Politik

Foto : Dari kiri Ketua TKD Jokowi-Maruf Amin Jatim Machfud Arifin, Penasehat TKD Jatim H Imam Utomo, Wakil Ketua Golkar Jatim Heri Sugiono dan Martono, ketua roenah Jo-Wo di Jalan Jawa Surabaya.

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Tokoh Jawa Timur  H Imam Utomo, gubernur Jawa Timur  periode 1998 sampai 2008 hadir dalam peresmian roemah Jo-Wo, relawan Pakde Karwo untuk capres-cawapres Joko Widodo- KH Ma’ruf Amin pada pilpres 2019 akan datang.

Penasehat TKD Jawa Timur H  Imam Utomo hadir untuk memberikan dukungan dan semangat pada relawan Pakde Karwo agar bekerja secara sungguh memenangkan capres-cawapres nomor urut 1. 

Imam Utomo hadir dalam peresmian roemah Jo-Wo di Jalan Jawa 20 Surabaya, Minggu (7/10/2018).

Jo-Wo (Jokowi-Soekarwo) adalah relawan  Pakde Karwo. Sayangnya dalam peresmian roemah Jo-Wo, Soekarwo tidak hadir dan menunjuk H Martono sebagai Koordinator

Dalam peresmian roemah Jo-Wo terlihat hadir selain penasehat TKD (Tim Kampanye Daerah) Imam Utomo, ketua TKD Jawa Timur H Machfud Arifin, pengacara Syaiful Ma'arif SH, Mantan Ketua PSSI Jawa Timur Bambang Pramukantoro dan Edy Indrayana serta tokoh tokoh yang selama ini menjadi pendukung Soekarwo.

Martono menjelaskan, komunitas Pakde Karwo tersebar di desa desa. Nama Pakde tidak tercantum dalam TKD karena jabatanya sebagai Gubernur. Namun Pakde memberikan apresiasi atas inisiatif komunitas Pakde menyalurkan aspirasinya ke Jokowi-KH Ma’ruf Amin. “Saya kebetulan ditunjuk mewakili Pakde ditim ini,” kata Martono kepada wartawan.

Awalnya hanya beberapa Kota yang mendorong untuk memberikan dukungan pada Jokowi-KH Ma’ruf Amin, namun setelah 38 Kabupaten/Kota dikumpulkan akhirnya mengerucut pada pasangan nomor urut satu dan diresmikanlah roemah Jo-Wo ini. 

Soal mengapa Pakde tidak hadir dalam peresmian roemah Jo-Wo, Martono mengatakan, Pakde Karwo sudah setuju. Kan tidak mungkin Pakde menunjuk saya sebagai koordinator dalam kegiatan ini kalau tidak setuju.

Martono mengatakan biarkan Pakde Karwo  menjalankan tugas Gubernur  sampai Februari nanti. “Biarlah pakde fokus untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

Sedangkan kegiatan roemah Jo-Wo ini, menyerahkan sepenuhnya kreativitas saya dan teman teman.

Menjawab pertanyaan soal Partai Demokrat, Martono mengatakan, itu bukan ranah saya. Tetapi setahu saya Pakde  sudah memberikan uang dan kelonggaran pada beberapa wilayah untuk mengambil pilihan pilihan politik. 

Bicara soal Jokowi-Ma’ruf Amin, Martono mengatakan, dukungan kepada capres-cawapres  nomor satu diseluruh Indonesia sudah tidak terbendung lagi.

Ini menandakan bahwa sudah ada  konsensus arus bawah walaupun tidak tertulis kepada Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Ini kan tinggal tunggu coblosan saja. tegas Martono. (min)

Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur yang diketuai Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin silaturrahim dengan Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa di kediaman pribadi kawasan Jemursari Surabaya, Rabu (3/10/2018).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur untuk pemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang diketuai mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin terus gerilya menemui para tokoh sentral Jawa Timur. 

Kali ini rombongan TKD Jawa Timur  melakukan silaturrahim dengan Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, dikediaman pribadi kawasan Jemursari, Surabaya, Rabu (3/10/2018)

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 60 menit lebih itu membahas banyak hal terkait sukses Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Jawa Timur.

