NASIONAL

Teguh Santoso

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Ada dua pekerjaan besar di depan mata masyarakat pers nasional. Dua pekerjaan besar itu adalah memastikan bahwa setiap wartawan yang bekerja di perusahaan pers memiliki kompetensi, dan setiap perusahaan pers yang melayani kebutuhan informasi publik bekerja dengan standar profesionalisme yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kedua hal itu memiliki arti yang sangat penting di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin menjadi, yang di sisi lain digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan disharmoni di tengah kehidupan bangsa dan negara.

Hal ini disampaikan pendiri Indonesian Online Media Syndicate (IOMS) Teguh Santosa saat dimintai pandangannya mengenai keinginan sementara pihak mengubah tanggal Hari Pers Nasional (HPN) dari tanggal 9 Februari menjadi 23 September.

Menurut Teguh, perdebatan mengenai perubahan tanggal itu tidak lebih penting daripada menyelesaikan kedua pekerjaan besar yang sudah disebutnya di atas.

"Kedua hal itu adalah ekspresi yang paling pas untuk memperlihatkan kepedulian menciptakan pers berkualitas dan di saat bersamaan merupakan sumbangan kita untuk demokrasi yang dewasa di Indonesia," ujar Teguh yang juga dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.

Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu pun mengingatkan, bahwa pers nasional memiliki sejarah yang panjang, sepanjang sejarah perjuangan membangun pondasi kebangsaan dan merebut kemerdekaan Indonesia.

"Pers nasional kita adalah pers perjuangan. Lahir bersama keinginan menciptakan satu bangsa yang berdaulat. Dalam konteks kebangsaan dan perjuangan itulah pejuang dan wartawan berkumpul di Solo pada 9 Februari 1946 untuk menegaskan kesatuan jiwa mereka," ujarnya.

Pemimpin Umum Kantor Berita Politik RMOL ini khawatir keinginan mengubah tanggal Hari Pers Nasional didasarkan pertimbangan egoisme pihak tertentu. 

"Saran saya, lebih baik kita fokus membantu publik mendapatkan gambaran yang pas mengenai posisi negara ini di tengah percaturan global," demikian Teguh. (mat)

Foto :Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong (F-PAN) berjabat tangan sebelum Raker antara Komisi VIII dengan Menteri PPPA Yohana Yambise

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengakui ada dukungan dan harapan masyarakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Untuk itu, Komisi VIII DPR minta kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk melakukan kajian yang mendalam dari aspek sosiologis, filosofis, politis juga aspek legalitasnya.

“Perlu kehati-hatian dalam membahas regulasi itu karena banyak juga masyarakat yang mengaku resistensi terhadap perubahan UU. Sementara masih ada yang menganggap UU itu masih relevan untuk dijadikan acuan dalam rangka mengatur nikah, talak, rujuk,” kata Ali Taher usai memimpin Raker Komisi VIII dengan Menteri PPPA Yohana Yambise di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Politisi Partai Amanat Nasional itu berharap, kajian mendalam itu dilakukan pemerintah bersama pemangku kepentingan lain. Jadi lanjutnya, tidak hanya Kemen PPPA, tapi juga Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan kementerian terkait lainnya

“Ada beberapa ketentuan tentang batas usia anak. Dalam UU Perkawinan batas usia perempuan 16 tahun, laki-laki 17 tahun atau yang sudah menikah. Namun faktanya, ada yang setelah menstruasi, sudah bisa nikah,” imbub Ali Taher.

Karena itu pula, perlu dikaji secara mendalam dari aspek sosiologis. UU lahir menurut Ali Taher dalam teorinya ada dua, karena kebutuhan akan perlu jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum, tetapi di sisi lain juga bisa sebagai rekayasa politik, meski hal itu wajar.

