Opini

Opini : Ketika Pesta Demokrasi ’’Terluka’’

 

Oleh : Djoko Tetuko 

Gonjang ganjing Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan korban sejumlah calon kepala daerah, calon gubernur, calon bupati dan calon walikota, tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi dengan menjalankan praktik korupsi, pungli atau suap menyuap, dan setelah disidangkan semakin memalukan karena sengaja melakukan perbuatan melanggar aturan itu seperti sudah menjadi kebiasaan atau ’’budaya baru’’.

Sampai saat ini, ada sejumlah calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, mereka yaitu, Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, yang berkompetisi di pemilihan Bupati Jombang, Jawa Timur, serta Bupati Ngada Marianus Sae yang turut dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Tidak berhenti sampai di situ, terakhir, calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun dan anaknya, Adriatma Dwi Putra, yang kini menjabat Wali Kota Kendari, terjerat kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemkot Kendari.

KPU memang memberlakukan mekanisme yang sama terhadap semua calon kepala daerah saat mengikuti Pilkada serentak 2018. Sehingga calon kepala daerah berstatus tersangka masih mempunyai hak mengikuti tahapan Pilkada termasuk kampanye.

Namun, status sebagai tersangka akan menyulitkan calon kepala daerah untuk melakukan kampanye. Apalagi, apabila aparat penegak hukum menahan yang bersangkutan.

Yang jelas, KPU telah menetapkan masa kampanye di Pilkada serentak 2018 akan digelar mulai 15 Februari-23 Juni mendatang. Kampanye dapat dilakukan dengan cara menggelar rapat publik dan melalui media massa. 

Lepas dari jumlah calon kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau sudah ada di antara mereka sudah diadili, tetapi calon kepala daerah tersangka masih ikut pesta demokrasi merupakan kecelakaan politik. Betapa tidak? Kepala Daerah di mana saja merupakan refresentatif sebagai pemimpin di daerah itu, sebagai teladan di daerah, sebagai bapak atau ibu dari masyarakat warga daerah itu? Tentu saja dengan visi dan misi atau cita-cita luhur ingin mensejehterakan dan memakmurkan kehiduapan rakyat di daerah itu. Paling tidak membangun sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan rakyat di daerah itu.

Bahkan kalau mau menengok cita-cita luhur hampir seluruh calon kepala daerah, pasti seluruhnya melalui proses panjang, merupakan tokoh masyarakat yang sudah dikenal dan populer, juga didukung perilaku yang positif, setidak-tidaknya berbudi pekerti luhur (akhlaqul karimah), sehingga menjadi bagian dari tokoh yang akan dipilih masyarakat daerah setempat untuk dijadikan pemimpin yang amanat.

Namun, kalau sebelum mengikuti pesta demokrasi melalui Pilkada, sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu dengan bukti pendukung yang sangat kuat, dari mulai proses penyelidikan sampai penyidikan, maka suasana pesta demokrasi itu, diakui atau tidak diakui, dalam kondisi ’’terluka’’. Tinggal memeriksa dengan teliti dan waspada, apakah masuk katagori luka parah atau luka biasa-biasa saja.

Klitgard menyebutkan bahwa korupsi pada level pejabat negara dan pembuat kebijakan dapat terjadi karena monopoli kekuatan yang dimiliki pimpinan (monopoly of power) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (discretion of official) tidak diiringi oleh pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (minus accountability), maka akan terjadi korupsi. 

Korupsi dengan mekanisme seperti ini mungkin dapat menggambarkan kondisi pada masa orde baru dan orde reformasi. Dimana kekuatan memonopoli kekuasaan yang dimiliki dengan menciptakan kebijakan sangat besar. Namun  tidak diiringi oleh mekanisme pengawasan secara sungguh-sungguh. Justru jajaran pengontrol menjadi bagian proses korupsi atau sejenis dalam skala besar dan melembaga.

Keserakahan dan ketamakan sebagai modus dalam berbagai kasus korupsi ini pernah diungkapkan oleh Jack Bologne. Melalaui Teori akar penyebab korupsinya yang disimplifikasi dengan sebuah akronim GONE, Bologne menyebut Greedy, Opportunity, Needs, dan Expose sebagai penyebab terjadinya korupsi. Menurut Jack Bologne, jika keempat variable tersebut digabungkan, maka akan menjadi formulasi yang paling tepat untuk terjadinya tindakan korupsi. Keserakahan (greedy) yang didukung oleh terbuka lebarnya kesempatan (opportunity) yang diperkuat oleh kebutuhan (needs) akan memunculkan keinginan untuk korupsi. Keinginan untuk melakukan korupsi ini juga diperkuat dengan hukuman yang menjerat (expose) kepada para pelaku korupsi, selalu berpihak kepada ketidakadilan.

Keempat variabel dari teori  Jack Bologne ini rasanya tepat sekali untuk menggambarkan situasi Indonesia pada saat ini. Korupsi yang sampai saat ini tidak kunjung tuntas dan terus menerus terjadi, khususnya pada birokrasi Indonesia. Apalagi. di satu sisi, ternyata jeratan hukum yang selama ini telah dikenakan kepada para koruptor, dan ternyata juga tidak memberikan efek jera. Apalagi ternyata para penegak hukum pun dapat disuap untuk meminimalisasi hukuman yang akan diterima. Hal ini sejalan dengan teori  Klitgard yang juga menjelaskan bahwa korupsi akan selalu mengikuti kekuasaan.

Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian, saat memberikan pidato kunci dalam Peluncuran Buku dan Seminar Nasional "Realitas dan Tantangan Konstitusionalisme HAM di Tahun Politik" di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Sabtu.(31/3), berharap ada kajian akademik untuk mengevaluasi kembali sistem Pilkada langsung karena terbukti memuat banyak dampak negatif selain aspek positif. Pilkada langsung diusulkan saat era reformasi, tujuannya masyarakat bisa memilih pemimpinnya secara langsung. Tetapi setelah 20 tahun kita juga lihat ada dampak negatif dari Pilkada langsung ini. 

Tito berharap pemerintah, bersama LSM, serta akademisi bisa bersama-sama melakukan evaluasi dengan kajian akademik mengenai Pilkada langsung. Bahkan dirinya juga telah menyiapkan tim untuk melakukan penelitian itu. Kalau lebih banyak manfaatnya silakan jalan terus. Tetapi kalau dampak negatifnya lebih banyak cari solusi yang lain.

Ketika Pilkada dengan penggelar Pesta Demokrasi sudah ’’Terlula’’, tentu saja seperti orang sakit, wajib diaobatkan sampai sembuh, supaya tidak menjalar atau semakin parah. Hanya saja membutuhkan kepastian diagnosa dari para ahli di bidang komunikasi dan demokrasi. Apakah kondisi riil di Indonesia sudah luka parah sampai harus diamputasi, atau dilakukan operasi besar? Atau hanya sekedar luka ringan dan hanya membutuhkan minum obat, atau minum obat dengan disuntik pula.

Plus minus Pilkada, Pileg, dan Pilpres pasti ada. Namun ketika luka itu sudah menimbulkan kerugian dalam aspek yang sangat luas dengan nilai cukup besar, tentu saja tidak ada pilihan lain, kecuali harus diamputasi? Atau dengan kata lain mengembalikan penyelenggaraan negara sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

’’Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : 

Ketuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 

serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 

 

’’Penjajah Baru’’ Bernama Korupsi, Pungli, dan Suap

Tajuk Transparansi . . .

Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, prihatin atau tidak prihatin, kecewa atau tidak kecewa, bahkan marah atau tidak marah, bangsa dan negara Indonesia sudah menerima kenyataan pahit menghadapi ’’penjajah baru’’ bernama korupsi, pungutan liar (pungli), dan suap atau menyuap. 

Dalam kamus bahasa Indonesia tipis sekali membedakan menyelewengan masalah keuangan karena kehebatan ’’penjajah baru’’ ini. Semua seperti sudah menyerah kalah sebelum berperang. Bahkan sampai-sampai ajaran agama dikalahkan karena menyatakan sulit mengalahkan ‘’penjajah baru’’ yang sudah mendapat stempel sebagai ’’budaya baru’’.

Situasi dan kondisi ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat yang sudah terseret pada kehidupan bersama ’’penjajah baru’’, hampir semua ruang gerak dan waktu selalu dikaitkan dengan tatanan ’’budaya baru’’ ini, sehingga gerakan model apa saja sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi, pungli, dan suap atau menyuap, hanya bergerak karena perintah atau amanat undang-undang. 

Selebihnya, dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi justru menjalankan praktik melawan hukum yang sudah dalam ’’budaya baru’’ sudah dihalalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Bahkan lebih memperihatinkan lagi, ketika ada pelaku korupsi, pungli, dan suap atau menyuap, tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan (OTT) atau operasi apa saja dengan sebutan OTT, selalu dikaitkan dengan kecelakaan atau faktor kurang beruntung (apes, Jawa). 

Tidak hanya itu para tersangka sudah menganggap seperti hal yang biasa, walaupun di mata masyarakat sangat memalukan bahkan dibenci. Mengingat ’’penjajah baru’’ itu senantiasa berpandangan mensejahterakan diri mereka sendiri, golongan mereka sendiri dan suka cita bahkan berfoya-foya mengabaikan kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Sebagai referensi dalam kamus Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas menyebutkan bahwa korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan 

Sedangkan penyuapan (atau suap saja) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum. 

Penyuapan juga didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum"; juga "menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum".

’’Penjajah baru’’ bernama pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli ]dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. 

Menurut hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan United State Agency for International Development (USAID) pada tahun 2004, biaya pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor saja, pertahunnya bisa mencapai 3 triliun rupiah.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. 

Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur, namun sesungguh tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. 

Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat, namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. 

Pratik seperti ini menjadikan korupsi menjadi abu-abu, sehingga akan memunculkan hukum suka atau tidak suka, mengadili atau tidak diadili, sesuai dengan penafsiran penguasa atas hukum itu sendiri. Apalagi jika bersama kroni-kroni kekuasaan dan kekuatan yang lain, maka korupsi, pungli dan suap atau menyuap sudah menjadi kebiasaan alias ’’budaya baru’’..

Sekedar mengingatkan sebelum jauh tergelincir pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang salah kaprah, serta terus menerus dihantui musibah dan marah bahaya, juga ketidaktenteraman jiwa karena memperoleh, mengumpulkan dan mengamalkan rejeki dari ’’penjajah baru’’ yang sudah mempunyai kekuatan stempel di mata penguasa sebagai ’’budaya baru’’, mari kita kembali pada pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama sudah jelas tegas disebutkan;

’’Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’’ (djoko tetuko)

 

 Dirut RRI HM Rohanudin (kanan) dan wartawan KoranTransparansi Djoko Tetuko

Wawancara khusus Wartawan KoranTransparnsi dengan Dirut RII HM Rohanudin

Satu-satunya Radio Pemegang Hak Siar Piala Dunia di Indonesia

RADIO Republik Indonesia (RRI) tiba-tiba saja mengangetkan publik se antero nusantara, karena pada tanggal 30 Januari 2018 lalu, menandatangani kontrak kerja sama dengan perwakilan Federation Internationale de Football Association (FIFA), PT Futbal Momentum Asia, dimana RRI ditunjuk dan dipercaya menjadi pemegang hak siar radio satu-satunya di Indonesia, siaran langsung Piala Dunia 2018 Russia dengan berbagai programa kreatif dan teknologi modern.

