Politik

ILUSTRASI : Menyangkut Pilgub Jawa Timur PAN hingga kini masih menunggu putusan Ketua Umumnya Zulkifly Hasan. Tai arah politiknyatidak jauh dari Khofifah dan Gus Ipul. ( kt/min )

SURABAYA (KT) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur masih menunggu putusan Ketua Umum DPP Zulkifly Hasan menyangkut soal arah pilihannya pada Pilgub Jawa Timur Juni 2018. 

DPP PAN belum menentukan pilihan apakah ke Khofifah Indar Parawansa atau ke Saifullah Yusuf. Jawa Timur posisinya sedang menunggu.  ungkap Achmad Rubai Ketua Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) DPW PAN Jawa Timur menjawab korantransparansi.com, Rabu (13/12/2017).

Ditanya soal kemungkinan membentuk koalisi bersama Partai Gerindra, Rubai menyatakan di partai politik semuanya serba mungkin meski peluang itu sangat tipis. Membentuk koalisi baru dalam waku yang relatif singkat seperti ini, perlu energi yang besar. Partai manapun ketika kita sudah bicara pilkada, maka muaranya menang. 

Sebarapa jauh hubungan dengan Partai Gerindra, dikatakan oleh Rubai, DPP melakukan komunikasi politik dengan siapapun. Hubungan PAN dan Gerindra ya baik baik saja. Harmonis . Dalam kontek Pilgub Jawa Timur PAN diakuinya belum bersikap. Jawa Timur posisi menunggu, katanya menegaskan

Pilgub Jawa Timur bagi PAN tidak sekedar pesta politik saja. Lebih jauh adalah sangat menentukan arah Pileg dan Pilpres 2019. Sebab itu kami harus hati hati.

Pihaknya menilai pasangan Gus Ipul-Azwar Anas dan Khofifah-Emil Elestianto Dardak, adalah pasangan terbaik yang dimiliki Jawa Timur dalam Pilgub 2018 nanti. Karenanya, PAN  tidak akan lari dari dua pasangan tersebut.

Saya kira pasangan Gus Ipul dan Khofifah adalah yang terbaik. Kami sudah melakukan diskusi dengan Kabupaten/Kota . Hasilnya seperti itu. tandasnya

Hanya saja soal siapa yang akan didukung atau PAN akan berlabuh kemana, Ruba’ie mengatakan , itu ditangan Ketua Umum DPP. “DPW PAN Jawa Timur posisinya sedang menunggu,” jelasnya. (min)

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan calon Ketua DPR pengganti Setnov sepenuhnya menjadi hak Golkar. . (kt/rin)

JAKARTA (KT) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan mengatakan para pimpinan dewan dan seluruh fraksi di parlemen tidak mau ikut berpolemik dalam pergantian posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Menurut Taufik, dalam rapat Badan Musyawarah kemarin, pimpinan hanya menerima surat resmi pengunduran diri Setnov dan menyampaikannya ke pimpinan fraksi.

"Kami sampaikan sifatnya kolektif kolegial tidak bisa intervensi apapun kecuali meneruskan, termasuk surat-surat ke Bamus," kata Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (12/12).

Surat pengunduran diri itu kata dia, juga disertai surat-surat lain dari Fraksi dan DPP Golkar yang sebelumnya telah ditelaah bersama pimpinan lain dan pihak Badan Keahlian, serta Sekretaris Jenderal DPR.

Setelah disampaikan dalam rapat Bamus sebelum paripurna kemarin, semua fraksi sudah bersepakat untuk menerima pengunduran diri Setnov dan menyerahkan soal pergantian Ketua DPR kepada internal Golkar.

"Kita serahkan sepenuhnya ke Fraksi Golkar setelah Pak Novanto mengundurkan diri," kata Taufik.

Rapat pimpinan DPR telah sepakat memilih Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai pelaksana tugas (plt) ketua DPR menggantikan Setnov.

Fadli selaku Ketua Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR akan bertugas hingga ada Ketua DPR baru definitif yang merupakan hak dari Fraksi Golkar.

Sebelumnya nama Azis Syamsuddin sempat menjadi kandidat kuat pengganti Setnov sebagai Ketua DPR. Namun wacana itu langsung ditolak oleh sebagian besar anggota Fraksi Golkar. 

Calon lain yang menyeruak adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo untuk mengisi posisi Setnov tersebut.

Idrus Bela Penunjukan Aziz

Terpisah, pelaksana tugas Ketua Umum Golkar Idrus Marham mengklaim, surat rekomendasi Setnov yang menunjuk Azis Syamsuddin sebagai pengganti Ketua DPR sudah dilakukan sesuai prosedur.

