NASIONAL

  Foto bersama Tim Kunspek Komisi III dengan Wakapolda Jawa Tengah Kombes Pol Ahmad Lutfi, Kakanwil Kemenkumham Ibnu Chuldun, dan BNNP Jawa Tengah, di Kabupaten Sukoharjo

Jakarta (Korantransparansi.com) - Anggota Komisi III DPR RI Tb. Soenmandjaja mengungkapkan keprihatinannya maraknya   peredaran narkoba di Jawa Tengah. Seeluruh pihak ia minta untuk  berkoordinasi dalam mengungkap produsen dan peredaran narkoba tersebut.

"Indonesia dalam situasi darurat narkoba, penegakan hukum harus lebih keras, pembinaan dan rehabilitasi harus berjalan dengan baik," ujarnya usai memimpin pertemuan Tim Komisi III dengan Wakapolda Jawa Tengah Kombes Pol Ahmad Lutfi, Kakanwil Kemenkumham Ibnu Chuldun, dan BNNP Jawa Tengah yang diwakili Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Sutomo di Kabupaten Sukoharjo, Senin

Dalam kesempatan tersebut, ia minta Polda, BNN, dan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk  lebih meningkatkan profesionalitas kerja demi menciptakan rasa aman, pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Soenmandjaja mengatakan kunjungan  kerja Komisi III ke Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mengetahui tantangan dan masalah yang dihadapi mitra kerja Komisi III dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya terkait penanganan narkoba, terorisme dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan orang asing di Provinsi Jawa Tengah.

Terkait pengawasan orang asing, legislator PKS ini, minta  Kanwil Kemenkumham meningkatkan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, agar keberadaan orang asing tidak mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi di Indonesia.

"Kami mengapresiasi Kemenkumham yang telah bekerjasama hingga tingkat kecamatan dan elemen masyarakat lainnya dalam optimasisasi tugas dan fungsi pengawasan orang asing," tuturnya

Selain itu, terkait pengungkapan peristiwa yang diduga berhubungan dengan tindak pidana terorisme, ia mengingatkan  bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menghargai HAM. “Oleh karena itu tindakan tembak di tempat walaupun setuju, tapi Komisi Bidang Hukum DPR sebagai wakil rakyat ini ingin membongkar untuk mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya dari para pelaku. (sam)

 Menteri Kesehatan Nila Moeloek

Jakarta (Korantransparansi.com) - Kementerian Kesehatan berdukacita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Berny Fellery Kunu (24), salah seorang petugas kesehatan yang sedang menjalankan tugas di Kampung Yabasorom, Distrik Pamek, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.

"Kami berdukacita sedalam-dalamnya atas meninggalnya anak kita, Berny Fellery Kunu," kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Kementerian Kesehatan juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian Berny Fellery Kunu dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua hingga ke pedalaman.

Indikasi sementara, kematian Berny diakibatkan penganiayaan hingga tewas yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Kemenkes akan meningkakan koordinasi dengan TNI-Polri dan Pemerintah Daerah Papua untuk menjamin keamanan petugas dan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat hingga ke pedalaman Papua.

Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli mengakui adanya insiden penganiayaan hingga menewaskan seorang petugas kesehatan yang diduga dilakukan oleh KKB.

"Memang betul ada laporan tentang meninggalnya petugas kesehatan dari lembaga pelayanan Advent yang sedang melakukan pelayanan kesehatan di Kampung Yabasorom pada Kamis (29/3)," kata Irjen Boy Rafli.

Dari laporan yang diterima terungkap insiden tersebut berawal saat sekelompok masyarakat yang berjumlah sekitar 24 orang mendatangi petugas kesehatan itu yang sedang berada di tepi sungai dekat camp dan landasan pesawat.

