NASIONAL

Lulus Sekolah Jadi CPNS, Baru Seminggu Buka Peminat Sekolah Kedinasan 41.708 Pelamar

Surabaya  -  Tersedia 13.677 kursi dalam penerimaan siswa baru bagi lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat untuk Lembaga Pendidikan Kedinasan Pemerintah Tahun 2018.

Berdasarkan pengumuman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 239/S.SM.01.00/2018, penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni untuk tahun ini dibuka mulai 9-30 April 2018.

Untuk diketahui terdapat delapan Kementerian/Lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan membuka penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni untuk tahun ini.

Hingga tanggal 13 Apri, Pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui sekolah kedinasan per 12 April 2018 sudah mencapai 41.708 pelamar.

Politeknik Keuangan Negara STAN milik Kementerian Keuangan masih menjadi favorit dengan jumlah pelamar di web http://sscndikdin.bkn.go.id mencapai 5.227 orang.

Sedangkan pelamar Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) milik Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) sementara ini masih 182 orang dan belum ada yang login di portal BSSN.

Sementara itu, jumlah calon mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah login di portal Kementerian Keuangan sudah mencapai 5.326 orang.

Setelah STAN, Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) menempati urutan kedua pelamar terbanyak dengan jumlah mencapai 3.708 orang. Sebanyak 3.142 pelamar telah melakukan login di portal resmi sekolah kedinasan dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Kementerian Perhubungan, yang membuka pendaftaran untuk 11 sekolah kedinasannya, sudah mencapai jumlah 2.542 calon taruna (catar).Jumlah tersebut, sebanyak 2.406 pelamar telah login di web resmi Kemenhub.

Perguruan tinggi kedinasan (PTK) Kemenhub yang membuka pendaftaran, yaitu Sekolah tinggi transportasi darat (STTD), Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (Tegal), Akademi Perkeretaapian Indonesia (Madiun),  Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Politeknik Ilmu Pelayaran (Makassar), Politeknik Ilmu Pelayaran (Surabaya), Politeknik Ilmu Pelayaran (Semarang),  Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia,  Politeknik Penerbangan Surabaya,  Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan, dan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar.

Kementerian Hukum dan HAM juga membuka 600 formasi bagi catar lulusan SMA/SLTA untuk menempuh pendidikan di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM).

Sementara ini, jumlah pelamar sekolah kedinasan Kemenkumham yang telah mendaftar melalui SSCN mencapai 1.843 orang. Sejumlah 1.339 catar POLTEKIP dan POLTEKIM sudah login di portal resmi Kemenkumham.

Politeknik Statistika STIS milik Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga membuka 600 formasi sudah mendapat pelamar sebanyak 836. Sedangkan jumlah pelamar yang sudah login di portal BPS mencapai 481 orang.

Tahun ini, Politeknik Statistika STIS menerima 150 mahasiswa baru untuk Prodi Statistika Program Diploma III, termasuk 10 formasi untuk program khusus afirmasi.

Untuk prodi Statistika Program Diploma IV, Politeknik Statistika STIS akan menerima sebanyak 300 mahasiswa baru. Sedangkan Prodi Komputasi Statistik Program Diploma IV akan menerima 150 mahasiswa.

Badan Intelijen Negara (BIN) juga membuka kesempatan bagi siswa yang ingin menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Intelijenn Negara (STIN). Tahun ini, STIN membuka formasi untuk 150 mahasiswa baru. Sementara ini, per 12 April 2018, jumlah pendaftar di STIN mencapai 412 orang, dan yang sudah login pada portal resmi STIN sebanyak 544 pelamar.

Tahun lalu, STIN menjadi salah satu sekolah favorit dengan jumlah pelamar mencapai 9.377 orang untuk memperebutkan 124 formasi. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membuka 250 formasi untuk taruna Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatogoli dan Geofisika (STMKG).

Jumlah formasi ini tidak berubah dari tahun 2017 lalu. Pada tahun lalu, jumlah pelamar STMKG mencapai 11.154 orang.

Kini setelah diumumkan sejak 6 April 2018, pendaftar di STMKG sudah mencapai 410 pelamar, dan 427 orang sudah melakukan login di portal resmi BMKG.

