NASIONAL

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pantau arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (10/06/2018).

 

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - PT Kereta Api Indonesia menambah jumlah kereta api yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, untuk mengatasi lonjakan pemumpang mudik mulai H-5 Lebaran 2018.

"Pemberangkatan kereta kami tambah menjadi 34 pemberangkatan kereta api," kata Senior Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eddy Kuswoyo, ketika dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.

Eddy menjelaskan pada hari biasa, pemberangkatan kereta api reguler berjumlah 26 kereta. Namun untuk mengatasi lonjakan penumpang arus mudik Lebaran 2018 ini, pihak Stasiun Pasar Senen menambah delapan rangkaian kereta tambahan.

Penambahan delapan rangkaian kereta ini akan berlangsung hingga Rabu (13/6) atau H-2 Idul Fitri 1439

Delapan kereta tambahan yang diberangkatkan setiap hari hingga H-2 dari Pasar Senen adalah Sawunggalih Lebaran (Pasar Senen-Kutoarjo), Kertajaya Lebaran (Pasar Senen-Surabaya Pasarturi), Brantas Lebaran (Pasar Senen-Blitar).

Kemudian ada Matarmaja Lebaran (Pasar Senen-Malang), Tawangjaya Lebaran (Pasar Senen-Semarang Tawang), Mataram Premium (Pasar Senen-Lempuyangan), Kutojaya Utara Lebaran (Pasar Senen-Kutoarjo) dan Fajar Utama Cirebon (Pasar Senen-Cirebon).

Sementara itu, terkait dengan volume penumpang, Eddy mengatakan jumlah pemudik yang diberangkatkan pada Minggu (10/6) mencapai lebih dari 25.000 penumpang.

"Dari pagi hingga malam hari, tercatat penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen berjumlah 25.154 penumpang," pungkas Eddy.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (nomor dua dari kanan)

 

JAKARTA (KoranTransparnsi.com) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan salah satu tugas utama Polri adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). 

Untuk mewujudkan Harkamtibmas di seluruh wilayah NKRI, DPR RI dan Polri harus selalu meningkatkan strategi kerjasama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Sehingga, dapat mencapai tujuan pemeliharaan ketertiban masyarakat dan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia.

“Sebagai orang yang pernah memimpin Komisi III DPR RI, dimana Polri menjadi salah satu mitra kerjanya, saya merasakan betul kerja sama antara DPR RI dengan Polri selama ini terus terjalin dengan baik. 

DPR dalam melakukan fungsinya sebagai wakil rakyat banyak mendapatkan dukungan dari Polri, sebaliknya Polri dalam menjalankan fungsinya juga diawasi dan mendapatkan dukungan dari DPR,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat memberikan kuliah umum tentang ‘Strategi Kerja Sama Legislatif dan Polri dalam Harkamtibnas’, pada Sespimen Polri Dikreg ke-58 TA 2018, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/6/2018).

Bamsoet menjelaskan, selama ini sinegisitas DPR dan Polri telah berjalan baik. Dalam fungsi legislasi, DPR berupaya menyusun dan mengundangkan RUU yang mempermudah Polri dalam menjalankan tugasnya. 

“Sebagai contoh bisa dilihat pada perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru saja disahkan pada 25 Mei 2018 lalu. UU ini telah membawa perubahan bagi penegakan hukum atas upaya penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia. Khususnya, bagi Polri dengan adanya penambahan waktu yang dapat digunakan dalam proses penyidikan dan penyelidikan,” kata Bamsoet.

Selain itu, lanjut Bamsoet, DPR juga memasukan RUU Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dalam Daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. Usulan perubahan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa pelaksanaan fungsi Polri di lapangan masih menghadapi banyak hambatan dan masalah. 

“Terutama dari sisi kemampuan dan kualitas SDM, kinerja, profesionalitas, penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia, aspek transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan. Tujuannya, agar terwujud citra dan kinerja Polri lebih baik lagi,” terang Bamsoet.

Bamsoet juga berharap DPR senantiasa memantau setiap kegiatan Polri, Khususnya, dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban masyarakat. “Sebagai contoh, isu miras oplosan yang akhir-akhir ini mencemaskan masyarakat. 