"Para pelaku mengatakan bahwa mereka adalah anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka) serta mengobrak-abrik camp tempat mereka (petugas kesehatan) bermalam sebelum menuju sungai," kata Boy Rafli.(kh)

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi

Jakarta (Korantransparansi.com) - Peredaran narkoba dan tindak pidana mati menjadi salah satu pembahasan yang terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, hukuman mati masih menyisakan pekerjaan rumah, sebab ada 10 orang lagi yang harus dieksekusi mati dalam kasus narkoba. Menurutnya, hukuman mati tersebut harus terus digaungkan, karena perbuatan yang dilakukan oleh pengedar narkoba dinilainya sudah sangat melampaui batas.

“Kalau kedapatan bandar narkoba, tangkap, dan pertontonkanlah ke publik eksekusi matinya. Saya berharap kepada Jaksa Agung agar untuk masalah eksekusi mati ini sedikit di ekspose ke publik,” tegas pria yang biasa disapa Habib itu dalam rilisnya yang diterima koran ini , Kamis (29/3/2018).

Habib menyatakan, adanya Memorandum of Understanding (MoU) tidak membuat ketiga lembaga yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kebal hukum.

“Saya takutkan ada kesan berbagi gitu, bahasanya ‘siap, aman pak’,” imbuh politisi F-PKS itu.

Habib menegaskan bahwa meningkatnya tren penyelundupan narkoba ke Indonesia merupakan sebuah proxy war.

“Indonesia kini telah dirasuki candu secara maksimal. Entah sudah menjadi perang dunia keberapa, ya proxy war-nya itu menggunakan narkoba. Apa karena hukuman kita yang terlalu rileks terhadap terpidana narkoba,” pungkasnya. (sam)

 

Presiden Joko Widodo didampingi Mensekab Pramono Anung, Gubernur Jatim Soekarwo dan Rektor UNiMSA menekan tombol tanda dipoerasinyakannya gdung kuliah dan gedung pertemuan

MALANG (Korantransparansi.comn) - Presiden Joko Widodo meresmikan dua gedung milik Universitas Islam Malang (UNISMA), yakni Gedung Bundar Al-Asy’ari dan Gedung Umar Bin Khattab, Kamis (29/3) pagi.

Dengan di dampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo peresmian Gedung Al-Asy’ari ini terdiri atas tiga lantai, berdiri diatas lahan seluas 9.200 m2, fungsinya untuk auditorium serba guna yang dapat menampung sebanyak 7.000 orang lebih, serta ruang untuk kuliah. Sementara Gedung Umar Bin Khattab terdiri atas 7 lantai dan dipergunakan untuk ruang rektorat. 

Sebelum peresmian Joko Widodo berkesempatan memberikan kuliah umum atau studium generale dengan tema “Islam Nusantara dan Keutuhan NKRI untuk Mewujudkan Indonesia Damai" kepada para  mahasiswa UNISMA dan hadirin.

Jokowi, sapaan akrab Presiden RI meminta UNISMA untuk menjadi contoh dan teladan dalam merawat kebhinekaan dan persatuan NKRI. Salah satu upayanya, yakni dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak Bhinneka Tunggal Ika. 

“UNISMA harus optimis bisa mengawal Indonesia untuk menjadi pemimpin negara-negara muslim di dunia. Karena UNISMA adalah kebanggaan NU, dan kebanggan bangsa Indonesia. UNISMA bisa mewujudkan Indonesia yang damai melalui semangat Islam Nusantara” katanya.

Semangat Islam Nusantara, lanjut Presiden Jokowi, menjadi modal utama bagi UNISMA dalam menjaga keutuhan NKRI. Diakuinya, semangat ini dirasakannya sendiri ketika memasuki area kampus UNISMA. Diharapkan, semangat ini bisa dijaga dan diteruskan kepada bangsa dan negara.

“Ketika masuk ke kampus ini, saya merasakan aura Islam Nusantara. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern, saya juga merasakan NU yang maju dan modern. Saya merasakan kebesaran Islam Nusantara di kampus UNISMA” pujinya. 

