NASIONAL

 Tim kunker Komisi III DPR saat meninjau Lapas Kelas II A kendari, prov. Sultra

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Masalah narkoba menjadi masalah klasik yang masih dijumpai dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hampir 60 sampai 70 persen penghuni di seluruh lapas yang ada adalah napi kasus narkoba. Komisi III DPR RI merasa heran karena hingga saat ini belum ada laporan konkrit baik dari Kementerian Hukum dan HAM atau dari pemerintah terkait over capacity masalah tahanan narkoba tersebut.

“Karena intinya over capacity ada di narkoba. Kalau narkoba tidak ada mungkin akan lebih nyaman,” ujar  Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir usai mengunjungi Lapas Kelas II A Kendari, Provinsi Sultra, Selasa (08/5/2018).

Dalam APBN tahun 2017 yang lalu telah dianggarkan dana kurang lebih 3 triliyun untuk Kemenkumham. Tetapi Kemenkumham tidak berani mengambil dana tersebut untuk merenovasi lapas, lanjutnya. “Hanya digunakan Rp 700 miliyar untuk penambahan sumber daya manusia. Termasuk CPNS yang baru,” ucap politisi Fraksi Golkar itu.

Adies juga mengatakan, salah satu tujuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR ke Lapas Kelas II A Kendari adalah untuk menghimpun data dan informasi terkait pelaksanaan tugas-tugas di Kanwil Kemenkumham, maupun mitra kerja lainnya seperti Kejaksaan Tinggi dan BNNP Provinsi Sultra.

“Hal ini dilakukan dalam upaya melakukan proses penegakan hukum, serta ingin mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan, maupun permasalahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Ichsan Soelistio juga menyampaikan bahwa akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh kementerian/lembaga maka renovasi lapas tersebut belum bisa direalisasikan. “Kalau dilihat memang mengenaskan. Bayangkan mereka tidur bersusun, jadi mereka tidak bisa tidur dengan layaknya. Bayangkan yang kapasitas satu kamar untuk 9 orang ini, diisi oleh 18 sampai 21 orang. Termasuk yang wanita juga. Oleh karenanya Komisi III DPR selalu mendorong terus persoalan ini kepada Kementerian Hukum dan Ham, tapi alasannya klasik, yakni masalah anggaran,” tutur Ichsan.

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan mengalami over capacity, hanya beberapa provinsi saja yang tidak, sambungnya. “Kita berharap ke depannya akan ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Kendari Sofyan memaparkan bahwa mereka memiliki 14  UPT, antara lain 4 lapas, 4 rutan, 3 kantin, 2 lapas dan satu rubasar. Jumlah pidana 2691 orang satu provinsi. Jadi ingin kami sampaikan daftar orang asing yang ada di kami secara sistem ada sejumlah 1286 per 30 april. (rom)

 

Gubernur Jatim Soekarwo

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan bahwa POLRI dan TNI akan menjaga betul keamanan dan kenyamanan Jawa Timur hari ini dan kedepan. Oleh karena itu, diharapkannya masyarakat Jawa Timur untuk tetap tenang dan melakukan aktivitas seperti biasa.

Penegasan tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan media mengenai adanya serangkaian ledakan bom di Surabaya, usai Rapat Terbatas Dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov. Jatim, di gedung negara Grahadi, Jl. Gubernur Suryo 7 Surabaya, Senin (4/5).

Dijelaskan, peledakan bom di beberapa tempat di Surabaya  sebagai dampak dari rasa marahnya kelompok teroris di Mako Brimob beberapa waktu lalu. 

“Tetapi sekarang sudah terkendali,” ujarnya sambil menambahkan gerak teroris saat ini semakin sempit atau tidak ada, yang karenanya menggunakan anak dan istri sebagai alatnya.

Pakde Karwo menambahkan para ahli strategi tentang terorisme sudah memperkirakan dimanfaatkan anak dan istri untuk mencapai tujuan para teroris ini. Pertimbangannya, supaya informasi tidak bocor dan soliditas terjaga. 

“Istri dan anak dijanjikan surga dan mereka diajak ke surga bersama-sama,” ujarnya prihatin atas pelibatan perempuan dan anak-anak .

Dalam kesempatan  sama, Gubernur juga menyampaikan posisi Pemprov. Jatim sebagai garda depan penanganan korban terorisme ini. Gereja-gereja yang rusak akan diperbaiki Pemprov. Jatim, demikian pula kesehatan para korban terorisme. 