Idrus menjelaskan, Setya Novanto sebagai ketua umum memiliki kewenangan untuk menentukan berbagai kebijakan, salah satunya posisi Ketua DPR.

"Jadi ketum DPP Golkar Bung Setya Novanto itu memiliki sebuah kebijakan, ia menyatakan mundur dan mengusulkan saudara Azis Syamsudin untuk mengganti. Dan tentu saya selaku sekjen dan sekarang Plt ketua umum memproses itu dan tentu saya kembali pada tata kerja yang ada," kata Idrus di Menara Peninsula, Jakarta.

Idrus pun mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie yang langsung memberikan rekomendasi. 

Kata dia, hal itu berdasarkan AD/ART Pasal 20 yang mengatur bahwa hal-hal bersifat strategis dibicarakan bersama DPP dengan dewan pembina. 

Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono menilai pergantian Ketua DPR harus melalui rapat pleno sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam partai.

"Karena apapun boleh saja usulan dari sekjen ketua, korbid dari ketua umum boleh tapi keluar itu harus diputuskan scara demokratis oleh sidang pleno," kata Agung.

Setelah itu, Agung mengatakan, keputusan itu baru dibawa oleh Fraksi Golkar di DPR sebagai perpanjangan tangan dan harus diperjuangkan.

"Enggak bisa main terabas, main potong, nah berarti ini ada pemotongan prosedur menyalahi AD/ART," katanya.

Agung menjelaskan, pemilihan Ketua DPR ini dilakukan sesudah munaslub selesai sampai ketua umum definitif, agar legitimasinya kuat dan tidak dipersoalkan.

Sementara Idrus berpendapat, penunjukan Azis sebagai pengganti Setnov menduduki kursi Ketua DPR, menjadi polemik karena ada dinamika menjelang penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa.

"Jadi saya kira proses ini sudah dibicarakan. Lalu kemudian agak ramai, lagi-lagi adalah karena boleh jadi ada kaitannya dengan proyeksi kemungkinan terjadinya Munaslub," katanya. (rin)

Ketua Umum Partai Gerindra H  Prabowo Subianto akhirnya menjatuhkan pilihanya pada La Nyalla Mahmut Mattaliti untu maju dalam Pilgub Jawa Timur Juni 2018 . . (Kt/min)

SURABAYA (KT) - Ketua umum Partai Gerindra Parbawo Subianto merekomendasi La  Nyalla Mahmud Mattaliti maju pilgub Jawa Timur Juni 2018. Rekom Partai Gerindra tertuang dala surat keputusan nomer surat 12-0036/B/DPP-GERINDRA/ Pilkada/2017. Surat tersebut ditandatangani pada  tanggal 10 Desember 2017 dan berstempel partai.

Surat  tidak bermeterai. Namun langsung diteken Ketua umum H Prabowo Subianto dan Sekretaris Jendral H Ahmad Muzani, Tembusannya ditujukan DPD Partai Gerindra Jawa Timur dan DPC Partai Gerindra se Jawa Timur.

Dalam surat itu tertera beberapa syarat yang harus dipenuhi La Nyalla, bila ingin maju sebagai calon gubernur dari Partai Geridra.  Diantaranya, memastikan dukungan dari partai lain untuk melengkapi persyaratan pencalonan dan menyiapkan kelengkapan pemenangan. 

Dalam surat  juga memberi batas waktu hingga 20 Desember kepada La Nyalla. Namun, jika pada batas waktu yang ditentukan belum terpenuhi maka surat tersebut otomatis tidak berlaku.

Ketika di konfirmasi soal ini La Nyalla membenarkan surat. Pria  yang juga ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim ini menyatakan siap untuk memenuhi segala persyaratan yang diberikan Gerindra.  “Iya benar, Insya Allah kami akan menjalankan perintah dalam surat tugas ini dengan baik, dengan sekuat tenaga,” kata La Nyalla, Senin, (11/12).

Untuk memenuhi persyartaan tersebut, pihaknya segera melakukan konsolidasi dengan  sejumlah partai, seperti Partai Amanat Nasional (PAN). Sejauh ini, dirinya telah melakukan komunikasi intensif dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Dengan PAN komunikasinya sudah cukup baik. Kami membicarakan bagaimana Jatim ke depan harus lebih berkeadilan sosial, masyarakatnya lebih sejahtera dan ketimpangan bisa terus dikurangi,” terang Nyalla.

