Politik

Keua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak SH (berdiri) didampingi Aan Ainurofiq (Caleg nomor urut 1 Dapil IV Surabaya) silaturrahim dengan PK dan PL se Surabaya karena akan  pindah  dari Dapil Jatim I ke Dapil IX yang meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak SH melakukan sukuran atas terpilihnya pasangan Hj Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019/2024 akan datang. 

Malam  ini tidak ada acara serius kecuali kami hanya ingin berbagi bahagya atas terpilihnya Bu Khofifah-Mas Emil bersama ketua Pengurus Kecamatan (PK) dan Pengurus Kelurahan (PL) se Surabaya yang telah berjuang keras memenangkan pasangan yang diusung Partai Golkar pada Kontestasi Pilgub,terutama di Surabaya.

Teman teman PK dan PL punya andil besar atas kemenangan itu. Kalau kemudian waktunya bersamaan dengan hari raya Idul Adha, sebenarnya ini hanya memanfaatkan momentum saja dan sudah lama direncanakan oleh panitia. ungap Sahat mengawali pertemuannya, di kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur Jalan A. Yani Surabaya, Rabu (22/8/2018) malam.

Dalam kesempatan itu Seketaris Partai Golkar JawaTimur ini juga mengajak kepada PK dan PL se Surabaya untuk tetap kompak, bersatu padu membesarkan partai apalagi sebentar lagi ada event politik besar yaitu Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilpres. 

"Tugas kalian sangat berat karena dalam waktu bersamaan bagi PK dan PL harus mengurusi dapilnya masing masing, tetapi juga harus memenangkan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin di Surabaya,". Kita sudah membuktikan bahwa kekompakan itu telah membuahkan kemenangan. Semangat ini harus tetap dijaga," tandasnya.

Dipileg 2019 nanti saya tidak lagi berangkat dari Dapil I Jawa Timur (Surabaya-Sidoarjo) melainkan saya akan berangkat dari Dapil IX yang meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek. Kenapa saya pindah,saya sudah dua periode di Dapil I. Saya harus memberikan jalan kepada kader partai yang lain. urainya mengenai kepindahannya itu.

Secara politis kepindahan ini sangat tidak menguntungkan. Sebab Dapil IX bagi kami sangat awan. Lagi pula wilayah tesebut sangat agamis. Tapi kami harus memberikan jalan kepada yang lain. Ini supaya pangkaderan di provinsi berjalan baik. Juga terhadap teman teman yang sudah dua periode perlu memikirkan hal yang sama. 

Dapil I Jawa Timur sangat keras atau biasa disebut Dapil neraka.Sebab disini tampilnya tokoh tokoh sentral dari semua partai. Semuanya bisa dihitung dan terang benderang. Namun Golkar punya andalan Pak Blegur Prijanggono, Ketua Golkar Surabaya.

Diruangan ini juga ada caleg Provinsi yang se Dapil dengan Pak Blegur yaitu Bu Ningky. Dia itu nomor 3. Tapi dia bukan sangan Pak Blegur. Juga ada Caleg DPR RI Bu Farah Amalia (Bu Lily) nomor 3. Namun Bu Lily bukan sangan Pak Adies Kadir. Kita harus bersinergi supaya suara Golkar bertambah. kata Sahat memompa semangat para Ketua PK dan PL.    

Perlu kalian ketahui kata Sahat, saya duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur tidak membawa kursi sendiri melainkan kumpulan suara dari 11 Caleg Golkar di Dapil I. 

Termasuk pak Blegur Prijanggono yang sekarang ini Caleg nomor 1 untuk Dapil Jatim I (Surabaya). Suara saya hanya selisih antara 2500 saja.tegas Sahat. Jadi, saya jadi anggota dewan ini garis tangan. tambahnya.

Kepada teman teman PK dan PL, saya hanya nitip pesan tetap jaga kekompakan, kerukunan dan saling menyapa. Jangan saling menjaga jarak apalagi membentuk kelompok kelompok. Tugas bapak ibu adalah menfasilitasi caleg bersosialisasi, memberikan jalan. 

