NASIONAL

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Setwapres)

 

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut putusan praperadilan yang mengabulkan gugatan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan skandal Bank Century "agak aneh".

"Bagi saya agak aneh juga, jarang ada keputusan seperti itu. Saya bukan ahli hukum, tapi (itu) tidak jelas lah, berbeda dengan yang biasa," katanya kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu.

Wakil Presiden menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi yang melibatkan Bank Century janggal karena sudah ada putusan pidana dari pengadilan berkenaan dengan kasus itu.

"Jarang ada keputusan seperti itu. Biasanya praperadilan itu ada perkara yang sedang berlangsung untuk kemudian dipraperadilankan. Ini kan perkaranya sudah, katakanlah, putus, kok diperkarakan?" katanya.

Meski menilai ada kejanggalan, dia meminta warga menghormati produk hukum selama itu jelas.

"Ya tentu semua harus menghormati hukum, tapi hukum harus jelas juga kenapa bisa terjadi keputusan demikian," katanya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 910/4) mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk memerintahkan KPK melanjutkan penanganan kasus korupsi Bank Century sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan juga memerintahkan KPK menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan sebagai tersangka baru berdasarkan surat dakwaan atas nama Budi Mulya atau melimpahkannya kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk dilanjutkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Pada Juli 2014, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (sam)

 

Adanya TP4D, PPK Tidak Perlu Takut Tangani Proyek

SULTENG (KoranTransparansi.com) - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Sampe Tuah, SH, melalui Kasi Penkum Kejati Sulteng Andi Rio Dg Rahmatu. SH menjelaskan, Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) ini tujuannya bersifat pencegahan.

Ini untuk  memberikan keamanan, serta rasa percaya diri, kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek.

Selama ini, PPK merasa takut dan enggan mengelola satu pekerjaan jika terkena sangsi. Namun demikian, perlu diketahui terbentuknya TP4D, bukan berarti menghilangkan tugas dan fungsi kejati sulteng sebagai aparat penegak hukum.

"Kalau mereka misalnya tidak mengindahkan ibaratnya kita bisa ganti baju. Artinya kita bisa menjadi penyidik juga,"   Jelas Kasi Penkum Kejati Sulteng Andi Rio Dg.Rahmatu. SH, Senin (9/4/2018) di Palu.

Sementara menaggapi aksi yang dilakukan Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI), yang mendesak aparat penegak hukum, untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan Asrama Haji Palu, pada Kamis (5/4/2018) di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati), Mapolda, dan DPRD Sulteng, Kasi Penkum menjelaskan, pada saat pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama akan melaksanakan proyek Asrama Haji, mereka meminta kepada Kejati agar diberikan pengawalan dan pengamanan, oleh kejati Sulteng.

Kemudian setelah mereka mengajukan permohonan maka Kejati memberikan advis atau nasihat terkait pengawalan dan pengamanan, dalam bentuk TP4D. Selanjutnya, setelah kita lakukan pengawalan dan pengamanan atau pendampingan sebagai tim, tentu tugasnya memberikan nasehat hukum. 

"Nasehat hukum yang kita berikan ini, jika diindahkan oleh orang yang di berikan pengawalan dan pengamanan, alhamdulilah. Apalagi selama ini, nasehat dan saran kepada PPK sudah kami sampaikan. Namun kenyataan dilapangan yang kita lihat tidak diindahkan oleh PPK nya. Karena itu, TP4D kejati sulteng sudah menarik diri. " Jelasnya.

Kemudian kata Kasi Penkum,  untuk penanganan laporan aksi yang dilakukan LS-ADI, pihak Kejati akan merespon dengan berkoordinasi dengan pihak Polda.

"Saat ini kami belum berkoordinasi dengan Polda. Apakah Polda yang akan tangani atau Kejati, karena tidak etis jika dua aparat penegak hukum menyelidiki pembangunan asrama haji ini."jelas Kasi Penkum.

Menurut Kasi Penkum, pihak Kejati akan merespon aksi tuntutan dari LS-ADI, dengan mempelajari apakah benar dalam proyek itu ada tindakan melawan hukum pada saat pembangunan Asrama Haji.

" Apakah ada potensi indikasi kerugian negara ? Itu semua harus dipelajari. Kemudian keputusan ini berdasarkan fakta. Dan fakta ini diperoleh dari permintaan keterangan dari orang orang yang terlibat didalam, " Jelasnya.(nur)

Presiden Joko Widodo saat pidato dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 Hijriah/2018 M di Istana Bogor, Selasa sore.

