NASIONAL

Dokumentasi - Seorang nelayan berjalan kaki menuju dermaga Hutadaa di Danau Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Debit air Danau Limboto acap surut akibat musim kemarau.

Gorontalo (KoranTransparnsi.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo menggelar simposium nasional membahas arah kebijakan strategis dalam rangka penyelamatan Danau Limboto

"Simposium ini dapat mencari solusi yang bersinergi semua pemangku kebijakan dalam membawa arah dan solusi pembuatan kebijakan strategis nasional untuk Danau Limboto yang kita cintai bersama," ujar Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo pada simposium di Gorontalo.

Hadir pada kegiatan tersebut perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas RI, Pemerintah Provinsi Gorontalo, akademisi Universitas Gorontalo dan tokoh Gorontalo, Rachmat Gobel.

Menurut Bupati, simposium itu juga adalah bagian dari prakondisi pelaksanaan Festival Pesona Danau Limboto 2018.

"Semoga dengan kedatangan perwakilan dari tiga kementerian RI dalam simposium ini dapat membawa sinergitas pemerintah Pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten termasuk pemangku kebijakan," ucapnya.

Nelson berharap Danau Limboto dikembalikan fungsinya sehingga menjadi penopang ekonomi daerah termasuk pendorong sektor pariwisata.

Simposium itu membahas beberapa hal seperti luas danau yang semakin berkurang, sedimen yang terus menumpuk, badan danau yang dijadikan lahan pertanian warga serta adanya sertifikat hak milik di sekitar danau tersebut.

Pencaplokan badan danau tersebut yang menjadi salah satu masalah dalam penanganan kawasan DanauLimboto saat ini.

Dari 23 sungai yang menjadi pemasok air danau, hanya ada satu sungai yang mengalir ke laut.

Sungai tersebut menghubungkan badan danau ke Sungai Bolango sebelum airnya mengalir ke Teluk Tomini. Namun, jika Sungai Bolango meluap, sungai ini tidak hanya mengalir ke laut, tetapi juga melimpas ke danau.(guh)

Anggota DPR RI Bahtiar Ali

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Seiring mencuatnya pemberitaan mengenai pencabutan vonis Warga Negara Indonesia (WNI) di bawah umur yang dibui di penjara orang dewasa di Australia, Anggota Komisi I DPR RI Bachtiar Ali menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri harus selalu sigap untuk bertindak memberikan pendampingan. 

Politisi Partai NasDem ini menyatakan, dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 tegas bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia di manapun mereka berada. Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa apabila ada rakyat Indonesia diperlakukan tidak pantas maka negara harus hadir.

“Kejadian di Australia ini saya harap cepat atau lambat, Kementerian Luar Negeri harus merespons secara formal. Ini kejadian yang sudah seringkali terjadi dan saya rasa Kemenlu wajib bertindak secara proaktif terhadap Pemerintah Australia,” ujarnya saat ditemui Parlementaria seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TVRI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Politisi dapil Aceh ini bahkan mengecam tindakan aparat Australia yang selama ini memperlakukan WNI di bawah umur secara tidak layak. Hal ini semakin diperkuat oleh pernyataan yang dipublikasikan oleh Komnas Hak Asasi Australia, bahwa terjadi kesalahan prosedur memenjarakan anak-anak Indonesia bersama penjahat dewasa. 

“Yang jelas harus kita kecam satu tindakan terhadap satu tindakan kepada WNI kita yang diperlakukan dengan tidak betul. Saya yakin jika kita bisa bertindak tegas, maka Pemerintah Australia juga akan bertindak terhadap aparatnya yang semena-mena. Saya pikir itu harus dijadikan catatan oleh Kemlu,” tegas mantan Dubes Indonesia untuk Mesir tersebut.

Beberapa hari terakhir heboh pemberitaan mengenai Pemerintah Indonesia yang dituduh tidak membantu anak-anak Indonesia yang disebut secara tidak sah dijebloskan ke penjara dewasa di Australia bersama para penjahat kelas kakap. 

