Opini

Berbagi dengan Anak Yatim Apakah Pancasila?

Aro-aital ladzii yukaddzibu biddiin

(1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 

fadzaalikal ladzii yadu”ulyatiim

(2). Maka itulah orang yang menghardik anak yatim,

walaa yahuddhu ‘alaa tho’aamil miskiin

(3). dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.

fawailul lil musholliin

(4). Maka celakalah orang yang shalat,

alladziina hum ‘an sholaatihim saahuun

(5). (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya,

alladziina hum yuroo-uun

(6). yang berbuat riya, 

wayamna’uunal ma’uun

(7). dan enggan (memberikan) bantuan. 

 

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Pengurus Persatuan Wartawan Indoensia (PWI) jamaah Mushola At-Taubah tergerak untuk berbagi dengan anak yatim piatu, tentu saja menyiapkan berbagai kebutuhan pokok untuk menyambut ’’tamu sangat mulia itu’’. Dan tergelarlah acara di Gedung PWI A. Aziz Jl Taman Apsari Surabaya, Senin (11/6/2018) lalu. 

Penggagas acara ini Luthfil Hakim, Wakil Ketua PWI Jatim, dengan koordinator Siaful Anam dan Catur, dan sejumlah wartawan senior Yousri Nour Rajaagam, Ferri Is Mirza, Eko Pamudji, Bondhet Hardjito, Ainur Rohim, Makin Rahmat, Budi Setiawan, dan beberapa nama langganan mengikuti kegiatan sosial, menjadi penerima tamu dan mengatur acara, juga dengan sabar memberi salam dan menata anak yatim piatu, sejak datang sampai di tempat acara, juga persiapan untuk berbuka puasa tentunya.

Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Jatim, diminta memberikan sedikit kontak batin dengan 30 anak yatim dari panti asuhan Al-Muhajirin, Gununganyar, Surabaya,  beserta pembimbingnya.

Kontak batin yang dimaksud menyampaikan ular-ular (tausiah), maka dengan keterbatasan menyampaikan makna dan tafsir surat Al-Ma’un, dengan memberi contoh bahwa kalau NKRI punya Pancasila, maka yang melaksanakan Pancasila berarti tidak sampai masuk golongan yang disebutkan dalam surat Al-Ma;un sebagaimana di atas.

Berbagi dengan anak yatim piatu dengan memberikan bingkisan dan tali asih (uang), apakah merupakan ajaran Pancasila. Ternyata, sangat-sangat Pancasila. Sebab, sila pertama, Ketuhanan Yang Mahaesa, itu mencerminkan berketuhanan atau mengakui adanya Tuhan. Berarti mengakui adanya agama, bukan mendustakan agama? Demikian juga berbagi dengan anak yatim piatu, sebagaimana amanat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Apalagi melaksanakan atau menjalan sila ini, maka adil (sesuai dengan maqomnya) dan beradab, yang berarti melaksanakan dengan penuh adab atau sopan santun. Sebagaimana ayat 2-3, tidak mungkin menghardik anak yatim dan tidak menolong orang miskin. Sebab, sesuai maqomnya, maka anak yatim selalu mendapat kasih sayang, dan tentu perhatian juga kepastian mendapat jaminan hidup. Demikian juga untuk fakir miskin.

Menghahayati dan menjalankan sila pertama dan kedua saja, begitu agung Pancasila, yang sesungguhnya menjawab harapan Al-Qur’an mengenai keraguan umat Islam dalam menjalan agama, terutama menjunjung tinggi agama di atas segala-galanya. Menguji umat Islam senantiasa bertaqwa atau hanya sekedar stempel saja. 

Dapat dikorelasikan, apabila sebagai bangsa Indonesia menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sungguh-sungguh, maka akan dengan sadar tidak mungkin tidak saling menghargai dalam beragama. Dan mengakui Tuhan yang tentu saja dengan berbagai peristiwa ghaib.

Demikian juga jika menjalankan berbangsa dan bernegara dengan adil dan beradab, maka tidak mungkin ada ’’gugatan’’ anak yatim maupun fakir-miskin. Dan hal itu pasti akan terjadi apabila masyarakat dan negara, sudah tergerak secara otomatis melakukan hal itu.

Bahwa di negeri dengan jumlah populasi umat Islam mencapai 85 persen atau sudah turun 10 persen (95 persen tahun 2000-an). Maka umat Islam Indonesia, memang masih belum melaksanakan Pancasila secara sungguh-sungguh dan benar. Sebab, masih banyak anak yatim dan fakir–miskin, justru menjadi obyek untuk dipamerkan dalam berbagai acaraa untuk mengangkat harkat dan derajat mereka, dalam tempo sesaat. 

Bukan, dalam penyelamatan secara nasional, melalui donasi umat Islam. Dan masih banyak lembaga-lembaga yang menempelkan nama yatim dan fakir-miskin, juga memenfaatkan sebagai (maaf) ’’usaha’’ dengan memperdagangkan mereka.

Ayat 4-5 surat Al-Ma’un di atas sesungguhnya sebuah peringatan bagi bangsa Indoensia bahwa gambaran orang sholat celaka dan lalai, itu pasti bukan dilaksanakan atau dijalankan dengan berjamaah. Sebab, perintah agama sholat ialah sangat afdhol dilaksanakan tepat pada waktunya, dan berjamaah. Cermin berjamaah menandakan persatuan atau kebersamaan. 

Secara fisik seseorang disebut celaka dalam sholat karena tidak melaksanakan tepat pada waktunya atau tidak melaksanakan sama sekali bahkan kadang sampai lalai atau lupa? 

