NASIONAL

Imigrasi Palu Sulteng membentuk tim pengawasan orang asing untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah itu.

SULTENG (Korantransparnsi.com) - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Palu Provinsi Sulteng, Suparman, SH MH menjelaskan, untuk menjaga stabilitas dan kepentingan nasional dari dampak negatif perlintasan antar negara dan keberadaan serta kegiatan orang asing diwilayah sulteng khususnya kota palu, pihaknya telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora).

" Tim Pora dibentuk di kota palu pada dua kecamatan. Diantaranya Mantikulore dan Tawaeli. " Kata Suparman, SH MH di Palu, Senin (26/3/2018).

Menurutnya, pembentukan Tim Pora ini memang merupakan amanat pada pasal 69 undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.  " Tim Pora yang dibentuk ini, keanggotaannya melibatkan badan maupun instansi pemerintah dikecamatan, " jelasnya.

Sementara itu dikonfirmasi ditempat terpisah, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian kelas I palu, Sunaryo, SH, melalui Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian kelas I palu, Adam Setiawan, SH membenarkan jika pada (21/3/2018), telah dilaksanakan kegiatan pembentukan Tim Pora kota palu tingkat kecamatan.

" Acara berlangsung 08.30 wita sampai 12.00 bertempat di Hotel Palu Golden. Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Imigrasi Sumantri Sihite SH MAP Sekaligus sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut. " Jelas Adam.

Menurutnya, dalam acara pembentukan Tim Pora itu turut dihadiri Kepala Imigrasi Kelas I Palu dan peserta rapat lainya. " Peserta Rapat berjumlah 19 Orang diantaranya, camat mantikulore, camat tawaeli, koramil 1306-16, koramil 1306-07, kapolsek palu utara, kapolsek palu timur, lurah kawatuna, lurah lasoani, lurah layana indah, lurah poboya, lurah talise, lurah tanamodindi, lurah tondo, lurah baiya, lurah lambara, lurah panau, lurah pantoloan, lurah pantoloan boya, lurah talise valangguni, "paparnya. (NUR)

 

  Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari F Gerindra Soepriyatno. (foto istimewa)

 

JAKARTA (Korantransparanci.com) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno menilai penggunaan Dana Desa di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten cukup berhasil. Lebih penting dari itu, dia menegaskan 100 persen Dana Desa difokuskan untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut dia sampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (22/3/2018).

“Bahwa memang penyerapan Dana Desa ini untuk tahap pertama, kedua, dan lima tahun ke depan ini memang diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Anggaran operasional desa itu bisa memanfaatkan ADD (Alokasi Dana Desa), yang lebih bersifat oprasional. Tapi kalau Dana Desa ini 100 persen untuk kepentingan masyarakat,” jelas Soepriyatno.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat.

“Banyak sekali kegiatan-kegiatan di desa yang sudah berhasil dan hanya sedikit sekali yang belum mendapat klarifikasi,” ujar Politisi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya ini. 

Soepriyatno juga mengungkapkan, banyak aturan baik di tingkat pusat maupun daerah yang sudah sangat dipahami oleh kepala desa dan para perangkatnya. Dan hanya sebagian saja ada beberapa tindakan aparat desa yang membutuhkan klarifikasi dari aparat penegak hukum

“Sedikit sekali lah ya, hal-hal yang menurut saya hanya memerlukan klarifikasi oleh pihak aparat penegak hukum, karena ada laporan-lapotan yang tidak sesuai,” ungkap politisi dapil Jawa Timur itu. (ROM)

Soal Jendral Gatot Temui Prabowo : Panglima TNI Jendral Hadi Tjahyanto Enggan Komentari

Gunungkidul (Korantransparansi.com)  - Mantan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut disebut-sebut Gatot mengutarakan keinginannya maju di Pilpres 2019. 

 

UU MD3 banyak menimbulkan banyak reaksi keras dan aksi demi. Terakhir Civitaas Akademika UII Yogykarta juga menolak diberlakukannya undang undang tersebut

Yogyakarta (Korantransparansi.com) - Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menolak ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang berpotensi menimbulkan malapraktik dalam pelaksanaannya.

"Ketentuan beberapa pasal dalam UU itu dikhawatirkan memutar balik arah demokrasi, yang sudah sekian lama diperjuangkan bangsa Indonesia, menjadi otoriter, antikritik, dan membungkam kebebasan berekspresi," kata Rektor UII Nandang Sutrisno di Yogyakarta, Kamis.

Saat membacakan pernyataan sikap sivitas akademika UII, Nandang mengatakan, ketentuan itu di antaranya mengenai pemanggilan paksa oleh DPR, tindakan untuk mengambil langkah hukum oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Selain itu, permintaan izin tertulis presiden atas dugaan tindak pidana yang dilakukan anggota DPR, dan pemberian kewenangan DPD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (raperda) dan peraturan daerah (perda).

"Ketentuan-ketentuan itu terutama mengenai pemanggilan paksa dan tindakan hukum MKD justru akan mengebiri kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi," kata Nandang.

Ia mengatakan UII juga menolak ketentuan pasal-pasal yang memuat norma penambahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPRD karena kental nuansa "bagi-bagi kursi" daripada meningkatkan performa kelembagaan.

