khofifah Indar Parawansa pasca Munaslub Golkar beberapa waktu lalu yang mengantar Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

Sejak awal saya percaya bahwa dukungan Golkar kepada Bu Khofifah dan Emil Dardak tidak akan berubah. Sebab Golkar adalah partai yang sudah matang dalam berorganisasi dan semu telah melalui mekanisme yang benar. kata Soekarwo ketika dimintai tanggapanya atas statemen Ketua Gaolkar Zainudin Amali.

Tapi statemen Pak Amali itu juga meneguhkan kami untuk segera melakukan koordinasi, secepatnya agar sama sama melakukan persapan pilgub Juni 2018 dengan matang. 

Sementara itu Seketaris Demokrat Jawa Timur Renville Antonio menyatakn , penegasan pak Zainudin Amali tersebut layak diapresiasi sehingga upaya memenangkan Khofifah-Emil di Pilkada yang digelar 27 Juni 2018 lebih fokus.

Tak hanya dengan Golkar, kata dia, Demokrat juga segera berkoordinasi dengan partai pengusung lainnya, yaitu Partai Hanura, bahkan sudah melakukan komunikasi membahas proses pemenangan ke depan.

“Yang paling utama adalah persiapan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai koalisi akan duduk bersama membahasnya,” ucap anggota DPRD Jatim tersebut.

Selain itu, juga menunggu partai politik lainnya yang kemungkinan besar mendukung pasangan tersebut, yakni Partai NasDem dan PPP. (min)

Ketua Umum DPP Partai Golkar yang bari Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Nurdiin Halid (kanan) dan Sarmuji ujung kiri. ( dok/kt/min )

JAKARTA (KoranTrasparansi) - Desakan sejumlah orang yang anti Airlangga Hartarto agar segera mundur dari jabatan Menteri Industri atau bahkan desakan agar Presiden mereshuffle Airlngga bisa saja terjadi. Namun melihat petak politik pasca Munaslub yang melahirkan Ketua Umum baru, kemungkinan Presiden melengserkan Arilangga sangat kecil.

"Melihat kondisi politik saat ini, kecil kemungkinannya Presiden Jokowi akan mereshuffle Pak Airlangga," tegas Sirojudin Abbas  di Jakarta, Senin (25/12).

Sirojudin mengatakan, jika melihat kondisi politik terakhir, Presiden tidak akan mengganti Airlangga demi menjaga kebijakan pembangunan infrastruktur.

"Pak Jokowi sedang berusaha menjaga hubungan baik dengan Golkar. Tujuannya ada dua, pertama, memastikan dukungan Golkar di parlemen. Terutama untuk mengamankan sejumlah kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Sebab, Ketua DPR akan tetap diisi wakil Golkar," ujar dia.

Kedua, untuk mengamankan dukungan Golkar untuk Pilpres 2019. Menurut dia, sebagai calon yang tidak punya kontrol langsung ke partai politik, maka Presiden Jokowi harus bekerja ekstra.

Dukungan Golkar akan mengurangi risiko ketergantungan Jokowi dari PDIP.

Sebaliknya, kata dia, Golkar juga sangat berkepentingan menjaga hubungan baik dengan Presiden.

"Dukungan terhadap elite-elite Golkar ke Airlangga dimungkinkan, salah satunya, karena dia bisa menjadi jembatan Golkar dengan Pemerintah. Meskipun posisinya (Menperin) bisa diganti kader Golkar lainnya, nilainya tidak akan sama, sebab tradisi politik dan stabilitas internal Golkar dipelihara dengan membangun hubungan baik dengan pemerintah," jelas dia.

"Namun jika reshuffle tetap dilakukan maka nilai negosiasi Golkar saat ini akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Berbeda dengan Setya Novanto, Airlangga tidak membawa cacat integritas akibat masalah hukum. Oleh karenanya, Airlangga bisa bersikap lebih otonom," ujar Sirojudin.

Lebih jauh dia mengatakan langkah Presiden mempertahankan Airlangga tidak akan merusak pandangan publik terhadap pemerintahan. Meskipun di awal pembentukan kabinet Presiden Jokowi menegaskan menterinya tidak boleh merangkap jabatan, hal tersebut dilakukan Jokowi dulu untuk membedakan kabinetnya dengan SBY dengan mengirimkan pesan ke publik bahwa Presiden mementingkan profesionalisme.

"Kalau saat ini berbeda, saya kira tidak membuat citra Jokowi rusak. Kepuasan publik ke Jokowi sedang tinggi.Tapi, jika ingin hati-hati, memang sebaiknya Jokowi konsisten, tentu dengan harga politik yang harus dibayarnya ke Golkar cukup tinggi," ujar dia. (min)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Jakarta (KT) - Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, di Jakarta, Minggu malam, untuk membahas kerja sama dalam pilkada di sejumlah daerah.

"Untuk membahas beberapa masalah. Ini kan sudah mendekati pendaftaran calon gubernur ya kita harus selesaikan. Kita bisa kerja sama dengan PKS dan PAN," ujar Prabowo saat tiba di DPP PKS, di Jakarta, Minggu malam.

Berdasarkan agenda, pertemuan akan dihadiri tiga pimpinan partai yakni Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri, Presiden DPP PKS Sohibul Iman, Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 

Menurut Prabowo, Gerindra menjalin kerja sama bersama PKS dan PAN dalam pilkada di sejumlah provinsi. 

Dia menekankan dalam pertemuan tersebut tidak akan mengarah pada deklarasi dukungan bersama.

"Malam ini insya Allah kita putuskan. Ini bukan koalisi tapi persaudaraan. Kita membahas keadaan," jelas Prabowo. (ant/min)

banner