Tentu saja agama Islam memberikan jawaban bahwa jika sholat berjamaah dan tepat waktunya, tidak lama setelah adzan dam iqoma, di masjid dan mushola, maka insyaAllah tidak celaka dan lalai. Dan secara batin dengan cita rasa ghoib, apakah sholatnya sudah berkualitas atau tidak, apalagi celaka (menjalankan sesuai dengan makna dan harapan sholat), tidak berbuat  mungkar serta tidak lalai (melaksanakan secara khusyu’), maka perjalanan ke masjid dan mushola akan menjawab. 

Dan itulah sesungguhnya harapan sila ketiga, Persatuan Indoensia, disatukan dalam bahasa berjamaah dan saling melengkapi juga memberikan peningkatan kualitas. Bukan hidup sendiri-sendiri, bahkan bersaing sendiri-sendiri saling mematikan.

Cermin dalam sholat berjamaah juga menggambarkan sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang dipimpn hikmat kejabiksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dimana ada imam (pemimpin) dengan satu bahasa dan bacaan yang sama dengan makmum (yang dipimpin) atau rakyat, sehingga imam atau pemimpin, tidak mungkin memperjuangkan kepentingan lain, kecuali bagaimana sholatnya diterima dan diridhoi. Demikian juga wakil rakyat atau pemimpin ketika di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, maka harus menyuarakan seperti keinginan rakyat dengan satu bahasa dan satu kata yang sama.

Ayat keenam, lebih merinding lagi rasanya menulis dan menyampaikan sebagai bangsa Indonesia yang sudah gembar-gembor Pancasila, tetapi sama sekali tidak perjuang untuk negara dan bangsa, akan tetapi lebih memilih berjuang untuk kepentingan pribadi dan golongan. Bahkan lebih hebat lagi jika menonjolkan riya’ atau memamerkan langkah-langkah strategis yang itu menunjukkan tidak ada pembelaan ke rakyat sama sekali, tetapi lebih banyak mengumbar syahwat pribadi dalam berpolitik maupun bernegara.

Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam bahasa surat Al-Ma’un, enggan (memberikan) bantuan. Itu artinya bahwa sifat gotong royong, Persatuan Indoensia, musyawarah mufakat, dalam satu irama dan gelombang yang sama, belum terbangun. Apabila, saling memberi bantuan dengan suka rela sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya, maka harapan keadilan sosial di seluruh negeri bukan sesuatu yang menjadi angan-angan atau mimpi belaka.

Dalam rubtik Kontak, sekedar ingin mengontak bahwa kontak komunikasi dan kontak batin, sesama muslim, sesama warga negara Indoensia, sesama bangsa pemilik sah NKRI, merupakan upaya untuk menjaga marwah negara ini.

Dari makna dan tafsir kebangsaan surat Al-Ma’un dengan Pancasila, sudah menunjukkan bahwa sekedar berbagi bingkisan kepada anak yatim-piatu, adalah sindiran keras dari Allah SWT, bahwa sesungguhnya menyelamatkan anak yatim-piatu, fakir-miskin, dalam bahasa agama dan bahasa Pancasila hidup di Negara Kesatuan Rerpublik Indonesia, merupakan kewajiban. (djoko tetuko) 

  

 

 Djoko Tetuko

Kontemplasi Ramadan Djoko Tetuko

’’Betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa (pahala atau lainnya) dari puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga saja’’. Hadits ini memberikan peringatan bahwa banyak orang-orang mukmin seakan-akan menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak mampu menjaga atau menahan seluruh anggota tubuh beserta aktivitas rutinitas kepada perbuatan yang baik dan mulia, sehingga upaya maksimal dengan berpuasa, berlapar-lapar sepanjang hari (14 jam, kurang atau lebih) hanya mendapatkan lapar saja.

 Padahal, Rasulullah SAW bersabda bahwa pada bulan ramadan dibagi menjadi 3 bagian ; (1). Pada 10 hari pertama di bulan ramadan adalah rahmat. (2) Kemudian 10 hari kedua di bulan ramadan adalah maghfirah (pengampunan).  Dan (3), sepuluh hari ketiga (terakhir) di bulan ramadan adalah terhindar diri dari siksa api neraka.  Dalam pandangan orang awam, maka kalau Allah SWT menurunkan rahmat, berarti 10 hari yang sudah lewat jutaan, miliaran bahkan triliyunan rahmat Allah SWT diturunkan, baik pada saat hambanya menjalankan ibadah puasa maupun pada saat mengisi ibadah lain, sebagai penguatan.

Apakah di antara kita merasa mendapatkan rahmat itu, 10 hari pertama bulan ramadan, masing-masing bisa merasakan sesuai dengan amal dan perbuatan, selama menjalankan ibadah puasa wajib ini. Sebab, mukminin satu dengan mukminin yang lain, berbeda kadar dalam menjalankan ibadah puasa, termasuk usaha memperbanyak sadaqoh jariyah, serta ibadah lain seperti membaca Al-Qur’an, menghadiri majelis ilmu, dan lain sebagainya sebagai penguatan ibadah puasa serta memburu pengampunan.

Oleh karena itu, di antara pembaca apakah ada yang mendapat rahmat dalam jumlah trilyunan, miliran, juataan, atau hanya hitungan jari, tentu saja semua menjadi hak preogratif Allah SWT. Sebab, andaikata mendapat jumlah miliran, tetapi hanya diberikan di dunia dalam jumlah terbatas, sekedar mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari, maka jumlah yang cukup banyak  itu akan diberikan di akherat kelak. Juga tidak diberikan dalam bentuk nyata pemberian rahmat, tetapi dibarterkan dengan kemungkinan menggantikan musibah, adab, balak, atau marah bahaya yang lain. Misalnya, sakit atau mengurangi rasa sakit, atau mengurangi derajat sakit.