Kalau ada kelompok kelompok itu akan mempersulit posisi kita. DPD Golkar Surabaya itu tugasnya sangat berat kaena harus menaikan 4 kursi menjadi 7 sampai 8 kursi. Ini pekerjaan tidak mudah.

Juga kepada semua teman teman anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ingat bahwa Anda duduk di DPR itu tidak membawa kursi sendiri, ada sumbangan suara dari Caleg yang lain. Artinya kita tidak boleh sombong. 

Karena itu anggota dewan haus pehatian kepada Caleg yang lain dan konstituen. Apalagi Surabaya yang perolehan suara masing masing Calegnya sangat minim. Itu kalau tidak pertolongan Tuhan tidak bisa.Jadi tidak boleh sombong, tandas Sahat Tua Simanjuntak berkal kali mengingatkan.

Di akhir kalimatnya Sahat meminta doa restu kepada PK dan PL agar pencalegan diriya di Dapil IX bejalan lancar. Dan kami mohon maaf atas segala kesalahan kami selama ini. pungkas Sahat berpamitan. (min)   

Mantan Staf Khusus Presiden bidang Bencana Alam, Andi Arief

 

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan menemui Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman SBY, di Mega Kuningan, Jakarta, Kamis pagi untuk meluruskan persoalan yang mengemuka terkait koalisi. 

"Besok pak Prabowo akan kesini," ujar Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di kediaman SBY, Kamis dini hari. 

Hinca mengatakan komunikasi partainya dengan Gerindra terus berjalan. Dia meminta semua pihak menunggu keputusan kedua ketua umum. 

Sebelumnya koalisi Demokrat dan Gerindra disebut-sebut mengalami perpecahan. Politisi Demokrat Andi Arief menyebut Partai Gerindra melakukan politik transaksional tanpa sepengetahuan Demokrat.

Andi Arief mengatakan bahwa apa yang dikatakannya benar. Dia juga menekankan pernyataannya itu berdasarkan data yang akurat. 

"Demokrat dalam posisi diajak Jenderal Prabowo untuk koalisi. Diajak lho ya. Kita tidak tawarkan siapa-siapa jadi cawapres, walau Pak Prabowo tawarkan AHY jadi wakil. Kami pun menyarankan agar dihitung matang-matang. Tapi hari ini kami dapat informasi ada politik transaksional yang berada dalam ketidaktahuan kami," tegas Andi Arief. 

Andi Arief mengatakan info politik transaksional itu mengejutkan. Sebab, kata dia, Demokrat selama ini tidak pernah selingkuh dengan bertemu partai selain partai koalisi Prabowo. 

"Makanya saya sebut Jenderal Kardus. Jenderal Kardus itu jenderal yang nggak mau mikir, uang segalanya," kata Andi. 

Meskipun demikian Andi mengaku menghargai niat baik Prabowo untuk datang ke kediaman SBY Kamis pagi nanti.(sam/ais)

Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra berharap, penyelenggaran acara olahraga berskala internasional Asian Games pada Agustus mendatang, diharapkan dapat mendongkrak sektor ekonomi kreatif (ekraf) dan pariwisata Tanah Air.

Menurutnya, momentum tersebut akan menjadi berkah bagi subsektor andalan ekraf seperti kuliner, fashion dan kriya terutama produk merchandise dan souvenir. Apalagi pada tahun kontribusi ekraf terhadap Produk Domestik Bruto ditargetkan mencapai Rp1.100 triliun.

“Ekonomi kreatif merupakan sektor yang terkena dampak multiplier effect dari Asian Games. Saya minta pelaku ekonomi kreatif untuk siap menerima konsumen yang besar, karena pelaksanaannya cuma dua minggu,” kata Sutan dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (07/8/2018).

Dalam perhelatan akbar tersebut, politisi Partai Gerindra itu mengharapkan para pelaku ekonomi kreatif bisa  terlibat maksimal dalam acara yang diselenggarakan pada 18 Agustus-2 September tersebut.