Lebih detail mengenai Memorandum of Undestanding (MoU) sebagai berkah buat radio perjuangan ini, berikut ini wawancara dengan M. Rohanudin, Dirut RRI dengan Djoko Tetuko dari Koran Transparansi.

Selamat pak Rohan atas sukses RRI menerima kepercayaan dari FIFA?

Terima kasih atas perhatian dan atensinya, ini memang sebuah penghargaan dari FIFA untuk RRI, setelah 4 tahun terakhir RRI melakukan programa-programa yang revolusioner, sebagai media mainstream, yang terus menerus melakukan perubahan sesuai dengan jaman now dan memberikan ruang kepada generasi milenial.

Semua pengamat  media dan broadcasting hampir tidak percaya dengan kepercayaan FIFA kepada RRI?

Pertanyaan itu juga sempat saya terima dari teman-teman pers dan radio yang lain, pada saat menerima kabar bahwa RRI mendapat kepercayaan dari FIFA sebagai pemegang hak siar tunggal, atau satu-satunya radio di Indonesia, yang berhak menyiarkan siaran langsung pertandingan sepakbola Piala Dunia di Russia, yang sudah diinovasikan dan dikreatifkan melalui sentuhan program bertitle 

’’Pesta Bola’’ oleh FMA sebagai kepanjangan tangan FIFA yang mengurusi semua program kerja bareng ini.

Bahkan teman-teman wartawan ada yang tanya? RRI harus bayar berapa dan melakukan lobi seperti apa? Tetapi semua saya tegaskan bahwa RRI tidak mengeluarkan anggaran atau biaya atas kepercayaan ini, juga tidak melakukan lobi-lobi kepada perwakilan FIFA atau FMA.

Lalu, apa kelebihan RRI sehingga mendapat kepercayaan dunia internasional dari FIFA begitu luar biasa?

Pertimbangan dari FMA sampai melakukan MoU dengan RRI, bahwa hasil survei internal mereka secara diam-diam, membuktikan bahwa RRI merupakan radio yang paling banyak pendengarnya di seluruh Indoensia, bahkan terbesar pula di antara pendengar disabel yang jumlahnya di Indonesia mencapai 1,5 juta pendengar.

Pertimbangan yang lain?

Pertimbangan lain, ya...  berasal dari hasil survei FIFA di 3 provisni di Indoensia, yang juga dirahasiakan, khusus dari segi pendengar radio. 

Pertama, ternyata RRI lah yang dinilia pantas jadi radio Piala Dunia 2018 Russia untuk pendengar radio di Indonesia, kemudian kebutuhan yang kedua, FIFA ingin memberi perhatian kepada kelompok disabel, dan berdasarkan survei memang yang terbesar di antara mereka mendengarkan RRI.

Seperti apa bentuk negoisasi dengan FMA?

Sebenarnya tidak ada negoisasi apapun untuk menjadi satu-satunya radio yang memiliki hak siar siaran langsung, dan programa-programa terkait Piala Dunia di Indoensia, termasuk pergelaran Pesta Bola pada pesta sepakbola Piala Dunia 14 Juni – 15 Juli mendatang. Namun, reputasi RRI yang sudah disurvei oleh FMA itu. 

Bahkan (mohon maaf), .RRI sendiri tidak tahu, memang menunjukkan hasil yang sangat pentas diberikan kepercayaan oleh FIFA memegang hak siar tunggal itu. Apalagi kalau survei itu ditambahkan dua provinsi Papua dan Maluku.

Hal lain sebagai pertimbangan, data yang berbeda dari hasil survei Nielsen  (survei pendengar radio di Indonesia kecuali Papua dan Maluku, RRI rating tertinggi di Indonesia). Pendengar radio di Indonesia 35%  dari jumlah penduduk di Indonesia atau setara dengan 75 juta masyarakat di Indonesia. RRI menurut hasil survei itu 10%  (dari 37% itu) pendengar atau sekitar 7,5 juta pendengar, dan itu merupakan data tertinggi di Indonesia.

Oleh karena itu, mengenai negoisasi, sekali lagi  memang tidak ada negoisasi, tetapi kerja sama dengan FIFA ini ada kesepakatan bahwa kegiatan Piala Dunia di Russia,  RRI harus menyiarkan kegiatan-kegiatan itu, siaran langsung di Russia semua pertandingan sampai semi final dan final. 

Pada saat yang sama RRI yang mempunyai 97 stasiun di Indonesia, (65 stasiun di antaranya nanti akan menggelar Pesta Bola (seperti nonton bareng) dengan layar lebar dan berbagai programa-programa berkaitan dengan Piala Dunia. 

Tetapi semua itu difasilitasi FMA, termasuk penerimaan satelit ke layar lebar di 65 stasiun yang akan menjadi tempat pergelaran Pasta Bola Piala Dunia 2018.

Berarti ini sebuah penghargaan dari FIFA karena kesuksesan programa-programa RRI?

Kira-kira seperti itu, sehingga programa khusus Pesta Bola Piala Dunia dari Russia ini, adalah gayung bersambut antara RRI dengan FIFA melalui PT FMA,yang sama-sama berharap Piala Dunia menjadi hiburan masyarakat dunia, termasuk pendengar radio di Indonesia. 

Jadi FIFA membutuhkan siaran melalui radio dan memilih sekaligus memberikan kepercayaan kepada RRI yang mempunyai jangkauan siaran juga pendengar hasil survei dengan rating tertinggi. 