Sementara untuk kelengkapan pemenangan,  saat ini sudah terbentuk relawan yang tersebar di 38 Kabupaten/kota se- Jatim. Relawan tersebut, sudah siap memenangkan dirinya jika nanti sudah cukup syarat dukungan dari partai.

“Saya sudah berkeliling di seluruh daerah Jatim, alhamdulillah responsnya baik. Sampai sekarang Kami terus bergerak, tim di lapangan sudah on dan tinggal jalan saja,” pungkas Nyalla.(min)

 Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin

PENAJAM, KALTIM (KT) - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin membenarkan penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR oleh Setya Novanto.

"Memang sudah diteken beberapa hari lalu. Sekarang pun sudah diproses, mungkin sebentar lagi dilantik," kata Mahyudin disela sosialisasi Empat Pilar MPR di Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Minggu.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, dengan menunjuk Aziz Syamsuddin otomatis Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR.

Penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto, menurut Mahyudin, tidak masalah karena sampai saat ini Setya masih ketua umum Partai Golkar, dan jabatan Ketua DPR memang jatah Golkar.

"Itu hak prerogatif Ketua Umum. Apalagi ini kondisinya kan nggak normal, bukan kondisi biasa, jadi sah-sah saja," katanya.

Dalam kondisi normal, kata dia, mungkin saja Setya Novanto membawa persoalan itu dalam rapat DPP Golkar. Namun, lanjutnya, itu pun untuk kepentingan demokratisasi di partai.

"Tapi sekarang kan kondisinya tidak normal. Tidak masalah Ketua Umum menunjuk langsung ketua DPR penggantinya," kata dia.

Ia yakin penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR sudah dipertimbangkan secara matang, termasuk soal kapasitas dan kapabilitas Aziz.

"Aziz itu bukan orang kemarin sore. Aziz sekarang Ketua Badan Anggaran DPR, sebelumnya pernah menjadi ketua komisi. Wajar kalau sekarang naik jadi ketua DPR," katanya. ( min )

Keluraga cendana yaitu Titiek Soeharto berniat maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar pengganti Setya Novanto. ( foto / istimewa )

JAKARTA (KT) - Anggota DPR RI yang juga pengurus DPP Partai Golkar Titiek Soeharto berniat maju sebgai Ketua Umum pengganti Setya Novanto. Namun kapan Munas Luar Biasa akan digelar, Sekjen partai beringin belum memastikan tanggalnya. 

Bebera nama sempat muncul an termuat di media massa diantaranya Erlangga Hartarto, Menteri Prindustrian dan Perdagangan yang dikenal dekat engan istana dan wapres Jusuf Kalla. Lalu ada Aziz Samsudin, Idrus Marham dan Nudin Halid

Bagaimana peluang Titiek Soeharto yang berniat maju caktum Partai Golkar. Para pengamat politik memprediksi Titiek Soeharto akan mengalami kesulitan untuk bersaing dalam kursi Ketua Umum Golkar. Meski berlatar belakang anak mantan pemimpin partai itu, keluarga Cendana dinilai sudah tak punya pengaruh di Golkar.

"Saya kira era kekuasaan Cendana sudah berakhir dengan jatuhnya Soeharto pada 1998. Titiek sulit untuk tampil sebagai figur yang bisa menghidupkan lagi trah cendana," kata Peneliti Politik dari LIPI, Syamsuddin Haris di Jakarta, Sabtu (9/12/2017) malam.

Syamsuddin menyampaikan penilaian orang internal Golkar terhadap Titiek pun tidak gemilang. Titiek dinilai pasif bermanuver politik. "Orang dalam Golkar bilang bahwa Titiek, baik di Golkar maupun di DPR, tidak banyak bicara. Jadi orang meragukan kapasitasnya," ujar Syamsuddin.

Diwawancara terpisah, Peneliti Politik LIPI Siti Zuhro juga berpendapat sama. Latar belakang keluarga Cendana tak berpengaruh kuat di Golkar saat ini dan sepak terjang Titiek di Golkar tak pernah terdengar.

"Jadi menurut saya ya memang pengaruh keluarga Cendana di Golkar tidak sekuat dulu. Tidak seberpengaruh waktu ada Pak Harto-lah tentunya. Jadi ini-kan penerusnya belum malang melintang banget, belum teruji. Katakan hanya anggota dewan, ini kan baru angota dewan ya Bu Titiek. Di pilkada juga belum pernah maju," tutur Siti Zuhro kepada detikcom.