Ia yakin, Asian Games berpotensi mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) hingga 170.000 orang, terdiri dari 10.000 atlet, 5.000 official, 5.000 media, dan 150.000 penonton.

Ia menilai, jumlah wisman penonton akan sangat tergantung pada negara yang berpeluang masuk final dalam sektor olahraga favorit, seperti sepakbola.

Dia menggambarkan, bila negara yang selama ini menjadi pasar terbesar pariwisata nasional seperti China, Malaysia, Singapura bertanding di laga final, maka jumlah wisman dapat bertambah.

“Dengan perkiraan jumlah wisman sebesar itu, Asian Games berpotensi mendatangkan devisa yang besar dalam mengerakkan ekonomi  bangsa,” harap politisi daerah pemilihan Jambi itu.(sam)

Komisi III Kaji Pelanggaran Hukum Pembangunan di TN Komodo

Pulau Rinca, NTT (KoranTransparnsi.com) - Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI melakukan sidak ke kawasan Taman Nasional (TN) Komodo, khususnya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Berdasarkan laporan dan informasi Komisi III DPR RI, disebutkan ada pengerjaan proyek  pembangunan yang dilakukan pihak swasta di areal TN Komodo itu. Ditengarai pembangunan proyek di TN ada unsur pelanggaran hukum.

"Setahu kami, di wilayah taman nasional tidak boleh ada pembangunan oleh pihak swasta,” jelas Anggota Komisi III DPR RI Yosef B Badeoda (F-PD) di Pulau Rinca, NTT, Sabtu (04/8/2018).

Mengutip tulisan pada papan informasi yang terpasang di titik lokasi proyek pembangunan, Yosef menyampaikan bahwa disitu tertulis pemberi izinnya adalah dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI  Muhammad Nasir Djamil menyatakan bahwa rencana proyek pembangunan itu harus dihentikan, karena diduga terjadi overlapping peraturan perundang-undangan. 

“Selain itu, ada juga kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kami mendengar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebenarnya juga telah meminta agar investasi ini dihentikan untuk sementara waktu, sampai ada keputusan yang jelas berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang berlaku,” tegas Nasir.

Politisi PKS itu meminta kepada seluruh stakeholder terkait, agar keberadaan TN Komodo, khususnya di Pulau Rinca itu dikembalikan kepada fungsi aslinya. 

“Kita khawatir komersialisasi di tempat ini akan mengganggu ekosistem dan habitat asli satwa-satwa yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, kami minta Pemkab Manggarai Barat dan juga kementerian terkait bisa mendengar aspirasi dari masyarakat yang mengharapkan agar komersialisasi di tempat ini dihentikan, sebelum ada peraturan yang jelas,” tuturnya.

Ditegaskannya, pihaknya tidak menolak adanya bentuk investasi, tetapi karena lokasinya berada di dalam areal taman nasional, maka harus diperhatikan secara benar. 

“Karena (areal itu) merupakan taman nasional, di mana tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan fungsi-fungsi taman nasional itu sendiri,” kata Nasir.

Senada dengan dua rekannya, Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub memaparkan bahwa jumlah areal yang akan dipergunakan untuk proyek itu tidaklah sedikit, yakni seluas 22,1 hektar. 

“Hal ini harus kita pertanyakan dahulu, apakah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengetahui adanya pembangunan ini. Saya merasa keberatan dengan adanya kegiatan (pembangunan) ini. Sebab hal itu sudah jelas melanggar,” tandas politisi PAN itu. 

Menanggapi kejadian yang ada, Kapolres Manggarai Barat menyatakan bahwa Kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak TN Komodo untuk mendapatkan konfirmasi tentang kegiatan yang dilakukan di TN Komodo itu, khususnya yang ada di Pulau Rinca. 

