NASIONAL

BNPT: Paham Radikal Disebar Melalui Media Maya dengan Sasaran Remaja

Tangerang (KoranTransparansi.com) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Suhardi Alius, menyatakan paham radikal disebarkan melalui dunia maya dengan sasaran utama remaja secara langsung maupun tidak langsung.

“Karena banyak beredar video kekerasan dan propaganda yang dapat memengaruhi pemikiran remaja yang labil,” katanya di Tangerang, Banten, Rabu (25/4).

Suhardi mengatakan pada acara penutupan Pelatihan Duta Damai di Dunia Maya Provinsi Banten dalam rangka pencegahan terorisme.

Dia menambahkan untuk mengatasi terorisme adalah dengan ideologi karena para teroris menjadikan dunia maya sebagai tempat yang nyaman untuk melakukan propaganda.

Menurut dia, untuk melawan propaganda dunia maya maka para remaja harus cerdas menyikapi dengan selalu berpegang pada pesan perdamaian.

“Kekerasan tidak memecahkan masalah terorisme tapi dengan pendekatan secara lembut, perlahan dapat diterima berbagai pihak,” katanya.

Namun Suhardi sudah beberapa kali diundang berbagai negara termasuk Amerika Serikat dan Yordania untuk menyampaikan masalah terorisme.

Saat ini, pengguna telepon selular (ponsel) pintar di Indonesia sekitar 371 juta dan lebih dari itu merupakan penguna internet, dominan anak “zaman now” maka paham radikalisme itu disebarkan melalui ponsel.

“Hal ini merupakan jumlah yang lebih banyak dari penduduk di Indonesia sekitar 260 juta jiwa,” katanya sebagai mana dilansir Akual.com

Pihaknya pernah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menghapus konten berbau paham radikal akhirnya disetujui.

Suhardi juga mengukuhkan 60 remaja Banten sebagai peserta dan mereka membuat lima webdite, yakni benteng.dutadamai.id, ruangriung.id,jawara.dutadamai.id, culasatu.id, dan sorosuwan.id.

Kelima website yang dibuat para remaja tersebut merupakan nama dari kearifkan lokal khas Banten.

Kelima website itu akan bergabung dengan Pusat Media Damai (PMB BNPT) dalam menyuarakan perdamaian dalam rangka pencegahan terorisme di dunia maya. (fir)

 

 

 Anggota Komisi V DPR Nurhasan Zaidi saat berdialog dengan Delegasi Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FP-TOI) dan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI), foto/dok/kt)

JAKARTA (KoranTransparansi.com)  - Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi mendesak pemerintah menyikapi dengan cepat dan jelas permintaan angkutan ojek online atau daring, karena sangat rawan konflik horizontal di masyarakat. 

Faktanya, kehadiran teknologi yang berkembamg pesat dan semakin maju tidak dapat ditolak, termasuk aplikasi transportasi online. 

Menuruit anggota Komisi V DPR ketika menerima Delegasi Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FP-TOI) dan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Nurhasan menyatakan, transportasi online saat ini memiliki peran cukup signifikan menjadi solusi pengangguran yang tinggi dan PHK dimana-mana. “Kita harus membuka mata terhadap hal ini,” tandas politisi PKS ini.

Terkait kekosongan payung hukum, ia mendesak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selama ini menjadi landasan hukum dirasa perlu didorong dan inisiasi, agar segera dilakukan revisi. Pasalnya UU tersebut yang sama sekali belum menyentuh perkembangan transportasi berbasis online ini.

“Bila dirasa terlalu lama, maka kita mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perpres khusus untuk menangani masalah ini. Ini sangat mendesak untuk mengisi kekosongan hukum,” sebutnya dengan berharap, aturan-aturan atau payung hukum sementara terhadap transportasi daring hendaknya berlaku adil bagi seluruh stakeholder, baik aplikator, driver, maupun penumpang.

Sedangkan masalah tuntutan tarif, Nurhasan mengatakan, Komisi V akan segera mengkomunikasikan dan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk kementerian terkait, mitra transportasi online, serta aplikator penyelenggara jasa transportasi online.

“Semua bertanggung jawab dan saling memberikan solusi yang terbaik dengan berpijak pada prinsip-prinsip aturan yang berlaku dan kewajaran serta yang terpenting berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” papar Nurhasan.