Ada dua fase di depan mata, maghfiroh (pengamunan) dan idqun minannar (dibebaskan dari siksa api neraka). Ada dua peristiwa sangat ghoib. Pertama, peringatan turunnya Al-Qur’an (Nuzulul Qur’an) dan menunggu malam seribu bulan (Lailatul Qadar). Ada dua perilaku wajib harus dilakukan mukminin yang berpuasa, yaitu; membayar zakat fitrah (sampai sebelum sholat sunnah Idul Fitri), dan membayar zakat mal (jika kebiasaan membayar sebagian di bulan ramadan).

Sebagai sebuah perenungan atau kontemplasi di bulan suci ramadan yang penuh barokah ini, semua mukminin pasti menyatakan sudah berusaha maksimal menjalankan perintah untuk melaksanakan puasa wajib ini, bahkan juga mengklaim melakukan tambahan ibadah lain, juga sadaqoh jariyah, atau lainnya, tetapi tentu saja semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bahkan niat masing-masing. Apakah niat murni ibadah untuk Allah SWT, atau sekedar niat untuk mendapat pujian dari si Fulan atau di Falon.

Menjemput momen sisa dua fase di bulan ramadan, sayang seribu sayang, jika terlewatkan begitu saja tanpa catatan sejarah ibadah dengan tawadu’ dan ikhlas terlaksana dengan baik. Demikian juga menghiasi peringatan turunnya Al-Qur’an dan Lailatul Qadar, sangat disayangkan jika tanpa melakukan sentuhan apa-apa untuk mendapatkan bagian dari dua peristiwa sangat langka itu, walaupun hanya sebagian kecil. 

 

Lomba

’’Fastabikhul Khoirot (berlomba-lombalah untuk berbuat baik)’’, ayat pendek ini kabar dari Allah SWT bahwa berlomba-lomba untuk berbuat baik, menghabiskan sisa bulan ramadan, dengan niat menjemput semua momen dan peristiwa bersejarah, dengan ibadah  wajib serta memperbanyak ibadah sunnah, membaca Al-Qur’an, memberikan sadaqoh jariyah, membayar zakat fitrah dan zakat mal, serta melalukan berbagai model ibadah, baik nampak maupun tersamar, merupakan perbuatan yang sangat baik.

Berlomba-lomba meninggalkan pekerjaan rutinitas, yang selama ini sudah menjelma menjadi dewa. Menanggalkan pangkat, jabatan, derajat duniawi, hanya karena ingin memberikan yang terbaik untuk Allah SWT dalam menjalankan puasa wajib di bulan suci ramadan, serta ibadah sesbagaiman anjuran Rasulullah SAW yang dilanjutkan ulama. Maka perlombaan seperti itu cukup baik, dan tinggal menata niat supaya semua hanya karena Allah SWT. Atau menyerahkan diri kepada Ilahi, mengingat semua urusan ibadah selama bulan ramadan, dengan harapan mendapat pertolongan, hidayah, dan ridloNYA.

Mengapa harus menyerahkan diri? Kalimat menyerahkan diri, memang seakan-akan tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan sudah angkat tangan menghadapi berbagai tekanan, bahkan siap dieksekusi sekalipun. Juga sebuah pernyataan merendahkan diri karena menyatakan menyerahkan semua pangkat, derajat, dan jabatan, dengan satu harapan mendapat ridlo Ilahi, sehingga semua harus diserahkan sebagai bukti ketaatan dan ketidakinginan untuk mendapatkan pujian, selain dari Allah SWT semata.

Masih ada waktu dan kesempatan untuk menyerahkan diri kepada Ilahi Robbi, tinggal kemampuan kita meninggalkan dan menanggalkan semua pernik-pernik duniawi, bahkan memberikan kembali semua yang sudah diberikan Sang Pencipta langit dan bumi, adalah bentuk kemauan, kemampuan, juga ketaatan dalam menyerahkan diri ini. 

Bagaimana cara terbaik untuk menyerahkan diri? Sekali lagi, ibarat berjalan di padang nan luas (oase), maka masing-masing akan memaknai perjalanan itu, sebagaimana sesuai dengan kata hatinya. Oleh karena itu, mari berjalan sesuai dengan kata hati secara sungguh-sungguh dalam menyerahkan diri kepada Ilahi Robbi.

Semoga dengan menyerahkan diri kepada Ialhi Robbi. maka harapan terendah maupun tertinggi akan mendapat sambutan dari Ilahi Robbi.  

Wartawan Wajib Berpihak

Tajuk Transparansi

PERGELARAN pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentakdi seluruh Indonesia, ternyata tidak sehebat pernyataan sikap parapenguasa, pemimpin partai politik, pengamat politik, maupun berbagaikalangan pendekar demokrasi, serta wartawan sebagai penjaga keseimbangan demokrasi.

Pilkada dengan semboyan dan motto bahwa Indonesia merupakan negarapaling demokrasi di dunia dengan sistem pemilihan daerah secara langsung, tetap berdampak pada ketidakmampuan menempatkan demokrasi secara seimbang dalam kapasitas memperjuangkan kepentingan bangsa dan

negara.

Pilkada tetap saja menjadi ajang atau arena, jual beli suara, suap menyuap hak pilih, berdebatan tidak konstruktif yang memamerkan kecongkakan para calon kepala daerah, perburuan harta dan kekayaan untuk memburu kemenangan dengan jalan apa saja, bahkan kadang memang sengaja menghalalkan segala cara. Lebih memprihatinkan lagi, bukan membangun demokrasi sejati, tetapi sudah merusak silaturrahmi.