RRI juga membutuhkan brand sebagai media mainstream yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk mencerdaskan bangsa dan memberikan informasi secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya, termasuk siaran langsung pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2018, dengan informasi yang benar dan dapat dipercaya.

Lalu apa hak dan kewajiban RRI?

RRI sesuai dengan kesepakatan menyediakan tempat di 65 stasiun di seluruh Indoensia untuk pergelaran Pesta Bola, juga beberapa programa terkait Piala Dunia 2018 di Russia itu. 

Sedangkan PT FMA sebagai EO FIFA akan melakukan berbagai kegiatan untuk meramaikan dan memeriahkan Pesta Bola melalui berbagai siaran di RRI, sehingga pendengar akan mendapatkan informasi mengenai Piala Dunia sebanyak-banyaknya dari event dan narasumber terpercaya yang langsung dapat didengar di wilayah perbatasan maupun daerah terpencil dan pesisir di Negara Republik Indonesia ini.

Namun sesuai kesepakatan, RRI tidak boleh memberikan hak siar kepada pihak lain maupun mencari iklan untuk acara Pesta Bola, semua menjadi hak dari PT FMA sebagai kepanjangan dari FIFA mengkreatifkan programa-programa Piala Dunia Russia 2018 dengan semaksimal mungkin melalui siaran di RRI, dan merupakan programa istimewa bagi pendengar RRI di mana pun berada, sesuai motto RRI, ‘’Sekali di udara, Tetap di udara’’ dengan siaran Piala Dunia Russia 2018.

Berarti kerja sama ini sangat membanggakan dan prestisius?

Alhamdulillah, sangat membangakan, karena RRI dipilih dan dipercaya menjadi radio satu-satunya di Indoensia dalam programa Pesta Bola Piala Dunia 2018.. Apalagi sebagai Lembaga Penyaiaran Publik, RRI yang tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi mengedepankan tugas khusus untuk memberikan kecerdasan kepada masyarakat, menjalankan tanggung jawab sosial, terutama menyampaikan informasi, pendidikan, dan hiburan, tidak terkecuali terhadap kelompok minoritas dan disabel, Dan itulah salah satu di antaranya pertimbangan FIFA memilih RRI.

Kelompok Disabel selama ini mendapat programa apa?

Kelompok disabel di Indonedia sekitar 1,5 juta (tuna tetra dan sebagainya) pokoknya kelompok itu, yang memang memerlukan pelayanan khusus, sudah pasti mendapat programa-programa yang beragam dan sangat banyak melalui siaran apa saja. 

Disamping itu, RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mempunyai jaringan paling banyak dengan jangkauan terbesar di Indoensia, melalui 97 stasiun penyiaran, 222 stasiun relay, dan 30 di antaranya stasiun penyiaran yang berada di wilayah  perbatasan, daerah terpencil dan pesisir,  Semua programa-programa itu, sangat memanjakan pendengar, bahkan semua sudah dalam pembaharuan teknologi dengan melakukan terobosan melalui konvergensi media.

Selain itu, FIFA sebagai operator tunggal penyelenggaraan Piala Dunia Russia 2018, mempunyai tujuan sangat mulia untuk membangun dan mengembangkan kemampuan orang-orang disabel dengan diberikan hiburan acara-acara yang diharapkan juga sama diterima orang-orang normal, khususya tentang berita Piala Dunia 2018. 

Perhatian begitu besar dari FIFA itu, RRI juga gayung bersambut berusaha semaksimal mungkin mendukung program PT FMA melalui siaran yang kreatif. Dan melalui siaran RRI insyaAllah akan ditampilkan dalam gaya khas dan berbeda, sehingga seakan-akan tidak ada perbedaan bagi kalangan disabel menerima informasi dengan baik dan benar,  bahkan kalau datang di arena penyelenggaraan Pesta Bola, pasti akan mendapat hiburan sangat menyenangkan dan mencerdaskan.

Perkembangan RRI sendiri bagiamna?

Alhamdulillah,  perkembangan RRI selama setahun ini mengalami kemajuan yang sangat revolusioner, bahkan pada tahun 2017 dalam konteks membangun kohesi (membangun perekat bangsa), RRI menyelenggarakan konser kebangsaan, melalui siaran-siaran off air musik, di 6 kota (Jakarta, Kendari, Samarinda, Surabaya, Jogjakarta, dan Jakarta).

Konser kebangsaan itu, mendapat antusiasme publik yang sangat besar dari semua daerah. Bahkan, penyanyi yang ditampilkan penyanyi kelas atas, terakhir di Jakarta untuk high class dengan musisi Dwiki Dharmawan berserta istrinya Ita Purnamasari, ada juga Yuni Sara, dan beberapa penyanyi papan atas.

Jadi pada intinya tujuan RRI menyelenggarakan konser kebangsaan, sebagai wakil negara hadir di semua daerah, untuk meraih publik yang besar, publik sebagai agen perubahan, menyampaikan informasi yang sehat menuju informasi dan demokrasi yang cerdas, berwawasan, berpendidikan, juga memberi hiburan, sehingga kegiatan off air dapat menaikan reputasi, juga. brand siaran RRI. Dengan cara itu telah terbukti menaikkan jumlah pendengar RRI sebagaimana mengacu pada hasil survei. (JT)

Dirut RRI HM Rohanudin

Wawancara Wartawan KoranTransparansi Djoko Tetuko dengan Dirut RRI HM Rohanudin Tentang RRI mendapat kepercayaan menyiarkan piala dunia

 

TENTU saja keberhasilan RRI mendapat kepercayaan dari FIFA melalui PT FMA, bukan karena kebetulan atau karena sebagai Lembaga Penyiaran Publik berlebel pemerintah, tetapi manajemen radio berbasis perjuangan dan menjalankan fungsi komunikasi melali siaran berbasis konvergensi media, terbukti secara terus menerus menyebarkan informasi pembangunan secara positif dan konstruktif. Tentu saja dengan memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi.