“Hanya seberapa jauh kebutuhan itu harus dikaji dengan topangan dari riset-riset kementerian terkait. Idealnya berapa untuk pernikahan dini, kalau pengertian wanita dewasa itu ada yang 18 tahun ada yang 19 tahun dan perdata 21 tahun. Karena itu yang mau disoroti dari sisi apa, karena anak bagi konsep sosiologi Indonesia itu  anak bisa menjadi potensi ekonomi,” paparnya.

Lebih lanjut Ali Taher menjelaskan, bagi masyarakat pertanian dimana-mana, anak menjadi potensi ekonomi. Seberapa besar kesadaran itu yang perlu dibangun bersama-sama,  maka sebelum itu DPR mendorong Kemenag dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar wajib belajar itu didorong terus menerus, supaya anak-anak bersekolah.

“Itu dulu yang perlu didorong. Ini kan anak-anak enggak sekolah, tidak ada kegiatan. Lalu pikiran orang tuanya cuma satu, dari pada menjadi beban ekonomi, lebih baik dikawinkan saja,” kata Ali Taher menambahkan. (sam)

 

 Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim saat mengisi kuliah umum kepada Pasis Dikreg LVI Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatann Darat (Seskoad) di Gedung Jend. Gatot Subroto Seskoad, Jl. Gatot Subroto 96, Bandung, Senin (16/04).

BANDUNG (KoranTransparansi.com) - Gubenur Jatim Dr. H. Soekarwo memaparkan konsep tiga pilar plus yang diterapkan di Jatim di hadapan ratusan Perwira Siwa/Pasis Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat/Seskoad). Tiga pilar plus ini merupakan sinergitas antara pemerintah daerah, TNI/POLRI, DPRD/Parpol, plus tokoh agama/Toga dan tokoh masyarakat/Tomas.

“Tiga pilar plus ini harus saling mendukung, sehingga bisa menciptakan kondisi yang aman dan nyaman. Khususunya menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak nanti,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim saat mengisi kuliah umum kepada Pasis Dikreg LVI Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatann Darat (Seskoad) di Gedung Jend. Gatot Subroto Seskoad, Jl. Gatot Subroto 96, Bandung, Senin (16/04).

Menurutnya, terciptanya kondisi yang aman dan kondusif merupakan syarat awal untuk melakukan proses pembangunan. 

Jika pertumbuhan dan pembangunan meningkat, maka kesejahteraan rakyat juga meningkat. Hal itu diyakininya sebagai segitiga besi yang saling terkait. 

“Tiga pilar plus ini merupakan bangunan dasar yang kokoh yang akan memberikan dampak yang positif, khususnya dalam menciptakan suasana harmoni di daerah,” imbuhnya.

Pakde Karwo menjelaskan, pertemuan tiga pilar plus di tingkat provinsi rutin digelar setiap 2 kali dalam setahun. Hal ini penting dilakukan, untuk bisa mengantisipasi konflik secara dini baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Disamping itu, secara rutin rapat koordinasi tiga pilar juga dilaksanakan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa. 

“Melalui kegiatan ini maka deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan yang mungkin timbul bisa segera diatasi di tingkat bawah,” ungkapnya.

Ditambahkan, langkah sinergitas tiga pilar plus untuk bisa menyelesaikan masalah mulai di tingkat bawah/desa yakni dengan mengoptimalkan peran komunitas intelejen daerah/Kominda dan mengoptimalkan peran Forkopimda. Selain itu juga dengan mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragam/FKUB, BIN potensi masyarakat, Basarda/BPBD, forum LLAJ, dan forum silaturahmi nasional.

 “Mulai dua tahun ini diputuskan bahwa kasus yang terjadi di desa maka harus selesai di tingkat kecamatan. Karenanya Babinsa dan Babinkamtibmas sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas di tingkah bawah,” terang pakde Karwo.