Sedangkan kerusakan sepedamotor akan dikoordinasikan dengan  Pemkot. Surabaya. Hal tsb sesuai pembicaraan Presiden dengan dirinya dan Walikota Surabaya  sehari sebelumnya. 

“Anak2 korban yang masih bersekolah, secara prinsip dibantu Pemerintah, dengan prinsip dasar Pemprov. Jatim yang melakukan pengaturan,” ujarnya. Terkait hal ini, dirinya juga akan membuka ruang dialog dengan masyarakat. 

Misalnya, dialog interaktif dengan masyarakat di Radio Surabaya hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pukul 07.00-08.00 WIB. Selain itu,  dialog interaktif juga akan dilakukannya di  JTV. (den)

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers usai bermain basket bersama para atlet pelajar peserta Dream Basketball League (DBL) di halaman belakang Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/5/2018).

Bogor, Jabar (KoranTransparansi.com) - Presiden Joko Widodo mengatakan harus ada evaluasi total penanganan narapidana dalam perkara terorisme supaya kerusuhan seperti yang terjadi di rumah tahanan Markas Komando (Mako) Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, tidak terulang.

"Ya harus ada evaluasi total, harus ada koreksi, baik mengenai penjaranya, apakah perlu di markas atau di luar markas, apakah pemeriksaan apa dilakukan di tempat seperti di Mako itu kan di tempat, akan menjadi sebuah evaluasi untuk Polri agar kejadian itu tidak terulang kembali," kata Presiden usai bermain bola basket bersama para atlet pelajar peserta Dream Basketball League (DBL) di halaman belakang Istana Bogor, Sabtu.

Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian sebelumnya juga mengemukakan kebutuhan untuk mengevaluasi kelayakan Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua untuk menampung narapidana kasus terorisme.

"Evaluasi kami memang Rutan Mako Brimob tidak layak jadi rutan teroris. Kenapa? Karena bukan maximum security," katanya di Depok, Kamis (9/5), menambahkan bahwa rumah tahanan itu sebenarnya dirancang untuk menampung aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, dan jaksa yang terlibat tindak pidana.

"Karena mereka ini kan tangkap penjahat, kalau kemudian melakukan pidana dan ditempatkan sama dengan yang lain nantinya mereka bisa jadi korban," terang Tito.

Ia menjelaskan sebelumnya Rutan Mako Brimob dipilih untuk menempatkan tahanan kasus terorisme karena berada di dalam kompleks Markas Brimob sehingga diharapkan akan aman.

"Namun, ada dinamika tentunya. Walaupun aman karena berada di dalam Markas Brimob, tahanan terkurung dan tidak bisa kemana-mana, tapi di dalam rutan tidak didesain untuk narapidana terorisme," tutur dia.

Ia juga mengakui bahwa rutan tersebut kelebihan penghuni karena menampung sampai 155 tahanan padahal daya tampungnya maksimal 90 orang. Tito mengatakan berencana menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani guna membahas kemungkinan membangun rutan layak untuk narapidana kasus terorisme.

Usai bermain bola basket dengan para pelajar, Presiden juga berbicara tentang pengamanan ajang olahraga besar seperti Asian Games Agustus-September 2018 di Jakarta dan Palembang. Menurut dia, aparat keamanan Indonesia siap dan mampu mengamankan ajang tersebut.

"Aparat kemanan kita siap, kalau ada kejadian itu, ya setiap negara tidak bersih dari semua kejadian," katanya.(ant/rom)

 

Karopenmas Mabes Polri Brigjen M. Iqbal (tengah) memberi keterangan kepada wartawan pasca bentrok antara petugas dengan tahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5/2018) dini hari.

Depok (KoranTransparnsi.com ) - Polri meyakini keterangan Bripka Iwan Sarjana, yang sempat menjadi sandera oleh narapidana teroris, penting untuk didapatkan sehingga penyerangan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok dapat diungkap.

"Menjadi penting bagi penyidik untuk mendapatkan keterangannya (Iwan Sarjana)," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal M Iqbal di Depok, Kamis.

Ia menyampaikan saat ini Polri baru melakukan tahap awal penelitian terkait insiden yang menewaskan lima anggota kepolisian serta satu narapidana terorisme itu.

Menurut dia, dengan adanya keterangan dari Bripka Iwan Sarjana, yang menjadi salah satu saksi mata penyerangan terhadap para korban, maka kelak lebih banyak lagi informasi yang akan terbuka dan dapat digali terkait kejadian naas tersebut.

Kendati demikian, saat ini kondisi Iwan Sarjana belum memungkinkan untuk dimintai kesaksian, kata Iqbal.

