Opini

H Djoko Tetuko

Oleh : Djoko Tetuko

Ketika negara, pemerintah, rakyat jelata berjingkrak-jingkrak ria, bergembira merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-73, rasanya di antara sanjungan kepada pahlawan sudah mulai tenggelam dimakan jaman. Kisah tentang perjuangan para veteran kemerdekaan sudah berubah menjadi tayangan iklan layanan masyarakat, tidak lebih dari sekedar iklan belaka.

Kering rasanya mengikuti upacara peringatan hari kemerdekaan, hanya dihiasi dengan pakaian adat dan upacara menaikkan dan menurunkan sang saka Merah Putih. Sejarah panjang perjuangan hingga sampai pada pertolongan Allah SWT, bangsa dan negara Indonesia menyatakan kemerdekaan, dengan rentetan model penjajahan hampir 350 tahun seperti sudah tidak diminati genereasi milleneal sebagai generani jaman now.  

Tasyakuran di kampung-kampung hanya sekedar formalitas, bukan sebuah panggilan jiwa bahwa malam 17 Agustus (16 Agustus malam), merupakan detik-detik bangsa dan negara Indonesia menerima sebuah takdir dari Allah SWT dibebaskan dari belenggu penjajahan dengan berbagai model. Mungkin penjajahan paling bervariasai di antara penjahahan-penjahan di seluruh dunia.

Membaca berita di koran dan media sosial serta kabar dari radio juga televisi masih marak, proses penangkapan dan penegakkan hukum terhadap koruptor. Bahkan seakan-akan prestasi bangsa dan negara Indonesia paling menonjol di permukaan hanya dua; pertama soal koruptor dan kedua masalah narkoba. Berbagai hasil pembangunan infrastruktur termasuk sarana transportasi jalan tol di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua, juga pemeratan jaringan pembangkit listrik, seakan-akan tenggelam tanpa hiruk pikuk pemberitaan.

Asian Games di Jakarta dan Palembang seperti event penjajahan, di tengah-tengah konidisi bangsa dan negara Indonesia belum mampu mengembalikan pada posisi stabil dalam berbagai aktifitas berbangsa dan bernegara, sehingga cerita soal Asian Games ialah ketidakpuasan para peserta dengan venus pertandingan dan venus latihan, ketidakharmonisan antara Inasgoc dan pengelola lapangan pertandingan. Yang menampar muka dan memalukan adalah kabar mark-up sejumlah proyek Asian Games karena harus diselesaikan segera, bukan ditingkatkan kualitasnya, tetapi digembosi dengan pemanfaatan proyek untuk pribadi dan golongan. Sungguh sebuah pelajaran amat sangat berharga. INASGOC atau Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee adalah komite resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia.

Kisah pelacur tua berlayar (berpindah-pindah) dari kompleks pelacuran satu ke lokasi pelacuran lain, menjadi inspirasi dari tulisan ini, ketika sudah tidak menikmati suasana kemerdekaan, hampir tidak ada perbedaan sudah merdeka lebih dari 70 tahun dengan dijajah Jepang, Belanda, dan Portugis, ratusan tahun silam. Ketika kegembiraan pesta olahraga se Asia, juga buka kebanggaan, seperti ketika Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun 1962, 56 tahun silam.

Ketika berita tentang keberhasilan pembangunan dan bencana nasional gempa Lombok, kalah populer dengan berita penangkapan koruptor dan permainan tangkap menangkap pemain narkoda. Semakin nampak bahwa negara tidak hadir secara totalitas dengan program prioritas, dengan komunikasi yang efektif kepada masyarakat, dengan pertanggungjawaban yang transparan kepada publik, dengan penyampaian plus minus mengurus negara dengan berbagai ’’mafia’’ yang sudah terlanjur ikut campur dalam pelbagai pesta atas nama rakyat dan bangsa Indonesia.

Bin salabin negara Indonesia sudah berubah menjadi sebuah kebudayaan Indonesia, dengan dipoles berbagai kepentingan sebagai pemanis bahwa Indonesia masih eksis, walaupun apabila dilakukan analisa secara tajam dan mendalam, maka kondisi Indonesia dengan  politik luar negeri yang kurang jelas mengarah ke mana? Nampak sekali bahwa ada kebingungan dalam mengambil sikap harus konsentrasi program prioritas apa?

Yang pasti pembangunan infrastruktur  terus dilakukan dengan target pada tahun 5 pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo bahwa jalan tol trans Jawa sudah selesai, jalan tol trans Sumatera sudah mendekati final, dan jalan-jalan protokol di Papua, Sulawesi dan Kalimantan, diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun belum ada secara jelas dan tuntas penyampaian kepada publik, pembangunan infrasturktur itu dalam bentuk kerja sama dengan pihak swasta atau apa? Dengan biaya berapa, dengan kebijakan seperti apa?

Sekali lagi kisah pelacur tua menjadi sebuah inspirasi, dimana kehidupan pelacur (menjual diri) dari muda sampai usia 25 tahun menjadi masa keemasan dan menjadi primadona di kompleks kelas bintang, memasuki usia 25-40 tahun sudah mulai masuk wilayah lokalisasi kelas melati itu pun kadang di daerah-daerah terpencil, harus berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan jejak dan mengelola diri supaya tetap disebut sebagai ’’barang baru’’, dan memasuki usia 40 tahun ke atas, tinggal menunggu masa-masa sulit dan sudah mulai kehilangan pelanggan. Hanya ada dua perjalanan penting, bertobat atau menjadi germo.

Dan di antara perjalanan pelacur tua, ada yang hampir sama dengan cerita di hadits di mana ada seorang pelacur masuk surga, ketika dalam keadaan kesulitan dengan sepatunya mengambil air untuk memberi minum seekor anjing yang kehausan. Keikhlasan sang pelacur ini menyebabkan masuk surga. Demikian juga pelacur tua ini memilih bertobat dengan mengisi hidup penuh ibadah.