Para siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan itu harus mengikuti tiga tahap.

Tahap perta,a adalah seleksi administrasi, tahap kedua adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), dan tahap ketiga adalah seleksi lanjutan yang diadakan masing-masing instansi.

“Seleksi lanjutan bisa berupa tes kesehatan, kesamaptaan, psikotes, tes wawancara, dan tes lainnya yang dipersyaratkan oleh sekolah kedinasan masing-masing Kementerian/Lembaga,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Herman Suryatman. (menpan.go.id)

Presiden Joko Wkdodo dalam sebuah di Provinsi Sulteng.

SULAWESI (koranTransparansi.com) - Ketua Jam'iyyatul Qurra Walhufazh NU Sulawesi Tengah, Drs Hafid Yahya mengungkapkan tidak dapat dipungkiri jika aspirasi masyarakat kecil yang berkembang terkait pemilihan presiden 2019 masih mengingkan Joko Widodo untuk kembali maju. 

Namun demikian, suara masyarakat juga membuka peluang besar bagi Prabowo dan mantan Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo, untuk ikut bertarung pada pilpres mendatang.

" Semua punya hak politik untuk memilih dan dipilih. Baik pak Jokowi, pak Prabowo dan Pak Gatot, semuanya diinginkan maju. Apalagi mereka putra terbaik bangsa, " Kata Hafid Yahya yang juga mantan Anggota DPRD fraksi PPP.

Menurutnya jika mempelajari informasi dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) (Denny JA) bahwa prediksi yang disampaikan ada empat nama yang memiliki kemungkinan besar menjadi penantang Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. Nama-nama tersebut dibagi LSI ke dalam tiga divisi yang ditentukan dengan tingkat popularitas. 

" Seperti dilansir media online Okezone pada Jumat (2/2/2018), salah satu Peneliti LSI Adjie Alfaraby menyebutkan, nama-nama yang masuk ke dalam tiga divisi tersebut yakni, Prabowo Subianto dan mantan Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo serta ada beberapa nama lainya, "Jelas Hafid yahya, Sabtu (14/4/2018) di Palu.

Hafid Yahya yang juga merupakan dewan pembina dan penasehat Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (BPP-KKMSB) pada Provinsi Sulteng ini juga menjelaskan, bahwa Wapres Jusuf Kalla juga memprediksi Pilpres 2019 akan diikuti tiga sampai empat calon.

" Pak Jusup Kalla juga menjelaskan prediksinya seperti dimuat di media online Okezone (30/1/2018).

Bahwa karena ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Maka secara teori artinya setidaknya bisa empat (calon). Mungkin juga tiga." Ungkap. 

Lanjut disampaikan Hafid Yahya, bahwa nama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, pada beberapa pekan kini kembali ramai dibicarakan. Ini artinya sebagai salah satu kandidat di Pilpres 2019.Gatot diprediksi akan menjadi lawan berat bagi petahana Presiden Joko Widodo dan Prabowo. 

Menurut Hafid Yahya, sebagai Anak Bangsa sudah sewajarnya dirinya terpanggil dan siap memberikan bantuan dan dukungan baik langsung atau tidak kepada tiga pasangan capres itu. "Baik pak Jokowi, pak Prabowo dan Pak Gatot.

Karena mereka putra terbaik bangsa, yang dapat memberi kesejahteraan bagi rakyat khususnya masyarakat kecil. Dan jika dipercayakan serta diperlukan kami siap membantu untuk kawasan sulawesi. Silakan hubungi kami no 085334470567 atau 085344039178, " ungkapnya. (R.NUR)

 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) didampingi Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Nizar Ali (kiri) menyampaikan tanggapan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta

BATAM (KoranTransparansi.com) - Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengumumkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk jamaah haji reguler Embarkasi Hang Nadim Batam tahun 2018 sebesar Rp32.456.450.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri, Marwin Jamal di Batam, Kamis, menyatakan biaya itu tertuang dalam Keputusan Presiden No.7 Tahun 2018.