Bogor (KoranTransparansi.com)- Presiden Joko Widodo bersama para menteri kabinet kerja serta anak yatim menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 Hijriah/2018 M di Istana Bogor, Selasa sore.

Dalam peringatan Isra Mi'raj yang digelar ruang Garuda Istana Bogor ini hadir beberapa kepala lembaga negara dan para menteri Kabinet Kerja, diantaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kepala Staf, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin serta beberapa duta besar negara-negara sahabat.

Selain itu beberapa anak yatim piatu yang duduk dideretan kursi depan juga mewarnai peringatan Isra Mi'raj ini selain para undangan lainnya yang memenuhi kursi yang disediakan pihak istana.

Dalam pidatonya, Presiden mengatakan Isra Mi'raj merupakan peristiwa besar bagi umat manusia, khususnya umat Islam yang mengubah perjalanan hidup umat manusia menuju kebaikan yang lebih sempurna.

"Makna dan hikmah Isra Mi'raj harus kita amalkan dalam kehidupan kekinian sebagaimana yang tadi telah diuraikan Isra artinya perjalanan waktu malam hari suasana yang penuh ketenangan yang penuh keikhlasan dan kejernihan hati dan Mikraj artinya naik tetangganya yang membawa Rasulullah sampai di sidratul muntaha sampai kepada kebesaran dan kesucian," kata kepala Negara.

Presiden juga mengatakan bahwa dalam peringatan ini untuk selalu memuji kebesaran Allah dan mensyukuri nikmat Allah dan ikhtiar agar memperoleh bimbingan kita akan memperoleh kemudahan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi.

"Setiap kali kita memperingati Isra Mi'raj kita harus ingat bahwa kita harus naik menjadi lebih baik harus selalu mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, kualitas hidup masyarakat harus lebih meningkat, harus terus meningkat ekonomi bangsa kita khususnya ekonomi umat," katanya.

Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya keras meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pemerataan dan meningkatkan kemampuan ekonomi umat.

"Kita membangun infrastruktur di seluruh tanah air, listrik, jalan, jembatan, pelabuhan bandara di seluruh pelosok Indonesia kita, memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan termasuk keterampilan dan permodalan termasuk kredit usaha rakyat dan bank wakaf mikro," katanya.(rom)

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohirfoto

Jakarta (KoranTransparansi.com) - "Utang Indonesia dinilai sudah masuk kategori mengkhawatirkan atau lampu kuning. APBN selama ini lebih banyak tersedot untuk membayar utang yang sudah mencapai Rp420 triliun. Ini harus jadi perhatian pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir sebelum mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018) mengemukakan, “Kalau kita bicara melalui rasio yang ada, utang masih dikategorikan di atas normal dan terkendali. 

Tapi beberapa pihak mengatakan bahwa sebetulnya utang kita kalau dianalisa di luar rasio GDP, maka sudah masuk kategori cukup mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Di negara mana pun, rasio utang selalu diasumsikan terhadap GDP. Besarnya utang dihitung perbandingannya terhadap GDP. Utang Indonesia tidak bisa dinilai lebih baik daripada Jepang dan Amerika. 

Dua negara besar itu punya kemampuan bayar yang tinggi dan aset yang juga jauh lebih besar. Indonesia hanya bisa dibandingkan utangnya dengan negara seperti Brazil, karena punya kasus yang hampir sama.

“Ketika sebagian pihak mengatakan utang kita lebih baik daripada Jepang dan Amerika. Ini jadi kendala. Mestinya kita tidak membandingkan seperti itu. Kalau mau membandingkan, ya dengan Brazil yang kasusnya sama dengan kita. 

Jepang punya kemampuan membayar yang jauh lebih tinggi daripada kita. Aset mereka juga jauh lebih tinggi. Jadi, tidak bisa negara seperti Jepang dan Amerika direfer untuk pembanding,” papar  politisi PAN tersebut.

Para ekonom yang diundang ke Komisi XI, sambung Hafisz, juga melihat kalau dikaitkan dengan rasio kemampuan membayar, maka utang Indonesia sudah lampu kuning. Neraca dan APBN terkuras untuk proyek infrastruktur dan bayar utang. 

