NASIONAL

Menag Lukman terima Wagub Sumbar Nasrul Abit untuk Bicarakan Pehelatan MTQ Nasional tahun 2020

Jakarta (KoranTransparansi.com) -  Kalau tidak memiliki uang yang cukup, pemerintah provinsi tidak perlu mengajukan menjadi tuan rumah  Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasioanal. Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan ada tiga parameter yang harus dipenuhi jika ingin daerahnya ditunjuk penyelenggara MTQ.

Ada tiga parameter untuk menjadi tuan rumah MTQ Nasional tahun 2020 yaitu kesiapan sarana prasarana, daya dukung pendanaan dari Pemda dan Pemprov, dan kapan terakhir kali menjadi tuan rumah. Demikian Menteri Agama di Jakarta.

Untuk penyelenggaraan tahun 2018 sudah dipastikan di Medan. Sementara untuk MTQ berikutnya  ada empat calon tuan rumah,  yaitu  Kalteng, Kalsel,  Riau,  dan Sumbar. 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dari empat provinsi yang mengajukan diakuinya belum ditentukan provinsi mana yang menjadi tuan rumah. Intinya, provinsi yang belum mendapat kesempatan menjadi prioritas. "Semakin lama semakin diprioritaskan,” kata Menag saat menerima Wakil Gubernur Sumatera Barat di Jakarta

Ditegaskan Menag Lukman, penetuan tuan rumah MTQ Nasional tahun 2020 akan dilakukan dan diumumkan pada MTQ XVII di Medan. Bagi provinsi yang sudah siap menjadi tuan rumah, Menag Lukman mempersilahkan untuk mengajukannya dan berbicara teknis detailnya dengan Dirjen Bimas Islam dan Karo Umum Kementerian Agama.

Sebelumnya, Wagub Sumbar Nasrul Abit menyampaikan maksud kunjungannya untuk memaparkan kesiapan Sumatera Barat sebagai tuan rumah MTQ nasional tahun 2020.

“Sumatera Barat (Sumbar) sudah memiliki hotel-hotel kurang lebih sebanyak 4000 kamar. Masjid raya sudah selesai, sebagai pusat MTQ nya nanti,” kata Nasrul Abit.

Bahkan, lanjut Nasrul Abit, Perguruan Tinggi yang ada di Sumbar juga mempunyai masjid-masjid yang bagus. Ada 20 masjid di kota Padang, dan semua ada 636 masjid di Sumbar yang reresentatif untuk dijadikan tempat perhelatan MTQ.

“Mulai tahun 2019 ini, sudah kita anggarkan untuk biaya MTQ tahun 2020,” tambah Nasrul Abit.

Objek wisata di Sumbar juga banyak,  lebih dari 20 lokasi. Nantinya, pemerintah akan mempersiapkan semua kendaraan untuk berkunjung, seperti ke Pantai Mande, Harau, Kamang. Di Sumbar, peserta MTQ juga bisa menikmati sate dango-dango.

Tampak mendampingi Wagub Sumbar, Kanwil Sumbar H Hendri, Ketua MTQ Sumbar Damri Tanjong, Kasi MTQ Sumbar Yusran L.(rom)

Anggota Komisoner Komisi Penyaiaran Indonsia Daerah (KPID) Jawa Tengah  Tazkiyatul Muthmainnah,diberhentikan lantaran terlibat dlam dukungan kepada calon Gubernur pada Pilgub tanggal 27 Juni lali. SK pemberhentian sudah dteken Gubernur Ganjar Pranowo

Semarang (KoranTransparansi.com) - Seorang anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah, Tazkiyatul Muthmainnah, secara resmi diberhentikan sebagai komisioner karena terbukti menjadi tim sukses Pasangan Calon Sudirman Said dan Ida Fauziyah pada Pilgub Jateng 2018.

