NASIONAL

Makassar (KoranTransparansi.com) - Regu pencari dan penyelamat (Search and Rescue/SAR) yang berhasil mengevakuasi semua korban menyatakan 13 dari 37 penumpang dinyatakan meninggal dunia.

"Perkembangan terbaru yang meninggal dunia itu 13 orang dan semua sudah ada di kamar jenazah RS Angkatan Laut," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Rabu.

Korban yang dinyatakan meninggal dunia yakni, Rita (31), Asriani (6), Marani (48), Marwah (42), Rahman (6), Dalima (46), Nio (50), Arsyam (1) yang semuanya ini ditemukan di sekitar pelabuhan Paotere.

Sedangkan lima korban lainnya yakni, Sitti Aminah (60), Rahmawati (8), Arini (30), Rusdiana (37) dan Suryani (35) ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Pulau Barrang Lompo.

"Korban meninggal dunia ini dievakuasi di dua tempat di Pulau barang Lompo dan di sekitar Pelabuhan Paotere," katanya.

Dicky mengatakan 37 korban tenggelam ini dirawat di dua rumah sakit berbeda yakni RS Jala Ammari Angkatan Laut dan RS Jaury Akademis Makassar.

Untuk beberapa korban meninggal dunia rencananya akan dibawa ke kampung halamannya seperti Dalima (46) akan dikebumikan di Kabupaten Maros.

Sebelumnya, kapal penumpang ini membawa penumpang 37 orang dan berlayar dari Pulau Barang Lompo menuju daratan untuk membeli kebutuhan lebaran Idul Fitri 2018.

Namun saat penumpang ini akan kembali ke pulau sekitar pukul 15.00 Wita, kapal yang sudah berada di tengah lautan itu dihantam ombak dan langsung karam.(kh)

 

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin (tengah) saat menyerahkan tujuh anak pelaku teror di Surabaya dan Sidoarjo ke Kemensos di Mapolda Jatim di Surabaya, Selasa.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Polda Jawa Timur Irjen Pol Mahfud Arifin menyerahkan tujuh anak pelaku teror di Surabaya dan Sidoarjo ke Kementerian Sosial (Kemensos) di Mapolda Jatim di Surabaya, Selasa, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dari sisi psikologis.

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin saat penyerahan menjelasakan tujuh anak itu terdiri dari satu anak pelaku teror di Mapolrestabes Surabaya, tiga anak pelaku teror di Rusunawa Ngelom, Sidoarjo dan tiga anak pelaku di Manukan, Surabaya yang telah selesai perawatan medisnya selama beberapa minggu ini di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim.

"Untuk psikologis kita sudah berkoordinasi segala pihak. Hari ini diserahkan ke Kemsos untuk mendapatkan perawatan selanjutnya yang lebih baik lagi dengan ditempatkan di tempat khusus. Bisa di mana-mana di Jatim. Yang paling penting memberikan pemahaman keagamaan yang normal," katanya.

Nantinya setelah mendapat perawatan lebih lanjut terutama dari sisi psikologisnya, anak-anak itu akan diberikan kepada pihak keluarga yang berhak merawatnya.

Sementara untuk lokasi perawatannya, Machfud menjelaskan, hal itu nanti akan dipilihkan yang terbaik oleh kemensos. Baik kepolisian dan Kemensos atau negara akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini.

Ditanya terkait kondisi terkini ketujuh anak itu, jenderal bintang dua itu mengatakan kesemuanya dalam apek medis yang sudah bagus dan ceria.

"Cuma masih ada pemahaman-pemahaman yang masih ingin kita lebih baik lagi. Di kemensos nanti juga ada sekolahnya juga semuanya komplit lah," tuturnya sebagaimana dilangsir Antara

Sementara itu Direktur Rehabilitasi Anak Kemensos Nahar mengatakan pihaknya siap menerima anak-anak untuk melakukan proses rehabilitasi. Hal ini merupakan tahapan yang telah mereka lakukan sebelumnya.

"Yang pasti prinsip ini adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anak. Tentu tempatnya akan menyesuaikan apakah anak ini nyaman di sini di Surabaya, ada di Malang, ada di Jakarta juga ada," ucapnya.(min)

  Titiek Soeharto Gabung Berkarya, Ini Potensi Kerugian Golkar dan Tommy Soeharto (kiri) dan Titiek Soeharto (kanan)

Jakarta (KoranTranspransi.com) - Siti Hediati Harijadi alias Titiek Soeharto memutuskan hengkang dari Partai Golkar. Ia pindah ke partai Berkarya yang dipimpin adiknya, Hutomo Mandalo Putra (Tommy Soeharto).