Paling tidak, sentuhan selama 3 tahun M Rohanudin dipercaya sebagai direktur teknik dan media baru, kemudian mendapat kepercayaan sebagai direktur utama yang sudah dijalani selama 1 tahun hingga 2021 nanti, tanda-tanda perubahan membawa pembaharuan dan kemajuan sudah mulai nampak.

Terobosan apa yang dilakukan RRI?

Alhamdulillah sejak mendapat kepercayaan selama 3 tahun menjadi direktur teknik dan media baru, RRI bermain-main di semua multi platform atau mengembangkan konvergensi media. Terobosan konvergensi media ini menjadi keunggulan RRI bisa didengar dan dinikmati oleh semua kalangan pendengarnya di mana saja berada dengan baik dan memuaskan, Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote

Contohnya seperti apa?

RRI mempunyai aplikasi ‘’RRI Play’’ dan aplikasi ini sudah  2 kali mendapat penghargaan tingkat dunia pada tahun 2015 dan 2017, terakhir di Cheng Du, Tiongkok.

Mengapa aplikasi yang dibangun RRI ini mendapat penghargaan dunia.

Pertama, aplikasi ini berisi 170 programa siaran RRI seluruh Indoensia yang merepresentasikan kearifan lokal (budaya lokal) misalnya RRI Wamena, maka siaran lokal itu menampakkan Wamena dan gambar lokal Wamena. Representasi kearifan lokal ini menjaga kekhas budaya suatu daerah.

Yang kedua, aplikasi yang dinilai sebagai aplikasi green broadcasting radio (sebagai aplikasi yang memiliki efesiensi tinggi, karena terbiasa dengan sistem digitilasisasi).

Selain itu, apa ada terobosan konvergensi yang lain?

Disampimng itu RRI juga punya aplikasi DE-YOUNG, itu aplikasi spesial untuk anak muda, pelayanan siaran untuk kelompok genarasi milenial jaman now, jadi gaya siarannya untuk anak muda, dengan penyiar yang bergaya muda juga, sehingga pola komunikasi siaran dan lagu yang diputar, spesial siaran anak muda, program kampus, dan programa generasi milenial

Yang lain lagi, ada RRI 30 Detik, itu zetizen juournalisme, public share, jadi kita menyaiapkan domain, publik menyampaikan report ke aplikasi itu. Itu juga sudah dilakukan pada saat saya menjabat direktur teknik dan media baru.

Lalu soal Radio Divisualkan?

Seluruh pendengar RRI, saya minta sabar menunggu media konvergensi radio divisualkan, mungkin tidak lama lagi, RRI akan masuk mendunia ’’Radio Divisualkan’’ dengan tag line ’’Tonton apa yang anda dengar’’.

Jadi dengan munculnya semua dimensi media, RRI telah masuk konvergensi media secara total sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi, RRI.co.id, itu portal, tetapi sudah dikembangkan sekian aplikasi, radio teresterial, (baik di FM analog maupun digital audio broadcasting atau DAB).

Radio Digital, itu  “DAB Plus”, uji coba dilakukan di Jakrta. 1 frekuensi memiliki 8 kanal (channel). Beberapa radio, termasuk Pro3 RRI 88,8 FM hanya punya 1 programa. Tetapi DAB Plus RRI mempunyai 8  programa dengan 8 channel, itu teknologi baru, sebagai radio terestrial pertama di Jakarta.

Bahkan channel lima RRI Surabaya dipancarkan ke satelit, lalu diterima di RRI Jakarta, dan disalurkan melalui siaran DAB plus. 

Kalau DAB kelebihannya apa?

Khusus DAB sudah dikembangkan sejak 4 tahun lalu, sejak saya jadi direktur teknik dan media baru, ini DAB RRI sebagai radio pertama yang menggunakan 8 kanal (channel), mulai musik jazz, musik klasik, musik keroncong, termasuk salah satunya channel RRI Surabaya itu musik 91,7 Mhz (91 FM), juga dipancarkan ke satelit ke DAB Plus di Jakarta, kemudian disiarkan secara nasional.

Radio Visual muncul di dunia. Pertama di RRI Play, siaran Teresterial Satelit, apa yang diinginkan dengan terobosan memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi ini, bahwa dalam rangka memberikan pelayanan siaran supaya memuaskan dan maksimal, maka RRI mencari celah teknologi siaran  yang mampu menyentuh kelompok muda atau generasi milenial atau generasi jaman now.

Sehingga programa-programa siaran RRI sengaja banyak didesain untuk meraih pendengar di kelompok itu sebanyak-banyaknya. Tentu saja ke depan dengan Radio Visual.

Bagaimana kiprah RRI dibanding negara lain?

Ada yang penting memang untuk disampaikan atau diinfokan, bahwa negara-negara besar di Asia mulai Jepang dengan NHK,  Korea Selatan dengan KBS, dan beberapa radio terkenal yang tergabung dalam organisasi ABU (Asia Broadcasting Union), termasuk RRI, melakukan kesepakatan bersama di Cheng Du, Tiongkok, pada akhir 2017,  dimana RRI yang memposisikan diri sebagai pejuang media mainstream, sekaligus mengkampanyekan sebagai  media untuk melawan hoax.  