Usai pertemuan Khofifah memberikan surban bertuliskan slogan khas Jokowi, yaitu 'bersih, merakyat, kerja nyata', ke jajaran TKD Jatim.

"Ini rangkaian kami sowan ke tokoh-tokoh di Jatim. Kemarin dengan mantan Gubernur Jatim Pak Imam Utomo, dan hari ini Alhamdulillah, kami bersama tim diterima Bu Khofifah," ujar Machfud Arifin.

Dalam silaturrahim itu, Machfud didampingi Sekretaris TKD Jatim Otman Ralibi, Wakil Sekretaris Sri Untari Bisowarno, Wakil Sekretaris Norman Zein, Wakil Bendahara Yuli Andriani dan sejumlah pengurus lain.

Machfud mengatakan, pertemuan dengan Khofifah akan semakin memperkuat pemenangan Jokowi-KH Ma'ruf di Jatim. Khofifah sebagai tokoh dengan jaringan kuat, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama dan kelompok perempuan.

"Ini silaturrahim yang sangat produktif, di mana beliau sebagai tokoh memberi masukan-masukan bagi TKD Jatim. Insya Allah ini membuat gerak pemenangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf di Jatim semakin sistematis dan efektif," tegas Machfud.

Mengenai hasil pertemuan lengkap, Machfud enggan mengungkap secara detail. "Yang jelas, Bu Khofifah dan TKD Jatim satu visi, satu semangat, satu gerak untuk memenangkan Pak Jokowi. Dukungan Bu Khofifah adalah energi luar biasa bagi tim Jatim," tuturnya.

Sekretaris TKD Jatim Otman Ralibi menambahkan, pihaknya terus mengagendakan silaturrahim dengan tokoh dan jaringan hingga ke akar rumput. Dalam dua pekan ke depan, silaturrahim dilanjutkan ke tokoh-tokoh serta jaringan akar rumput di Madura dan kawasan timur Jatim. 

Khofifah Indar Parawansa pada kampanye Pilgub Jawa Timur yang baru lalu, menjanjikan kemenangan mutlak untuk Jokowi pada pilpres 2019 jika dirinya terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur. (ais)

 Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad (F-PG) saat Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto, di Gedung DPR RI/Foto:Andri/Iw

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad mengaku kecewa atas insiden pengeroyokan kepada supporter Persija, Haringga, Sirla hingga meninggal dunia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (23/9/2018 lalu).

Menurutnya, agar kejadian serupa tidak terulang perlu ada pembinaan masyarakat olahraga dari Kementerian Olahraga dan Pemuda (Kemenpora).

“Saya belum melihat adanya pembinaan masyarakat olahraga. Kemenpora harus mencari jalan keluar untuk pembinaan masyarakat, supaya kejadian antara supporter Persija dan Persib  tidak terulang kembali,” tegasnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Selain itu, menurut legislator Partai Golkar itu, Perastuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) juga diharapkan memiliki aturan dalam mentrasfer pemain dari luar negeri. Menurutnya, pemain yang “diimpor” ke Indonesia minimal harus sesuai dengan budaya Indonesia.

“Terus terang saya melihat pemain sepakbola yang ditransfer dari luar memiliki sifat 'pemarah'. Ini tidak baik, karena akan memberikan pengaruh terhadap supporter-nya. PSSI harus membuat aturan,” terang legislator daerah pemilihan Jawa Tengah itu.

Di tempat yang sama, Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto menjelaskan, menanggapi insiden meninggalnya supporter Persija Jakarta itu, pemerintah telah mengambil langkah tegas. Diantaranya Menpora Imam Nahwari, secara resmi menghentikan sementara Liga Indonesia.

“Pemerintah, secara resmi menghentikan sementara pertandingan Liga Indonesia unutk melakukan evaluasi besar dan melihat langkah-langkah yang diambil PSSI sebagai pemegang tanggung jawab,” tandas Gatot. (rom)

 Deklarasi dan Rakor Strategi Pemenangan Capres-Cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin di Surabaya, Selasa (25/9/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin kembali menegaskan target perolehan suara di Jawa Timur 70 persen. Untuk mencapai target tersebut, TKD Jawa Timur dan Kabupaten/Kota harus bekerja secara optimal.