"Kita bersyukur BPIH 2018 sudah ditandatangani oleh Presiden yang selanjutnya kita akan menunggu petunjuk dari Menteri Agama tentang jadwal pelunasan bagi calon jamaah haji yang masuk porsi tahun ini," kata Marwin.

BPIH tahun ini naik 0,9 persen dibandingkan tahun lalu.

Marwin menjelaskan, kenaikan BPIH itu karena pemberlakuan PPn 5 persen terhadap barang dan jasa oleh pemerintah Arab Saudi, naiknya bahan bakar minyak pesawat dan tarif dasar listrik di Arab Saudi.

"Komponen lainnya yang juga mempengaruhi kenaikan BPIH adalah perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat maupun riyal Arab Saudi," tambah Marwin Jamal.

BPIH jamaah haji reguler digunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Mekkah, dan biaya hidup dan lainnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan selain mengatur BPIH untuk jamaah haji reguler untuk setiap embarkasi, Keppres No.7 Tahun 2018 juga menetapkan besaran BPIH untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) tiap embarkasi.

"BPIH TPHD digunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, biaya pemondokan di Madinah, biaya hidup, biaya pelayanan haji di luar negeri, dan biaya pelayanan haji di dalam negeri," kata dia.

Berdasarkan ketentuan, calon jamaah haji yang mendapatkan kursi berangkat tahun ini sudah membayar setoran awal sebesar Rp25juta. Sehingga mereka tinggal melunasi selisih dana BPIH.

"Dana tersebut disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran BPIH yang ditunjuk oleh BPKH," kata Marwin. (sam)

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Setwapres)

 

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut putusan praperadilan yang mengabulkan gugatan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan skandal Bank Century "agak aneh".

"Bagi saya agak aneh juga, jarang ada keputusan seperti itu. Saya bukan ahli hukum, tapi (itu) tidak jelas lah, berbeda dengan yang biasa," katanya kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu.

Wakil Presiden menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi yang melibatkan Bank Century janggal karena sudah ada putusan pidana dari pengadilan berkenaan dengan kasus itu.

"Jarang ada keputusan seperti itu. Biasanya praperadilan itu ada perkara yang sedang berlangsung untuk kemudian dipraperadilankan. Ini kan perkaranya sudah, katakanlah, putus, kok diperkarakan?" katanya.

Meski menilai ada kejanggalan, dia meminta warga menghormati produk hukum selama itu jelas.

"Ya tentu semua harus menghormati hukum, tapi hukum harus jelas juga kenapa bisa terjadi keputusan demikian," katanya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 910/4) mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk memerintahkan KPK melanjutkan penanganan kasus korupsi Bank Century sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan juga memerintahkan KPK menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan sebagai tersangka baru berdasarkan surat dakwaan atas nama Budi Mulya atau melimpahkannya kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk dilanjutkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Pada Juli 2014, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (sam)

 

Adanya TP4D, PPK Tidak Perlu Takut Tangani Proyek

SULTENG (KoranTransparansi.com) - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Sampe Tuah, SH, melalui Kasi Penkum Kejati Sulteng Andi Rio Dg Rahmatu. SH menjelaskan, Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) ini tujuannya bersifat pencegahan.

Ini untuk  memberikan keamanan, serta rasa percaya diri, kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek.

Selama ini, PPK merasa takut dan enggan mengelola satu pekerjaan jika terkena sangsi. Namun demikian, perlu diketahui terbentuknya TP4D, bukan berarti menghilangkan tugas dan fungsi kejati sulteng sebagai aparat penegak hukum.

"Kalau mereka misalnya tidak mengindahkan ibaratnya kita bisa ganti baju. Artinya kita bisa menjadi penyidik juga,"   Jelas Kasi Penkum Kejati Sulteng Andi Rio Dg.Rahmatu. SH, Senin (9/4/2018) di Palu.

Sementara menaggapi aksi yang dilakukan Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI), yang mendesak aparat penegak hukum, untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan Asrama Haji Palu, pada Kamis (5/4/2018) di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati), Mapolda, dan DPRD Sulteng, Kasi Penkum menjelaskan, pada saat pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama akan melaksanakan proyek Asrama Haji, mereka meminta kepada Kejati agar diberikan pengawalan dan pengamanan, oleh kejati Sulteng.