Mengapa  itu kemudian dijadikan gerakan untuk melawan hoax oleh negara-negara Asia Pasific, karena media mainstream dalam mengekpose berita melalui proses cukup panjang, dengan seleksi sangat ketat, check and recheck, dan seterusnya yang tidak mungkin akan melakukan pemberitaan bohong atau fitnah atau hoax, apalagi seperti NHK sudah menggunakan   kecanggihan teknologi untuk memastikan suatu peristiwa benar-benar terjadi.  

NHK kalau ada peristiwa menggunakan satelit dulu, mengecek untuk melihat kebenaran berita itu, kekuatan itulah yang diharapkan mengembalikan public trust (kepercayaan publik).

Sebab dengan munculnya digitalisasi, masyarakat dengan mudahnya mendapatkan informasi dan mengekpose kembali informasi itu, dan ketika mereka muda mengekpose itu, disitulah peluang hoax dengan mudah dilakukan, karena tanpa melalui proses seleksi.

Oleh karena itu, sangat diharapkan media mainstream mampu memberikan kepecayaan yamg besar kepada masyarakat dunia untuk melawan berita-berita bohong. (*).

HPN dan Kemerdekaan Pers Jaman Now

Oleh : Djoko Tetuko

Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (Jasmerah) adalah semboyan yang terkenal yang diucapkan oleh Soekarno, dalam pidatonya yang terakhir pada Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966. Menurut A. H. Nasution, Jasmerah adalah judul yang diberikan oleh Kesatuan Aksi terhadap pidato Presiden, bukan judul yang diberikan Bung Karno. Presiden memberi judul pidato itu dengan Karno mempertahankan garis politiknya yang berlaku "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah".

 Dalam pidato itu Presiden menyebutkan antara lain bahwa kita menghadapi tahun yang gawat, perang saudara, dan seterusnya. Disebutkan pula bahwa MPRS belumlah berposisi sebagai MPR menurut UUD 1945. Posisi MPRS sebenarnya nanti setelah MPR hasil pemilu terbentuk.

Tanggal 9  Februari didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 itu, menyebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, sehingga pemerintah memberikan hadiah kepada kalangan pers sebagai bagian dari proses pembangunan berbangsa dan bernegara, proses pembangunan demokrasi menuju demokrasi sejati, Pancasila sejati.

Tanggal 9 Februari 2018 adalah 40 tahun silam, ketika wacana Hari Pers Nasional digodok, waktu itu pada Kongres ke-28 Persatuan Wartawan (PWI) di Padang, Sumatera Barat, pada 1978. Kesepakatan tersebut, tak terlepas dari kehendak masyarakat pers untuk menetapkan satu hari bersejarah untuk memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional.

Pada sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung tanggal 19 Februari 1981, kehendak tersebut disetujui oleh Dewan Pers untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah sekaligus menetapkan penyelenggaraan Hari Pers Nasional. Sejarah panjang HPN memang bukan sekedar menetapkan begitu saja, tetapi menelusuri tonggak sejarah perjuangan pers, sehingga kalau jaman now ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada kalangan pers, menyebut sebagai pro kontra, maka harus menengok ke belakang sebuah perjalanan sejarah pers. Ingat ’’Jasmerah’’

Memahami pers tentu saja tidak boleh hanya sepotong-potong, membutuhkan pemahaman komprehenship dengan meletakkan semua kepentingan dan ego sebagai pribadi maupun sebagai akivitis di golongan tertentu atau partai tertentu. Mengapa? Bahwa pers nasional Indonesia memang mempunyai jati diri tersendiri, jati diri sejati pers Pancasila, sehingga perjalanan panjang sampai terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tanggal 9 Feberuari 1946, adalah sebuah kesepakatan dan musyawarah dari berbagai aspirasi perjuangan wartawan dan pers Indonesia. Demikian juga ketika mengusulkan dan menetapkan Hari Pers Nasional.

Sekedar kontemplasi pemikiran tentang perjuangan wartawan dan pers, bahwa sejarah sebelum kemerdekaan RI, hampir seluruh wartawan dan pers di Nusantara, terutama di kota-kota besar di Jawa, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Padang, dan Jakarta, menyuarakan kemerdekaan dengan berbagai tulisan, juga menyuarakan perjuangan dengan suara dan pidato seperti Bung Tomo ketika mengajak para perjuang melawan sekutu di Surabayam bersamaan Resolusi Jihad NU, dan akhirnya Surabaya ditetapkan sebagai kota pahlawan dengan memperingati secara nasional setiap tanggal 10 November karena perjuangan sangat herois arek-arek Suroboyo yang berhasil mengusir penjajah Sekutu dan mempertahankan kemerdekaan RI.

Media

Menurut Arsyad, 2002; Sadiman, dkk., 1990, mengatakan bahwa media (bentuk jamak dari kata medium), merupakan kata yang berasal dari bahasa latin medius, yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’.Oleh karena itu, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media dapat berupa sesuatu bahan (software) dan/atau alat (hardware).

Menurut Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2002), mengatakan bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi, yang menyebabkan siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi menurut pengertian ini, guru, teman sebaya, buku teks, lingkungan sekolah dan luar sekolah, bagi seorang siswa merupakan media.

Dalam Buku Pengantar Ilmu Komunikasi (Cangara, 2006 : 119), media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa dalam komunikasi antarmanusia, maka media yang paling dominasi dalam berkomunikasi adalah pancaindera manusia seperti mata dan telinga. Pesan – pesan yang diterima selanjutnya oleh pancaindera selanjutnya diproses oleh pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan.

Association of Education and Communication Technology (AECT), mengatakan bahwa media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa media adalah alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa atau menyampaikan sesuatu pesan (message) dan gagasan kepada penerima. 

Sedangkan media pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi pada diri siswa.

Fungsi Pers

Pengertian pers secara umum dan menurut para ahli yang saya ambil dari Wikipedia UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, ’’Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia’’.

