Politik

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Sarmuji

 

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Sarmuji mengatakan anggota DPR mulai tingkat Kabupaten/Kota, provinsi dan Pusat hendaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan Pasal 245 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur soal pemanggilan anggota dewan harus melalui rekomendasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Meskipun soal rekomendasi MKD dalam Pasal 245 UU MD3 itu sudah melalui berbagai pertimbangan, menurutnya sudah menjadi kewenangan MK untuk menguji undang-undang, apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau tidak.

“Kita menghormati putusan MK yang menyatakan pemanggilan Anggota DPR hanya dengan izin Presiden, karena memang merupakan kewenangan MK untuk menguji UU apakah bersesuaian dengan UUD 1945 atau tidak," papar Sarmuji, anggota DPR RI dari Dapil Jatim itu dalam rilisnya, Selasa (03/7/2018). 

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, putusan MK harus dijalankan. Walaupun menurut dia, soal rekomendasi MKD dalam Pasal 245 itu sudah melalui berbagai pertimbangan dari pihak penyusun UU.

“Pembuat UU tidak bisa berkata lain selain menerima putusan MK, meskipun sewaktu membuat UU sebenarnya sudah memperhitungkan banyak aspek,” jelas Sarmuji.

Atas putusan MK tersebut, maka Pasal 245 ayat 1 UU MD3 yang berbunyi pemanggilan anggota Dewan oleh penegak hukum harus lewat izin Presiden dan MKD tak berlaku lagi. Pemanggilan anggota dewan hanya berdasarkan izin Presiden.

“Tidak perlu ada revisi terbatas, karena pasca putusan MK yang berlaku adalah norma putusan MK. Revisi MD3 nanti akan dilakukan tidak secara parsial, melainkan secara menyeluruh berdasarkan kebutuhan,” papar Sarmuji.(sam)

Foto: Ilustrasi kotak kosong di Pilkada

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono dan Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saling sindir terkait kemenangan kotak kosong di Pilwalkot Makassar. Awalnya, Ferry menghubungkan kemenangan kotak kosong dengan JK yang memiliki hubungan dekat dengan Munafri Arifuddin (Appi), Cawawali yang kalah melawan kotak kosong. 

Menurut hasil hitung cepat sementara, pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) kalah melawan kotak kosong ada Pilwalkot Makassar Rabu (27/6) lalu. Ferry menilai kemenangan kotak kosong sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap Appi yang dekat JK.

"Kotak kosong ini gambaran tentang perlawanan rakyat. Karena yang dilawan adalah orang yang punya kekerabatan dengan Pak Jusuf Kalla," kata Ferry dalam diskusi 'Pilkada, Kotak Kosong, dan Pilpres' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6).

Appi-Cicu awalnya memang berhadapan dengan Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto dan Indira Mulyasari (DIAmi). Namun Danny didiskualifikasi oleh MA karena ada pelanggaran birokrasi untuk kepentingan kampanye.

Namun, pasangan Appi-Cicu maju ke Pilwalkot Makassar dengan diusung Partai Gerindra bersama 10 parpol koalisi lainnya. Tanggapi sindiran Ferry, Jubir JK Husain Abdullah pun balik menyindir kegagalan Gerindra sebagai parpol pengusung Appi-Cicu.

"Harusnya, sebagai partai pengusung, Gerindra melakukan evaluasi bagaimana kinerja partainya bersama calon yang diusungnya, dalam hal ini Munafri-Rachmatika Dewi," ujar Husain dalam pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (30/6).

Husain pun menegaskan, meski JK memiliki hubungan kekerabatan dengan Appi, JK sebagai Wapres tetap netral. "Yang berkaitan justru Gerindra sebagai partai pengusung Munafri-Rachmatika, yang menurut hitung cepat dikalahkan oleh kotak kosong," katanya.

Husain pun mengingatkan bahwa hasil Pilwalkot Makassar menunggu proses rekap KPU. "Lagi pula paslon yang maju pada Pilwali Makassar secara politik tidak berkaitan langsung dengan Pak JK," tuturnya. 

"Ini pelajaran buat banyak partai, termasuk Gerindra, bahwa untuk memenangkan seorang calon, harus kerja lebih keras lagi," imbuhnya. (dtc/min)

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku akan menghormati keputusan MK

 

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mengaku akan menghormati dan menyikapi hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dengan sepenuh hati. 