“Kita melihat bahwa yang tertinggi itu adalah pembayaran utang dari semua anggaran APBN kita. Tapi, GDP kita dibandingkan dengan utang masih aman. Cuma di dalam GDP itu ada institusi-institusi asing. Itulah yang menyebabkan GNP kita tidak sebaik yang diharapkan,” tutup Hafisz. (sam)

 

Arsip Foto. Polisi memeriksa mata pengunjung dalam gelar razia pencegahan penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan.

Jakarta (Korantransparansi.com) - Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan pemerintah provinsi meningkatkan pengawasan tempat-tempat hiburan di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, yang menurut Badan Narkotika Nasional punya banyak tempat hiburan yang menjadi ajang peredaran narkoba.

"Jakbar dan Jakut menjadi tempat yang harus kita taruh di bawah 'mikroskop', bahwa semua tempat itu, sempat ada pernyataan Pak Buwas, hampir mayoritas dari tempat hiburan itu ada penetrasi daripada narkoba," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan negara tidak boleh kalah dalam perang melawan penyalahgunaan narkoba, yang membawa petaka bagi generasi bangsa.

"Mestinya PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bekerja sama juga dan tentunya aparat kepolisian, baik dari BNN maupun Bareskrim, semua turut dalam upaya yang terkoordinasi, integratif, komprehensif, untuk memastikan narkoba ini tidak semakin menjalar," katanya.

Dia juga menyatakan dukungan pemerintah provinsi terhadap upaya BNN menyelidiki tempat-tempat hiburan yang ditengarai menjadi lokasi transaksi dan tempat peredaran narkoba.

"Saya mendukung sekali ini, sudah bisnis besar dan seperti (yang) ada di film-film (yang) dipertontonkan di luar negeri seperti Narcos el Chapo," katanya.

Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari sebelumnya mengatakan BNN mensinyalir banyak tempat hiburan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang menjadi tempat perdagangan narkoba.

BNN, ia menjelaskan, akan menyelidiki pengendali, pengatur dan orang-orang yang terlibat dalam peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan Jakarta.

"Jadi kita bisa akan temukan siapa pengendalinya siapa yang mengatur siapa yang main, bukan hanya pelayan dan pesuruh tingkat bawah, tapi memeriksa manajemen," kata Arman.

BNN sebelumnya mengungkapkan bahwa menurut hasil investigasi ada 36 tempat hiburan di DKI Jakarta yang menjadi tempat peredaran narkotika.(kh)

 

Wakil Ketua DPR RI Taufiq Kurniawan

JAKARTA (Korantransparansi.com)  - Wakil ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan isi puisi Sukmawati dapat memicu kembali terjadinya konflik karena menyakiti perasaan umat islam. 

“Intinya puisi itu sangat menyakitkan umat muslim, serta dapat memicu potensi terjadinya konflik. Hal yang sudah dingin dan  reda akan memicu kegaduhan lagi. 
 
Terus terang siapapun umat muslim akan tersinggung dengan ini  karena ini sudah menyangkut hal yang fundamental hal yang sangat menyentuh syariah penganut masing-masing umat beragama,” kata Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (03/4/18).
 
Politisi PAN ini menginginkan agar  masyarakat dapat terus menjaga situasi yang kondusif jangan membuat isu sara yang berpotensi merugikan orang lain dan memicu kembali terjadinya konflik.
 
“Janganlah sampai kita menyentuh proses sara. Apakah itu menyentuh puisi, kesenian, ataupun budaya. Yang penting harus menjaga stabilitas kebhinekaan yang ada,  jangan sampai yang sudah kondusif suasananya menjadi terprovokasi lagi dan situasinya jadi panas lagi,” paparnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, politisi dapil Jateng ini juga menanggapi sesi foto Jaksa bersama saksi di ruang sidang. Menurutnya, sesi foto Jaksa bersama saksi Syahrini sebaiknya tidak dilakukan di ruang sidang karena sangat tidak etis. (sam)
 
“Menurut saya kalo urusan foto-foto itu urusan personal/pribadi tetapi ini karena di ruang sidang dan situasinya sangat formal tentunya saya mengatakan semoga ini tidak terjadi lagi.
 
Karena pengadilan itu hal yang sangat sakral, jangan sampai ini kemudian menjadi seolah-olah mengarah ke infotaiment. Ruang pengadilan itu harus betul-betul serius jangan sampai mengarah ke hal-hal yang diluar dari etikanya," jelasnya. (sam)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...