Menurut R Eep Saefulloh Fatah. ’’Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah’’.. Menurut Oemar Seno Adji, ’’Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis’’, dan ’’Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media mass communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan’’..

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia  Pers berarti: (1) surat kabar dan majalah yang berisi berita; (2) alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar; (3) alat untuk menjepit atau memadatkan; (4) orang yang bekerja di bidang persurat kabaran. Menurut

Wilbur Schramm dslam bukunya Four Theories of the Press yang ditulis oleh Wilbur Schramm dkk mengemukakan 4 teori terbesar pers, yaitu the authotarian, the libertarian, the social responsibility dan the soviet communist theory. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka ditengah tengah mesyarakat. Sedangkan McLuhan Pers sebagai the extended man, yaitu yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dan peristiwa satu dengan peristiwa lain pada moment yang bersamaan.

Dalam pasal pasal 3 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial. Sedangkan Pasal 6 UU Pers Nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:(1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM. Pers juga harus menghormati kebinekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar melakukan pengawasan.; dan (2) Sebagai pelaku Media Informasi

Pers Jaman Now

Posisi pers pada jaman now memang tidak dapat dipungkiri, sudah lebih dekat dengan berbagai kepentingan masyarakat, bahkan masyarakat sudah jauh lebih cerdas dalam memilih dan memilah media pers. Sebab perkembangan media dengan meletakkan media sosial (online) sebagai media tercepat menyampaikan informasi, baik melalui saluran resmi pers maupun khalayak atau masyarakat bukan pers, menyebarluaskan informasi itu, maka disinilah kunci daripada ’’Pers Jaman Now’’ .

Memahami pengertian media dan pers, juga fungsi media dan pers, di atas maka sudah jelas dan gamblang, bahkan nampak terang benderang bahwa secara garis besar ’’Pers Jaman Now’’ paling tidak terbagi sebagai berikut ; Pertama, pers penjaga kebenaran; dan kedua, pers penyebar fitnah. Sebab, dengan berbagai undang-undang maupun peraturan perundangan terkait, ternyata belum mampu meredam, kesabaran kalangan pers untuk bertindak dan berperilaku secara profesional dan proporsional, sebagaimana semboyan yang selalu digembar-gemborkan. ’’profesional’’.

Sedikit mengingatkan sebagai bahasan ringan, setiap peringatan Hari Pers Nasional (HPN), maka masih ada kelompok garis berbeda menyuarakan bahwa HPN perlu ditinjau kembali dengan berbagai alasan, di antarnya merasa organisasi atau pers yang diikuti paling benar. 

Dan andaikata ada kesalahan masa lalu, maka harus dilawan dan diberangus habis sampai tanpa ada catatan sejarah. Tetapi bukan diambil hikmah, mana yang baik dan benar-benar sesuai dengan jati diri pers Pancasila, dan mana yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sebab berbicara pers nasional, maka satu kunci sebagai jawaban dan pegangan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila.

Mengapa Pers Jaman Now hanya ada 2 pilihan. Menjaga Kebenaran atau Menyebar Fitnah. Agama Islam yang dibawah nabi terakhir, Rasulullah Muhammad Saw, 1437 tahun silam, sudah memberikan warning (peringatan) bahwa pada akhir jaman, seperti jaman now sekarang ini, maka umat manusia tinggal menentukan dua pilihan. Pertama, memilih selalu menjaga kebenaran dengan saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran atau saling menyebar fitnah bahkan kebencian.

Kebenaran

Firman Allah dalam Surat Al ‘Ashr (ayat 1-3) dengen jelas menyatakan, ’’Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” 

Allah bersumpah dengan al ‘ashr (demi masa/ demi waktu) Manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian di sini adalah lawan dari keberuntungan. Kerugian sendiri ada dua macam kata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di rahimahullah. Yang pertama, kerugian mutlak yaitu orang yang merugi di dunia dan akhirat, karena luput dari nikmat dan mendapat siksa di neraka jahim Yang kedua, kerugian kecuali yang punya empat sifat: (1) iman, (2) beramal sholeh, (3) saling menasehati dalam kebenaran, (4) saling menasehati dalam kesabaran.

Pers Jaman Now, apabila memposisikan sebagai profesional dan proporsional, maka wajib mengikuti yang kedua, yaitu kebenaran. Tentu dengan harapan supaya tidak merugi (kerugian) sebagai penyebar informasi dengan fungsi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial. Tentu saja dengan landasan empat sifat di atas, sehingga benar-benar menjaga dan mengawal kemerdekaan pers berdasarkan undang-undang, kepatuhan kode etik jurnalistik pers se dunia, dan kode etik jurnalistik Indonesia, kode perilaku perilaku wartawan serta kode perilaku pers nasional.

Syaikh As Sa’di rahimahullah menjelaskan, “Dua hal yang pertama (iman dan amal sholeh) untuk menyempurnakan diri manusia. Sedangkan dua hal berikutnya untuk menyempurnakan orang lain. Seorang manusia menggapai kesempurnaan jika melakukan empat hal ini. Itulah manusia yang dapat selamat dari kerugian dan mendapatkan keberuntungan yang besar.” (Taisir Al Karimir Rahman, hal. 934).

Imam Syafi’i rahimahullah pernah berkata, “Seandainya Allah menjadikan surat ini sebagai hujjah pada hamba-Nya, maka itu sudah mencukupi mereka.” Sebagaimana hal ini dinukil oleh Syaikh Muhammad At Tamimi dalam Kitab Tsalatsatul Ushul.

Hoax

Firman Allah dalam Surat Al Lahab (ayat 105) menyatakan, ’’Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.  Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut.” 