Tetapi berbeda dengan pelacur tua yang berakhir di lokalisasi rel kereta api Wonokromo Surabaya, tetap memilih pekerjaan penjual diri, bahkan memilih pelanggan murid sekolah dasar sekali pun, guna menyambung kehidupan esok hari. Pelacur sepanjang hidupnya ini hanya mengisahkan walaupun melakukan pekerjaan buruk atau terburuk, namun dalam hidupnya tidak pernah mengambil harta benda milik orang lain, apalagi ikut melakukan korupsi berjamaah bersama koruptor, atau ikut terlibat jual beli suara pada saat Pileg, Pilpres maupun Pilkada. 

Kisah pelacur tua hanya sekedar mengingatkan bahwa pekerjaan sangat buruk di mata masyarakat, sebagai seorang pelacur, ternyata masih membanggakan  karena tidak pernah mencuri, merampok, apalagi koorupsi, juga terlibat mengatur skor hasil akhir Pemilu. Juga tidak pernah berkhianat kepada negeri Indonesia tercinta, termasuk tidak pernah menjual aset negara, menyelewengkan hak rakyat dan masyarakat, tidak pernah atas nama rakyat miskin meraup keuangan sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi dan kelompok serta partainya.

Sebuah refleksi kemerdekaan Indonesia ke-73, suara sumbang bahwa kekayaan di bumi Indonesia hanya dikuasai segelintir orang, bahkan sebagian besar bukan pribumi. Sementara posisi pribumi terus diminggirkan tanpa mampu menikmati pembangunan di kota-kota besar atau jalan tol sekalipun, karena mahal dan tidak mampu menjangkau ekonomi kelas bintang itu.  Adakah sebuah perubahan untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*) 

 

 

 

Djawoto
Oleh: Djawoto, Dr., SE., MM (Dosen Tetap STIESIA Surabaya)
 
Surabaya (KoranTransparansi.com) - OUTPUT atau pendapatan nasional merupakan ukuran paling komprehensif dari tingkat aktivitas ekonomi suatu negara. Salah satu ukuran yang lazim digunakan untuk output adalah produk domestik bruto (PDB). 
 
PDB dapat dilihat sebagai perekonomian total dari setiap orang di dalam perekonomian atau sebagai pengeluaran total pada output barang dan jasa perekonomian. Output ini dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah) sebagai jumlah dari total keluaran barang dan jasa dikalikan dengan harga per unitnya. 
 
Jumlah total tersebut sering disebut sebagai output nominal, yang dapat berubah karena perubahan baik jumlah fisik maupun perubahan harga terhadap periode dasarnya.
 
 
Untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tersebut karena perubahan fisik saja, maka nilai output diukur tidak pada harga sekarang tetapi pada harga yang berlaku pada periode dasar yang dipilih. 
 
Jumlah total ini disebut sebagai output riil. Perubahan persentase dari output riil disebut sebagai pertumbuhan ekonomi.
 
Sementara penduduk dalam usia kerja disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dimaksud adalah tenaga kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. 
 
Bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan; yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan, penderita cacat yang dependen). 
 
Angkatan kerja dibedakan ke dalam dua subkelompok, yaitu pekerja dan penganggur. Pekerja ialah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. 
 
Penganggur ialah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Tingkat penganggur diukur sebagai suatu presentase dari angkatan kerja total yang tidak mempunyai pekerjaan terhadap seluruh angkatan kerja.
 
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu wacana yang menonjol dalam konteks perekonomian suatu negara dan menjadi penting karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian negara tersebut. 
 
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai seperti yang telah direncanakan bagi suatu negara  merupakan suatu keberhasilan kebijakan dalam perekonomian negara tersebut. Dari sinilah, maka negara-negara berusaha untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal dengan cara melakukan berbagai kebijakan dalam perekonomian. 
 
Disamping itu pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang  yang mengukur prestasi perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya.
 
Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dari suatu periode ke periode berikutnya akan selalu meningkat dengan meningkatnya faktor-faktor produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
 
Akibat perkembangan penduduk, tenaga kerja menjadi bertambah, dan ketrampilan mereka akan bertambah dengan bertambahnya pengalaman kerja dan pendidikan.
 
Namun perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. 
 
Sering kali pertambahan potensi memproduksi jauh  lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya, dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya.
 
Dalam kenyataannya pertumbuhan ekonomi belum mampu meningkatkan kesejahteraan dan belum menyerap lapangan kerja. Sektor yang berbasis sumber daya alam  dan daya serap tenaga kerja yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan pertumbuhan yang pesat, namun justru sektor yang  tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat tumbuh secara pesat.
 
Salah satu prioritas dalam membangun perekonomian yang dikemukakan  pemerintah Indonesia adalah penciptaan lapangan pekerjaan atau berkurangnya tingkat pengangguran dengan alasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar berpotensi tinggi dalam menghasilkan output nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
 
Dari angkatan kerja di Indonesia yang ada diantaranya tergolong pengangguran. Hal ini menyebabkan potensi SDM yang ada dan potensi output yang dihasilkan terbuang sia-sia. 
 
Kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif tidak selalu diikuti dengan penurunan pada tingkat pengangguran dari periode sebelumnya, begitu pula sebaliknya. 
 
Tingkat pengangguran di Indonesia memiliki trend yang cenderung terus meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi belum mampu meningkatkan kesejahteraan dan menyerap lapangan kerja. Kalau toh pengangguran pernah turun itupun tidak berpengaruh signifikan. 
 
Justru peningkatan angkatan kerja terjadi pada angkatan kerja paruh waktu dan separuh mengganggur. 
 
Atas alasan itu, pertumbuhan tidak berhasil pada penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan yang ada tidak berkualitas. Penciptaan lapangan kerja sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak dapat menyerap angkatan kerja baru yang muncul setiap tahun dan jumlah pengangguran yang sudah ada dari tahun sebelumnya. 
 
Hal tersebut menjelaskan mengapa tingkat pengangguran cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Indonesia setiap tahunnya. 
 
