NASIONAL

Mantgan Ketua KPK Abraham Samad.

Makassar (KoranTransparansi.com) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad akan menghadiri deklarasi calon presiden Pemilu 2019 di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 7 Mei 2018.

"Insya allah saya hadir dalam deklarasi itu. Sebetulnya saya tidak tahu menahu ada deklarasi yang akan dilaksanakan  Relawan AS di beberapa daerah di Indonesia," sebut Abraham saat bertemu kerabatnya di Makassar, Minggu.

Dia sangat berterima kasih atas dukungan relawan untuk menjadi kontestan pada Pilpres nanti.

"Dukungan dan amanah yang diberikan kepada saya tentu akan menjadi semangat untuk kita sama-sama mengupayakan membangun bangsa ini bisa lebih baik,"  kata dia.

Deklarasi awalnya digelar pada Jumat 4 Mei 2018 di Anjungan Pantai Losari Makassar, namun urung karena pada hari yang sama Abraham Samad juga dideklasikan relawan di Palembang.

Panglima Pejuang AS for Indonesia, Djusman AR ,menuturkan, deklarasi  esok itu  akan dihadiri ribuan orang dari beberapa elemen lembaga , mahasiswa, dan masyarakat umum ikut menyaksikan

"Deklarasi terbuka untuk umum, semua masyakat bisa ikut ambil bagian. Pak Abraham juga berharap warga ikut menyaksikan deklarasi ini," kata Djusman.

Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) Sulawesi itu menyebutkan, Makassar,  juga menjadi kota deklarasi setelah Palembang di Sumatera Selatan dan Padang di Sumatera Barat.  Deklarasi akan dilaksanakan di 34 Provinsi di Indonesia.

"Deklarasi ini adalah murni dorongan teman-teman dan masyarakat menyikapi persoalan bangsa hingga akhirnya memilih pak Abraham, terus terang ini inisiatif kami, sebab pak Abraham awalnya tidak mengetahui ada deklarasi seperti ini," kata Djusman.

Saat ditanya siapa pasangan Abraham nanti, Djusman menjawab bahwa hal itu tergantung AS, tegasnya sebagaimana dilapaorkan Antara.

"Mengenai hal itu dikembalikan ke beliau, karena itu semua memerlukan pertimbangan-pertimbangan. Kalau untuk sosok, AS bukan hanya tokoh nasional tapi sudah menjadi tokoh di ASEAN. Ada beberapa negara di Asia telah memberikan penghargaan termasuk membuat patungnya karena dinilai sebagai tokoh penegak hukum serta keadilan,"  klaim Djusman. (rom)

Wapres Yusuf Kalla memberikan pengarahan tentang dampak reformasi di TIK Jakata, Jumat (6/5/2018)

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Wakil Presiden  H. Muhammad Jusuf Kalla mengunjungi sekaligus mengecek kesiapan Polri dalam menghadapi berbagai event penting pada 2018 seperti pilkada dan Asian Game

Yusuf Kalla juga memberikan pengarahan kepada jajaran Polri yang diikuti seluruah Kapolda, Kapolres se Indonesia di Auditorium PTIK Jakarta, Jumat (6/5/2018. 

Wapres mengatakan bahwa kesejahteraan menjadi sangat penting bagai rakyat dan menjaga perdamian. Maka tugas kepolisian adalah memahami masalah-masalah yang ada di masyarakat, terutama prinsip agama untuk menekan timbulnya radikalisme. 

Terkait dengan Perpres No.20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, dikatakan oleh Yusuf Kalla, intinya adalah untuk mempermudah perizinan apabila tenaga asing sudah masuk ke Indonesia maka tidak harus memperbarui izin kerjanya selama 2 tahun. 

TNI Polri diharapkan mampu memberikan rasa aman secara menyeluruh demi menekan angka kriminalitas akibat tingginya pengangguran. 

Sementara itu Kapolri Jendral Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, reformasi telah menimbulkan tiga perubahan pokok yaitu, pemerintah yang lebih demokratis, otonomi daerah dan kebebasan berpendapat yang secara keseluruhan mempengaruhi sistem pemerintah dalam pemberian keputusan yang akan diikuti oleh Polri. 