Lebih lanjut disampaikan, kekompakan tiga pliar plus di Jatim telah mampu memberikan dampak penurunan tindak kejahatan, angka kriminalitas, dan jumlah demo. Khusus untuk aksi demo, Pemprov Jatim telah membuat kesepakatan dengan pendemo jika masalahnya substantif akan ditemui oleh gubernur/wagub, namun jika anarki akan ditindak tegas oleh TNI/Polri. “Saya yakin jika tiga pilar plus bisa terus bersinergi dalam menciptakan kondisi aman dan nyaman, maka merah putih akan terus berkibar,” tegas Pakde Karwo.

Bangun Kerjasama dengan TNI/Polri

Sementara itu, untuk menjaga kondusifitas, Pemprov Jatim terus membangun kerjasama dengan TNI/Polri terutama dalam hal pencegahan, pemberantasan kejahatan, rehabilitasi/rekonstruksi serta kontribusi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. 

Salah satu bentuk kerjasama yang sudah dilakukan antara Pemprov Jatim dan TNI yakni dalam bidang ketahanan pangan, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Keluarga Bencana/KB dan penanggulangan bencana alam.

Pakde Karwo menyampaikan, program RTLH dengan Kodam V/Brawijaya pada APBD 2017 dari target 8.725 rumah, telah terbangun 8.759 rumah. Sedangkan program RTLH yang bekerjasama dengan Lantamal V Surabaya, pada APBD 2017 ini dari target 1.825 rumah, sudah terbangun 1.825 rumah.

Pada kesempatan  sama, Wadanseskoad Brigjen TNI Nugroho Tjendakiarto menyampaikan, kegiatan kuliah umum ini diikuti oleh 281 siswa Dikreg Seskoad LVI TA 2018 yang terdiri dari 267 Pasis TNI AD, 2 Pasis TNI AL, 2 Pasis TNI AU, dan 10 Pasis perwakilan negara sahabat diantaranya Aljazair, Amerika Serikat, Australia, dan India. 

“Kami menyampaikan apresiasi yang besar kepada bapak Gubernur Jatim atas pembekalan yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi para Pasis dalam berkarier dan mengabdi pada bangsa dan negara”, harapnya. (min)

Lulus Sekolah Jadi CPNS, Baru Seminggu Buka Peminat Sekolah Kedinasan 41.708 Pelamar

Surabaya  -  Tersedia 13.677 kursi dalam penerimaan siswa baru bagi lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat untuk Lembaga Pendidikan Kedinasan Pemerintah Tahun 2018.

Berdasarkan pengumuman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) nomor 239/S.SM.01.00/2018, penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni untuk tahun ini dibuka mulai 9-30 April 2018.

Untuk diketahui terdapat delapan Kementerian/Lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan membuka penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni untuk tahun ini.

Hingga tanggal 13 Apri, Pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui sekolah kedinasan per 12 April 2018 sudah mencapai 41.708 pelamar.

Politeknik Keuangan Negara STAN milik Kementerian Keuangan masih menjadi favorit dengan jumlah pelamar di web http://sscndikdin.bkn.go.id mencapai 5.227 orang.

Sedangkan pelamar Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) milik Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) sementara ini masih 182 orang dan belum ada yang login di portal BSSN.

Sementara itu, jumlah calon mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah login di portal Kementerian Keuangan sudah mencapai 5.326 orang.

Setelah STAN, Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) menempati urutan kedua pelamar terbanyak dengan jumlah mencapai 3.708 orang. Sebanyak 3.142 pelamar telah melakukan login di portal resmi sekolah kedinasan dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Kementerian Perhubungan, yang membuka pendaftaran untuk 11 sekolah kedinasannya, sudah mencapai jumlah 2.542 calon taruna (catar).Jumlah tersebut, sebanyak 2.406 pelamar telah login di web resmi Kemenhub.

Perguruan tinggi kedinasan (PTK) Kemenhub yang membuka pendaftaran, yaitu Sekolah tinggi transportasi darat (STTD), Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (Tegal), Akademi Perkeretaapian Indonesia (Madiun),  Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Politeknik Ilmu Pelayaran (Makassar), Politeknik Ilmu Pelayaran (Surabaya), Politeknik Ilmu Pelayaran (Semarang),  Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia,  Politeknik Penerbangan Surabaya,  Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan, dan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar.