Tak terkecuali kalangan emak emak, namun pemilih melenial yang jumlahnya sangat tinggi harus kita seser. Jangan tanya caranya seperti apa, namun TKD Jawa Timur sudah menyiapkan strategi tersebut. ungkap Ketua TKD Jawa Timur Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin kepada wartawan di Surabaya, Selasa ( 25/9/2018)

TKD Jawa Timur yang diketuai mantan Kapolda Jawa Timur Machfud Arifin, menggelar Deklarasi sekaligus Rakor (Rapat Koordinasi) Koalisi Indonesia Kerja tingkat Jawa Timur di Hotel Wyndam Jalan Basuki Rahmat. Pada Rakor perdana dihadiri sedikitnya 300 orang. 

Rakor ini dalam rangka persiapan untuk tahapan kampanye pemilihan presiden 2019. Tujuan kegiatan ini, untuk menjabarkan instruksi tingkat nasional agar diimplementasikan ke daerah. Lantaran Rakor menyangkut soal strategis pemenangan, maka tertutup untuk klangan pers. 

Selain itu, wujud instruksi tim pusat agar segera melaksanakan rapat koordinasi. “Tentu saja misinya memperjuangkan, mengantarkan, dan memenangkan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin secara elegan. Tanpa ujaran kebencian, lebih untuk menyuarakan kerja nyata Presiden Jokowi,” ujarnya.

Berkaca dari Pilpres 2014, Jokowi mendapat nomor urut 2. Adapun pada Pilpres 2019, Jokowi mendapat nomor urut 1. “Ibaratnya, dulu nomor 2 saja Pak Jokowi bisa menang, apalagi sekarang nomor 1,” tandasnya. Target 70 persen sangat realistis. 

Menurutnya, strategi mengampanyekan Jokowi sebenarnya cukup sederhana. Yakni, tinggal menyampaikan berbagai keberhasilan Jokowi yang sudah dirasakan rakyat. “Kemiskinan turun drastis lho, tinggal satu digit, di posisi 9,82 persen, ini terendah sepanjang sejarah karena sebelumnya selalu dua digit. Rakyat merasakan kerja-kerja Pak Jokowi,” ungkapnya.

Kinerja Jokowi itu, lanjutnya, juga akan dibumikan dalam konteks masyarakat Jatim untuk membangun kedekatan isu dengan pemilih di provinsi ini. Misalnya, soal pembangunan jalan tol di Jatim, embung-embung baru untuk mendukung pertanian, hingga kemajuan desa lewat dana desa.

“Berton-ton emas diambil dari Papua, tapi jalan-jalan di sana baru terbentang mulus lewat Trans Papua sejak kapan? Mulai 2014 digeber. Itu eranya Pak Jokowi. Begitu juga soal sertifikasi tanah untuk membantu rakyat, di Jatim ini Pak Jokowi menargetkan bisa menerbitkan 1,57 juta sertifikat tanah untuk rakyat tahun ini,” jelasnya.(ais)
H. Martono

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur pasangan Capres Jokowi-KH Ma'ruf Amin  perlu kerja extra keras. Pasalnya, ada kecenderungan pamor petahana tersebut menurun. 

Dosen ilmu hukum Universitas Surabaya (Ubaya) H Martono mengatakan, khusus Jawa Timur, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin menurun 12 persen dari 73  menjadi 61 persen.  "Pemilih melenial lebih melihat pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno," tandasnya kepada media ini di Surabaya, Kamis (20/9/2018).

Martono adalah ketua tim pemenangan pasangan Karsa jilid 1 dan  2. Pada Pilgub 2018, Martono berada di dikubu Khofifah-Emil Dardak yang diusung  Partai Golkar, Demokrat,PAN dan partai politik lainya. 

Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi mengapa elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin menurun. Pertama soal ekonomi nasional terutama melemahnya rupiah atas dollar AS . Ini berpengaruh pada harga barang. Kedua, faktor cawapres yang belum tersosialisasi ketingkat arus bawah.