Ditambahkan Nurhasan, transportasi online saat ini sudah menjadi salah satu komponen penting moda di Indonesia. Untuk itu, diharapkan kepada mitra-mitra transportasi online untuk amanah menjaga kualitas pelayanan dan bertanggung jawab penuh pada keamanan dan pelayanan penumpang. (sam)

 

Brigjen Pol Drs. Imam Widodo bahwa mengatakan Korps Brimob sebagai bagian integral Polri siap mengawal, menjaga dan mengamankan agenda-agenda nasional

DEPOK (KoranTransparansi.com) - Komandan Pasukan Gegana Brigjen Pol Drs. Imam Widodo memimpin apel kesiapsiagaan dalam menghadapi agenda nasional yaitu, Pemilukada Serentak, Asian Games 2018, Rapat Tahunan IMF dan Pemilu 2019 serta Hari Buruh Nasional 1 Mei (May Day).

Brigjen Pol Drs. Imam Widodo bahwa mengatakan Korps Brimob sebagai bagian integral Polri siap mengawal, menjaga dan mengamankan agenda-agenda nasional. Apel ini juga bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana seperti yang dikatakan oleh Komandan Pasukan Gegana.

Dijelaskan Polri akan mengerahkan seluruh sumberdaya serta bersinergi dengan TNI dan masyarakat. Hal ini karena Korps Brimob 1x24 jam siap mengamankan NKRI dari Sabang sampai Merauke", tegasnya.

Dalam menghadapi Hari Buruh Internasional, Komandan Pasukan Pelopor Brigjen Pol Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, M.Hum yang turut menghadiri apel menjelaskan bahwa "May Day (1 Mei) ada beberapa lokasi sasaran demo, khusus di Jakarta sebagian besar di Monas lalu bergerak ke Gelora Bung Karno.  

Demi kelancaran kegiatan tersebut Brigjen Pol Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, M.Hum menegaskan bahwa kekuatan personel akan mengimbangi kekuatan massa. Pasalnya, sebelum menyambut rangkaian acara-acara besar tersebut Polri telah mengadakan peningkatan pelatihan personel untuk menghadapi situasi kontijensi. (ifr)

KH Said Agil Siroij

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Banyaknya anak-anak muda yang meninggal akibat minuman keras (miras) oplosan di berbagai tempat, termasuk Jakarta dan Jawa  Barat hingga Banyuwangi membuat Ketua Umum PBNU, Prof Dr KH Said Agil Sitoj, MA geram. Bahkan, KH Said mendesak Polri untuk segera menangkap semua yang terlibat miras oplosan tersebut.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada ketegasan aparat penegak hukum, yakni Polri. Karena, sudah jelas, miras dilarang. Tapi, kenyataanya masih banyak beredar dan parahnya lagi, banyak korban meninggal akibat miras oplosan itu,” tandas Said kepada wartawan saat dikonfirmasi disela-sela Konfercab NU Banyuwangi, Sabtu (21/4/2018) petang di Genteng, Banyuwangi.

Tidak hanya itu saja, Agil juga meminta aparat penegak hukum untuk menghukum seberat-beratnya kepada mereka yang memilik pabrik miras oplosan itu. “Sudah jelas miras itu dilarang agama, kok masih banyak beredar. Maka dari itu, Kapolri harus bertindak tegas kepada pemilik pabrik miras jenis oplosan itu. Kalau perlu dihukum seberat-beratnya, biar ada efek jera,” ungkapnya.

Apalagi, kata Kiai Said, korbanya hingga meninggal secara bersama-sama akibat miras oplosan tersebut. Tidak hanya itu, keberadaan miras-miras itu bisa menghancurkan harapan generasi muda dan bangsa.

 “Yang jelas, homer (miras) dilarang dan diharamkan oleh agama, kok ya masih saja orang menjual dan membuat miras oplosan. Ini sudah keterlaluan sekali, harus diberantas dan dihukum berat dan tidak ada toleransi apapun,” jelas Kiai Said.