Colin Singer yang tengah bertugas sebagai pemantau penjara independen di Australia saat itu, kini turut membantu warga Indonesia yang dipenjara secara tidak sah antara 2008 dan 2011 itu untuk mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Australia.(sam/rom)

Jendral (purn) Djoko Santoso kanidat ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres-Cawapres Prabowo Soebianto-Sandiaga

Jakarta (KoranTransparansi.com)  -  Wartawan senior Aat Surya Safaat mengapresiasi bakal calon Presiden Prabowo Subianto yang telah menunjuk mantan Panglima TNI Djoko Santoso untuk memimpin Tim Pemenangan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno pada Pilpres 2019.

“Sepanjang yang saya amati, Djoko Santoso adalah jenderal yang sangat berdedikasi, mempunya kemampuan lobi yang mumpuni, dan bisa diterima di semua kalangan, tetapi dia dikenal tetap rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri,” katanya di Jakarta, Rabu.

Penulis buku “Djoko Santoso Bukan Jenderal Kancil” itu mengemukakan keterangan tersebut menanggapi penunjukan Djoko Santoso sebagai ketua Tim Pemenangan Pasangan Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 sebagaimana dikemukakan Prabowo pada ulang tahun Djoko Santoso pekan lalu.

Aat lebih lanjut mengemukakan, Djoko Santoso adalah sosok yang bisa berfikir jernih dan
tajam untuk berbagai urusan, mulai dari strategi tempur, manajemen pengelolaan
massa, reformasi TNI, penciptaan perdamaian, sampai mendorong kembali gerakan Keluarga Berencana (KB) Nasional.

“Djoko Santoso juga berpegang pada adagium jawa ‘Sepi ing pamrih rame ing gawe’, alias karya nyata yang diutamakannya ketimbang berwacana sampai berbusa-busa di depan media untuk kepentingan pencitraan,” kata mantan Direktur Pemberitaan Kantor Berita ANTARA yang juga pernah menjadi Kepala Biro ANTARA di New York itu. 

 Menurut Aat, Djoko Santoso sendiri berulangkali menyatakan ingin memberikan kontribusi nyata dalam membayar hutang sejarahnya sebagai rakyat yang meniti karier militer
mulai dari bawah hingga menduduki posisi tertinggi di TNI, yakni sebagai Panglima TNI.

 Ia juga menjelaskan, Djoko Santoso adalah tokoh yang mampu meredam konflik di Ambon pada 2002. Sebelumnya banyak kalangan berpendapat, konflik berdarah-darah yang bernuansa SARA dan sangat mengerikan itu akan selesai dalam 50 tahun.

Dua Pangdam XVI/Pattimura sebelumnya gagal meredam konflik tersebut. Tetapi ketika Djoko Santoso menjadi Pangdam Pattimura, konflik Ambon dapat diselesaikan dalam enam bulan. Para tokoh agama di Ambon, apakah Kristen, Katolik atau Islam mengakui prestasi gemilang putera Solo kelahiran 8 September 1952 itu.  

Sebelumnya, saat menjadi Danrem 072/Pamungkas di Yogya pada 1998, Djoko Santoso juga berhasil menjadikan demo sejuta massa untuk menjatuhkan Soeharto berjalan aman dan damai, bahkan tak satupun kaca retak, sementara Jakarta, Makassar, bahkan Solo saat itu bergolak, rusuh, dan mencekam. 

Tentang Djoko Santoso, Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siraj beberapa kali mengatakan, Djoko Santoso adalah jenderal yang bersih dari pelanggaran HAM dan korupsi. Dia juga adalah tokoh di balik reformasi TNI. Dia juga bisa tegas terhadap Malaysia, bahkan terhadap Amerika, saat menjabat sebagai Panglima TNI. (mat)

Foto : Turis asing saat di Bandara Banyuwangi (DIAN EFFENDI/Transparansi)

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI memberi sinyal positif untuk meningkatkan status Bandara Banyuwangi menjadi bandara internasional. Berbagai pemangku kepentingan telah duduk bersama membahas persiapan tersebut.

“Alhamdulillah, belum lama ini kami semua sudah diajak rapat di kantor Kemenhub yang dihadiri seluruh stakeholder, termasuk direksi PT Angkasa Pura II, pihak imigrasi, dan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav),” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, pada Selasa (11/9/2018). 