Kementerian Hukum dan HAM juga membuka 600 formasi bagi catar lulusan SMA/SLTA untuk menempuh pendidikan di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM).

Sementara ini, jumlah pelamar sekolah kedinasan Kemenkumham yang telah mendaftar melalui SSCN mencapai 1.843 orang. Sejumlah 1.339 catar POLTEKIP dan POLTEKIM sudah login di portal resmi Kemenkumham.

Politeknik Statistika STIS milik Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga membuka 600 formasi sudah mendapat pelamar sebanyak 836. Sedangkan jumlah pelamar yang sudah login di portal BPS mencapai 481 orang.

Tahun ini, Politeknik Statistika STIS menerima 150 mahasiswa baru untuk Prodi Statistika Program Diploma III, termasuk 10 formasi untuk program khusus afirmasi.

Untuk prodi Statistika Program Diploma IV, Politeknik Statistika STIS akan menerima sebanyak 300 mahasiswa baru. Sedangkan Prodi Komputasi Statistik Program Diploma IV akan menerima 150 mahasiswa.

Badan Intelijen Negara (BIN) juga membuka kesempatan bagi siswa yang ingin menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Intelijenn Negara (STIN). Tahun ini, STIN membuka formasi untuk 150 mahasiswa baru. Sementara ini, per 12 April 2018, jumlah pendaftar di STIN mencapai 412 orang, dan yang sudah login pada portal resmi STIN sebanyak 544 pelamar.

Tahun lalu, STIN menjadi salah satu sekolah favorit dengan jumlah pelamar mencapai 9.377 orang untuk memperebutkan 124 formasi. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membuka 250 formasi untuk taruna Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatogoli dan Geofisika (STMKG).

Jumlah formasi ini tidak berubah dari tahun 2017 lalu. Pada tahun lalu, jumlah pelamar STMKG mencapai 11.154 orang.

Kini setelah diumumkan sejak 6 April 2018, pendaftar di STMKG sudah mencapai 410 pelamar, dan 427 orang sudah melakukan login di portal resmi BMKG.

Para siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan itu harus mengikuti tiga tahap.

Tahap perta,a adalah seleksi administrasi, tahap kedua adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), dan tahap ketiga adalah seleksi lanjutan yang diadakan masing-masing instansi.

“Seleksi lanjutan bisa berupa tes kesehatan, kesamaptaan, psikotes, tes wawancara, dan tes lainnya yang dipersyaratkan oleh sekolah kedinasan masing-masing Kementerian/Lembaga,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Herman Suryatman. (menpan.go.id)

Presiden Joko Wkdodo dalam sebuah di Provinsi Sulteng.

SULAWESI (koranTransparansi.com) - Ketua Jam'iyyatul Qurra Walhufazh NU Sulawesi Tengah, Drs Hafid Yahya mengungkapkan tidak dapat dipungkiri jika aspirasi masyarakat kecil yang berkembang terkait pemilihan presiden 2019 masih mengingkan Joko Widodo untuk kembali maju. 

Namun demikian, suara masyarakat juga membuka peluang besar bagi Prabowo dan mantan Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo, untuk ikut bertarung pada pilpres mendatang.

" Semua punya hak politik untuk memilih dan dipilih. Baik pak Jokowi, pak Prabowo dan Pak Gatot, semuanya diinginkan maju. Apalagi mereka putra terbaik bangsa, " Kata Hafid Yahya yang juga mantan Anggota DPRD fraksi PPP.

Menurutnya jika mempelajari informasi dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) (Denny JA) bahwa prediksi yang disampaikan ada empat nama yang memiliki kemungkinan besar menjadi penantang Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. Nama-nama tersebut dibagi LSI ke dalam tiga divisi yang ditentukan dengan tingkat popularitas. 