Pancasila

Meulaboh (KoranTransparnsi.com) - Perwakilan tokoh ulama di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengikuti sosialisasi penguatan ideologi Pancasila guna memantapkan wawasan ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik Aceh Barat Jhon Aswir di Meulaboh, Senin mengatakan sosialisasi tersebut diikuti dari beberapa elemen, seperti ulama, mahasiswa dan tokoh perempuan.

"Dengan adanya kegiatan seperti ini akan menambah wawasan seluruh lapisan masyarakat di Aceh Barat akan pentingnya memahami ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera (PPKS), yang dibuka oleh Bupati Aceh Barat H Ramli, MS dan berlangsung selama satu hari.

Dalam arahannya, Ramli, MS berkata, menipis dan hilangnya idelogi Pancasila mulai terlihat dan dirasakan olehnya semenjak hilangnya satu mata pelajaran di sekolah dasar, yakni Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Dimulai dari generasi saat itu telah kurang tertanam nilai-nilai nasionalisme dasar dari usia anak-anak, bahkan tidak dipupuk hingga usia dewasa.

"Semenjak hilangnya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, mulailah terlihat semakin rendah nasionalisme dan ideologi Pancasila. Apalagi tidak ada pelajaran setelahnya pelajaran yang mempertajam, PMP hilang begitu saja," kata mantan PNS guru SD di Aceh Barat itu.

Setelah itu, masyarakat dipertontonkan dengan sikap dan kelakuan para pemimpin serta politisi di Indonesia yang semakin hari memperlihatkan adu kemampuan dalam memperdebatkan hal-hal yang dipolitisir sehingga rakyat semakin tidak karuan.

"Maka kegiatan sosialisasi pemahaman dan pengembangan ideologi Pancasila ini diharapkan dapat benar-benar tumbuh dalam masyarakat Aceh Barat terutama kaum perempuan," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Ramli MS berkata di masa kepemimpinannya ke depan direncanakan pembangunan/penetapan Kampung Muslimah untuk penguatan ideologi Pancasila bagi kaum perempuan.(ant/jono)

Anggota DPR RI Okky Asokawati

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Keikutsertaan perempuan dalam Pilkada Serentak 2018 secara kuantitatif mengalami peningkatan. Fakta ini diapresiasi oleh Anggota DPR RI Okky Asokawati yang merespon para calon pemimpin perempuan di berbagai daerah. Jumlah perempuan yang menjadi kandidat kepala daerah maupun wakil kepala daerah di semua tingkatan sebesar 8,89 persen atau 101 calon perempuan dari total 1.136 kandidat

“Bila melihat data Pilkada Serentak sebelumnya, tren kemenangan kandidat perempuan memgalami peningkatan dari 28 persen di Pilkada Serentak 2015 menjadi 31 persen keterpilihan kandidat perempuan di Pilkada Serentak 2017 lalu. Untuk Pilkada Serentak 2018 ini, harapan saya sejumlah kandidat perempuan akan mengalami peningkatan dari sisi kemenangan,” ucap Okky dalam rilisnya, Kamis (28/6/2018).

Dari 17 Pilgub yang digelar, merujuk data hitung cepat, setidaknya terdapat tiga figur perempuan yang unggul suaranya baik sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Di Jawa Timur ada Khofifah Indar Parawansa, untuk Cagub, Chusnunia Halim untuk Cawagub Lampung, dan Siti Rohmi Djalilah untuk Cawagub NTB. Okky mengaku bangga kepada para ibu yang unggul dalam kontestasi Pilkada versi hitung cepat ini

Ditambahkannya, jika melihat latar belakang kandidat perempuan yang muncul dalam perhelatan Pilkada Serentak tahun 2018 ini, sebanyak 43 persen merupakan kader partai, 39 persen mantan anggota parlemen, dan 39 persen memiliki kekerabatan dengan pimpinan partai atau kepala daerah. Dari data tersebut dapat dijadikan rujukan bagi pimpinan partai politik untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam partai politik dengan menempatkannya pada posisi penting.

