Politik

Ketua PDIP Jawa Timur Kunadi menyeahkan Surat Keputusan penunjukan Irjen Pol Machfud Arifin sebgai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur di Kantor PDIP Jatim Jalan Kendangsari Surabaya, Rabu (19/9/2018) malam.

Surabaya (KoranTransparansi.com) -  Mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Machfud Arifin, dipercaya menjadi ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin untuk wilayah Jatim. Penunjukan berdasarkan surat keputusan Nomor 016-A/KPTS/TKN-JKWMA/IX/2018 dan  diserahkan pada Rabu (19/9/2018) malam. 

Dalam kata sambutannya Machfud Arifin menyampaikan  terimakasih atas kepecayaan  parpol anggota Koalisi Indonesia Kerja untuk memimpin TKD Jokowi - KMA. Ini merupakan amanah yang berat, dan Insya Allah akan kita jalankan secara bersama-sama, bergotong-royong mengantarkan Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin menjadi pemimpin Indonesia yang selalu bersih, merakyat, dan kerja nyata,” kata Machfud.

Machfud yang baru saja purna tugas sebagai Kapolda Jatim menambahkan, tugas TKD adalah memperkuat TKN. TKD Jatim akan memastikan segala perencanaan dan eksekusi kampanye yang dirancang bersama bisa berjalan lancar serta efektif dalam memenangkan Jokowi-KH Maruf.

TKD Jokowi-KH Ma'ruf di Jatim pun berkomitmen menggalang kampanye bersahabat dan bermartabat. Dia memastikan politik dijalankan dengan gembira serta menjauhi fitnah dan hoax.

“Kita mengedepankan persaudaraan, kita pastikan Pilpres ini adalah festival program, bukan festival kebencian,” papar Machfud.

Jatim, lanjut Machfud, adalah provinsi strategis dengan jumlah pemilih sangat besar, sehingga ikut menjadi penentu kemenangan dalam Pilpres. Oleh karena itu, TKD Jatim akan bergerak sistematis, memadukan kerja politik di darat dan udara yang dipandu para kiai, tokoh masyarakat, kader partai, para relawan, serta pendekatan ilmiah berupa survei-survei terukur.

“Kami akan silaturahim ke kiai, para habib, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan Pak Jokowi menang,” tuturnya.

Saat ini, semua tim di tingkat kabupaten/kota juga sudah siap, termasuk dengan posko-poskonya. Sudah ada koordinator di masing-masing wilayah.

“Hanya tinggal satu daerah, yaitu Lumajang, yang dalam satu-dua hari ini kami rampungkan,” kata Machfud yang menghabiskan 32 tahun masa hidupnya di kepolisian.

Soal target, Machfud mengaku tidak mau jumawa. Tapi dengan doa dan kerja keras, dia yakin bisa kembali memenangkan Jokowi di Jatim. Apalagi, rakyat sudah merasakan kerja-kerja Jokowi selama ini, baik dalam hal infrastruktur, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

“Misalnya tol di Jatim, pesat sekali kemajuannya, tahun depan sudah tersambung sampai Banyuwangi. Bendungan-bendungan yang dulu terhenti pembangunannya, sudah dikebut lagi sehingga bisa mengairi dan mencetak lahan pertanian baru,” terang Machfud

Machfud akan segera merinci langkah strategis dan taktis berdasarkan survei terbaru yang sudah dikantongi hasilnya.

“Sebagai arek asli Jatim dan mantan kapolda, Insya Allah saya memahami daerah ini, dan dengan bekal strategi yang tepat kita akan bergotong-royong bersama memenangkan Pak Jokowi dan KH Ma'ruf. Amin Tentu semua gerak kami dipandu oleh nasihat para kiai dan tokoh masyarakat,” pungkas Machfud.(ais)

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto

 

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menyampaikan, pihaknya mendukung penuh perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) untuk masuk dalam jajaran Top 500 World Class University. 

Untuk itu, ia meminta pemerintah tidak menyamakan pengelolaan keuangan PTN-BH dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar PTN-BH dapat mengembangkan aset baik akademik ataupun non akademik untuk menjadi world class university.

Hal ini ia sampaikan ketika memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panitia Kerja (Panja) Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI ke Universitas Arilangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur (13/9/2018).