Menurutnya segala proses yang telah diupayakan tersebut telah mencapai titik akhir dan segala hasilnya harus diterima dengan lapang dada, karena judicial review terkait UU MD3 merupakan bagian dari proses demokrasi Indonesia yang semakin dewasa.

“Ini bukan soal gagal atau berhasil, tetapi soal koreksi atas suatu undang-undang yang dianggap dalam tanda petik yaitu kurang menampung seluruh aspirasi masyarakat. Inilah demokrasi. Jadi negara telah menyiapkan ruang bagi suatu undang-undang yang telah diundang-undangkan untuk dikoreksi,” ujarnya saat ditemui usai menerima kunjungan kenegaraan Presiden Timor Leste di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, opini yang muncul saat ini terkait kewenangan pemanggilan paksa harus diluruskan bahwa DPR bukan ingin hadir menjadi diktator, melainkan hanya ingin memudahkan kerja dari DPR sendiri.

Politisi Partai Golkar itu juga mengiyakan bahwa sebenarnya keberadaan beberapa pasal yang dibatalkan itu bersifat penting. Maka dari itu, ia menyatakan sedang berpikir untuk mencari siasat lain dalam hal menunjang tugas DPR ke depannya. Ia akan menggunakan cara-cara yang elegan agar keinginan rakyat untuk meminta penjelasan pada pemerintah melalui DPR bisa dilaksanakan.

“Justru apakah nanti melalui Presiden, menyurati Presiden agar nanti menteri-menterinya mau hadir dan tidak mangkir. Karena ada beberapa case (kasus) baik dalam pembahasan UU maupun dalam pengawasan itu para menteri dan pejabat negara itu sulit dihadirkan. Kita ambil contoh misalnya UU Karantina Kesehatan.

Sampai saat ini kita belum berhasil untuk menghadirkan Dirjennya dengan berbagai alasan. Nah, kami tidak lagi memiliki alat paksa, sehingga kami harus melobi menteri maupun sampai ke Presiden. Jadi itulah hambatan-hambatan kerja yang kami hadapi dan yang melatarbelakangi kenapa pemanggilan paksa itu penting,” jelasnya. (rom)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah,

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah mengimbau penyelenggara Pemilu atau pemerintah khususnya harus betul-betul nampak sebagai aparat yang profesional, baik yang bekerja secara nampak seperti aparat Kepolisian, penyelenggara pemilu lainnya, maupun yang bekerja dalam keadaan tidak nampak.

“Kita sudah menyelenggarakan Pemilu berkali-kali, Pilkada berkali-kali dan saya kira relatif baik dan aman. Kita mempercayai itu akan terus berjalan, tetapi warning dan kewaspadaan seperti yang dilakukan oleh Pak SBY tetap harus jadi catatan penting,” ujarnya saat ditemui di media centerGedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Tentunya kekhawatiran para tokoh ini, sambung Fahri, sebaiknya disikapi dengan positif dengan melihat antusiasme dari masyarakat dalam menghadapi Pemilukada Serentak 2018. Fahri mempercayai adanya ‘the widom of public’  bahwa di masyarakat itu ada yang namanya kebijaksanaan.

“Kita harus percaya masyarakat tidak lagi berkompetisi apalagi sudah menghadapi masa tenang. Masyarakat sudah bersiap untuk melaksanakan pesta demokrasinya, kalau kita lihat mereka sudah siap dengan pakaian adatnya, ada juga yang dandan lucu-lucu di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua bukti ekspresi dari masyarakat bahwa kita telah terbiasa dan dewasa dalam menyelenggarakan pesta ini dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, yang terpenting adalah profesionalitas penyelenggara pemilu dan aparat sehingga segala permasalahan dapat dilakukan secara persuasif sehingga setiap masalah pasti akan selesai. (sam)

 

 

Ketua Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo

Surabaya (KoranTransparnsi.com) - Ketua DPD Partai Demokrat sekaligus Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan beredarnya surat ajakan untuk memilih pasangan Khofifah dan Emil Dardak merupakan instruksi DPP dan menjadi bagian internal partai.