Mengapa pertumbuhan ekonomi kualitasnya berada pada posisi yang rendah terutama dala menyerap tenaga kerja, ini barangkali pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh sektor jasa yang sangat minim akan penyerapan tenaga kerja. 
 
Jadi sektor- sektor yang bersifat padat karya misalnya sektor manufaktur dan sektor pertanian kurang berperan dalam penyerapan tenaga kerja sehingga tidak berdampak pula pada penurunan angka kemiskinan.
 
Pertumbuhan tertinggi telah dicatat oleh tiga lapangan usaha dan telah mendorong dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi selama dua tahun terakhir yaitu sektor Informasi dan Telekomunikasi sebesar 9,2 %, jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,83 % dan transportasi-pergudangan sebesar 8,2 %, namun perlu diketahui bahwa sektor-sektor tersebut bukan merupakan sektor padat karya. 
 
Dilain pihak struktur perekonomian kita masih bertumpu pada sektor konsumsi rumah tangga yang sangat rentan terhadap gejolak inflasi. Ketika inflasi umum menunjukkan angka yang rendah pemerintahpun tidak perlu segera merasa puas, karena penyumbang inflasi tersebut berasal dari kelompok bahan makanan (volatile food) yang jauh di atas inflasi umum sehingga pemerintah harus segera mengendalikan pergerakan inflasi tersebut. 
 
Pemerintahpun harus segera mengambil langkah-langkah jitu untuk melakukan treatment untuk mensiasati inflasi dari dari sisi penawaran (supply side) yang telah terjadi cukup lama. 
 
Akan tetapi yang dilakukan pemerintah selama ini adalah melalui kebijakan moneternya (demand side) dengan jalan melalui bank sentral menaikkan suku bunga untuk menyedot dana dari perekonomian sehingga menyebabkan bunga sulit turun dan sangat kontraproduktif terhadap perkembangan sektor riil. 
 
Hal lain dapat dicermati bahwa prediksi elastisitas pertumbuhan terhadap penciptaan lapangan kerja dari tahun ke tahun terus menerus turun, ini mengindikasikan bahwa betapa sulitnya pertumbuhan ekonomi kita untuk menyerap tenaga kerja. 
 
Sementara investasi besar-besaran di sektor infrastruktur yang notabene menyerap semua sumber baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Sumber Daya Manusia (SDM) yang sekaligus menjadi prioritas pemerintah dan lokomotif pertumbuhan ekonomi justru tidak mampu menyerap tenaga kerja.
 
Pertumbuhan ekonomi dalam hubungannya dengan pembangunan yang berkelanjutan, dapat diketahui bahwa peningkatan output sektor-sektor ekonomi riil dapat dibentuk melalui mekanisme kapasitas produksi yang bertambah. Namun pertumbuhan ekonomi dalam hubungannya dengan pembangunan yang berkelanjutan seharusnya juga ditopang oleh investasi dan bukan lebih banyak ditopang dengan konsumsi seperti sekarang ini.
 
Pemerintah seharusnya lebih mendorong investasi agar penyerapan tenaga kerja dan pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya lain juga semakin optimal. 
Disamping itu secara teoritis investasi dapat memberikan efek multiplier yang lebih besar, daripada konsumsi yang pada jangka waktu tertentu akan cepat jenuh.
 
Kita semua mengetahui bahwa pemerintah telah bekerja keras dalam mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi, namun hendaknya pemerintah juga tidak hanya berpatok pada angka-angka pertumbuhan lalu mengabaikan dampak pada penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 
 
Jadi dalam hal pertumbuhan ekonomi disamping dari segi kuantitas hendaknya dari segi kualitas juga harus mendapat perhatian ekstra.(***)
Ketika Semen tidak Panen

Sekedar Catatan (SETAN) ; Djoko Tetuko

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Tiba-tiba saja pembangunan infrastruktur dengan berbagai terobosan sekaligus terabasan (kebijakan luar biasa), sama sekali tidak menyentuh peningkatan pendapatan pabrikan semen di Indonesia, terutama pabrik semen lokal, milik BUMN, setelah sekian lama menjadi pemain tunggal dan merasakan keuntungan cukup signifikan.

Terabasan pemerintah dengan membuka kran begitu lebar tanpa ada saringan bahkan perhitungan untung rugi perusahaan negera, maupun memperhitungkan kapasitas bahan olahan semen dalam negeri, membuat produski semen secara nasional mencapai 107 ton per tahun. Sementara kebutuhan domestik hanya 66 juta ton per tahun, dan kemampuan eksport hanya 2,5 juta ton per tahun.

Begitu menerabas sekaligus menerobos dengan berbagai kelebihan dan kekurangan, maka 3 tahun terakhir ini, pemain semen (pabrik semen, red) mulai pasang kuda-kuda, mulai merencanakan berbagai kemungkinan untuk mempertahankan citra positif kualitas produksi, juga citra positif masih mampu bertahan, di tengah-tengah persaingan yang tidak sehat. Dan inilah masa dimana ketika pabrik semen tidak lagi panen.

’’Kapasitas produksi seluruh pabrik semen di Indonesia mencapai 107 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan dalam nasional dan eksport total baru mencapai 68,5 juta ton per tahun,’’ kata  Agung Wiharto, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, saat pertemuan dengan pimpinan media massa di Kota Surabaya, Kamis (7/6/2018) lalu

Kondisi ini, mau tidak mau, diperkirakan dalam kurun waktu 5-7 tahun ke depan, persaingan bisnis semen di Indonesia akan berlangsung sangat ketat dan keras. Sebab, sejak 2015 sampai 2022 diperkirakan surplus pasokan semen tetap tinggi di pasar nasional. Eksport semen nasional ke mancanegara tahun 2017 hanya 2,5 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 2 juta ton di antaranya oleh PT Semen Indonesia Grup,’’ kata Agung.

Mengapa semen tidak panen? Khusus eksport ke luar negeri saja, jika pada masa kejayaan Semen Indonesia sudah dapat dipastikan, ada keuntungan (margin) sangat signifikan. Tetapi, sejak produksi semen melimpah, maka bisa menutup biaya saja sudah cukup baik. ’’Margin eksport semen itu sangat kecil. Yang penting bisa menutup biaya produksi dan meningkatkan utilisasi pabrik,’’ tandas Agung.