Kapolri Jenderal Polisi  Muhammad Tito Karnavian dalam kesempatannya juga menjelaskan bahwa program Promoter yang merupakan singkatan dari konsep dan tujuan untuk meraih kepercayaan publik dengan mengikuti perkembangan teknologi dan modernisasi.(ifr)

 

 Kapolri Jendral Muhammad Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada beberapa Kapolda yang berprestasi

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Kapolri Jendral Tito Karnavian membuka  Apel Kasatwil 2018 di Mutiara Auditorium PTIK Jakarta, Kamis, (03/05/2018). Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi membahas agenda kamtibnas yakni puasa Ramadhan dan Ops.Ketupat, Pilkada Serentak 2018, tahapan Pilpres-Pileg, Asian Games 2018, World Bank (WB) Annual Meeting di Bali dan Ops.Lilin. 

Kapolri Jenderal Polisi Prof H Muhammad Tito Karnavian, Ph.D berkesempatan memberikan piagam penghargaan secara langsung kepada 10 anggota Polri berprestasi dan pelaksanaan terbaik satgas nusantara dengan Polda Type A terbaik pertama Polda Jawa Timur, kedua Polda Jawa Barat dan ke tiga Polda Sumatera Utara. 

Polda Type B terbaik pertama di raih Polda Kalimantan Selatan, posisi ke dua Polda Kalimantan Tengah dan posisi terakhir dari Polda Banten. Untuk tingkat Polrestabes dan Polresta terbaik pertama di raih Polrestabes Surabaya, kedua Polresta Tanggerang dan yang ke tiga adalah Polrestabes Bandung. Dan terbaik tingkat Polres di raih Polres Bogor, terbaik kedua yaitu Polres Malang dan ketiga Polres Tanah Bumbu. Terdapat juga 2 anggota yang mendapatkan promosi jabatan. 

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 13 satuan kerja zona integritas yang di berikan kepada Kapolda Jawa Timur, Polres Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Jember, Dittipikor Bareskrim Polri, Polrestabes Medan, Polrestabes Pekan Baru, Polresta Padang, Polrestabes Surabaya, Polres Banjarmasin, Polrestabes Semarang, Polres Balikpapan dan Polres Serang. 

Untuk pelaksanaan program promoter 11 quick wins menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani periode 2015 peringkat satu sampai lima diberikan kepada Polda Sulawesi Tengah, Polda Kalimantan Barat, Polda Banten, Polda Kalimantan Selatan dan Polda Jambi. Untuk periode tahun 2016 peringkat 1 sampai 5 diberikan kepada Polda Nusatenggara Barat, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kepulauan Riau dan Polda Sulawesi Selatan. Periode tahun 2017 peringkat 1 sampai 5 diraih pada Polda Sulawesi Selatan, Polda Nusatenggara Barat, Polda Lampung, Polda Jawa Barat dan Polda Jawa Timur. 

Penghargaan untuk inovasi hasil kompetisi inovasi pelayanan publik tahun2014 sampai 2017 diberikan kepada Dir Pol Air Korpol Airud Baharkam Polri tahun 2014 top 99, Polres Aceh Besar tahun 2016 top 99, Polres Malang Kota tahun 2016 top 99, Polres Malang Kota tahun 2016 top 35, Polres Sukabumi Kota tahun 2017 top 99, Polres Brebes tahun 2017 top 99 dan Polres Brebes tahun 2017 top 40.

Kapolri Tito Karnavian mengatakan apel Kasatwil 2018 ini memang sengaja dilaksanakan tanggal 3-4 Mei 2018 karena ada beberapa agenda besar yang akan dihadapi dalam waktu dekat. Terutama dalam menyambut Hari Besar Keagamaan yakni Bulan Ramadhan dan Perayaan Lebaran mendatang tentu ada dinamika-dinamika baru yang perlu diwaspadai.

Kapolri mengingatkan kembali bahwa sesuai arahan dan perintah Presiden Indonesia, Presiden Joko Widodo agar Polri membantu stabilitas harga pangan. Perintah Presiden tersebut diwujudkan dengan menggandeng Jenderal (Purn) Budi Waseso menjadi salah satu stakeholder penting untuk membantu merealisasikan program ini.