“Mungkin dari sana nantinya kami akan mendapatkan penjelasan tentang aturan atau regulasinya, khususnya yang berkaitan dengan rencana pembangunan di dalam areal Taman Nasional Komodo,” jelasnya.(sam)

Gubernur Jawa Timur Soekarwo

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Menanggapi kabar santer soal dukungannya ke Presiden Jokowi dalam Pilres akan datang , Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jawa Timur Soekarwo  kekeuh bahwa pemberitaaan itu sudah benar. Keputusan DPD PD Jawa Timur seuai aspirasi DPD Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Jadi tidak ada yang salah.

"Itu aspirasi yang disampaikan DPD Kabupaten/Kota. Bunyinya ya seperti itu," tandas Pakde Karwo kepada media di gedung negara Grahadi, Jumat (3/8/2018) malam. Perintah DPP nantinya akan kemana, ya kita menunggu saja. tandasnya kemdian. Initinya bahwa Provinsi mengikuti perintah DPP PD.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim yang juga Gubernur Jawa Timur ini juga menanggapinya dengan santai kala disoal isu tawaran jadi ketua tim pemenangan Jokowi di Pilpres mendatang hingga tawaran jabatan Menteri di kabinet Jokowi.

"Saya jadi Menteri perlindungan anak dan cucu saja. Karena, saya terlalu lama meninggalkan cucu anak dan saya pengin kumpul sama istri dan keluarga," kata Soekarwo 

Soekarwo juga mengaku, sampai saat ini belum ada pembicaraan yang mengarah dukungan kepada Jokowi maupun kepada orang-orang dekat Jokowi. Meski begitu, Soekarwo mengaku kenal baik dengan orang-orang disekeliling Jokowi. 

"Yang enar tidak ada begitu, sebagian teman saya itu iya, hampir semua kenal. Tapi tidak ada pembicaraan seperti itu," papar pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini.

Selain itu, Pakde Karwo juga mengklarifikasi terkait pertemuannya dengan Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan pertemuannya tersebut secara tidak sengaja dan tidak membicarakan soal politik sama sekali. 

"Sama LBP ketemu pada saat (acara) KPID kemudian salaman gitu aja," pungkasnya seraya tertawa.

 

 

 

 

 

 

Beredar Foto Pakde Karwo Damping Jokowi Sebagai Cawapres

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Selama di bawah kepemimpinan Pakde Karwo, Jawa Timur memang menjadi provinsi yang pertumbuhan ekonominya selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sehingga perannya yang penting bukan hanya itu regional Jawa Timur namun juga nasional dianggap lebih baik dibandingkan mencari yang belum berpengalaman," kata Martono.

Mengutip TribunNews.com, Pakde Karwo selain mmemiliki pengalaman, gubernur asal Madiun juga dianggap memiliki basis massa yang jelas.

Apalagi Jawa Timur yang memiliki 30 juta potensi suara, menjadi salah satu basis yang patut diperhitungkan.

"Pilpres kali ini juga merupakan sebagai salah satu bentuk kompetisi politik. Oleh karena itu dalam kalkulasi ini, seharusnya juga mendengarkan masukan dari suara Jawa Timur," ujarnya.

"Jawa Timur bukan didominasi oleh gubernurnya namun di dominasi oleh figur seorang Pakde Karwo. Hal ini terlihat dari kemenangan Pakde Karwo di dua periode secara berturut-turut," kata Martono yang pernah menjabat sebagai ketua tim pemenangan Pakde Karwo ini.

Tak hanya itu, kemenangan Khofifah Indar Parawansa di pemilihan gubernur lalu ketika didukung oleh partai Demokrat dan Pakde Karwo, ini menjadi bukti kualitas seorang Pakde Karwo.

Apalagi, saat ini Pakde Karwo menjadi Ketua Asosiasi kepala daerah di Indonesia.

Namun, Martono menyebut posisi Pakde Karwo untuk saat ini sangat sulit. Sebab kehendak masyarakat tersebut berbeda dengan kehendak partai Demokrat, partai yang menaungi Pakde Karwo saat ini.

Sebab, Demokrat memang lebih condong ke calon presiden yang lain, Prabowo Subianto.(ais)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...