Tafsiran istri Abu Lahab Pembawa Kayu Bakar adalah Ummu Jamil adalah wanita sering menyebar namimah, yaitu si A mendengar pembicaraan B tentang C, lantas si A menyampaikan berita si B pada si C dalam rangka adu domba. Ini pendapat sebagian ulama. Perilaku namimah (hoax) merupakan suatu dosa karena dapat menyebabkan suatu perpecahan atau permusuhan kedua belah pihak, lebih lanjut lagi akan dapat menyebabkan kontak fisik seperti berkelahi, tawuran, kerusakan, yang tentunya dapat menyebabkan terjadinya hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

Pengertian ayat Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Memberikan tafsir bahwa kekauatan media atau pers nasional, sehebat apapun, jika pada akhirnmya menebarkan dan menyebarkan berita hoas (namimah) memfitnaah dan mengadu domba, maka pada akhirnya akan meninbulkan kerugikan bahkan kerusakan. 

Oleh karena itu, memperingati HPN 2018, mau tidak mau, mari mengembalikan Pers Jaman Now pada posisi empat pilar sebagai pers profesional berbudi pekerti luhur ; (1) meyakini kebenaran untuk diperjuangkan; (2) berbuat baik dalam segala hal; (3) saling mengingatkan tentang kebenaran; dan (4) saling mengingatkan tentang kesabaran. Empat pilat itu sebagai benteng untuk menjaga marwah kemerdekaan pers bermartabat. (*)

 

Banjir di pintu akses masuk stadion GBK saat jelang pertandingan Indonesia v Islandia, Minggu malam (14/1)

Indonesia vs Islandia

“Demi masa, sesungguhnya semua manusia merugi, kecuali yang beriman dan beramal sholeh, serta berani saling mengingatkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran”. 

Ketua Umum Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyadh UB, Ph.D, menyitir surat As Ashr, setelah kekalahan Timnas Indonesia 1-4 dari Islandia, tim peserta Piala Dunia 2018 di Rusia. 

Riyadh mengamati dari dua persoalan pokok yang terjadi di luar pertandingan, pada saat menyaksikan di stadion Gelora Bung Karno, kompleks Senayan Jakarta, Minggu malam (14/1). 

Menurut Riyadh saat mengomentari peresmian renovasi stadion GBK untuk persiapan Asian Games, mengatakan coba lihat saat pertandingan berlangsung pemain cadangan Islandia, melakukan pemanasan dengan serius di sebelah kanan bangku cadangan. 

“Pola latihan neraka saat menunggu diturunkan sebagai pemain pengganti, tidak hanya sekedar pemanasan senam, tetapi sudah seperti latihan resmi, dengan berbagai peralatan,” katanya. 

Sementara pemain Indonesia yang dipersiapkan akan menjadi pemain pengganti lebih menikmati di bangku cadangan, tanpa melakukan gerakan-gerakan. 

Dari dua perbandingan ini, lanjut Riyadh, nampak sekali bahwa kita sudah kalah masa, kalah waktu, pemain Islandia benar-benar sungguh-sungguh mengimani sepakbola dengan baik, dan mereka menjaga tentang kebenaran dan kesabaran dalam urusan sepakbola.

“Disinilah kita kalah waktu dan kalah masa, karena kalah dalam memanfaatkan waktu yang sempit dalam memaksimalkan kemampuan individu skill,” tandas bang Riyadh.

Yang kedua, menurut Riyadh, pada saat memanfaatkan waktu istirahat, baik pemain Indonesia maupun pemain Islandia yang cadangan, sama-sama melakukan pemanasan dengan pola yang berbeda. Islandia dengan pola pemanasan memainkan pola permainan mereka dengan bola-bola atas, dan tendangan ke gawang yang serius.

Sementara Indonesia, lanjut dia, hanya melakukan pemanasan dengan pola yang lama hanya dengan model 4-1 dan 6-1, pendek-pendek di tengah lapangan saja. “Pemain Islandia memanfaatkan seluruh lebar lapangan dengan maksimal, itu juga kelihatan saat pemain cadangan pemanasan saat pertandingan berlangsung. Pemain yang bertanding dengan yang pemanasan sama, sementara pemain Indonesia hanya senam-senam saat mau bermain saja,” tandas bang Riyadh.

Riyadh menjelaskan, inilah yang saya katakan bahwa Indonesia kalah masa, kalah waktu, dalam mengejar kekalahan dan kemampuan individu skill memanfaatkan waktu dalam suasana pertandingan. “Oleh karena itu, saya nanti akan usul agar budaya yang sudah ketinggalan harus diubah menjadi budaya harus maju seperti tim-tim dunia,” tandasnya. 

Kalau soal pertandingan, lanjut Riyadh, dari segi kualitas individu skill pemain memang sudah kalah. Demikian juga cara memandang sebuah pertandingan Indonesia masih model lama dan kurang percaya diri, sehingga banyak blunder, walaupun sudah cukup lumayan secara tim.

Tetapi Islandia, katanya, mereka sudah seperti terukur dan memainkan pertandingan dengan santai, dan sudah mempunyai pola baku. Walaupun tidak bermain secara penuh. “Kita jangan sekedar mendatangkan untuk pertandingan saja, tetapi mencontoh berlatih secara benar dan bertanding dengan mental juara yang sportif, harus kita teladani supaya dapat mengejar ketinggalan,” ujarnya.

“inilah salah satu pekerjaan rumah yang harus diselsaikan secara sungguh -sungguh, kalau memang Indonesia mau lolos di Olimpiade pada tahun 2024 dan sukses di tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2034, sebagaimana dipaparkan pada saat Kongres PSSI 2018 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Sabtu lalu (13/1). (Djoko Tetuko).

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...