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kapolda, Kapolres, perwira tinggi, pejabat utama Mabes Polri serta rekan-rekan di luar struktur yang diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kebaikan Polri. Kapolri menjelaskan bahwa tujuan utama program Promoter adalah untuk membangun kepercayaan publik.  Untuk itu, ada tiga poin utama yang dibahas dalam kegiatan ini yaitu meningkatkan kinerja, memperbaiki kultur dan manajemen media.  

Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Drs. Setyo Wasisto, S.H. menyatakan Satgas Pangan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya bertugas untuk menstabilkan harga pangan karena besaran harga berbanding lurus dengan ketersediaan bahan baku itu sendiri. 

Sehingga fokusnya adalah melakukan pengawasan terhadap distribusi pangan mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat Polres. Karena menurut Kadiv Humas, filosofi untuk pangan adalah “Produsen senyum, distribusi senyum, masyarakat senyum dengan harga terjangkau”. 

Poin kedua yang disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Drs. Setyo Wasisto, S.H. terkait Pilkada serentak 2018 sesuai arahan Kapolri agar meningkatkan pengamanan dan menjaga situasi tetap kondusif selama proses Pilkada yang diikuti oleh 171 Gubernur dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. 

Hal ini sesuai pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, SH. bahwa “ kita sadari Pilkada saat ini aromanya Pileg dan Pilpres, penting untuk membangun sinergi dari tingkat Kapolda hingga Kapolres”. 

Mendagri juga menegaskan jika dalam politik harus beretika, perbedaan pendapat diperbolehkan namun harus tetap memiliki sopan santun apabila memberikan kritik, jangan sampai menghina terlebih memaksakan kehendak, karena itu adalah budaya yang memalukan dan bukan berasal dari budaya timur. 

Berlanjut pada poin ketiga yaitu Asean Games 2018 yang akan diselenggarakan pada 18 Agustus  hingga 2 September 2018 mendatang Kadiv Humas Polri menjelaskan bahwa harapan Kapolri agar seluruh Kapolda dapat melakukan gerakan imbangan demi menciptakan keamanan yang terkendali di seluruh wilayah Indonesia tanpa adanya masalah krusial yang muncul di masyarakat.  

Karena menurut Kadiv Humas Polri hasil akhir yang ingin diwujudkan adalah terciptanya keamanan dan ketertiban terutama di wilayah terselenggaranya Asean Games 2018 yakni, Jakarta, Palembang, Jawa Barat dan Banten. 

Terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi masalah krusial, Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Drs. Setyo Wasisto, S.H. menjelaskan bahwa dari hasil penelitian tercatat 40% berasal dari faktor sosial dan budaya. Untuk itu, saat ini Polri meningkatkan kegiatan preventif dengan lebih mendekatkan diri ke masyarakat.

Terakhir, mengenai agenda internasional yaitu World Bank (WB) Annual Meeting di Bali Polri dalam waktu dekat akan melakukan sidang pengamanan bersama seluruh Kapolda untuk menjaga arahan perhatian masyarakat  serta memberikan informasi perihal tugas pokok masing-masing Kasatwil.(ifr)

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menerima ucapan selamat dari Presiden atas prestasinya dalam perencanaan pembangunan nasional di Jakarta, Senin (30/4/2018)

JAKARTA (KoranTransparansi.com) -  Setelah sebelumnya mendapat penghargaan peringkat pertama kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  kali ini Pakde Karwo, sapaan akrabnya meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2018 Kategori Pencapaian dan Perencanaan Terbaik  Pertama Tingkat Nasional 

Penghargaan berupa piala berwarna emas ini diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo kepada Pakde Karwo saat Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2018 dengan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (30/4).

PPD adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil menyusun perencanaan, dan melakukan pencapaian pembangunan dengan baik, serta melahirkan berbagai inovasi dan terobosan dalam perencanaan pembangunan. Penghargaan ini pernah diraih Pakde Karwo pada tahun 2014 lalu, ketika bernama Anugerah Pangripta Nusantara Utama. 