Meneguhkan Islam Nusantara dalam menjaga keutuhan NKRI, imbuh Presiden Jokowi, sangatlah penting. Pasalnya bangsa ini sangat besar dan majemuk, dimana jumlah penduduknya sebanyak 260 juta jiwa, memiliki 17 ribu lebih pulau, 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah, serta terdiri dari bermacam-macam agama dan budaya.

“Semakin besar sebuah bangsa, semakin besar pula tantangannya. Dan tantangan kita adalah menjaga keutuhan NKRI. Jika tidak dijaga, bisa timbul perpecahan, apalagi sekarang banyak sekali isu,seperti isu PKI, antek asing, isu Indonesia bubar, isu komunis, dan lainnya. Isu-isu seperti itu bisa membuat rakyat jadi pesimis” imbuhnya.

“Kondisi Afganisthan itu menjadi contoh betapa beratnya kehidupan di negeri yang tidak damai. Afganisthan hanya ada 7 suku, tapi bisa timbul perang dan susah sekali didamaikan. Kita ada 714 suku, karena itu NKRI harus dijaga melalui penguatan Islam Nusantara" katanya. (min)

Teguh Santosa, pendiri Sindikasi Media Online Indonesia atau Indonesian Online Media Syndicate (IOMS)

Surabaya (Korantransparansi.com) - Masyarakat pers nasional memiliki tanggung jawab untuk menggali dan menyiarkan track record serta kapasitas tokoh-tokoh yang menyatakan siap menjadi presiden dan wakil presiden.

Informasi mengenai drama pencitraan tokoh seharusnya tidak menjadi warna dominan dalam pemberitaan seputar kontestasi politik nasional yang sudah di depan mata. 

Hal itu disampaikan pendiri Sindikasi Media Online Indonesia atau Indonesian Online Media Syndicate (IOMS) Teguh Santosa dalam dialog di RRI Pro 1 Jakarta, Rabu (28/3). IOMS adalah jaringan media yang dikelola oleh Kantor Berita Politik RMOL.

Teguh yang juga Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menjadi narasumber tunggal dalam dialog yang dipandu penyiar Ratih Atmodjo itu.

Drama pencitraan seperti naik kereta atau naik jet pribadi bersama petahana, diundang ke Istana memberi makan domba, atau ke makam minta wangsit dan berkeliling dengan sepeda yang terlalu berlebihan bisa menyesatkan. Seakan hal-hal itu jauh lebih penting daripada kemampuan tokoh membaca tantangan zaman dan menyusun program strategis. 

Publik, sambung Teguh, harus mendapatkan informasi yang lebih substansial tentang figur daripada sekadar drama pencitraan.

Masyarakat harus dibantu untuk memahami bahwa tantangan di depan lebih berat. Negara-negara besar dipimpin oleh tokoh yang memiliki karakter kuat dan di saat bersamaan punya komitmen memproteksi kepentingan nasional mereka. Ada Donald Trump di Amerika Serikat, Xi Jinping di Republik Rakyat China, Shinzo Abe di Jepang, dan Narendra Modi di India, misalnya.

Dia menambahkan, sejak 2012 dirinya sudah mengamati fenomena politik pencitraan yang ketika itu disebutnya sebagai photoshop politics. Target dari praktik politik yang menggunakan teknik-teknik memoles penampilan seorang tokoh ini hanya menawarkan keindahan semu. 

Kalau media massa diwarnai drama pencitraan, sementara media sosial diramaikan kabar bohong dan ujaran kebencian, maka pemilihan presiden secara langsung bisa berbuah petaka.  

Pada bagian lain, Teguh Santosa juga mengingatkan bahwa mempromosikan gagasan dan program strategis, serta tokoh yang dianggap memiliki kapasitas untuk mewujudkan gagasan melalui program-program strategis itu, adalah tanggung jawab partai politik.

Menurut Teguh, kualitas demokrasi ditentukan oleh antara lain itikad partai politik menseleksi calon-calon pimpinan nasional yang memang kredibel dan punya kapasitas. 