Wartawan, organisasi pers, dan pers nasional sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, sebagaimana dalam ketentuan umum Undang Undang Pers tahun 1999. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

Wartawan dalam kamus disebutkan Wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet.

Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

Wartawan dalam hal melayani masyarakat, memperjuangkan kepentingan bangsa (rakyat) dan negara, maka disinilah fungsi wartawan sebagaimana amanat pasal 3 Undang Undang Pers, (ayat 1) ’’Pers   nasional mempunyai   fungsi   sebagai   media   informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial’’. Dan (ayat 2), ’’Disamping     fungsi-fungsi tersebut     ayat     (1),     pers    nasional    dapat  berfungsi sebagai lembaga ekonomi’’.

Pers nasional sebagai wadah wartawan menjalan tugas dan profesinya sudah jelas mempunyai fungsi sebagai media informasi, tentu saja bukan sekedar menyampaikan informasi apa adanya atau sesuai dengan kemauan para pemilik media, tetapi ada fungsi pendidikan, hiburan, dan kontrol

sosial yang sesuangguhnya merupakan satu kesatuan yang sangat strategis.

Dimana fungsi pendidikan dan kontrol sosial yang wajib wartawan selalu berpihak terhahap kebenaran, melawan ketidakadilan, memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, melawan semua penyimpangan dan kesewenang-wenangan, tetapi juga tetap berpikir memberikan hiburan kepada masyarakar pembaca, pendengar maupun pemirsa.

Oleh karena itu, wartawan wajib berpihak kepada perjuangan menjaga martabat dan marwah negara secara menyeluruh dan utuh, wartawan harus berani menyuarakan ketimpangan dan menyimpangan terhadap penyelenggaraan negara dalam hal ini mengontrol pemerintahan dalam menjalankan  amanat rakyat, apalagi ketika sudah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sudah tidak melaksanakan ajaran Pancasila sebagaimana amanat pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Wartawan wajib berpihak kepada bangsa (rakyat) sebagai pemilik sah NKRI, bukan sekedar memikirkan kepentingan pribadi dan golongan, apalagi memikirkan kepentingan medianya, tetapi berpihak pada kepentingan tertentu yang sudah jelas-jelas tidak berpihak kepada masyarakat, apalagi yang terang menderang dan jelas-jelas sudah mengkhianati rakyat dengan ’’membodohi atau meninabobokkan’’ dengan berbagai dalih yang menyesatkan.

Wartawan wajib berpihak kepada kebenaran ketika dana APBN dan APBD tidak digunakan sebagaimana mestinya, bahkan dihambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kepentingan segelintir penguasa dan pengusaha yang berakibatkan akan merugikan negara dan bangsa.

Wartawan juga wajib berpihak ketika seluruh  pejabat pemerintah melalui lembaga apa saja (yang sesusungguhnya adalah sebagai pelayan rakyat), mengkhianati dengan melakukan penyelewenagan atau

penyimpangan yang sudah jelas-jelas mensengserakan rakyat.

Kewajiban berpihak wartawan sebagaimana contoh-contoh kecil di atas, harus dilakukan secara totalitas dengan menjalan fungsi pers nasional dengan sungguh-sungguh, bahkan harus bertanggung jawab kepada seluruh pembaca, pendengar dan pemirsanya. Kewajiban berpihak kepada

kebenaran, kejujuran, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran,merupakan harga mati, sekaligus sebagai ’’Sumpah Profesi’’ wartawan.

Bagaimana dengan wartawan sebagai tim sukses (Timses) pada Pilkada, Pilpres, dan Pileg? Kematangan wartawan sangat ditentukan pada posisi sangat strategis dan menjanjikan ini. Mengapa demikian? Sebab,wartawan harus tetap menjaga independensinya dengan meletakkan

pribadinya bahwa seorang wartawan hanya menjalankan profesi atau sebagai pekerja di pers nasional.

Oleh karena itu, kewajiban menjalankan fungsi secara totalitas dalam menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan maupun kontrol sosial harus tetap utuh serta menyeluruh dalam menjaga keseimbangan berita.

Sikap wartawan memilih jalur sebagai Timses adalah sikap pribadi, bukan sikap profesi atau pekerja pers, dan inilah dibutuhkan kematangan dan kemampuan menjalankan profesi wartawan secara profesional dan proporsional.

Sebagai individu atau pribadi, wartawan tetap wajib memberikan bantuan pemikiran dan ide-ide cemerlang untuk kepentingan calon kepala daerah, legislator, presiden juga wakil presiden.

Tetapi sebagai pers nasional yang menyuarakan suara siapa saja melalui media tempat pekerja, harus menjaga independensi dengan tetap menyajikan berita seimbang, menyampaikan berbagai informasi dalam konstruksi cover both side.

Oleh karena itu, ketika wartawan dengan pers nasionalnya, dimana ia menjalankan profesi atau pekerja di media, sudah tidak seimbang menyajikan informasi Pilkada, Pileg maupun Pilpres, maka itu sebuah pengkhianatan terhadap profesi.

Tentu saja juga belum mampu serta belum matang sebagai wartawan sejati, sehingga hanya ada dua pilihan. Berhenti sebagai wartawan atau berhenti sebagai Timses.

Sebaliknya, jika wartawan mampu menjadi Timses dengan baik dalam melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, mentalurkan aspirasi dan ide-ode brilian membangun bangsa dan negara, serta melakukan kritik konstruktif. Tetapi mampu menjaga keseimbangan medianya (sebagai pers

nasional), maka kepribadian dan sikap wartawan seperti ini ialah sosok wartawan yang profesional dan proporsional. Mampu menempatkan jati diri wartawan pada tempat yang mulia.