"Saat ini masih dilakukan perawatan terhadap rekan kami, Iwan Sarjana. Doakan saja semoga yang bersangkutan sehat," tutur mantan Kapolrestabes Surabaya itu.

Ketika dikonfirmasi soal rumah sakit keberadaan pria yang disandera hingga sekitar 27 jam itu, Iqbal menolak menjawab

Ia juga tidak menanggapi pertanyaan wartawan yang mencoba mengonfirmasi keberadaan Iwan Sarjana, yang diduga dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. "Dia di rumah sakit," jawabnya singkat.(ant/sam)

 

Suasana di depan Markas Komando (Mako) Brimob di Depok, Jawa Barat, Rabu pagi (09/05/2018), setelah terjadi kerusuhan pada Selasa malam.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Sebanyak enam kantong jenasah yang menggunakan lima mobil ambulans tiba di Rumah Sakit Polri Kramatjati Jakarta Timur kemudian masuk ke Ruang Instalasi Forensik.

Berdasarkan pantauan di RS Polri Kramatjati pada Rabu, belum dapat dipastikan asal dari kantong jenazah yang diangkut kendaraan ambulans tersebut.

Petugas Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) Mabes Polri juga mendatangi RS Polri Kramatjati sekitar pukul 12.15 WIB.

Tim Inafis Polri sebanyak empat orang membawa koper dan dokumen memasuki ruang forensik.

Aparat kepolisian menjaga ketat dan memasang garis polisi untuk mensterilkan sekitar ruang forensik.

Diduga kantong jenasah itu berasal dari Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok Jawa Barat namun belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri. (rom)

Gubernur Soekarwo bersama pengurus PWI Pusat usai mebahas rencana Jawa Timur menjadi tuan rumah HPN di Surabaya

Jakarta (KOranransparansi.com) -  Gubernur Soekarwo secara khusus mengunjungi Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat untuk menunjukkan kesungguhan dan kesiapan Jawa Timur menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2019 mendatang.

“Kami siap dan senang menjadi tuan rumah HPN,” ujar Pakde Karwo, panggilan Gubernur ketika bertemu dengan Plt Ketua Umum PWI Pusat, Sasongko Tedjo, Sekjen Hendry Ch Bangun, serta pengurus lain Moh Ihsan, Rita Sri Hastuti, Suprapto, dan Nurjaman.

Sebelumnya tim verifikasi Agus Sudibjo dan Suprato berkunjung ke Surabaya pekan lalu untuk bertemu jajaran Pemprov Jatim dan PWI Jatim sekaligus melihat fasilitas bakal tempat penyelenggaraan HPN namun saat itu Gubernur Soekarwo sudah memili agenda lain jadi tidak dapat bertemu. Itu sebabnya untuk memperlihat kesungguhan, dia akhirnya menemui pengurus PWI Pusat.

Sasongko Tedjo menyambuat gembira kedatangan Gubernur Soekarwo karena itu memperlihatkan sikap serius Jatim.

“Kami berterima kasih karena dapat melihat kesungguhan Jawa Timur. Meskipun demikian dapat kami sampaikan di sini bahwa penetapan tuan rumah baru dilakukan dalam rapat pleno Pengurus PWI Pusat pada 15 Mei nanti. Kami menunggu laporan kesiapan Sumatera Utara dan Aceh yang juga menyatakan minat,” kata Sasongko.

Sampai Senin (7/5) Sumatera Utara belum dapat menentukan waktu kunjungan tim verifikasi ke Medan sementara Aceh bahkan belum memasukkan ssurat rekomendasi Gubernur dan Ketua DPRD ke PWI Pusat sebagaimana persyaratan pencalonan.

Pak De Karwo dalam pertemuan di PWI Pusat menyampaikan apabila Jatim menjadi tuan rumah maka alternatif utama pertemuan diusulkan dilakukan Grand City Surabaya yang sekaligus dapat menjadi tempat pameran, sementara kalau ingin diadakan di tempat terbuka maka tempat ideal adalah di tugu pahlawan. Jatim sendiri meski termasuk provinsi termaju di Indonesia menganggap HPN akan dapat semakin mendongkrak performa dalam percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Banyak tempat lain juga, pokoknya kami siap,” kata Pakde Karwo, yang disampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, Benny SW.

Gubernur Soekarwo merupakan penerima Pena Emas PWI Pusat yang  dengan orasi di Hall Dewan Pers dan disematkan pada puncak perayaan HPN 2018 di Padang. (jt)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...