Agung menjelaskan, bahwa salah satu faktor semen tidak panen dalam waktu cukup lama, karena tingkat konsumsi per kapita per tahun di Indonesia masih sangat rendah, yakni mencapai 262 kilogram/tahun/per kapita. Bandingkan dengan China yang mencapai 1.648 kilogram/tahun/per kapita.

Tingkat konsumsi semen di Indonesia kalah dibanding Malaysia, Thailand, dan Vietnam. ’’Oleh karena itu, sampai pada tahun 2021 mendatang, diperkirakan oversupply semen masih berada di kisaran 30 juta ton,’’ ujarnya.

Dengan persaingan sangat ketat antarpabrikan semen di Indonesia seperti sekarang ini, tambah Agung,  rata-rata tingkat utilisasi pabrikan semen di Indonesia hanya 63%. Artinya, jika pabrikan semen memandang ada unit pabriknya dinilai tak efisien dioperasikan, sebaiknya unit pabrik semen tersebut dimatikan sementara waktu. "Semen Indonesia bersyukur tingkat utilisasinya mencapai 83%. Market share kita masih tinggi di angka sekitar 42%," jelasnya. 

Bahkan, lanjutnya, Kendati memiliki kapasitas produksi per tahun lebih dari 32 juta ton per tahun dengan tingkat utilisasi sebesar 83% di tahun 2017, tingkat profit bersih Semen Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun. Hal itu disebabkan, harga semen di pasaran nasional terus menurun.

Tahun 2017 lalu, tingkat harga semen di pasar nasional turun sebesar 9% dibandingkan periode 2016. ’’Tahun 2016 harga semen per ton sebesar USD 880 dan di 2017 turun menjadi USD 730 per ton,’’ kata Agung.

Tidak Masuk Daftar Negatif Investasi

Harjanto, Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin, mengatakan kendati akan terjadi kelebihan pasokan semen, pihaknya tidak akan mengusulkan industri ini untuk masuk ke dalam daftar negatif investasi. ’

’Kami akan segera mengusulkan persyaratan teknis kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal [BKPM] khusus untuk industri semen. Salah satunya seperti investasi industri semen harus berada di luar Pulau Jawa,” ujarnya..

Selain itu, syarat teknis lainnya adalah kapasitas produksi pab rik semen tidak boleh lebih tinggi dari tiga kali lipat total kebutuhan semen dalam satu provinsi. Kemudian, penggunaan teknologi harus ramah lingkungan serta rendah konsumsi energi.

Dengan demikian, investasi yang masuk ke dalam industri semen dalam negeri harus benar-benar memiliki daya saing, ramah lingkungan, dan berada di luar Pulau Jawa. Pengaturan lebih lanjut terdapat beberapa spesifikasi teknis pabrik yang harus dipenuhi investor.

Menurutnya, pemerintah tidak akan mengizinkan pendirian pabrik semen relokasi dari negara lain dengan teknologi rendah serta menggunakan energi dalam jumlah besar. Dengan demikian, pendirian industri semen akan lebih selektif.

Terkait dengan kelebihan pasokan yang akan terjadi pada 2017, sisa lebih produksi diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar ekspor. Saat ini terdapat lima pembangunan pabrik semen yang akan berproduksi optimal pada 2017, yaitu Jui Shin, Anhui Conch, Siam Cement, Cemindo Gemilang dan Panasia.

Untuk pulau Jawa sendiri, berdasarkan data duniaindustri, dikuasai dua pemain semen yang besar, yaitu PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) dengan pangsa pasar 38,8% dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) yang pangsa pasarnya 37%. Di Kalimantan, kedua pemain ini berbagi kue, SMGR mendapatkan 51,6% dan INTP memperoleh 27,9 pangsa pasar.

Siap Kompetisi

Seperti kompetisi sepakbola dalam negeri, Liga 1 dengan jumlah klub standar, tetapi tetap saja dengan gaji di bawa rata-rata klub standar internasional Asia. Maka kompetisi itu sendiri hanya sekedar memutar dan menyelenggarakan, bukan menghasilkan klub dan pemain dengan materi terbaik standar internasional, sekaligus berdampak cukup baik tim nasional.

Apalagi kalau melihat lebih dekat Liga 2 dan Liga 3, maka hampir dapat dipastikan bahwa sepekbola Indonesia, memang masih sekedar kompetisi.

Begitu juga persaingan pabrikan semen di Indonesia, Semen Indonesia, kini harus menghadapi persaingan begitu ketat dan keras, dengan pebrikan semen dari luar negeri, yang sudah biasa menurunkan harga dan menjungkirbalikkan harga ’’demi persaingan tidak sehat’’, dan itu untuk sementara sah-sah saja, karena memang dengan berdalih untuk pembangunan infrastuktur, maka semua boleh-boleh saja. Walaupun sudah mulai nampak persaingan tidak sehat.

Dalam persoalan harga, Semen Indonesia sangat merasakan dampaknya, sehingga harus melakukan perubahan strategi untuk bersaing dan berkompetisi dengan pabrikan semen lainnya. ’’Beda harga antara produk Semen Indonesia dengan semen pabrikan tertentu bisa mencapai Rp 9.000 per sak. Ya kondisi ini mengharuskan kita lakukan penyesuaian harga. Tingkat penjualan Semen Indonesia tetap tinggi, tapi harga menurun. Akibatnya, pendapatan dan profit bersih korporasi juga menurun," tegas Agung. 

Sementara itu, di pasar nasional, sejumlah pemain besar semen dunia memiliki pabrik dan produknya beredar di pasar nasional. Misalnya, Lafarge Holcim Prancis, Anhui Conch China, Heidelberg Jerman, dan lainnya. Dalam beberapa tahun ke depan, tingkat kapasitas produksi pabrikan Anhui Conch di Indonesia diperkirakan mencapai 14 juta ton.