Dan itulah wartawan sejati yang insyaAllah dalam perjuangannya akan mendapat pilihan suci, perjuangan untuk ibu pertiwi serta pengabidan kepada negeri tiada henti. (djoko tetuko)

Opini : Ketika Pesta Demokrasi ’’Terluka’’

 

Oleh : Djoko Tetuko 

Gonjang ganjing Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan korban sejumlah calon kepala daerah, calon gubernur, calon bupati dan calon walikota, tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi dengan menjalankan praktik korupsi, pungli atau suap menyuap, dan setelah disidangkan semakin memalukan karena sengaja melakukan perbuatan melanggar aturan itu seperti sudah menjadi kebiasaan atau ’’budaya baru’’.

Sampai saat ini, ada sejumlah calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, mereka yaitu, Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, yang berkompetisi di pemilihan Bupati Jombang, Jawa Timur, serta Bupati Ngada Marianus Sae yang turut dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Tidak berhenti sampai di situ, terakhir, calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun dan anaknya, Adriatma Dwi Putra, yang kini menjabat Wali Kota Kendari, terjerat kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemkot Kendari.

KPU memang memberlakukan mekanisme yang sama terhadap semua calon kepala daerah saat mengikuti Pilkada serentak 2018. Sehingga calon kepala daerah berstatus tersangka masih mempunyai hak mengikuti tahapan Pilkada termasuk kampanye.

Namun, status sebagai tersangka akan menyulitkan calon kepala daerah untuk melakukan kampanye. Apalagi, apabila aparat penegak hukum menahan yang bersangkutan.

Yang jelas, KPU telah menetapkan masa kampanye di Pilkada serentak 2018 akan digelar mulai 15 Februari-23 Juni mendatang. Kampanye dapat dilakukan dengan cara menggelar rapat publik dan melalui media massa. 

Lepas dari jumlah calon kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka atau sudah ada di antara mereka sudah diadili, tetapi calon kepala daerah tersangka masih ikut pesta demokrasi merupakan kecelakaan politik. Betapa tidak? Kepala Daerah di mana saja merupakan refresentatif sebagai pemimpin di daerah itu, sebagai teladan di daerah, sebagai bapak atau ibu dari masyarakat warga daerah itu? Tentu saja dengan visi dan misi atau cita-cita luhur ingin mensejehterakan dan memakmurkan kehiduapan rakyat di daerah itu. Paling tidak membangun sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan rakyat di daerah itu.

Bahkan kalau mau menengok cita-cita luhur hampir seluruh calon kepala daerah, pasti seluruhnya melalui proses panjang, merupakan tokoh masyarakat yang sudah dikenal dan populer, juga didukung perilaku yang positif, setidak-tidaknya berbudi pekerti luhur (akhlaqul karimah), sehingga menjadi bagian dari tokoh yang akan dipilih masyarakat daerah setempat untuk dijadikan pemimpin yang amanat.

Namun, kalau sebelum mengikuti pesta demokrasi melalui Pilkada, sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu dengan bukti pendukung yang sangat kuat, dari mulai proses penyelidikan sampai penyidikan, maka suasana pesta demokrasi itu, diakui atau tidak diakui, dalam kondisi ’’terluka’’. Tinggal memeriksa dengan teliti dan waspada, apakah masuk katagori luka parah atau luka biasa-biasa saja.

Klitgard menyebutkan bahwa korupsi pada level pejabat negara dan pembuat kebijakan dapat terjadi karena monopoli kekuatan yang dimiliki pimpinan (monopoly of power) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (discretion of official) tidak diiringi oleh pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (minus accountability), maka akan terjadi korupsi. 

Korupsi dengan mekanisme seperti ini mungkin dapat menggambarkan kondisi pada masa orde baru dan orde reformasi. Dimana kekuatan memonopoli kekuasaan yang dimiliki dengan menciptakan kebijakan sangat besar. Namun  tidak diiringi oleh mekanisme pengawasan secara sungguh-sungguh. Justru jajaran pengontrol menjadi bagian proses korupsi atau sejenis dalam skala besar dan melembaga.

Keserakahan dan ketamakan sebagai modus dalam berbagai kasus korupsi ini pernah diungkapkan oleh Jack Bologne. Melalaui Teori akar penyebab korupsinya yang disimplifikasi dengan sebuah akronim GONE, Bologne menyebut Greedy, Opportunity, Needs, dan Expose sebagai penyebab terjadinya korupsi. Menurut Jack Bologne, jika keempat variable tersebut digabungkan, maka akan menjadi formulasi yang paling tepat untuk terjadinya tindakan korupsi. Keserakahan (greedy) yang didukung oleh terbuka lebarnya kesempatan (opportunity) yang diperkuat oleh kebutuhan (needs) akan memunculkan keinginan untuk korupsi. Keinginan untuk melakukan korupsi ini juga diperkuat dengan hukuman yang menjerat (expose) kepada para pelaku korupsi, selalu berpihak kepada ketidakadilan.

Keempat variabel dari teori  Jack Bologne ini rasanya tepat sekali untuk menggambarkan situasi Indonesia pada saat ini. Korupsi yang sampai saat ini tidak kunjung tuntas dan terus menerus terjadi, khususnya pada birokrasi Indonesia. Apalagi. di satu sisi, ternyata jeratan hukum yang selama ini telah dikenakan kepada para koruptor, dan ternyata juga tidak memberikan efek jera. Apalagi ternyata para penegak hukum pun dapat disuap untuk meminimalisasi hukuman yang akan diterima. Hal ini sejalan dengan teori  Klitgard yang juga menjelaskan bahwa korupsi akan selalu mengikuti kekuasaan.

Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian, saat memberikan pidato kunci dalam Peluncuran Buku dan Seminar Nasional "Realitas dan Tantangan Konstitusionalisme HAM di Tahun Politik" di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Sabtu.(31/3), berharap ada kajian akademik untuk mengevaluasi kembali sistem Pilkada langsung karena terbukti memuat banyak dampak negatif selain aspek positif. Pilkada langsung diusulkan saat era reformasi, tujuannya masyarakat bisa memilih pemimpinnya secara langsung. Tetapi setelah 20 tahun kita juga lihat ada dampak negatif dari Pilkada langsung ini. 

Tito berharap pemerintah, bersama LSM, serta akademisi bisa bersama-sama melakukan evaluasi dengan kajian akademik mengenai Pilkada langsung. Bahkan dirinya juga telah menyiapkan tim untuk melakukan penelitian itu. Kalau lebih banyak manfaatnya silakan jalan terus. Tetapi kalau dampak negatifnya lebih banyak cari solusi yang lain.

Ketika Pilkada dengan penggelar Pesta Demokrasi sudah ’’Terlula’’, tentu saja seperti orang sakit, wajib diaobatkan sampai sembuh, supaya tidak menjalar atau semakin parah. Hanya saja membutuhkan kepastian diagnosa dari para ahli di bidang komunikasi dan demokrasi. Apakah kondisi riil di Indonesia sudah luka parah sampai harus diamputasi, atau dilakukan operasi besar? Atau hanya sekedar luka ringan dan hanya membutuhkan minum obat, atau minum obat dengan disuntik pula.

Plus minus Pilkada, Pileg, dan Pilpres pasti ada. Namun ketika luka itu sudah menimbulkan kerugian dalam aspek yang sangat luas dengan nilai cukup besar, tentu saja tidak ada pilihan lain, kecuali harus diamputasi? Atau dengan kata lain mengembalikan penyelenggaraan negara sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

’’Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : 

Ketuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 

serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 

 

’’Penjajah Baru’’ Bernama Korupsi, Pungli, dan Suap

Tajuk Transparansi . . .

Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, prihatin atau tidak prihatin, kecewa atau tidak kecewa, bahkan marah atau tidak marah, bangsa dan negara Indonesia sudah menerima kenyataan pahit menghadapi ’’penjajah baru’’ bernama korupsi, pungutan liar (pungli), dan suap atau menyuap. 

Dalam kamus bahasa Indonesia tipis sekali membedakan menyelewengan masalah keuangan karena kehebatan ’’penjajah baru’’ ini. Semua seperti sudah menyerah kalah sebelum berperang. Bahkan sampai-sampai ajaran agama dikalahkan karena menyatakan sulit mengalahkan ‘’penjajah baru’’ yang sudah mendapat stempel sebagai ’’budaya baru’’.

Situasi dan kondisi ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat yang sudah terseret pada kehidupan bersama ’’penjajah baru’’, hampir semua ruang gerak dan waktu selalu dikaitkan dengan tatanan ’’budaya baru’’ ini, sehingga gerakan model apa saja sebagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi, pungli, dan suap atau menyuap, hanya bergerak karena perintah atau amanat undang-undang. 

Selebihnya, dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi justru menjalankan praktik melawan hukum yang sudah dalam ’’budaya baru’’ sudah dihalalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Bahkan lebih memperihatinkan lagi, ketika ada pelaku korupsi, pungli, dan suap atau menyuap, tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan (OTT) atau operasi apa saja dengan sebutan OTT, selalu dikaitkan dengan kecelakaan atau faktor kurang beruntung (apes, Jawa). 

Tidak hanya itu para tersangka sudah menganggap seperti hal yang biasa, walaupun di mata masyarakat sangat memalukan bahkan dibenci. Mengingat ’’penjajah baru’’ itu senantiasa berpandangan mensejahterakan diri mereka sendiri, golongan mereka sendiri dan suka cita bahkan berfoya-foya mengabaikan kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Sebagai referensi dalam kamus Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas menyebutkan bahwa korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan 

Sedangkan penyuapan (atau suap saja) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum. 

Penyuapan juga didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum"; juga "menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum".

’’Penjajah baru’’ bernama pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli ]dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. 

Menurut hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan United State Agency for International Development (USAID) pada tahun 2004, biaya pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor saja, pertahunnya bisa mencapai 3 triliun rupiah.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. 

Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur, namun sesungguh tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. 

Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat, namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. 

Pratik seperti ini menjadikan korupsi menjadi abu-abu, sehingga akan memunculkan hukum suka atau tidak suka, mengadili atau tidak diadili, sesuai dengan penafsiran penguasa atas hukum itu sendiri. Apalagi jika bersama kroni-kroni kekuasaan dan kekuatan yang lain, maka korupsi, pungli dan suap atau menyuap sudah menjadi kebiasaan alias ’’budaya baru’’..

Sekedar mengingatkan sebelum jauh tergelincir pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang salah kaprah, serta terus menerus dihantui musibah dan marah bahaya, juga ketidaktenteraman jiwa karena memperoleh, mengumpulkan dan mengamalkan rejeki dari ’’penjajah baru’’ yang sudah mempunyai kekuatan stempel di mata penguasa sebagai ’’budaya baru’’, mari kita kembali pada pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama sudah jelas tegas disebutkan;

’’Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’’ (djoko tetuko)

 

 Dirut RRI HM Rohanudin (kanan) dan wartawan KoranTransparansi Djoko Tetuko

Wawancara khusus Wartawan KoranTransparnsi dengan Dirut RII HM Rohanudin

Satu-satunya Radio Pemegang Hak Siar Piala Dunia di Indonesia

RADIO Republik Indonesia (RRI) tiba-tiba saja mengangetkan publik se antero nusantara, karena pada tanggal 30 Januari 2018 lalu, menandatangani kontrak kerja sama dengan perwakilan Federation Internationale de Football Association (FIFA), PT Futbal Momentum Asia, dimana RRI ditunjuk dan dipercaya menjadi pemegang hak siar radio satu-satunya di Indonesia, siaran langsung Piala Dunia 2018 Russia dengan berbagai programa kreatif dan teknologi modern.