Kalau belum apa-apa partai politik sudah takluk pada "ancaman" popularitas yang dengan serampangan dikonversi menjadi elektabilitas, maka partai politik sesungguhnya sedang menawarkan racun di cawan emas untuk diminum rakyat.

"Konkretnya, hal pertama yang dilakukan partai politik seharusnya adalah menseleksi tokoh berdasarkan track record dan kapasitas yang dimiliki. Setelah itu baru mempopulerkannya sebagai tokoh yang paling pantas memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Jangan dibalik," demikian Teguh. (mat)

Pelantikan tiga pimpinan MPR .Mereka adalah Ahmad Basarah (PDI-Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra) dan Muhaimin Iskandar (F-PKB).

Jakarta (Korantransparansi.com) - Tiga Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara resmi dilantik di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018). Mereka adalah Ahmad Basarah (PDI-Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra) dan Muhaimin Iskandar (F-PKB). 

Penambahan ketiga pimpinan MPR yang baru ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Proses pelantikan diawali dengan pengucapan sumpah Wakil Ketua MPR RI yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Dalam sambutannya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, tiga wakil ketua MPR yang baru saja dilantik diharapkan dapat memperkuat kelembagaan MPR dan menunaikan tugas dan kewajiban konstitusionalnya.

“Seamat datang dan selamat bertugas, izinkan saya berbicara tentang dinamika persoalan kebangsaan kita, setidaknya ada tiga hal penting perlu kita perhatikan seksama dan menjadi latar belakang peningkatan fungsi MPR beserta efektivitasnya,” ujar Zulkifli mengawali sambutannya.

Zulkifli melanjutkan, ada setidaknya tiga gejolak penting yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah pada lembaga-lembaga legislatif. Menurutnya, hal tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata, jauh lebih jika MPR fokus pada upaya konkret  memperbaiki kinerja untuk memulihkan kepercayaan publik pada legislator dan lembaga legislatif.

“Saya berharap kehadiran tiga wakil ketua baru adalah tambahan tenaga atau sumber daya untuk memperbaiki kinerja MPR dan memulihkan kepercayaan publik itu,” lanjut Zulkifli.

Ia juga berpesan, problematika bangsa terkait kesenjangan ekonomi hingga kesenjangan politik saat ini sedang menguat, karenanya MPR tidak boleh berdiam diri. Ada kebutuhan mendesak untuk menunjukkan bahwa kebesaran Indonesia sebagai bangsa adalah tempat dimana kemajemukan, kebhinekaan dan keragaman terawat ditengah terjaganya persatuan.

“Indonesia adalah tempat beragam kelompok hidup bersama tanpa merusak kesatuan tatanan hidup, kemajuan ekonomi penting tetapi tidak menjadi punya makna manakala Indonesia tercerai berai. Ini tak boleh terjadi, saya berharap MPR bersama pimpinan baru semakin kuat dan menjadi garda untuk membuktikan kebesaran Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika,” jelas Zulkifli dalam pidatonya.

Dengan demikian, kursi Pimpinan MPR kini menjadi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (F-PAN), dengan tujuh Wakil Ketua MPR RI, yakni Mahyudin (F-PG), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Oesman Sapta Odang (F-Hanura), EE Mangindaan (F-PD), Ahmad Basarah (PDI-Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra) dan Muhaimin Iskandar (F-PKB).

Dalam pelantikan tersebut, hadir sejumlah pejabat negara, diantaranya Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan, Menko PMK Puan Maharani, Menkumham Yasonna Laoly, Menristekdikti M. Nasir, Menaker Hanif Dhakiri dan Anggota MPR lainnya, namun tak ada satupun anggota Fraksi PPP yang hadir. Hal ini dikarenakan, Fraksi PPP memandang PKB tidak berhak mendapatkan memperoleh kursi Wakil Ketua MPR. (sam)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...