"Surat itu instruksi DPP dan tidak hanya di Jatim, tetapi seluruh Indonesia. Ini menjadi bagian kegiatan partai dan fungsinya adalah urusan internal," katanya ketika ditemui wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin malam.

Menurut dia, surat dukungan dan ajakan itu menggunakan kop lambang Demokrat sehingga fungsinya dikhususkan ke internal partai untuk disampaikan kepada anggota dan disampaikan ke masyarakat.

"Partai Demokrat merupakan salah satu partai pendukung pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sehingga menyampaikan kepada pemilih dan bagian dari fungsi `election`, ya, di situ," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya

Orang nomor satu di Pemprov Jatim yang di DPP menjabat sebagai anggota Majelis Tinggi Partai Demokratt juga mengakui bahwa pembuatan surat edaran itu bukan bagian dari kampanye sebab dirirnya tetap berkomitmen untuk tidak berkampanye demi menjaga netralitas pilkada di Jatim.

"Kecuali kalau saya buat rekaman itu yang tidak betul. Apalagi, itu tidak hanya di Jatim, tetapi seluruh Indonesia. Kalau mau kampanye, sudah dari dahulu. Akan tetapi, saya tidak mau karena saya ingin menjaga," katanya.

Sebelumnya, Partai Demokrat Jatim mengumumkan surat selebaran yang berisi ajakan dari Soekarwo terkait dengan pasangan calon yang harus dipilih pada Pilgub Jatim 2018. Di sisi lain, muncul pernyataan dari sejumlah kiai sepuh Jatim yang meyakini komitmen Soekarwo terhadap dukungannya kepada Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada Pilgub Jatim 2018.

Pilgub Jatim diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan Khofifah Indar Parawansa/Emil Dardak dengan nomor urut 1, dan pasangan Gus Ipul/Puti Guntur Soekarno nomor urut 2.

Pasangan nomor 1 merupakan calon dari koalisi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Hanura dan NasDem, sedangkan pasangan nomor 2 adalah calon dari gabungan PKB, PDI Perjuangan, PKS, dan Gerindra.(nov)

 Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Renville Antonio menunjukkan selebaran ajakan dari Pakde Karwo terkait calon yang harus dipilih di Pilkada Jatim 2018, Sabtu (23/6) malam.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Ketua Dewan  Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur Dr Soekarwo mengajak kepada masyarakat Jawa Timur untuk memilih cagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam Pilgub, Rabu, 27 Juni 2018.

Ajakan Pakde Karwo tersebut disampaikana  Sekretaris Partai Demokrat Renvil Antonio. Dengan menunjukan selembar kertas warna biru, berisi ajakan Pakde Karwo agar warga Jawa Timur tidak ragu memilih pasangan nomor urut 1.

"Selebaran ini asli, yang membuat Pakde Karwo, ditulis sendiri pada hari ini, 23 Juni," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur Renville Antonio dalam jumpa pers di Surabaya, Sabtu malam.

Dalam selebaran yang di dalamnya juga disertai tanda tangan Pakde Karwo itu mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur (Pilkada Jatim), yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni mendatang.

Menurut Renville, Pakde Karwo, yang saat ini juga menjabat Gubernur Jawa Timur, merasa perlu membuat selebaran ini karena banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait pilihannya di Pilkada Jatim 2018.

Selama masa kampanye, Pakde Karwo memang tidak pernah terlihat berkampanye untuk pasangan calon manapun di Pilkada Jatim.

"Melalui selebaran ini terjawab sudah Pakde Karwo memilih pasangan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2018," ucapnya.

Bagi kader Partai Demokrat Jawa Timur, lanjut Renville, selebaran yang juga bersifat ajakan dari Pakde Karwo ini harus disebarkan seluasluasnya kepada segenap masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.

"Harus diviralkan. Saya rasa tidak melanggar aturan meski mulai pukul 00.00 WIB malam ini sudah memasuki masa tenang kampanye," ujarnya.

Pasangan Khofifah-Emil mengikuti Pilkada Jatim diusung oleh koalisi Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PAN, PPP dan Nasdem. Pasangan lainnya yang mengikuti Pilkada Jatim 2018 adalah Saifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno, yang diusung koalisi PDIP, PKB, PKS dan Gerindra. (min)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...