Sebagai pabrikan semen terbesar di China dan ketiga di dunia, Conch memiliki kapasitas produksi mencapai 209 juta ton per tahun. Karena itu, Conch sangat agresif menyerang pasar semen Indonesia dengan kebijakan harga sangat kompetitif, sehingga menggoyang keseimbangan pasar semen nasional.

Agung dengan diplomatis dan optimis menyatakan, walaupun mendapat serangan keras dari pabrik pabrikan semen asing, terutama dari China dan Thailand (Siam Cement), Agung menandaskan, Semen Indonesia Grup siap menghadapi kompetisi bisnis semen yang sangat keras ini dengan sekuat tenaga.

Satu di antaranya, korporasi melakukan langkah efisiensi internal dengan menekan operational expenditure (Opex), menjadwal ulang sejumlah langkah ekspansi pembangunan pabrik semen baru seperti Bangladesh, Nangroe Aceh Darussalam, dan Kupang (NTT). ’’Termasuk tidak naik gaji selama 3 tahun terakhir ini,’’ ungkap Agung/ (djoko tetuko)

Berbagi dengan Anak Yatim Apakah Pancasila?

Aro-aital ladzii yukaddzibu biddiin

(1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 

fadzaalikal ladzii yadu”ulyatiim

(2). Maka itulah orang yang menghardik anak yatim,

walaa yahuddhu ‘alaa tho’aamil miskiin

(3). dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.

fawailul lil musholliin

(4). Maka celakalah orang yang shalat,

alladziina hum ‘an sholaatihim saahuun

(5). (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya,

alladziina hum yuroo-uun

(6). yang berbuat riya, 

wayamna’uunal ma’uun

(7). dan enggan (memberikan) bantuan. 

 

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Pengurus Persatuan Wartawan Indoensia (PWI) jamaah Mushola At-Taubah tergerak untuk berbagi dengan anak yatim piatu, tentu saja menyiapkan berbagai kebutuhan pokok untuk menyambut ’’tamu sangat mulia itu’’. Dan tergelarlah acara di Gedung PWI A. Aziz Jl Taman Apsari Surabaya, Senin (11/6/2018) lalu. 

Penggagas acara ini Luthfil Hakim, Wakil Ketua PWI Jatim, dengan koordinator Siaful Anam dan Catur, dan sejumlah wartawan senior Yousri Nour Rajaagam, Ferri Is Mirza, Eko Pamudji, Bondhet Hardjito, Ainur Rohim, Makin Rahmat, Budi Setiawan, dan beberapa nama langganan mengikuti kegiatan sosial, menjadi penerima tamu dan mengatur acara, juga dengan sabar memberi salam dan menata anak yatim piatu, sejak datang sampai di tempat acara, juga persiapan untuk berbuka puasa tentunya.

Sebagai Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Jatim, diminta memberikan sedikit kontak batin dengan 30 anak yatim dari panti asuhan Al-Muhajirin, Gununganyar, Surabaya,  beserta pembimbingnya.

Kontak batin yang dimaksud menyampaikan ular-ular (tausiah), maka dengan keterbatasan menyampaikan makna dan tafsir surat Al-Ma’un, dengan memberi contoh bahwa kalau NKRI punya Pancasila, maka yang melaksanakan Pancasila berarti tidak sampai masuk golongan yang disebutkan dalam surat Al-Ma;un sebagaimana di atas.

Berbagi dengan anak yatim piatu dengan memberikan bingkisan dan tali asih (uang), apakah merupakan ajaran Pancasila. Ternyata, sangat-sangat Pancasila. Sebab, sila pertama, Ketuhanan Yang Mahaesa, itu mencerminkan berketuhanan atau mengakui adanya Tuhan. Berarti mengakui adanya agama, bukan mendustakan agama? Demikian juga berbagi dengan anak yatim piatu, sebagaimana amanat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Apalagi melaksanakan atau menjalan sila ini, maka adil (sesuai dengan maqomnya) dan beradab, yang berarti melaksanakan dengan penuh adab atau sopan santun. Sebagaimana ayat 2-3, tidak mungkin menghardik anak yatim dan tidak menolong orang miskin. Sebab, sesuai maqomnya, maka anak yatim selalu mendapat kasih sayang, dan tentu perhatian juga kepastian mendapat jaminan hidup. Demikian juga untuk fakir miskin.

Menghahayati dan menjalankan sila pertama dan kedua saja, begitu agung Pancasila, yang sesungguhnya menjawab harapan Al-Qur’an mengenai keraguan umat Islam dalam menjalan agama, terutama menjunjung tinggi agama di atas segala-galanya. Menguji umat Islam senantiasa bertaqwa atau hanya sekedar stempel saja. 

Dapat dikorelasikan, apabila sebagai bangsa Indonesia menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sungguh-sungguh, maka akan dengan sadar tidak mungkin tidak saling menghargai dalam beragama. Dan mengakui Tuhan yang tentu saja dengan berbagai peristiwa ghaib.

Demikian juga jika menjalankan berbangsa dan bernegara dengan adil dan beradab, maka tidak mungkin ada ’’gugatan’’ anak yatim maupun fakir-miskin. Dan hal itu pasti akan terjadi apabila masyarakat dan negara, sudah tergerak secara otomatis melakukan hal itu.

Bahwa di negeri dengan jumlah populasi umat Islam mencapai 85 persen atau sudah turun 10 persen (95 persen tahun 2000-an). Maka umat Islam Indonesia, memang masih belum melaksanakan Pancasila secara sungguh-sungguh dan benar. Sebab, masih banyak anak yatim dan fakir–miskin, justru menjadi obyek untuk dipamerkan dalam berbagai acaraa untuk mengangkat harkat dan derajat mereka, dalam tempo sesaat. 

Bukan, dalam penyelamatan secara nasional, melalui donasi umat Islam. Dan masih banyak lembaga-lembaga yang menempelkan nama yatim dan fakir-miskin, juga memenfaatkan sebagai (maaf) ’’usaha’’ dengan memperdagangkan mereka.