Siti mengatakan jika Titiek diperhitungkan masuk dalam bursa caketum, itu lebih kepada nama besar Soeharto yang membayangi dia. Menurut Siti, belum ada sumbangsih kongkrit yang terlihat dari Titiek untuk partai berlambang pohon beringin itu.

"Terus katakan di Golkar sendiri pastinya lebih karena nama bapak, nama almarhum. Kalau nggak ada itu (latar belakang anak Soeharto)-nya kan berlaganya kan pastinya tawar-tawar saja. Pastinya tidak heboh-lah, tidak punya bargaining position yang seperti sekarang ini," ucap Siti.

"Karena memang ada keturunan. Bapaknya siapa, anaknya siapa. Belum terlihat kiprahnya, kontribusi, dedikasinya selama ini itu apa," imbuh dia.

Sementara itu Pengamat Politik Yunarto Wijaya menjelaskan bukti latar belakang Keluarga Cendana tak lagi berpengaruh di Partai Golkar. Adalah anak bungsu Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang sama sekali tak mendapat suara pada Munas Golkar di Riau, 2009 silam.

"Kalau hanya menyandang nama besar Pak Harto, kita sudah membuktikan misalnya saat dulu Tommy Soeharto juga pernah ikut Munas Riau, pada saat pertarungan keras antara SP (Surya Paloh) dan ARB (Aburizal Bakrie). Kita tahu Tommy tidak mendapat suara sama sekali," terang Yunarto.

Anak keempat Presiden Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, berniat maju sebagai calon Ketua Umum (caketum) Partai Golkar pada munaslub yang akan datang. Titiek membawa latar belakang Keluarga Cendana saat mengumumkan niatnya.

"Kalau ke depan kami dipercaya, kami tentu harus menggerakkan lagi roda Golkar. Senang, tidak senang, di bawah itu rakyat masih menginginkan Golkar kembali ke akarnya. Kembali ke akarnya berarti kembali ke Cendana, katakanlah Pak Harto," kata Titiek seusai mengundang sesepuh Golkar di kediamannya, Jl Cendana No 6-8, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).

Titiek menyampaikan jika kepemimpinan Golkar kembali pada Keluarga Cendana, dia akan berupaya membantu memajukan Golkar dalam waktu singkat.

"Dalam waktu singkat ini kalau kami bisa memberdayakan keluarga kami ini dan menggunakan pikiran kami memajukan Golkar dalam Pilkada, kita bisa membantu dalam kampanye, keliling ke daerah, kita bisa membangun kembali kecintaan rakyat pada Golkar dan meneruskan cita-cita yang dibangun di awal," ujar dia. ( min )

Dokumentasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto (kanan), sekjen Idrus Marham dan Nurdin Halid dalam suatu kegiatan nasioanal.. (foto/dukumentasi korantransparansi)

BALIKPAPAN (KT)) - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan Partai Golkar tidak akan mengubah dukungan kepada Presiden Joko Widodo pada pemerintahan sekarang maupun sebagai calon presiden pada 2019 meskipun berganti ketua umum.

"Hemat saya, dari semua calon ketua umum yang mau maju bertarung, semuanya aliran yang setuju kita berada di pemerintah," kata Mahyudin di sela sosialisasi empat pilar MPR di Balikpapan, Sabtu.

"Jadi, menurut saya, mau Airlangga, Aziz, Idrus, kalau nanti jadi ketua umum, saya kira Golkar tetap di pemerintah," kata Mahyudin yang juga wakil ketua MPR itu.

Ketika ditanya apakah dukungan kepada Jokowi itu termasuk untuk maju lagi sebagai calon presiden pada Pilpres 2019, Mahyudin membenarkan.

"Termasuk itu di dalamnya. Kalau di pemerintah kan kita tidak bisa menaruh kaki sebelah, Golkar kan tidak bisa main munafik begitu, dukung di muka di belakang nggak. Jadi, kalau dukung pemerintah termasuk kita dukung Jokowi pada 2019," katanya.

Menurut Mahyudin, Partai Golkar yakin Jokowi masih sangat tinggi tingkat keterpilihannya dan berpotensi besar memenangi Pilpres 2019.

"Kami yakin pada saat ini memang potensi Jokowi untuk terpilih masih sangat kuat, dan memang orangnya baik," kata mantan bupati Kutai Timur itu.

Namun, lanjut dia, keputusan nanti ditentukan di munaslub. Sepanjang munaslub tidak mencabut dukungan Golkar untuk pemerintah yang diputuskan dalam munas dan rapimnas maka ketua umum baru pun harus melaksanakan keputusan itu. ( kh )

banner