Kepergian Titiek ini diperkirakan bakal menimbulkan kerugian pada Golkar. Salah satunya, Golkar berpotensi kehilangan suara di DIY. 

Alasannya, Titiek merupakan satu-satunya anggota DPR Golkar dari Yogyakarta. Dalam pemilu 2014, Golkar menempati posisi kelima di Yogyakarta dengan memperoleh 193.806 suara atau 9,42 persen. 

Secara pribadi, Titiek memperoleh 61,655. Dengan pindahnya Titiek ke Berkarya, maka Golkar bisa kehilangan suara para pemilih Titiek di 2014 lalu.

Selain soal suara pemilih di 2014 lalu, kepergian Titiek, yang merupakan putri Presiden RI ke-2 Soeharto, diperkirakan bakal membuat suara para pencinta Soeharto yang selama ini memilih Golkar berkurang. 

Poster Titiek Soeharto saat kampanye di Pemilu 2014Poster Titiek Soeharto saat kampanye di Pemilu 2014 Foto: dok. internet

Hal tersebut bukan tanpa alasan, saat pemilu 2014 lalu Titiek kerap menggunakan nama ayahnya saat kampanye. Salah satunya dalam spanduk ataupun poster-poster kampanyenya yang menampilkan sosok sang ayah.

Misalnya, salah satu poster Titiek dengan tagline 'Putri Ngayogyakarto, Putrine Pak Harto jujur dan dapat dipercaya'. Untuk meyakinkan bahwa dia warga Yogyakarta, dia mengenakan sanggul dan kebaya motif kembang warna terang. 

Untuk lebih meyakinkan bahwa dia adalah putri Pak Harto adalah dengan nama Siti Hediati Soeharto. Nama Hariyadi tidak dicantumkan dalam poster-poster itu. Sedangkan di tagline bawah bertuliskan 'Pak Harto OKE! Mbak Titiek YES!'

Potensi kehilangan suara para pendukung Soeharto karena kepergian Titiek ini pun sudah diperkirakan. Salah satunya oleh politikus Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet).

"Saya berharap kabar itu tidak benar dan kalaupun benar Golkar harus bekerja lebih keras lagi, untuk menutup lubang pencinta Pak Harto kemungkinan besar bergeser, tapi kemungkinan besar tidak," ujar Bamsoet saat ditanya soal pengaruh kepergian Titiek ke Berkarya, di Sekretariat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Jalan Duren Tiga, Jakarta, Senin (11/6) kemarin.

Titiek sendiri telah menyampaikan pernyataan politik soal kepindahannya ke Berkarya. Alasannya keluar dari Golkar adalah sikap politik yang berbeda. Golkar diketahui sebagai pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo dan akan mengusung Jokowi kembali pada Pilpres 2019.

"Seharusnya Golkar sebagai partai besar, sebagai pendukung dan sahabat yang baik harus bisa memberi masukan mana hal-hal yang baik dan yang buruk kepada pemerintah, tidak hanya sekadar mengekor dan 'ABS' (asal bapak senang)," ungkap Titiek. (dtc)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pantau arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (10/06/2018).

 

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - PT Kereta Api Indonesia menambah jumlah kereta api yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, untuk mengatasi lonjakan pemumpang mudik mulai H-5 Lebaran 2018.

"Pemberangkatan kereta kami tambah menjadi 34 pemberangkatan kereta api," kata Senior Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eddy Kuswoyo, ketika dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.

Eddy menjelaskan pada hari biasa, pemberangkatan kereta api reguler berjumlah 26 kereta. Namun untuk mengatasi lonjakan penumpang arus mudik Lebaran 2018 ini, pihak Stasiun Pasar Senen menambah delapan rangkaian kereta tambahan.

Penambahan delapan rangkaian kereta ini akan berlangsung hingga Rabu (13/6) atau H-2 Idul Fitri 1439

Delapan kereta tambahan yang diberangkatkan setiap hari hingga H-2 dari Pasar Senen adalah Sawunggalih Lebaran (Pasar Senen-Kutoarjo), Kertajaya Lebaran (Pasar Senen-Surabaya Pasarturi), Brantas Lebaran (Pasar Senen-Blitar).

Kemudian ada Matarmaja Lebaran (Pasar Senen-Malang), Tawangjaya Lebaran (Pasar Senen-Semarang Tawang), Mataram Premium (Pasar Senen-Lempuyangan), Kutojaya Utara Lebaran (Pasar Senen-Kutoarjo) dan Fajar Utama Cirebon (Pasar Senen-Cirebon).

Sementara itu, terkait dengan volume penumpang, Eddy mengatakan jumlah pemudik yang diberangkatkan pada Minggu (10/6) mencapai lebih dari 25.000 penumpang.