Penempatan perempuan, sambung Politisi PPP ini, sebagai anggota legislatif baik di tingkat daerah maupun pusat, sangat efektif untuk menjadi pintu bagi politisi perempuan mengisi pos jabatan eksekutif sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. “Kendati kandidat perempuan dalam Pilkada ini tidak dominan, namun harapannya persoalan tentang perempuan yang terjadi di daerah harus tetap menjadi perhatian kandidat terpilih,” harap Anggota Komisi IX DPR ini.

Persoalan perempuan yang dimaksud adalah kesehatan ibu dan anak, keterlibatan perempuan di sektor ekonomi, dan perlindungan perempuan dari potensi kekerasan. Semua ini harus menjadi perhatian kepala daerah terpilih. Menurut Okky, secara umum dibutuhkan perubahan kultur dan persepsi atas keberadaan politisi perempuan yang mengisi pos-pos jabatan publik baik di eksekutif maupun legislatif.

“Kesadaran pentingnya perempuan tampil di ruang publik dan politik harus senantiasa ditumbuhkan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah, partai politik, termasuk kalangan perempuan sendiri,” tutupnya. (den)

 Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, setelah mengikuti rapat terbatas terkait pensiun ASN yang dipimpin Presiden Jokowi mengatakan Pemerintah sedang memikirkan untuk mereformasi sejumlah aturan terkait pensiun ASN.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Pemerintah sedang menyiapkan lembaga baru yang akan mengatur dan mengelola dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga produktivitas dan kesejahteraan mereka tetap bisa berkesinambungan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, setelah mengikuti rapat terbatas terkait pensiun ASN yang dipimpin Presiden Jokowi mengatakan Pemerintah sedang memikirkan untuk mereformasi sejumlah aturan terkait pensiun ASN.

"Yang sedang disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Pan-RB. Yang intinya adalah nanti ada sebuah lembaga baru yang akan mengatur dimana kalau di negara-negara maju yang namanya dana pensiun diinvestasikan secara baik sehingga bisa memberikan manfaat bagi para pensiunan," kata Pramono.

Dan bagi para pensiunan, kata dia, bisa dimungkinkan akan diberikan tawaran apakah mereka akan mengambil dana pensiun secara menyeluruh ataukah diatur sesuai mekanisme yang ada. 

"Tapi intinya adalah ingin memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada para pensiunan karena keprihatinan kita yang mendalam bagi ASN kita begitu pensiun langsung drop," katanya.

Selama ini, pemerintah melihat para pensiunan ASN begitu memasuki usia pensiun bukannya malah bergembira tapi sebaliknya.

Menurut Pramono, menjelang pensiun umumnya ASN bahkan merasa memiliki beban sehingga kelihatan setelah pensiun kesehatan sering menurun padahal dari sisi kinerja masih produktif.

"Terutama ini terjadi di TNI Polri yang usianya masih produktif tapi harus pensiun karena undang-undang," katanya.

Mengenai masa berlaku, Pramono mengatakan rencananya kajian itu akan direalisasikan pada 2020.

"Dimatangkan antara APBN dan APBD dan tadi seperti yang disampaikan ditugaskan kepada Menkeu dan MenPAN RB," kata Pramono.(rom)

Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim seusai Silaturahmi dan Halal Bihalal Forkopimda Provinsi Jatim di Mapolda Jatim, Jl. A. Yani Surabaya, Senin (25/6) siang

SAURABAYA (KoranTransparnsi.com) - Menjelang pelaksanaan pilkada serentak, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengajak Ketua Tim Sukses (Timses) dan Ketua DPD/DPW Partai Politik pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim melakukan deklarasi damai pilkada Jatim 2018. Kegiatan ini dilakukan untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni mendatang. 

Deklarasi dipimpin Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim, diikuti Ketua Tim Sukses (Timses) dan Ketua DPD/DPW Partai Politik pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim seusai Silaturahmi dan Halal Bihalal Forkopimda Provinsi Jatim di Mapolda Jatim, Jl. A. Yani Surabaya, Senin (25/6) siang. Forkopimda Jatim, Ketua KPU Jatim dan Ketua Bawaslu Jatim ikut menyaksikan dan membaca deklarasi tersebut.