Ayat 4-5 surat Al-Ma’un di atas sesungguhnya sebuah peringatan bagi bangsa Indoensia bahwa gambaran orang sholat celaka dan lalai, itu pasti bukan dilaksanakan atau dijalankan dengan berjamaah. Sebab, perintah agama sholat ialah sangat afdhol dilaksanakan tepat pada waktunya, dan berjamaah. Cermin berjamaah menandakan persatuan atau kebersamaan. 

Secara fisik seseorang disebut celaka dalam sholat karena tidak melaksanakan tepat pada waktunya atau tidak melaksanakan sama sekali bahkan kadang sampai lalai atau lupa? 

Tentu saja agama Islam memberikan jawaban bahwa jika sholat berjamaah dan tepat waktunya, tidak lama setelah adzan dam iqoma, di masjid dan mushola, maka insyaAllah tidak celaka dan lalai. Dan secara batin dengan cita rasa ghoib, apakah sholatnya sudah berkualitas atau tidak, apalagi celaka (menjalankan sesuai dengan makna dan harapan sholat), tidak berbuat  mungkar serta tidak lalai (melaksanakan secara khusyu’), maka perjalanan ke masjid dan mushola akan menjawab. 

Dan itulah sesungguhnya harapan sila ketiga, Persatuan Indoensia, disatukan dalam bahasa berjamaah dan saling melengkapi juga memberikan peningkatan kualitas. Bukan hidup sendiri-sendiri, bahkan bersaing sendiri-sendiri saling mematikan.

Cermin dalam sholat berjamaah juga menggambarkan sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang dipimpn hikmat kejabiksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dimana ada imam (pemimpin) dengan satu bahasa dan bacaan yang sama dengan makmum (yang dipimpin) atau rakyat, sehingga imam atau pemimpin, tidak mungkin memperjuangkan kepentingan lain, kecuali bagaimana sholatnya diterima dan diridhoi. Demikian juga wakil rakyat atau pemimpin ketika di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, maka harus menyuarakan seperti keinginan rakyat dengan satu bahasa dan satu kata yang sama.

Ayat keenam, lebih merinding lagi rasanya menulis dan menyampaikan sebagai bangsa Indonesia yang sudah gembar-gembor Pancasila, tetapi sama sekali tidak perjuang untuk negara dan bangsa, akan tetapi lebih memilih berjuang untuk kepentingan pribadi dan golongan. Bahkan lebih hebat lagi jika menonjolkan riya’ atau memamerkan langkah-langkah strategis yang itu menunjukkan tidak ada pembelaan ke rakyat sama sekali, tetapi lebih banyak mengumbar syahwat pribadi dalam berpolitik maupun bernegara.

Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam bahasa surat Al-Ma’un, enggan (memberikan) bantuan. Itu artinya bahwa sifat gotong royong, Persatuan Indoensia, musyawarah mufakat, dalam satu irama dan gelombang yang sama, belum terbangun. Apabila, saling memberi bantuan dengan suka rela sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya, maka harapan keadilan sosial di seluruh negeri bukan sesuatu yang menjadi angan-angan atau mimpi belaka.

Dalam rubtik Kontak, sekedar ingin mengontak bahwa kontak komunikasi dan kontak batin, sesama muslim, sesama warga negara Indoensia, sesama bangsa pemilik sah NKRI, merupakan upaya untuk menjaga marwah negara ini.

Dari makna dan tafsir kebangsaan surat Al-Ma’un dengan Pancasila, sudah menunjukkan bahwa sekedar berbagi bingkisan kepada anak yatim-piatu, adalah sindiran keras dari Allah SWT, bahwa sesungguhnya menyelamatkan anak yatim-piatu, fakir-miskin, dalam bahasa agama dan bahasa Pancasila hidup di Negara Kesatuan Rerpublik Indonesia, merupakan kewajiban. (djoko tetuko) 

  

 

 Djoko Tetuko

Kontemplasi Ramadan Djoko Tetuko

’’Betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa (pahala atau lainnya) dari puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga saja’’. Hadits ini memberikan peringatan bahwa banyak orang-orang mukmin seakan-akan menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak mampu menjaga atau menahan seluruh anggota tubuh beserta aktivitas rutinitas kepada perbuatan yang baik dan mulia, sehingga upaya maksimal dengan berpuasa, berlapar-lapar sepanjang hari (14 jam, kurang atau lebih) hanya mendapatkan lapar saja.

 Padahal, Rasulullah SAW bersabda bahwa pada bulan ramadan dibagi menjadi 3 bagian ; (1). Pada 10 hari pertama di bulan ramadan adalah rahmat. (2) Kemudian 10 hari kedua di bulan ramadan adalah maghfirah (pengampunan).  Dan (3), sepuluh hari ketiga (terakhir) di bulan ramadan adalah terhindar diri dari siksa api neraka.  Dalam pandangan orang awam, maka kalau Allah SWT menurunkan rahmat, berarti 10 hari yang sudah lewat jutaan, miliaran bahkan triliyunan rahmat Allah SWT diturunkan, baik pada saat hambanya menjalankan ibadah puasa maupun pada saat mengisi ibadah lain, sebagai penguatan.

Apakah di antara kita merasa mendapatkan rahmat itu, 10 hari pertama bulan ramadan, masing-masing bisa merasakan sesuai dengan amal dan perbuatan, selama menjalankan ibadah puasa wajib ini. Sebab, mukminin satu dengan mukminin yang lain, berbeda kadar dalam menjalankan ibadah puasa, termasuk usaha memperbanyak sadaqoh jariyah, serta ibadah lain seperti membaca Al-Qur’an, menghadiri majelis ilmu, dan lain sebagainya sebagai penguatan ibadah puasa serta memburu pengampunan.