DPR mendorong Kepolisian dan BPOM untuk mengawasi penjualan minuman maupun bahan-bahan campuran yang biasa digunakan dalam miras oplosan. Selain itu, DPR meminta Polri menindak tegas pelaku pengoplos, penjual, dan pemakai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” papar Bamsoet.(rom)

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengaku prihatin dengan temuan Polri atas masuknya faham radikalisme di perguruan tinggi di Indonesia. Reni meminta agar pemerintah dan pihak pengelola kampus berusaha keras untuk membersihkan kampus dari tempat persemaian faham radikalisme.

Reni menegaskan, pemerintah dan pengelola kampus harus membuat sistem yang ajeg serta konten bahan ajar dan pengawasan dalam proses belajar mengajar di kampus untuk menangkal faham radikalisme bersemai di lingkungan kampus. Penyebaran faham radikalisme di perguruan tinggi telah masuk level ‘lampu kuning’.

“Upaya pembersihan faham radikalisme di perguruan tinggi tidak dimaknai dengan pemasungan kebebasan berpikir di ranah perguruan tinggi. Kampus harus menjadi tempat persemaian kebebasan berpikir melalui nalar yang merdeka dari berbagai tekanan dan intimdasi dari pihak manapun. Aparat Polri dan pihak kampus harus memastikan, kampus harus dijaga sebagai tempat perayaan kebebasan berpikir,” ujar Reni dalam rilisnya, Selasa (5/6/2018).

Dikatakannya, pihak perguruan tinggi harus melakukan langkah preventif atas sejumlah temuan terkait faham radikalisme di perguruan tinggi. Langkah pencegahan jauh lebih efektif ketimbang langkah penindakan. Langkah pencegahan ini harus melibatkan seluruh civitas akademika perguruan tinggi.

“Momentum pendaftaran mahasiswa baru semestinya dijadikan kesempatan emas bagi pihak kampus untuk menyaring mahasiswa agar tidak terpapar dari faham radikalisme. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) juga dapat menjadi garda terdepan untuk memastikan mahasiswa baru dipastkan bersih dari paparan faham radikal.

Momentum orientasi pengenalan kampus (Ospek) harus diarahkan pada pengenalan kampus dan memastikan mahasiswa baru tidak terpapar faham radikalisme,” pungkasnya.(sam)

Foto :  Menag Lukman saat mendampingi Presiden tinjau peristiwa ledakan bom di Surabaya. (foto: istimewa)

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Peristiwa tertangkapnya tiga terduga teroris di kampus Universitas Riau (UNRI) dan barang bukti berupa dua buah bom pipa besi dan bahan peledak triacetone triperoxide (TATP) menjadi perhatian Menag Lukman Hakim Saifuddin. 

Lukman menjadi Menteri sejak era SBY menganggap bvahwa  peristiwa tersebut telah mencoreng eksistensi kampus yang mengemban tridarma perguruan tinggi, yakni pendidikan,  penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

Selak pembina Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI),  Menag minta para rektor dan ketua untuk memastikan kampusnya tidak menjadi ruang persemaian radikalisme dan terorisme. 

"Saya minta setiap rektor dan ketua PTKI benar-benar turun ke bawah untuk menjaga dan memastikan bahwa setiap sudut wilayah civitas akademika terbebas dan bersih dari anasir terorisme," tegas Menag di Jakarta,  Minggu (03/06/2018).

Menag mengatakan,  kebebasan akademik kampus harus tetap dan terus terjaga. Namun,  kampus juga tidak boleh dikotori oleh tindakan terorisme.

"Kebebasan kampus sama sekali bukan bermakna bebas lakukan upaya terorisme," tandasnya.

Rektor Universitas Riau, Aras Mulyadi mengutuk keras atas kegiatan terduga teroris di kampusnya yang merakit bom. Menurutnya,  tindakan itu merupakan kegiatan  terlarang di kampusnya.  (sam)

 Dokumentasi Sejumlah pekerja memperbaiki saluran irigasi dalam program Padat Karya untuk Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di Kampung Tirtayasa, Pontang, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (25/5/2018).

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Hasil penelitian lembaga survei Y-Publica menyatakan sebagian besar masyarakat puas atas kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Yang senang dengan kinerja pemerintah sebanyak 72,5 persen, dan yang tidak puas hanya ada 27,5 persen," ujar Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kinerja pemerintah yang paling diapresiasi publik adalah di bidang infrastruktur, yakni sebanyak 75,3 persen.