Poin-poin deklarasi antara lain siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 secara jujur, adil, santun dan bermartabat; siap bekerjasama dengan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; siap bekerjasama dengan aparat Polri dan TNI untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, aman, dan damai pada pelaksanaan pemilukada tahun 2018 di Jatim.

Selain itu juga siap mengendalikan massa pendukung masing-masing, dan memberikan legitimasi berupa tindakan tegas aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; siap menerima hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur berdasar keputusan KPU Provinsi Jawa Timur; serta siap mewujudkan pilkada di Provinsi Jawa Timur berjalan dengan aman, damai, dan sukses, serta turut memelihara situasi kamtibmas yang kondusif. 

Seusai membacakan deklarasi, Pakde Karwo mengatakan, tim sukses jadi bagian penting untuk mendinginkan suasana menjelang pelaksanaan pilkada maupun pasca pilkada. Selain itu juga turut membuat suasana aman, nyaman dan damai di Jatim.

Terima Kunjungan Pengamat dari 24 Negara Lihat Pelaksanaan Pilkada di Jatim

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait kunjungan pengamat pelaksanaan pilkada yang berasal dari 24 negara, Pakde Karwo menjelaskan, pihaknya menerima dengan senang. Sebab kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat pelaksanaan pilkada serentak di Jatim yang memiliki kondisi plural, ditunjang dengan geografisnya kepulauan dan daratan. 

Dengan kondisi Jatim yang kompleks, lanjutnya, berbagai hambatan dan tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Sarana dan prasarana, dan pengamanan telah dilakukan dengan baik hingga ke daerah kepulauan untuk menunjang pelaksanaan pilkada serentak.

“Provinsi Jawa Timur sangat dewasa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Provinsi yang heterogen, tetapi memiliki kematangan dan kedewasaan. Dari data itulah, pemerintah pusat mengharapkan pelaksanaan pilkada di Jatim menjadi rujukan nasional,” jelasnya.

Terkait kunjungan tersebut, Pakde Karwo sekaligus ingin menunjukkan kepada pengamat mengenai kedekatan TNI-Polri untuk ikut mengurus keamanan, serta melibatkan tiga pilar di desa. “Kepala desa, babinkamtibmas, dan babinsa kompak memberikan informasi. Kalau ada permasalahan langsung diselesaikan di bawah,” ujar orang nomor satu di Jatim.

Polda Jatim Bertugas Amankan Pilkada

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan, pihaknya bertugas untuk melakukan pengamanan pada jalannya Pilkada.

“Polda Jatim harus siap.Kelengkapan peralatan pencoblosan dari titik yang terjauh sudah siap semua seperti di daerah Masalembu,” ujarnya. 

Dijelaskan, pengamanan yang dimaksud  misalnya untuk bentrokan atau benturan antar pendukung pasangan calon saat coblosan maupun saat penghitungan suara.

"Kami berharap betul kedewasaan masyarakat di Jatim lebih baik, malu kepada WNA yang meninjau Pilkada di Jatim, karena nantinya akan menjadi rujukan," katanya.

Machfud menambahkan, sejumlah personel gabungan yang diterjunkan juga akan ditempatkan ke beberapa titik pos pengamanan dan TPS. Sejumlah personel gabungan itu diterjunkan untuk mengantisipasi beragam kejadian yang tak diinginkan selama pilkada.

"Mudah-mudahan aman dan kondusif, kami juga telah petakan dengan baik, semua kesiapan dari penyelenggara sudah kami cek, serta anggota yang mengamankan sudah saya kroscek juga kemarin," pungkasnya.

Sebelumnya, Pakde Karwo bersama Forkopimda Jatim, Ketua KPU Jatim, Ketua Bawaslu Jatim mendengarkan arahan dari Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri dan Panglima TNI melalui video conference yang dilakukan di Ruang Rupatama Polda Jatim. (den/min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...