Lebih detail mengenai Memorandum of Undestanding (MoU) sebagai berkah buat radio perjuangan ini, berikut ini wawancara dengan M. Rohanudin, Dirut RRI dengan Djoko Tetuko dari Koran Transparansi.

Selamat pak Rohan atas sukses RRI menerima kepercayaan dari FIFA?

Terima kasih atas perhatian dan atensinya, ini memang sebuah penghargaan dari FIFA untuk RRI, setelah 4 tahun terakhir RRI melakukan programa-programa yang revolusioner, sebagai media mainstream, yang terus menerus melakukan perubahan sesuai dengan jaman now dan memberikan ruang kepada generasi milenial.

Semua pengamat  media dan broadcasting hampir tidak percaya dengan kepercayaan FIFA kepada RRI?

Pertanyaan itu juga sempat saya terima dari teman-teman pers dan radio yang lain, pada saat menerima kabar bahwa RRI mendapat kepercayaan dari FIFA sebagai pemegang hak siar tunggal, atau satu-satunya radio di Indonesia, yang berhak menyiarkan siaran langsung pertandingan sepakbola Piala Dunia di Russia, yang sudah diinovasikan dan dikreatifkan melalui sentuhan program bertitle 

’’Pesta Bola’’ oleh FMA sebagai kepanjangan tangan FIFA yang mengurusi semua program kerja bareng ini.

Bahkan teman-teman wartawan ada yang tanya? RRI harus bayar berapa dan melakukan lobi seperti apa? Tetapi semua saya tegaskan bahwa RRI tidak mengeluarkan anggaran atau biaya atas kepercayaan ini, juga tidak melakukan lobi-lobi kepada perwakilan FIFA atau FMA.

Lalu, apa kelebihan RRI sehingga mendapat kepercayaan dunia internasional dari FIFA begitu luar biasa?

Pertimbangan dari FMA sampai melakukan MoU dengan RRI, bahwa hasil survei internal mereka secara diam-diam, membuktikan bahwa RRI merupakan radio yang paling banyak pendengarnya di seluruh Indoensia, bahkan terbesar pula di antara pendengar disabel yang jumlahnya di Indonesia mencapai 1,5 juta pendengar.

Pertimbangan yang lain?

Pertimbangan lain, ya...  berasal dari hasil survei FIFA di 3 provisni di Indoensia, yang juga dirahasiakan, khusus dari segi pendengar radio. 

Pertama, ternyata RRI lah yang dinilia pantas jadi radio Piala Dunia 2018 Russia untuk pendengar radio di Indonesia, kemudian kebutuhan yang kedua, FIFA ingin memberi perhatian kepada kelompok disabel, dan berdasarkan survei memang yang terbesar di antara mereka mendengarkan RRI.

Seperti apa bentuk negoisasi dengan FMA?

Sebenarnya tidak ada negoisasi apapun untuk menjadi satu-satunya radio yang memiliki hak siar siaran langsung, dan programa-programa terkait Piala Dunia di Indoensia, termasuk pergelaran Pesta Bola pada pesta sepakbola Piala Dunia 14 Juni – 15 Juli mendatang. Namun, reputasi RRI yang sudah disurvei oleh FMA itu. 

Bahkan (mohon maaf), .RRI sendiri tidak tahu, memang menunjukkan hasil yang sangat pentas diberikan kepercayaan oleh FIFA memegang hak siar tunggal itu. Apalagi kalau survei itu ditambahkan dua provinsi Papua dan Maluku.

Hal lain sebagai pertimbangan, data yang berbeda dari hasil survei Nielsen  (survei pendengar radio di Indonesia kecuali Papua dan Maluku, RRI rating tertinggi di Indonesia). Pendengar radio di Indonesia 35%  dari jumlah penduduk di Indonesia atau setara dengan 75 juta masyarakat di Indonesia. RRI menurut hasil survei itu 10%  (dari 37% itu) pendengar atau sekitar 7,5 juta pendengar, dan itu merupakan data tertinggi di Indonesia.

Oleh karena itu, mengenai negoisasi, sekali lagi  memang tidak ada negoisasi, tetapi kerja sama dengan FIFA ini ada kesepakatan bahwa kegiatan Piala Dunia di Russia,  RRI harus menyiarkan kegiatan-kegiatan itu, siaran langsung di Russia semua pertandingan sampai semi final dan final. 

Pada saat yang sama RRI yang mempunyai 97 stasiun di Indonesia, (65 stasiun di antaranya nanti akan menggelar Pesta Bola (seperti nonton bareng) dengan layar lebar dan berbagai programa-programa berkaitan dengan Piala Dunia. 

Tetapi semua itu difasilitasi FMA, termasuk penerimaan satelit ke layar lebar di 65 stasiun yang akan menjadi tempat pergelaran Pasta Bola Piala Dunia 2018.

Berarti ini sebuah penghargaan dari FIFA karena kesuksesan programa-programa RRI?