Dalam rapat yang dipimpin Direktur Bandar Udara Kemenhub Polana B Pramesti, telah dipetakan langkah-langkah percepatan untuk menjadikan Bandara Banyuwangi menjadi bandara bertaraf internasional. 

"Respon cepat yang dilakukan Kemenhub menunjukkan komitmen nyata pemerintah pusat untuk terus mendorong pengembangan daerah serta menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di daerah," jelas Bupati Anas. 

Bupati Anas menjelaskan, Direktorat Bandara Udara Kemenhub akan segera mengusulkan Bandara Banyuwangi menjadi bandara internasional setelah semua persyaratan atau rekomendasi terpenuhi dan sudah dilakukan verifikasi lapangan.

"Diharapkan tanggal 22 September 2018 akan dilakukan verifikasi oleh Kemenhub atas semua syarat yang dibutuhkan. Sehingga saat perhelatan Annual Meeting IMF-World Bank, Kemenhub menargetkan Bandara Banyuwangi sudah menjadi bandara internasional," kata Bupati Anas. 

Untuk itu, sebelum proses verifikasi sejumlah pihak segera melakukan persiapan. Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, Kusiyadi, mengatakan, PT Angkasa Pura II selaku operator Bandara Banyuwangi akan merenovasi gedung VIP menjadi terminal internasional sebelum dibangun permanen. AP II juga segera mengajukan Izin Kawasan Pabean kepada Kantor Bea Cukai (Custom).

"Karena Izin Kawasan Pabean merupakan persyaratan dalam penetapan menjadi bandara internasional. Terkait dengan fasilitas Custom, Immigration and Quarantine (CIQ), AP II siap memfasilitasi sarana yang dibutuhkan, namun SDM tetap dari pihak kementerian," jelas Kusiyadi.

Sementara itu, Executive General Manager Bandara Banyuwangi Anton Marthalius antusias atas percepatan rencana tersebut. 

Menurut dia, respons cepat yang dilakukan Kemenhub atas rencana tersebut berdasarkan kinerja positif yang berhasil dicatatkan oleh Bandara Banyuwangi, dimana rata-rata penumpang mencapai 1.400 orang per hari.

Selain itu, kata Anton, Bandara Banyuwangi menjadi bandara internasional tidak hanya karena berkaitan dengan adanya Annual Meeting International Monetary Fund World Bank (IMF-WB) tetapi juga karena adanya permintaan dari maskapai untuk melayani rute internasional.

"Citilink ingin membuka rute Kuala Lumpur - Banyuwangi pada akhir 2018 ini. Bahkan, sudah mengajak biro travel Malaysia menyiapkan paket wisata untuk wisatawan Malaysia," pungkas Anton. (def)

Menag bersama ASN da karyawan Kemenag Salat Gaib untuk korban gempa Lombok dan Bali

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama karyawan Kemenag menggelar salat gaib untuk korban gempa di Nusa Tenggara Barat dan Bali.

Salat Gaib dimpimpin Sesditjen Pendis M Isom dan dilaksanakan usai Dzuhur berjemaah di Mushola Al Munawar di Komplek Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta, Senin (06/08).

Selain dihadiri ASN dan karyawan Kemenag, sejumlah pejabat eselon I dan II juga tampak memenuhi Mushola Al Munawar. Dalam kesempatan tersebut Menag Lukman Hakim mengatakan sengaja mengajak ASN dan karyawan Kemenag untuk Salat Gaib selepas solat zuhur.

"Karena semalam kita mendengar berita terjadinya gempa yang berpusat di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Dan sampai dengan siang ini kita mendapatkan laporan karena gempa, kemudian menimbulkan korban jiwa dan korban luka-luka yang saudara-saudara kita. Tidak hanya yang tinggal di NTB tapi juga di Bali," ujar Menag Lukman. 

Gempa berkekuatan 7 SR terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Minggu, 5 Agustus 2018. Dilaporkan 82 orang wafat dan tidak sedikit juga yang mengalami luka. Gempa ini juga mengakibatkan kerusakan parah sejumlah bangunan rumah dan fasilitas umum, di NTB dan Bali.