“Jadi perlu ditekankan, PTN itu bukanlah profit center, ini adalah lembaga pendidikan yang berbadan hokum, jadi jangan disamakan dengan BUMN. Kita ingin keuangannya dikelola secara professional, sehingga bisa menarik investasi ke dunia pendidikan. Tapi kalau investasinya sudah diterima, ya jangan dialihkan ke tempat yang lain,” kata Djoko.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, perlu adanya aturan atau regulasi yang tidak terlalu mengikat kepada PTN-BH, jika negara ini serius ingin membuat PTN-BH yang ada di Indonesia menjadi world class university. Hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini dosen-dosennya harus berkualitas.

“Dan yang kedua, sarana dan prasarananya terutama di bidang riset. Karena kita ini sangat kecil sekali anggaran di riset. Kalau kita mau mencapai itu, benahi dulu tenaga pengajarnya, sarana prasarananya, dan kesiapan pada universitasnya secara kelembagaan. Dan akreditasinya semua harus diatas A,” tegas Djoko.

Terkait usulan untuk adanya lisensi mengajar untuk tenaga pengajar di Indonesia, ia berpendapat saat ini usulan lisensi mengajar belum bisa diterapkan. Perlu ada kajian secara mendalam, mengingat saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga pengajar. Sehingga jika aturan lisensi diterapkan maka, Indonesia akan semakin kekurangan tenaga pengajar.

Namun politisi dapil Jawa Tengah itu menekankan, untuk tahap pertama sertifikasi kompetensi mengajar dinilai sudah cukup dan mendorong para pengajar untuk bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi, sehingga mampu mencetak generasi yang bisa membawa Tanah Air menjadi lebih baik.

“Mestinya untuk tahap pertama itu sertifikasi saja cukup, karena belum semua dosen-dosen kita bersertifikat. Tapi yang paling penting adalah kita harus menyiapkan dosen-dosen yang berkualitas. Beri pendidikan yang baik, beri beasiswa kepada mereka untuk pendidikan di luar negeri. Kalau masalah tuntutan untuk lisensi mengajar, sertifikasi mengajar sudah cukup dulu,” tutup Djoko. (sam)

 Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh mempertanyakan standard operating procedure (SOP) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang diterapkan dalam mengelola Kartu Tanda Penduduk Elekktrik (KTP-el), terutama pada KTP-el yang sudah dinyatakan rusak.

“Ada yg bilang, kalau KTP-el yang rusak atau tidak terpakai lagi, dikembalikan ke pusat. Ini kan repot, kalau dari Papua dikembalikan ke Jawa,” kata Nini, sapaan akrabnya, saat ditemui Parlementaria di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Nini menyayangkan kondisi seperti ini terulang kembali. Disaat pemerintah sangat getol meminta rakyat untuk melakukan perekaman KTP-el, kemudian ada yg mengeluh karena sudah sejak lama belum mendapatkan KTP-el, namun di sisi lain, manajemen KTP sendiri oleh Dukcapil tidak jelas. “Peristiwa ini cukup melukai hati rakyat,” imbuh Nini.

“Dari beberapa daerah yang saya kunjungi dan tanyakan perihal KTP-el yang rusak, Dukcapil daerah juga seperti kebingungan dan tidak ada kejelasan bagaimana prosedurnya apakah dikembalikan atau dipotong,” papar legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Nini pun memberikan sorotan pada kejadian dimana sebanyak 2.910 keping KTP dan 9 kartu keluarga (KK) yang ditemukan oleh warga pada Senin (10/9/2018) di Kampung Tarikolot RT 03/RW 02, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Nina meragukan keterangan dari Dukcapil Serang yang mengatakan bahwasanya dokumen yang ditemukan di semak-semak tersebut adalah KTP dan KK yang telah rusak. Kecil kemungkinan pihak Dukcapil melakukan pengecekan satu per satu terhadap 2900 KTP, baik itu rusak fisik dan juga rusak data.

“Kita tidak pernah tahu. Kalau rusak fisik, kita bisa lihat dengan kasat mata. Tetapi kalau rusak data, itu yang harus kita waspadai. Karena hanya pihak Dukcapil saja yang bisa tahu dengan peralatan yang dimilikinya,” pungkas politisi dapil Jawa Timur ini. (sam)

 Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Sebanyak 350 siswa dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (10/9/2018).