" Seperti dilansir media online Okezone pada Jumat (2/2/2018), salah satu Peneliti LSI Adjie Alfaraby menyebutkan, nama-nama yang masuk ke dalam tiga divisi tersebut yakni, Prabowo Subianto dan mantan Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo serta ada beberapa nama lainya, "Jelas Hafid yahya, Sabtu (14/4/2018) di Palu.

Hafid Yahya yang juga merupakan dewan pembina dan penasehat Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (BPP-KKMSB) pada Provinsi Sulteng ini juga menjelaskan, bahwa Wapres Jusuf Kalla juga memprediksi Pilpres 2019 akan diikuti tiga sampai empat calon.

" Pak Jusup Kalla juga menjelaskan prediksinya seperti dimuat di media online Okezone (30/1/2018).

Bahwa karena ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Maka secara teori artinya setidaknya bisa empat (calon). Mungkin juga tiga." Ungkap. 

Lanjut disampaikan Hafid Yahya, bahwa nama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, pada beberapa pekan kini kembali ramai dibicarakan. Ini artinya sebagai salah satu kandidat di Pilpres 2019.Gatot diprediksi akan menjadi lawan berat bagi petahana Presiden Joko Widodo dan Prabowo. 

Menurut Hafid Yahya, sebagai Anak Bangsa sudah sewajarnya dirinya terpanggil dan siap memberikan bantuan dan dukungan baik langsung atau tidak kepada tiga pasangan capres itu. "Baik pak Jokowi, pak Prabowo dan Pak Gatot.

Karena mereka putra terbaik bangsa, yang dapat memberi kesejahteraan bagi rakyat khususnya masyarakat kecil. Dan jika dipercayakan serta diperlukan kami siap membantu untuk kawasan sulawesi. Silakan hubungi kami no 085334470567 atau 085344039178, " ungkapnya. (R.NUR)

 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) didampingi Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Nizar Ali (kiri) menyampaikan tanggapan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta

BATAM (KoranTransparansi.com) - Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengumumkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk jamaah haji reguler Embarkasi Hang Nadim Batam tahun 2018 sebesar Rp32.456.450.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri, Marwin Jamal di Batam, Kamis, menyatakan biaya itu tertuang dalam Keputusan Presiden No.7 Tahun 2018.

"Kita bersyukur BPIH 2018 sudah ditandatangani oleh Presiden yang selanjutnya kita akan menunggu petunjuk dari Menteri Agama tentang jadwal pelunasan bagi calon jamaah haji yang masuk porsi tahun ini," kata Marwin.

BPIH tahun ini naik 0,9 persen dibandingkan tahun lalu.

Marwin menjelaskan, kenaikan BPIH itu karena pemberlakuan PPn 5 persen terhadap barang dan jasa oleh pemerintah Arab Saudi, naiknya bahan bakar minyak pesawat dan tarif dasar listrik di Arab Saudi.

"Komponen lainnya yang juga mempengaruhi kenaikan BPIH adalah perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat maupun riyal Arab Saudi," tambah Marwin Jamal.

BPIH jamaah haji reguler digunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Mekkah, dan biaya hidup dan lainnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan selain mengatur BPIH untuk jamaah haji reguler untuk setiap embarkasi, Keppres No.7 Tahun 2018 juga menetapkan besaran BPIH untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) tiap embarkasi.

"BPIH TPHD digunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, biaya pemondokan di Madinah, biaya hidup, biaya pelayanan haji di luar negeri, dan biaya pelayanan haji di dalam negeri," kata dia.

Berdasarkan ketentuan, calon jamaah haji yang mendapatkan kursi berangkat tahun ini sudah membayar setoran awal sebesar Rp25juta. Sehingga mereka tinggal melunasi selisih dana BPIH.

"Dana tersebut disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran BPIH yang ditunjuk oleh BPKH," kata Marwin. (sam)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...