Diraihnya penghargaan ini disambut penuh syukur oleh Pakde Karwo. Menurutnya, keberhasilan ini karena solidnya sinergi dan sinkronisasi di tingkat provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota, bahkan sampai ke tingkat terbawah. 

“Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai kab/kota hingga provinsi menjadi bagian terhadap RKP Nasional” katanya.

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo mengatakan, penikaian penghargaan PPD dari Bappenas tahun ini  berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apabila sebelumnya dinilai hanya dari kesesuaian perencanaan dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), mulai tahun 2018 ini didasarkan pada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta sekaligus konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. 

Juga, keseuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Provinsi, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Ditambahkan, terdapat lima indikator dalam penilaian penghargaan ini, yaitu teknokrasi, proses pengambilan keputusan, aspirasi, keterlibatan produk legislatif dalam materi, dan inovasi.

“Teknokrasi adalah bagaimana birokrasi memanfaatkan teknologi, dengan standard ditentukan oleh Bappenas,” ujar Pakde Karwo. 

Berbagai layanan publik yang didasarkan pada pemanfaatan teknologi, lanjutnya, telah dilakukan oleh Pemprov. Jatim untuk mempermudah  kepada masyarakat dan menghindarkan bertemunya fisik antara masyarakat dengan petugas sehingga menghindarkan dari berbagai potensi pungli, suap, dan potensi negatif lainnya.

Sementara itu, pengambilan keputusan perencanaan yang bukan hanya top down, tapi sekaligus bottom up terlihat dari berbagai kegiatan yang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Diantaranya, pelibatan tokoh buruh, NGO, dan mahasiwa diundang dalam berbagai proses kegiatan dan perencanaan merupakan salah satu yang dinilai, dan telah menjadi penting pada setiap perencanaan dan pelaksanan pembangunan di Jatim.

Demikian pula, pelibatan produk-produk legislatif dalam materi perencanaan melalui pleno reses tiap daerah pemilihan (dapil), juga menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Jatim. “Jadi proses perencanaan di Jatim dilakukan secara partisipatoris” lanjutnya.

“Berbagai inovasi juga telah dilakukan oleh Pemprov. Diantaranya, setiap OPD melakukan presentasi perencanaan didepan gubernur untuk dicocokkan dengan desain yang sudah disusun gubernur,” ujar pria kelahiran Madiun ini. 

Selain itu, Pemprov. Jatim juga melakukan berbagai inovasi skema pembiayaan non APBN dan APBD, a.l. melalui pengembangan badan layanan umum daerah (BLUD), corporate social responsibility (CSR), public private partnership (PPP), dan provincial bond. Kesemuanya ini, menurut Pakde Karwo, yang menjadikan Pemerintah Pusat memberikan penghargaan karena langkah-langkah Jatim ini mendukung program-program strategik nasional.

tim, Pemkab. Banyuwangi juga memperoleh penghargaan yang sama. Daerah lain yang meraih penghargaan serupa adalah Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Bali. Sedangkan  tingkat kabupaten/kota, yakni Kab. Lombok Utara, Kab. Tegal, Kota Surakarta, Kota Palembang, dan Kota Palu. (min)

 

 

 

 

Foto : ILUSTRASI : Dari Gedung inilah para Koruptor dinegeri  ditangkapi. Mulai Koruptor kelas teri sampai kelas kakap.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Sekjen KPK Raden Bimo Gunung Abdul Kadir diberhentikan dari jabatannya beberapa waktu lalu. Pemberhentian ini masih mengundang misteri dan tanda tanya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan alasan pemberhentian itu lantaran kinerja Raden Bimo. Namun Agus tidak memberikan alasan tepat mengenai kinerja itu. "Biasa alasannya performance (kinerja)," ujar Agus sebagaimana di lansir  detik.com, Sabtu (28/4/2018).

Raden dilantik sebagai Sekjen KPK sejak 10 Februari 2016. Agus mengatakan, Raden Bimo merupakan sekjen KPK yang ketiga diberhentikan.

"Sudah lama kan, Keppresnya tanggal 20 Maret 2018. Bagi KPK, ini sekjen ketiga (berturut-turut) yang diberhentikan dengan hormat di tengah jalan," ucap Agus. 