Jakarta - Sebanyak 350 siswa dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, diterima Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Senin (10/9/2018). Kehadiran para siswa ini, selain ingin mengetahui mekanisme kerja di parlemen, sekaligus juga ingin mengenal lebih jauh sosok Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Bertempat di Ruang KK 2 Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Fadli menerima para siswa dengan bahagia dan hangat. Bercerita tentang masa kecilnya tinggal di Bogor sampai berkarir di DPR RI jadi cerita penuh inspiratif bagi para siswa MAN 2 Bogor.

Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan seputar Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan komisi-komisi yang ada di DPR RI dengan wilayah kerjanya masing-masing. Tiga fungsi yang dimiliki DPR RI juga tak luput dijelaskan Fadli kepada para siswa kelas 12 MAN 2 tersebut.

Dipaparkan Fadli, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Tapi, untuk soal pemilihan Presiden langsung, Indonesia menjadi kampiunnya di dunia. Penjelasan soal politik dan ruang lingkup DPR RI menjadi penambah wawasan bagi para siswa yang kelak mungkin akan terjun ke dunia politik

Dan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 nanti, akan serempak dilakukan antara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Para siswa MAN diimbau Fadli harus mengerti perkembangan politik terkini di Tanah Air. Selain itu, Fadli juga bercerita tentang perjalanan hidupnya yang sangat menggugah para siswa. Sebagai anak yatim sejak duduk di SMP, ia harus membiayai hidupnya sendiri

Prestasi akademiknya juga mentereng hingga ia ikut pertukaran pelajar di Amerika. Kisah gemilang Fadli itu selalu mendapat tepuk tangan para siswa yang kagum. Hingga akhirnya ia dipercaya sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus mewakili masyarakat Kabupaten Bogor yang merupakan daerah pemilihannya sendiri.

Gubernur Jawa Timur Soekafwo memberikan ucapan selamat kepada anggota DPRD Kota Malang yang baru dilantik melalui pergantian antar watu (PAW)

Malang (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengusulkan agar semua calon legislatif dicek bobot, bibit, dan bebetnya. 

Ini penting dilakukan untuk mengetahui detail historinya termasuk asal pendapatan yang diperoleh, seperti yang diterapkan di negara-negara maju.

“Permasalahan di DPRD Kota Malang ini di sisi integritas. Karena itu saya akan diskusi dengan Korsup KPK dan pimpinan partai untuk melakukan pengecekan histori pada tiap calon legislatif,” ungkap Pakde Karwo pada acara Pelantikan Anggota DPRD Kota Malang Pengganti Antar Waktu (PAW) Masa Keanggotaan 2014-2019 di Kantor DPRD Kota Malang, Senin (10/09).

Pakde Karwo menjelaskan, permasalahan integritas tidak bisa diganti dengan sistem teknologi informasi. Oleh sebab itu, tokoh agama dan ulama perlu dilibatkan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan. 

“Selain tokoh agama, media sebagai pilar keempat demokrasi juga harus mampu memberikan apraisal atas calon yang diajukan di legislatif,” terang orang nomor satu di Jatim ini.

Terkait kasus yang terjadi di DPRD Kota Malang, Pakde Karwo merasa prihatin karena berdampak  pada penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang. Apalagi, bekerjanya anggota DPRD ditentukan oleh pemenuhan “quorum” yang dihitung dari keseluruhan jumlah anggota DPRD yang ada. 

“Tidak terpenuhinya quorum di DPRD Kota Malang ini menimbulkan stagnasi jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk mengurangi stagnasi penyelenggaraan pemerintahan di Pemkot alang maka dilakukan percepatan penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Malang. Hal ini sesuai dengan arahan Mendagri yang merujuk pada UU No. 30 Tahun 2014. 

“Pelantikan hari ini berjalan dengan baik berkat kerja keras satgas PAW yang terdiri dari pimpinan partai, KPU, jajaran Pemkot Malang, dan Pemprov Jatim,” tukas Pakde Karwo.

Pakde Karwo berharap, para anggota DPRD Kota Malang yang baru dilantik segera melakukan tugas dan fungsinya. Khususnya dalam penetapan rancangan peraturan daerah P-APBD 2018 dan APBD Tahun 2019. 

“Saya minta anggora DPRD Kota Malang yang baru bisa memberikan kepercayaaan pada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terutama dalam pengelolaan keuangan,” pungkasnya.