"Penolakan itu juga didasarkan atas kekhawatiran membengkaknya anggaran belanja MPR, DPR, dan DPD di tengah kehidupan ekonomi masyarakat yang tidak menentu," kata dia.

Oleh karena itu, sivitas akademika UII mendesak presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang pada intinya mengubah beberapa ketentuan atau norma tersebut demi terwujudnya iklim demokrasi yang baik, peningkatan performa lembaga perwakilan, dan efisiensi anggaran.(sam)

Dokumentasi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kiri) bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin (kedua kanan), Ketua FPI Rizieq Syihab (kanan), dan Ustaz Abdullah Gymnastiar (kiri) berjabat tangan usai memberikan konferensi pers jelang aksi bela Islam jilid III di Gedung MUI, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Parigi Moutong (Korantransparansi.com) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Sulawesi Tengah, Prof Dr H Zainal Abidin MAg menyatakan etika, moral, akhlak menjadi salah satu kunci mewujudkan pemilihan kepala daerah serentak yang damai, aman dan berkualitas di kabupaten tersebut.

"Semua pihak harus mengedepankan moral, akhlak dan etika dalam proses pemilihan kepala daerah," ungkap Prof Dr H Zainal Abidin MAg saat menyampaikan ceramah pada tabligh akbar pilkada damai Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (21/3).

Tabligh akbar diselenggarakan oleh satuan tugas nusantara Polda Sulteng dan Polres Parigi Moutong melibatkan TNI, Pemkab Parigi Moutong, KPU, Panwas serta tokoh agama dengan tema `tabligh akbar dalam rangka menjaga situasi kamtibmas yang kondusif pada Pilkada Parigi Moutong Tahun 2018`

Prof Zainal Abidin MAg mengingatkan kepada seluruh pihak meliputi pasangan calon bupati dan wakil bupati beserta seluruh tim pemenangnya untuk tidak saling menjatuhkan, menjelekkan dan memfitnah satu sama lain.

Pakar pemikiran Islam modern ini menghimbau kepada pihak - pihak tersebut untuk tidak menebar informasi kebencian, provakasi yang dapat menimbulkan amarah, sehingga berdampak terhadap pertikaian dalam proses pilkada di kabupaten tersebut.

Ia berharap pasangan calon dan tim pemenang bertarung dengan visi dan misi serta program pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah tersebut.

"Ini menjadi kunci. Pihak - pihak tersebut turut serta bertanggung jawab untuk mewujudkan perdamaian dalam proses pemilihan kepala daerah," kata Prof Zainal Abidin MAg.

Ia juga mengingatkan agar tim pemenang dan pasangan calon untuk tidak saling berprasangka buruk, termasuk berprasangka buruk terhadap penyelenggara. Karena, berprasangka buruk dapat memberikan dampak negatif ditengah proses pilkada kabupaten tersebut.

Prof Zainal Abidin MAg juga menyatakan penyelenggara pemilihan kepala daerah yaitu KPU dan Panwas untuk tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dalam proses pilkada kabupaten tersebut.

"Iya, penyelenggara pemilu harus netral dan independen. Tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon," ujarnya.

Tabligh akbar langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Komisaris Besar Polisi M Aris Purnomo dan Kapolres Parigi Moutong AKBP Sirajuddin Ramli serta ribuan masyarakat di kabupaten tersebut.

Tabligh akbar berlangsung di Ruang Terbuka Hijau Masigi, Parigi Moutong. Ceremonial acara dimulai pada pukul 14.00 wita.(sam)

Foto ilUSTRASI : Ujian Nasional Berbasis Komputer di sebuah SMK di Surabaya

Jakarta (Korantranspatransi.com)- Pemerhati Pendidikan dari Eduspec Indonesia Indra Charismiadji mengatakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) seharusnya sudah 100 persen pada tahun ini.

"Seharusnya tidak lagi 78 persen, tapi sudah 100 persen karena anggaran untuk pendidikan Rp400 triliun setiap tahunnya," ujar Indra di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa sebenarnya ada yang salah dalam perencanaan pendidikan. Untuk itu, dia meminta perlu adanya solusi agar semua anak bisa mengikuti UNBK.

Permasalahan utama dari UNBK selain infrastruktur adalah ketersediaan internet terutama di daerah tertinggal, terluar dari terdepan (3T).

"Mungkin pemerintah daerah bisa membelikan komputer, tapi bagaimana dengan jaringan internet dan listriknya. Ini yang patut menjadi perhatian bersama."

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan Ujian Nasional (UN) 2018 akan diikuti 8,1 juta peserta didik yang berasal dari 95.780 satuan pendidikan dari berbagai jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat dan pendidikan kesetaraan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 78 persen peserta didik siap mengikuti UN berbasis komputer (UNBK)

Jumlah peserta didik yang akan mengikuti UNBK pada 2018 sebanyak 6.293.552 peserta atau meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3,7 juta peserta didik.

Pada UN 2017, persentase peserta didik yang mengikuti UNBK sebanyak 65,4 persen dan UNKP sebanyak 34,6 persen. Sejumlah provinsi yang siap menyelenggarakan 100 persen UNBK pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu Aceh, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.

Sementara, pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), provinsi yang siap menyelenggarakan 100 persen UNBK di antaranya Aceh, Banten, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat,

Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Kemudian, provinsi yang siap menyelenggarakan 100 persen UNBK pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.(kh)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...