Dihubungi terpisah, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menilai pemberhentian tersebut hal wajar untuk kebutuhan organisasi. Menurutnya, Raden Bimos bisa bekerja dimana saja untuk mendukung pemberantasan korupsi. Raden Bimo kini kembali bertugas di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

"Di organisasi itu pergantian dan pergeseran jabatan hal yang wajar. Bahkan bekerja untuk pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan di KPK ataupun di luar KPK," tutur Febri.

Jabatan sekjen untuk sementara waktu kini diisi oleh Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan. Febri mengatakan KPK akan segera melakukan seleksi untuk mengisi kekosongan posisi tersebut.

"Prosesnya kan sesuai kebutuhan atau usulan KPK. Kewenangan pengangkatannya ada pada Presiden melalui Kepres. Nanti setelah ini akan dbentuk panitia seleksi untuk lakukan rekruitmen terbuka," ucap Febri.

Sementara itu, Raden Bimo enggan menjelaskan alasan pemberhentian dirinya tersebut. "Ditanyakan saja ke pimpinan atau jubir," jawabnya.

Meski diberhentikan, Raden Bimo tidak menyesal. Bimo mengaku masih banyak tempat lain untuk berkarya dan mengabdi.

"Banyak ruang dan waktu untuk terus berbuat baik selain di KPK. Yang sudah terjadi ya terjadilah," ucap Bimo. (dtc/min)

 

 
Akhir April :Empat Polda Diususlkan Naik Jadi Type A

PALANGKA RAYA (KoranTransparansi.com) -  Empat Kepolisian Daerah (Polda) diusulkan mendapatkan kenaikan tipologi dari B ke A. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menargetkan evaluasi empat Polda itu akan selesai akhir bulan April ini.

Polda yang diusulkan mendapat kenaikan tipologi ini adalah Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat, dan Polda Jambi. "Targetnya akhir bulan ini hasilnya kita serahkan ke Kapolri," ujarnya saat evaluasi kelayakan di Markas Polda Kalteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu.

Ia menekankan, jika nantinya Polda Kalteng memang layak untuk naik tipe, itu bukanlah sekadar kenaikan pangkat. Namun sebuah reward karena kenaikan kinerja dan sistem pelayanan publik.

Dijelaskan, Kementerian PANRB juga mengevaluasi polda-polda yang sudah mendapatkan persetujuan kenaikan tipologi. "Yang bintang dua kita evaluasi juga, bisa kita turunkan kalau kualitas kinerjanya menurun," tegas pria yang pernah menjabat Wakil Walikota Batam ini.

Di era yang serba digital ini, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi standar penilaian. Selain penggunaan SPBE, perubahan manajemen lama, dan pengembangan inovasi juga menjadi kunci kenaikan tipe polda. "Lingkaran itu adalah revolusi mental. Tidak boleh lagi pakai model lama," imbuhnya.

Kenaikan tipe Polda ini juga tidak sembarangan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di setiap unit kerja juga harus mampu menciptakan inovasi dan mengikuti perkembangan zaman.

Menteri Asman menerangkan, Presiden Joko Widodo saat ini tengah menaruh perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, tapi juga fokus kepada pembangunan SDM. Jika kualitas SDM sudah meningkat, keberhasilan suatu unit kerja pasti akan tercapai.

"Kemajuan tidak datang sendirinya, keberhasilan tidak datang otomatis. Keberhasilan datang dengan kerja keras, tergantung tekad dan kerja keras kita," tegasnya memberi motivasi.

Dalam kunjungan ini, Menteri Asman didampingi oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRBDiah Natalisa, Staf Khusus Bidang Politik Kementerian PANRB Noviantika Nasution, dan Asisten Kapolri bidang Perencanaan Irjen Bambang Sunarwibowo. 

Pada kegiatan itu turut hadir Kapolda Kalteng Brigjen Anang Revandoko, Sekda Provinsi Kalteng Fahrizal Fikri, serta Danrem 102/Panju Panjung Kolonel Armed M. Naudi Nurdika.(sam)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...