Mendagri Apresiasi Kinerja Gubernur Jatim

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri/Mendagri RI Tjahjo Kumolo SH mengpresiasi kinerja Gubernur Jatim Pakde Karwo dalam mengatasi kasus DPRD Kota Malang. Apalagi, konsolidasi dengan partai politik, KPU dan pemda terkait dilakukan dalam waktu yang singkat dan efektif.

“Atas nama Kemendagri saya memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim khususnya pak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang telah melakukan langkah-langkah cepat dalam menangani kasus ini,” ungkap Mendagri Tjahjo Kumolo.

Menurutnya, PAW anggota DPRD Kota Malang penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, untuk mempercepat pengambilan keputusan politik pembangunan Kota Malang. 

“Pemda dan DPRD itu satu kotak yang bertugas menyusun perda-perda fungsi pengawasan dan dalam mengorganisir aspirasi masyarakat,” terangnya.

Mendagri berpesan, agar semua anggota DPRD Kota Malang yang baru dilantik memahami pengarahan Gubernur Jatim Pakde Karwo. 

Disamping itu, juga harus mengerti tentang area rawan korupsi. Area tersebut diantaranya menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah bansos, penerimaan retribusi dan pajak dan pengadaan barang dan jasa. 

“Pemerintah dan anggota dewan harus saling mengisi, mengawasi dan bersama-sama memperjuangkan aspirasi daerah,” imbuhnya.

Dalam rangka memerangi korupsi, Mendagri Tjahjo Kumolo mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi. 

Hal ini penting dilakukan karena jika sampai terulang kasus yang sama maka banyak pihak dirugikan termasuk diri yang bersangkutan, keluarga, masyarakat, pemerintah dan partainya. 

“Intinya kembali ke diri kita karena secara sistem semua sudah diatur dengan baik. Karena itu masyarakat termasuk media harus ikut mengawasi,” tegasnya.(ko/med)

 

Dr Ir Adies Kadir,SH.M.Hum

 

Jakarta - Karier politik mantan anggota DPRD Kota Surabaya Dr Ir Adies Kadir SH,M.Hum makin cemerlang. Setelah masuk gedung DPR RI, jabatan jabatan strategis di tingkat pusat ia raih. 

Jabatan dipundaknya paling gres adalah Skretaris Fraksi Partai Golkar di DPRI. Ia menggantikan posisi Agus Gumiwang yang oleh Presiden Jokowi diangkat sebagai Menteri Sosial. Saat ini Adies Kadir masih menjabat sebagai Sekretaris Jendral DPP MKGR membantu Ketua Umum Roemkono.

Kepastian Adies Kadir sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI diumumkan sendiri Ketua Umum Ir H Airlangga Hartarto usai melakukan rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat, Senin.     

"Rapat Pleno DPP PG telah menyelesaikan banyak persoalan diantarany pergantian sekretars Fraksi di DPR. Selain itu juga membahas sejumlah persoalan.

Airlagga  Hartarto menjelaskan pemilihan Adies dikarenakan sosoknya yang merupakan kombinasi antar generasi. "Jadi kita selalu kombinasi dengan generasi muda. Pak Agus kan dari generasi muda," jelas Airlangga.

Selain membahas subtitusi nama pengganti, rapat pleno partai juga membahas status Idrus Marham dan Eni Saragih yang sudah tidak lagi di Partai Golkar. Menurut Airlangga, hal itu sudah sesuai pakta integritas yang ditandatangani tiap kader partai.

"Jadi status kader yang mempunyai bermasalah seluruhnya sudah mengundurkan diri dari kepengurusan. Sesuai dengan pakta integritas pada saat terjadi kasus hukum yang bersangkutan mengundurkan diri," jelas Airlangga.

Terakhir, Airlangga juga membahas pembentukan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), mengenai strategi pemenangan dan target pencapaian Golkar di Pileg 2019.

"Jadi kita yakin dengan caleg-caleg kita bisa mencapai 110 (anggota parlemen) karena kalau mengikuti survei kita lihat sebagai indikator, tetapi ada beberapa hal yang bisa dikerjakan karena kekuatan PG ada berada pada jaringan. 

Seperti diketahui bersama Golkar punya basis 91 (anggota parlemen) dan ini kita targetkan ke depan 110 anggota," Airlangga menyudahi. (min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...