Kemudian setelah mereka mengajukan permohonan maka Kejati memberikan advis atau nasihat terkait pengawalan dan pengamanan, dalam bentuk TP4D. Selanjutnya, setelah kita lakukan pengawalan dan pengamanan atau pendampingan sebagai tim, tentu tugasnya memberikan nasehat hukum. 

"Nasehat hukum yang kita berikan ini, jika diindahkan oleh orang yang di berikan pengawalan dan pengamanan, alhamdulilah. Apalagi selama ini, nasehat dan saran kepada PPK sudah kami sampaikan. Namun kenyataan dilapangan yang kita lihat tidak diindahkan oleh PPK nya. Karena itu, TP4D kejati sulteng sudah menarik diri. " Jelasnya.

Kemudian kata Kasi Penkum,  untuk penanganan laporan aksi yang dilakukan LS-ADI, pihak Kejati akan merespon dengan berkoordinasi dengan pihak Polda.

"Saat ini kami belum berkoordinasi dengan Polda. Apakah Polda yang akan tangani atau Kejati, karena tidak etis jika dua aparat penegak hukum menyelidiki pembangunan asrama haji ini."jelas Kasi Penkum.

Menurut Kasi Penkum, pihak Kejati akan merespon aksi tuntutan dari LS-ADI, dengan mempelajari apakah benar dalam proyek itu ada tindakan melawan hukum pada saat pembangunan Asrama Haji.

" Apakah ada potensi indikasi kerugian negara ? Itu semua harus dipelajari. Kemudian keputusan ini berdasarkan fakta. Dan fakta ini diperoleh dari permintaan keterangan dari orang orang yang terlibat didalam, " Jelasnya.(nur)

Presiden Joko Widodo saat pidato dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 Hijriah/2018 M di Istana Bogor, Selasa sore.

Bogor (KoranTransparansi.com)- Presiden Joko Widodo bersama para menteri kabinet kerja serta anak yatim menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 Hijriah/2018 M di Istana Bogor, Selasa sore.

Dalam peringatan Isra Mi'raj yang digelar ruang Garuda Istana Bogor ini hadir beberapa kepala lembaga negara dan para menteri Kabinet Kerja, diantaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kepala Staf, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin serta beberapa duta besar negara-negara sahabat.

Selain itu beberapa anak yatim piatu yang duduk dideretan kursi depan juga mewarnai peringatan Isra Mi'raj ini selain para undangan lainnya yang memenuhi kursi yang disediakan pihak istana.

Dalam pidatonya, Presiden mengatakan Isra Mi'raj merupakan peristiwa besar bagi umat manusia, khususnya umat Islam yang mengubah perjalanan hidup umat manusia menuju kebaikan yang lebih sempurna.

"Makna dan hikmah Isra Mi'raj harus kita amalkan dalam kehidupan kekinian sebagaimana yang tadi telah diuraikan Isra artinya perjalanan waktu malam hari suasana yang penuh ketenangan yang penuh keikhlasan dan kejernihan hati dan Mikraj artinya naik tetangganya yang membawa Rasulullah sampai di sidratul muntaha sampai kepada kebesaran dan kesucian," kata kepala Negara.

Presiden juga mengatakan bahwa dalam peringatan ini untuk selalu memuji kebesaran Allah dan mensyukuri nikmat Allah dan ikhtiar agar memperoleh bimbingan kita akan memperoleh kemudahan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi.

"Setiap kali kita memperingati Isra Mi'raj kita harus ingat bahwa kita harus naik menjadi lebih baik harus selalu mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, kualitas hidup masyarakat harus lebih meningkat, harus terus meningkat ekonomi bangsa kita khususnya ekonomi umat," katanya.

Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya keras meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pemerataan dan meningkatkan kemampuan ekonomi umat.

"Kita membangun infrastruktur di seluruh tanah air, listrik, jalan, jembatan, pelabuhan bandara di seluruh pelosok Indonesia kita, memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan termasuk keterampilan dan permodalan termasuk kredit usaha rakyat dan bank wakaf mikro," katanya.(rom)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...