Kira-kira seperti itu, sehingga programa khusus Pesta Bola Piala Dunia dari Russia ini, adalah gayung bersambut antara RRI dengan FIFA melalui PT FMA,yang sama-sama berharap Piala Dunia menjadi hiburan masyarakat dunia, termasuk pendengar radio di Indonesia. 

Jadi FIFA membutuhkan siaran melalui radio dan memilih sekaligus memberikan kepercayaan kepada RRI yang mempunyai jangkauan siaran juga pendengar hasil survei dengan rating tertinggi. 

RRI juga membutuhkan brand sebagai media mainstream yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk mencerdaskan bangsa dan memberikan informasi secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya, termasuk siaran langsung pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2018, dengan informasi yang benar dan dapat dipercaya.

Lalu apa hak dan kewajiban RRI?

RRI sesuai dengan kesepakatan menyediakan tempat di 65 stasiun di seluruh Indoensia untuk pergelaran Pesta Bola, juga beberapa programa terkait Piala Dunia 2018 di Russia itu. 

Sedangkan PT FMA sebagai EO FIFA akan melakukan berbagai kegiatan untuk meramaikan dan memeriahkan Pesta Bola melalui berbagai siaran di RRI, sehingga pendengar akan mendapatkan informasi mengenai Piala Dunia sebanyak-banyaknya dari event dan narasumber terpercaya yang langsung dapat didengar di wilayah perbatasan maupun daerah terpencil dan pesisir di Negara Republik Indonesia ini.

Namun sesuai kesepakatan, RRI tidak boleh memberikan hak siar kepada pihak lain maupun mencari iklan untuk acara Pesta Bola, semua menjadi hak dari PT FMA sebagai kepanjangan dari FIFA mengkreatifkan programa-programa Piala Dunia Russia 2018 dengan semaksimal mungkin melalui siaran di RRI, dan merupakan programa istimewa bagi pendengar RRI di mana pun berada, sesuai motto RRI, ‘’Sekali di udara, Tetap di udara’’ dengan siaran Piala Dunia Russia 2018.

Berarti kerja sama ini sangat membanggakan dan prestisius?

Alhamdulillah, sangat membangakan, karena RRI dipilih dan dipercaya menjadi radio satu-satunya di Indoensia dalam programa Pesta Bola Piala Dunia 2018.. Apalagi sebagai Lembaga Penyaiaran Publik, RRI yang tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi mengedepankan tugas khusus untuk memberikan kecerdasan kepada masyarakat, menjalankan tanggung jawab sosial, terutama menyampaikan informasi, pendidikan, dan hiburan, tidak terkecuali terhadap kelompok minoritas dan disabel, Dan itulah salah satu di antaranya pertimbangan FIFA memilih RRI.

Kelompok Disabel selama ini mendapat programa apa?

Kelompok disabel di Indonedia sekitar 1,5 juta (tuna tetra dan sebagainya) pokoknya kelompok itu, yang memang memerlukan pelayanan khusus, sudah pasti mendapat programa-programa yang beragam dan sangat banyak melalui siaran apa saja. 

Disamping itu, RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mempunyai jaringan paling banyak dengan jangkauan terbesar di Indoensia, melalui 97 stasiun penyiaran, 222 stasiun relay, dan 30 di antaranya stasiun penyiaran yang berada di wilayah  perbatasan, daerah terpencil dan pesisir,  Semua programa-programa itu, sangat memanjakan pendengar, bahkan semua sudah dalam pembaharuan teknologi dengan melakukan terobosan melalui konvergensi media.

Selain itu, FIFA sebagai operator tunggal penyelenggaraan Piala Dunia Russia 2018, mempunyai tujuan sangat mulia untuk membangun dan mengembangkan kemampuan orang-orang disabel dengan diberikan hiburan acara-acara yang diharapkan juga sama diterima orang-orang normal, khususya tentang berita Piala Dunia 2018. 

Perhatian begitu besar dari FIFA itu, RRI juga gayung bersambut berusaha semaksimal mungkin mendukung program PT FMA melalui siaran yang kreatif. Dan melalui siaran RRI insyaAllah akan ditampilkan dalam gaya khas dan berbeda, sehingga seakan-akan tidak ada perbedaan bagi kalangan disabel menerima informasi dengan baik dan benar,  bahkan kalau datang di arena penyelenggaraan Pesta Bola, pasti akan mendapat hiburan sangat menyenangkan dan mencerdaskan.

Perkembangan RRI sendiri bagiamna?

Alhamdulillah,  perkembangan RRI selama setahun ini mengalami kemajuan yang sangat revolusioner, bahkan pada tahun 2017 dalam konteks membangun kohesi (membangun perekat bangsa), RRI menyelenggarakan konser kebangsaan, melalui siaran-siaran off air musik, di 6 kota (Jakarta, Kendari, Samarinda, Surabaya, Jogjakarta, dan Jakarta).

Konser kebangsaan itu, mendapat antusiasme publik yang sangat besar dari semua daerah. Bahkan, penyanyi yang ditampilkan penyanyi kelas atas, terakhir di Jakarta untuk high class dengan musisi Dwiki Dharmawan berserta istrinya Ita Purnamasari, ada juga Yuni Sara, dan beberapa penyanyi papan atas.

Jadi pada intinya tujuan RRI menyelenggarakan konser kebangsaan, sebagai wakil negara hadir di semua daerah, untuk meraih publik yang besar, publik sebagai agen perubahan, menyampaikan informasi yang sehat menuju informasi dan demokrasi yang cerdas, berwawasan, berpendidikan, juga memberi hiburan, sehingga kegiatan off air dapat menaikan reputasi, juga. brand siaran RRI. Dengan cara itu telah terbukti menaikkan jumlah pendengar RRI sebagaimana mengacu pada hasil survei. (JT)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...