"Sebagaimana syariat agama kita, kita doakan mereka. Dan bagi  yang korban jiwa kita solatkan mudah-mudahan tentu dengan niat semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan mereka-mereka yang wafat, diterima segala amal kebajikannya. Dan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya," kata Menag. 

Bagi korban luka, lanjutMenag, mudah-mudahan bisa pulih kembali bisa sehat seperti sedia kala. Bagi mereka yang menderita karena rumah rusak parah sehingga kemudian mereka harus tinggal di daerah penampungan, pengungsian, yang tentu kondisinya sangat darurat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan kesabaran, ketegaran, ketabahan, kondisinya mereka alami. 

"Saya instruksikan agar Kementerian Agama melakukan pendataan menyeluruh siapa saja ASN kita yang khususnya tinggal di NTB, di Bali, yang menjadi korban karena gempa semalam. Karena gempa semalam cukup besar," pinta Menag. 

Tidak hanya korban gempa, Menag juga meminta Kemenag untuk mendata kondisi bangunan fisik diantaranya KUA, Madrasah, Mesjid, Mushoala dan fasilitas lainnya. 

"Saya minta Kemenag Pusat mendirikan posko yang tidak hanya melakukan pendataan tapi juga menggalang bantuan. Kepada seluruh Kakanwil se Indonesia saya minta untuk pro aktif menggalang bantuan semampu yang kita bisa," tandas Menag. (rom)

Wanita Inggris yang menempar petugas imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, ditahan sampai dia membayar denda sekitar  Rp58 juta.

Denpasar (KoranTransparansi.com) - Wanita Inggris yang menempar petugas imigrasi di Bandara

Internasional Ngurah Rai, Bali, ditahan sampai dia membayar denda sekitar

Rp58 juta. Denda itu untuk biaya overstay sejak 18 Februari lalu.

Selama 160 hari, wanita bernama Auj-e Taqaddas tinggal di Indonesia secara

ilegal karena tidak memperpanjang visa. Ketika hendak terbang ke Singapura,

dia dihentikan petugas imigrasi, paspornya diminta dan dia diperintahkan

untuk membayar denda overstay.

Dia menolak membayar dan berupaya merebut paksa paspornya. Taqaddas

berdebat dengan petugas sampai akhirnya ketinggalan pesawat. Taqaddas marah

ketika gagal merebut paspor sehingga menampar petugas imigrasi.

Aksi tidak pantas warga asing ini direkam kamera dan videonya telah

menyebar secara onlinesejak kemarin.

Wanita 42 tahun itu tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai pada Sabtu

malam untuk mengejar penerbangan ke Singapura. Tetapi setelah di boarding

pass, dia harus menjalani pemeriksaan imigrasi di mana petugas melihat. (*)

visanya sudah berakhir tanggal 18 Februari 2018.

Taqaddas lantas dibawa ke kantor imigrasi pada sekitar pukul 21.25 malam,

di mana staf bandara memberi tahu dia bahwa dia harus membayar denda USD25

untuk setiap hari overstay, yang berarti dia berutang USD4.000 atau sekitar

Rp58 juta.

Denda sebesar itu membuat Taqaddas tersinggung dan mencaci maki petugas

bernama Ardyansyah, 28. Petugas itu mendapat lontaran kata-kata kasar.

"Anda tidak membayar untuk penerbangan ini," teriak Taqaddas disertai

kata-kata kasar.

Penjaga imigrasi menjawab; "Ini kantor saya." Bukannya menghormati aturan,

Taqaddas justru menantang petugas."Ini kantor Anda, tunjukkan wajah jelek

Anda," ujarnya, seperti dalam rekaman yang beredar.

Kepala Imigrasi Ngurah Rai Aris Amran mengatakan, wanita asing tersebut

menampar petugas, yang merupakan penjaga yang dihormati.

"Dia menyentuh (petugas) imigrasi, yang berarti menyentuh perwakilan

bangsa. Jadi kami melaporkannya ke polisi," katanya. (ais)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...