Jika melihat prosentase penurunannya, maka kerja tim harus maksimal. Diperlukan terobosan dan lompatan agar mencapai angka diatas 70 persen. "Pilpres April  2019 adalah pemilu paling heboh didunia," tandasnya. 

Senada dengan Martono, pakar komunikasi politik UNAIR Suko Widodo menyatakan Pemilu 2019 sangat tidak menarik. Sisa pemilu pilgub/pemilukada didaerah menimbulkan anomali politik.

Suko Widodo lalu memberikan contoh. Di Pemilu lokal yang baru selesai yaitu Pilgub Jawa Timur maupun Pemilu Kab/Kota. Di Pilgub Gubernur Soekarwo mendukung Khofifah Indar Parawansa-Emil. Di pilpres Khofifah mendukung Jokowi. Namun partainya Gubernur yaitu Demokrat mendukung Prabowo-Sandiaga.

Ini juga terjadi di Gus Ipul (Wagub Syaifullah Yusuf). Di Pilgub Gus Ipul didukung Gerindra dan PKS. Namun di Pilpres Gerindra punya calon sendiri. Secara kelembagaan Gus Ipul wakil Ketua PBNU. Namun di Pilpres, Gus Ipul belum menentukan pilihan.

Disatu sisi agen agen komunikasi sekaligus mereka yang melek politik sibuk dengan kegiatan partai masing masing. Bagi parpol, para kader partai lebih fokus pada pencalegannya. Mereka mengutamakan partai agar lolos di Senayan.

Masyarakat kita belum melek informasi. Mereka yang melek politik sibuk ngurus nasip partainya.  Sementara partai politik sendiri tidak maksimal dalam melakukan pendidikan politik 

Lalu betulkah elektabislitas Jokowi-Ma'ruf Amin menururun, Suko Widodo hanya menyatakan, harusnya incumbent diatas 65 persen. Tapi angka itu bukan ukuran tergantung dari kekuatan lawan. Pilpres itu dilaksnakan April 2019.(min)

 Anggota Komisi II DPR RI Evert Erenst Mangindaan

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Anggota Komisi II DPR RI Evert Erenst Mangindaan mendukung sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut tegas terkait polemik data pemilih di Kota Bitung, Sulut, yang notabene merupakan warga negara asing (WNA). 

Ia pun mendukung sikap Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang menyatakan bahwa KPU Sulut harus tegas menjalankan UU Pemilu untuk mengatasi permasalahan itu.

“Pemilih yang berhak mengikuti Pileg dan Pilpres merupakan warga Indonesia. Sementara stateless atau yang bukan WNI tidak berhak mengikuti Pileg dan Pilpres, walaupun mereka sudah tinggal di wilayah Indonesia cukup lama. Kami sangat mendukung ketegasan dari Gubernur Sulut itu,” papar Mangindaan usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI dengan KPUD, Bawaslu dan Gubernur Sulut beserta jajarannya di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Kamis (20/9/2018).

Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Sulut mengungkapkan kekhawatirannya akan terjadinya kisruh menjelang Pileg dan Pilpres di Kota Bitung yang notabene merupakan salah satu kota yang banyak dihuni oleh WNA, khususnya dari Filipina. Bertahun-tahun mereka tinggal di kota itu yang merupakan wilayah Indonesia dan berbaur dengan WNI. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang sudah merasa bagian dari Indonesia.
 
Meski demikian, Mangindaan menilai KPU harus tunduk pada undang-undang yang berlaku. Jika orang tersebut bukan WNI, harus dibuktikan dengan adanya KTP-elektronik ataupun dokumen pendukung lainnya yang tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), maka orang tersebut tidak berhak mengikuti pesta demokrasi di Indonesia, atau tidak berhak menjadi pemilih.

Hal tersebut pun diamini oleh Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali yang memimpin Tim Kunspek ke Sulut tersebut, dan diikuti Anggota Komisi II DPR Azikin Solthan, Komarudin Watabun, Dwi Ria Latif, Eddy Kusuma Wijaya, Tabrani Maamun, Soetriyono, Rohani Vanath dan Andi Mariatang.(sam)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...