Oleh karena itu, di antara pembaca apakah ada yang mendapat rahmat dalam jumlah trilyunan, miliran, juataan, atau hanya hitungan jari, tentu saja semua menjadi hak preogratif Allah SWT. Sebab, andaikata mendapat jumlah miliran, tetapi hanya diberikan di dunia dalam jumlah terbatas, sekedar mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari, maka jumlah yang cukup banyak  itu akan diberikan di akherat kelak. Juga tidak diberikan dalam bentuk nyata pemberian rahmat, tetapi dibarterkan dengan kemungkinan menggantikan musibah, adab, balak, atau marah bahaya yang lain. Misalnya, sakit atau mengurangi rasa sakit, atau mengurangi derajat sakit.

Ada dua fase di depan mata, maghfiroh (pengamunan) dan idqun minannar (dibebaskan dari siksa api neraka). Ada dua peristiwa sangat ghoib. Pertama, peringatan turunnya Al-Qur’an (Nuzulul Qur’an) dan menunggu malam seribu bulan (Lailatul Qadar). Ada dua perilaku wajib harus dilakukan mukminin yang berpuasa, yaitu; membayar zakat fitrah (sampai sebelum sholat sunnah Idul Fitri), dan membayar zakat mal (jika kebiasaan membayar sebagian di bulan ramadan).

Sebagai sebuah perenungan atau kontemplasi di bulan suci ramadan yang penuh barokah ini, semua mukminin pasti menyatakan sudah berusaha maksimal menjalankan perintah untuk melaksanakan puasa wajib ini, bahkan juga mengklaim melakukan tambahan ibadah lain, juga sadaqoh jariyah, atau lainnya, tetapi tentu saja semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bahkan niat masing-masing. Apakah niat murni ibadah untuk Allah SWT, atau sekedar niat untuk mendapat pujian dari si Fulan atau di Falon.

Menjemput momen sisa dua fase di bulan ramadan, sayang seribu sayang, jika terlewatkan begitu saja tanpa catatan sejarah ibadah dengan tawadu’ dan ikhlas terlaksana dengan baik. Demikian juga menghiasi peringatan turunnya Al-Qur’an dan Lailatul Qadar, sangat disayangkan jika tanpa melakukan sentuhan apa-apa untuk mendapatkan bagian dari dua peristiwa sangat langka itu, walaupun hanya sebagian kecil. 

 

Lomba

’’Fastabikhul Khoirot (berlomba-lombalah untuk berbuat baik)’’, ayat pendek ini kabar dari Allah SWT bahwa berlomba-lomba untuk berbuat baik, menghabiskan sisa bulan ramadan, dengan niat menjemput semua momen dan peristiwa bersejarah, dengan ibadah  wajib serta memperbanyak ibadah sunnah, membaca Al-Qur’an, memberikan sadaqoh jariyah, membayar zakat fitrah dan zakat mal, serta melalukan berbagai model ibadah, baik nampak maupun tersamar, merupakan perbuatan yang sangat baik.

Berlomba-lomba meninggalkan pekerjaan rutinitas, yang selama ini sudah menjelma menjadi dewa. Menanggalkan pangkat, jabatan, derajat duniawi, hanya karena ingin memberikan yang terbaik untuk Allah SWT dalam menjalankan puasa wajib di bulan suci ramadan, serta ibadah sesbagaiman anjuran Rasulullah SAW yang dilanjutkan ulama. Maka perlombaan seperti itu cukup baik, dan tinggal menata niat supaya semua hanya karena Allah SWT. Atau menyerahkan diri kepada Ilahi, mengingat semua urusan ibadah selama bulan ramadan, dengan harapan mendapat pertolongan, hidayah, dan ridloNYA.

Mengapa harus menyerahkan diri? Kalimat menyerahkan diri, memang seakan-akan tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan sudah angkat tangan menghadapi berbagai tekanan, bahkan siap dieksekusi sekalipun. Juga sebuah pernyataan merendahkan diri karena menyatakan menyerahkan semua pangkat, derajat, dan jabatan, dengan satu harapan mendapat ridlo Ilahi, sehingga semua harus diserahkan sebagai bukti ketaatan dan ketidakinginan untuk mendapatkan pujian, selain dari Allah SWT semata.

Masih ada waktu dan kesempatan untuk menyerahkan diri kepada Ilahi Robbi, tinggal kemampuan kita meninggalkan dan menanggalkan semua pernik-pernik duniawi, bahkan memberikan kembali semua yang sudah diberikan Sang Pencipta langit dan bumi, adalah bentuk kemauan, kemampuan, juga ketaatan dalam menyerahkan diri ini. 

Bagaimana cara terbaik untuk menyerahkan diri? Sekali lagi, ibarat berjalan di padang nan luas (oase), maka masing-masing akan memaknai perjalanan itu, sebagaimana sesuai dengan kata hatinya. Oleh karena itu, mari berjalan sesuai dengan kata hati secara sungguh-sungguh dalam menyerahkan diri kepada Ilahi Robbi.

Semoga dengan menyerahkan diri kepada Ialhi Robbi. maka harapan terendah maupun tertinggi akan mendapat sambutan dari Ilahi Robbi.  

Wartawan Wajib Berpihak

Tajuk Transparansi

PERGELARAN pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentakdi seluruh Indonesia, ternyata tidak sehebat pernyataan sikap parapenguasa, pemimpin partai politik, pengamat politik, maupun berbagaikalangan pendekar demokrasi, serta wartawan sebagai penjaga keseimbangan demokrasi.

Pilkada dengan semboyan dan motto bahwa Indonesia merupakan negarapaling demokrasi di dunia dengan sistem pemilihan daerah secara langsung, tetap berdampak pada ketidakmampuan menempatkan demokrasi secara seimbang dalam kapasitas memperjuangkan kepentingan bangsa dan

negara.

Pilkada tetap saja menjadi ajang atau arena, jual beli suara, suap menyuap hak pilih, berdebatan tidak konstruktif yang memamerkan kecongkakan para calon kepala daerah, perburuan harta dan kekayaan untuk memburu kemenangan dengan jalan apa saja, bahkan kadang memang sengaja menghalalkan segala cara. Lebih memprihatinkan lagi, bukan membangun demokrasi sejati, tetapi sudah merusak silaturrahmi.