Selanjutnya adalah di bidang pemberantasan korupsi ada 73,5 persen, pendidikan 72,8 persen, kesehatan 70,7 persen, dan hubungan dengan luar negeri sebanyak 68 persen.

"Tapi publik menilai kinerja pemerintah juga masih ada kekurangan di beberapa bagian," tutur Rudi.

Ia mengatakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai belum maksimal.

Rudi menyampaikan hanya 50,4 persen yang menilai masalah HAM sudah ditindaklanjuti pemerintahan Jokowi-JK.

"Ada juga catatan ketidakpuasan publik di bidang ekonomi. Ini khususnya masalah penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Lebih dari 50 persen masyarakat belum puas akan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah itu," tutur dia.

Rudi mengatakan survei Y-Publica melibatkan 1200 responden, yang mewakili 120 desa dari 34 provinsi.

Penelitian itu dilaksanakan pada 2 hingga 21 Mei 2018, dengan menggunakan metode "Mulistage Random Sampling" dengan "margin of error" sebesar 2,98 persen. (rom)

Komisi VIII Apresiasi Usulan Rekening Bersama Pembayaran Umrah

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Komisi VIII DPR RI mengapresiasi usulan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk mengkaji penerapan escrow account (rekening bersama) dalam mekanisme pembayaran penyelenggaraan umrah. Usulan ini menjadi masukan Komisi VIII DPR RI, khususnya Panja yang sedang membahas revisi Undang-Undang Haji dan 

“Yang sudah berjalan selama ini dengan akad muwakklah melalui Kementerian Agama. Akan diatur ke arah sana, agar ke depan  menjadi sebuah jaminan bahwa penyelenggara umrah tidak melakukan kecurangan, bisa diatasi dengan adanya dana yang ditampung,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim di sela-sela RDPU Komisi VIII DPR RI dengan YLKI dan dua perusahaan umrah-haji PT. Thayiba Tora Tours and Travel dan PT Patuna Mekar Jaya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Meski demikian Mustaqim menyatakan, perlu kajian lebih jauh karena kaitannya dengan payung hukum yang saat ini pada posisi on progress Panja RUU Penyempurnaan Haji dan Umrah. Diharapkan masukan ini bisa diramu dan diformulasikan dalam penyempurnaan RUU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Haji.

Politisi PPP ini juga mengapresiasi dicanangkannya gerakan ‘5 Pasti’ para pengusaha umrah-haji, yaitu Pastikan Izin Travelnya, Pastikan Programnya, Pastikan Pesawatnya, Pastikan Akomodasi/Hotelnya dan Pastikan Visanya.

Selain itu, juga ia juga mengapresiasi Peraturan Menteri Agama Nomor 08 Tahun 2018 yang menetapkan Biaya Penyelenggaran Ibadah Umrah (BPIU) Referensi sebesar Rp20 juta dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memberangkatkan jamaah umrah paling lambat 6 bulan setelah pendaftaran, serta PPIU hanya menerima pelunasan BPIU paling lama 3 bulan sebelum waktu keberangkatan serta Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji (Sipatuh).

Menurut Mustaqim, dengan beberapa hal itu para penyelenggara umrah menilai akan memberikan nuansa baru, agar penyelenggaraannya ke depan lebih baik, akuntabel dan tidak menimbulkan kegagalan bagi jemaah yang mau umrah.

Menjawab pertanyaan mengenai kewajiban edukasi kepada masyarakat agar tidak tertipu travel nakal, Mustaqim mengatakan bahwa kewajiban itu tidak melekat hanya pada satu institusi saja seperti Dirjen Umrah Haji yang SDM-nya sangat terbatas. Padahal tugasnya mengawasi penyelenggaraan umrah yang jumlahnya mencapai 1 juta orang.

“Anggota Komisi VIII DPR pun secara pribadi juga melakukan edukasi tentang umrah yang baik dan benar. Saat mengunjungi dapil, kami juga selalu mengedukasi masyarakat, bahkan seluruh elemen masyarakat secara bersama-sama ikut memberi pemahaman agar terhindar dari penipuan,” pungkas dia. (rom)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...