"Dari pagi hingga malam hari, tercatat penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen berjumlah 25.154 penumpang," pungkas Eddy.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (nomor dua dari kanan)

 

JAKARTA (KoranTransparnsi.com) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan salah satu tugas utama Polri adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). 

Untuk mewujudkan Harkamtibmas di seluruh wilayah NKRI, DPR RI dan Polri harus selalu meningkatkan strategi kerjasama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Sehingga, dapat mencapai tujuan pemeliharaan ketertiban masyarakat dan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia.

“Sebagai orang yang pernah memimpin Komisi III DPR RI, dimana Polri menjadi salah satu mitra kerjanya, saya merasakan betul kerja sama antara DPR RI dengan Polri selama ini terus terjalin dengan baik. 

DPR dalam melakukan fungsinya sebagai wakil rakyat banyak mendapatkan dukungan dari Polri, sebaliknya Polri dalam menjalankan fungsinya juga diawasi dan mendapatkan dukungan dari DPR,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, saat memberikan kuliah umum tentang ‘Strategi Kerja Sama Legislatif dan Polri dalam Harkamtibnas’, pada Sespimen Polri Dikreg ke-58 TA 2018, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/6/2018).

Bamsoet menjelaskan, selama ini sinegisitas DPR dan Polri telah berjalan baik. Dalam fungsi legislasi, DPR berupaya menyusun dan mengundangkan RUU yang mempermudah Polri dalam menjalankan tugasnya. 

“Sebagai contoh bisa dilihat pada perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru saja disahkan pada 25 Mei 2018 lalu. UU ini telah membawa perubahan bagi penegakan hukum atas upaya penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia. Khususnya, bagi Polri dengan adanya penambahan waktu yang dapat digunakan dalam proses penyidikan dan penyelidikan,” kata Bamsoet.

Selain itu, lanjut Bamsoet, DPR juga memasukan RUU Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dalam Daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. Usulan perubahan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa pelaksanaan fungsi Polri di lapangan masih menghadapi banyak hambatan dan masalah. 

“Terutama dari sisi kemampuan dan kualitas SDM, kinerja, profesionalitas, penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia, aspek transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan. Tujuannya, agar terwujud citra dan kinerja Polri lebih baik lagi,” terang Bamsoet.

Bamsoet juga berharap DPR senantiasa memantau setiap kegiatan Polri, Khususnya, dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban masyarakat. “Sebagai contoh, isu miras oplosan yang akhir-akhir ini mencemaskan masyarakat. 

DPR mendorong Kepolisian dan BPOM untuk mengawasi penjualan minuman maupun bahan-bahan campuran yang biasa digunakan dalam miras oplosan. Selain itu, DPR meminta Polri menindak tegas pelaku pengoplos, penjual, dan pemakai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” papar Bamsoet.(rom)

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengaku prihatin dengan temuan Polri atas masuknya faham radikalisme di perguruan tinggi di Indonesia. Reni meminta agar pemerintah dan pihak pengelola kampus berusaha keras untuk membersihkan kampus dari tempat persemaian faham radikalisme.

Reni menegaskan, pemerintah dan pengelola kampus harus membuat sistem yang ajeg serta konten bahan ajar dan pengawasan dalam proses belajar mengajar di kampus untuk menangkal faham radikalisme bersemai di lingkungan kampus. Penyebaran faham radikalisme di perguruan tinggi telah masuk level ‘lampu kuning’.

“Upaya pembersihan faham radikalisme di perguruan tinggi tidak dimaknai dengan pemasungan kebebasan berpikir di ranah perguruan tinggi. Kampus harus menjadi tempat persemaian kebebasan berpikir melalui nalar yang merdeka dari berbagai tekanan dan intimdasi dari pihak manapun. Aparat Polri dan pihak kampus harus memastikan, kampus harus dijaga sebagai tempat perayaan kebebasan berpikir,” ujar Reni dalam rilisnya, Selasa (5/6/2018).

Dikatakannya, pihak perguruan tinggi harus melakukan langkah preventif atas sejumlah temuan terkait faham radikalisme di perguruan tinggi. Langkah pencegahan jauh lebih efektif ketimbang langkah penindakan. Langkah pencegahan ini harus melibatkan seluruh civitas akademika perguruan tinggi.

“Momentum pendaftaran mahasiswa baru semestinya dijadikan kesempatan emas bagi pihak kampus untuk menyaring mahasiswa agar tidak terpapar dari faham radikalisme. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) juga dapat menjadi garda terdepan untuk memastikan mahasiswa baru dipastkan bersih dari paparan faham radikal.

Momentum orientasi pengenalan kampus (Ospek) harus diarahkan pada pengenalan kampus dan memastikan mahasiswa baru tidak terpapar faham radikalisme,” pungkasnya.(sam)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...