Wartawan, organisasi pers, dan pers nasional sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, sebagaimana dalam ketentuan umum Undang Undang Pers tahun 1999. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

Wartawan dalam kamus disebutkan Wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet.

Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

Wartawan dalam hal melayani masyarakat, memperjuangkan kepentingan bangsa (rakyat) dan negara, maka disinilah fungsi wartawan sebagaimana amanat pasal 3 Undang Undang Pers, (ayat 1) ’’Pers   nasional mempunyai   fungsi   sebagai   media   informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial’’. Dan (ayat 2), ’’Disamping     fungsi-fungsi tersebut     ayat     (1),     pers    nasional    dapat  berfungsi sebagai lembaga ekonomi’’.

Pers nasional sebagai wadah wartawan menjalan tugas dan profesinya sudah jelas mempunyai fungsi sebagai media informasi, tentu saja bukan sekedar menyampaikan informasi apa adanya atau sesuai dengan kemauan para pemilik media, tetapi ada fungsi pendidikan, hiburan, dan kontrol

sosial yang sesuangguhnya merupakan satu kesatuan yang sangat strategis.

Dimana fungsi pendidikan dan kontrol sosial yang wajib wartawan selalu berpihak terhahap kebenaran, melawan ketidakadilan, memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, melawan semua penyimpangan dan kesewenang-wenangan, tetapi juga tetap berpikir memberikan hiburan kepada masyarakar pembaca, pendengar maupun pemirsa.

Oleh karena itu, wartawan wajib berpihak kepada perjuangan menjaga martabat dan marwah negara secara menyeluruh dan utuh, wartawan harus berani menyuarakan ketimpangan dan menyimpangan terhadap penyelenggaraan negara dalam hal ini mengontrol pemerintahan dalam menjalankan  amanat rakyat, apalagi ketika sudah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sudah tidak melaksanakan ajaran Pancasila sebagaimana amanat pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Wartawan wajib berpihak kepada bangsa (rakyat) sebagai pemilik sah NKRI, bukan sekedar memikirkan kepentingan pribadi dan golongan, apalagi memikirkan kepentingan medianya, tetapi berpihak pada kepentingan tertentu yang sudah jelas-jelas tidak berpihak kepada masyarakat, apalagi yang terang menderang dan jelas-jelas sudah mengkhianati rakyat dengan ’’membodohi atau meninabobokkan’’ dengan berbagai dalih yang menyesatkan.

Wartawan wajib berpihak kepada kebenaran ketika dana APBN dan APBD tidak digunakan sebagaimana mestinya, bahkan dihambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kepentingan segelintir penguasa dan pengusaha yang berakibatkan akan merugikan negara dan bangsa.

Wartawan juga wajib berpihak ketika seluruh  pejabat pemerintah melalui lembaga apa saja (yang sesusungguhnya adalah sebagai pelayan rakyat), mengkhianati dengan melakukan penyelewenagan atau

penyimpangan yang sudah jelas-jelas mensengserakan rakyat.

Kewajiban berpihak wartawan sebagaimana contoh-contoh kecil di atas, harus dilakukan secara totalitas dengan menjalan fungsi pers nasional dengan sungguh-sungguh, bahkan harus bertanggung jawab kepada seluruh pembaca, pendengar dan pemirsanya. Kewajiban berpihak kepada

kebenaran, kejujuran, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran,merupakan harga mati, sekaligus sebagai ’’Sumpah Profesi’’ wartawan.

Bagaimana dengan wartawan sebagai tim sukses (Timses) pada Pilkada, Pilpres, dan Pileg? Kematangan wartawan sangat ditentukan pada posisi sangat strategis dan menjanjikan ini. Mengapa demikian? Sebab,wartawan harus tetap menjaga independensinya dengan meletakkan

pribadinya bahwa seorang wartawan hanya menjalankan profesi atau sebagai pekerja di pers nasional.

Oleh karena itu, kewajiban menjalankan fungsi secara totalitas dalam menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan maupun kontrol sosial harus tetap utuh serta menyeluruh dalam menjaga keseimbangan berita.

Sikap wartawan memilih jalur sebagai Timses adalah sikap pribadi, bukan sikap profesi atau pekerja pers, dan inilah dibutuhkan kematangan dan kemampuan menjalankan profesi wartawan secara profesional dan proporsional.

Sebagai individu atau pribadi, wartawan tetap wajib memberikan bantuan pemikiran dan ide-ide cemerlang untuk kepentingan calon kepala daerah, legislator, presiden juga wakil presiden.

Tetapi sebagai pers nasional yang menyuarakan suara siapa saja melalui media tempat pekerja, harus menjaga independensi dengan tetap menyajikan berita seimbang, menyampaikan berbagai informasi dalam konstruksi cover both side.

Oleh karena itu, ketika wartawan dengan pers nasionalnya, dimana ia menjalankan profesi atau pekerja di media, sudah tidak seimbang menyajikan informasi Pilkada, Pileg maupun Pilpres, maka itu sebuah pengkhianatan terhadap profesi.

Tentu saja juga belum mampu serta belum matang sebagai wartawan sejati, sehingga hanya ada dua pilihan. Berhenti sebagai wartawan atau berhenti sebagai Timses.

Sebaliknya, jika wartawan mampu menjadi Timses dengan baik dalam melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, mentalurkan aspirasi dan ide-ode brilian membangun bangsa dan negara, serta melakukan kritik konstruktif. Tetapi mampu menjaga keseimbangan medianya (sebagai pers

nasional), maka kepribadian dan sikap wartawan seperti ini ialah sosok wartawan yang profesional dan proporsional. Mampu menempatkan jati diri wartawan pada tempat yang mulia.

Dan itulah wartawan sejati yang insyaAllah dalam perjuangannya akan mendapat pilihan suci, perjuangan untuk ibu pertiwi serta pengabidan kepada negeri tiada henti. (djoko tetuko)

  •  Start 
  •  1 
  •  End 
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...