Seperti diketahui, di Jakarta dan sebagaian Jawa Barat banyak korban meninggal dunia akibat miras oplosan. Bahkan, Wakapolri mengancam Kapolda di Indonesia akan mencopotnya bila daerahnya merebak miras oplosan tersebut. Korban akibat miras oplosan tersebut juga cukup banyak hingga mencapai angka 100 orang. (ari)

Anggota Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Anggota Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto meminta Kementerian Pertanian untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan petani bawang putih. Mengingat demi tercapainya swasembada bawang putih di tahun 2021. 

“Kami Komisi IV DPR meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dalam hal ini yang hadir di sini yaitu Dirjennya, agar mencatat keperluan dan bantuan-bantuan yang diberikan kepada petani untuk lebih ditingkatkan lagi, demi terwujudnya swasembada,” ungkap Titi sapaan akrabnya usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Panja Bawang Putih Komisi IV DPR dengan jajaran Dinas Pertanian, PT. Pupuk Indonesia serta sejumlah petani bawang putih di Desa Glapansari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (19/4/2018).

Bukan hanya bantuan, politisi Golkar itu turut meminta Balitbang dan Kementan untuk melihat wilayah-wilayah di seluruh Indonesia yang potensial dan layak untuk ditanami bawang putih.

“Import bawang putih di tahun 2017 itu besarnya mencapai 550 ribu ton sedangkan kita hanya mampu menghasilkan sekitar 20 ribu ton, ini sangat keterlaluan. Padahal wilayah kita di Indonesia sangat luas. Saya yakin pasti banyak yang mampu memproduksi bawang putih, bukan hanya di Temanggung. Oleh karena itu, Litbangnya harus aktif dan mampu memproduksi bibit unggul agar petani bawang putih kita sejahtera,” ungkapnya.

Lebih lanjut Titi berpesan, bukan hanya bawang putih, impor apapun sebenarnya diperbolehkan asal jumlahnya tidak terlalu besar sehingga berdampak pada kesejahteraan petani. 

“Ini tinggal kemauan daripada pemerintah untuk bagaimana kita bisa menghentikan impor dan dapat terus mendorong petani bawang putih di seluruh Indonesia agar bisa memproduksi bawang putih sendiri,” imbuhnya. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Sayuran dan Tanaman Obat Dirjen Holtikultura Prihasto Setianto mengungkapkan, pada APBN 2017 sudah disiapkan bantuan benih dan paket bantuan usaha sarana dan produksi (saprodi). “Untuk benih nilainya 60 juta/hektar sedangkan untuk saprodinya sebesar 20 juta/hektar,” ucapnya.

Sementara terkait harga, bulan Januari lalu telah ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan Kementan. Sebanyak 3 kabupaten yakni Temanggung, Lombok Timur dan Magelang yang lahannya secara keseluruhan ditanami bawang putih turut dilibatkan dalam membahas masalah harga. 

“Saat itu disepakati harga bawang putih cabut dijual sebesar Rp11.700/kilo sedangkan bawang putih yang dicabut lalu dikeringkan sampai satu minggu dikenakan harga 18.000/kilo, lalu benih harganya Rp34.000/kilo. Jadi seluruh petani yang terlibat tersebut sudah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga keuntungan yang didapat yaitu 30-40 persen,” jelasnya. (sam)

Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo usai membuka Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama ke XVIII Tahun 2018 di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat (20/4).

Surabaya  (KoranTransparansi.com) - Forum Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) hendaknya menjadi think-tank Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Tugasnya, menyiapkan konsep yang akan dijadikan pembahasan dalam rapat APPSI.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat membuka Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama ke XVIII Tahun 2018 di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat (20/4).

Dengan adanya MPU, diharapkan tugas APPSI akan menjadi lebih mudah karena sebuah  rapat dipersiapkan secara terperinci dan berjalan lebih produktif. MPU, jelas Pakde Karwo, bukan alat untuk  menjelaskan secara terperinci, tapi mempersiapkan agar suatu rapat bisa berjalan dengan maksimal dan menghasilkan sesuatu yang bagus, khususnya kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, MPU yang didukung para aparatur birokrasi wajib mempersiapkan secara matang setiap rapat, karena birokrasi merupakan SDM terdidik dan terlatih, yang setiap jenjang karirnya memperoleh pendidikan dan latihan. Dengan adanya MPU, lanjut Pakde Karwo, gubernur bisa lebih memahami tentang sebuah rapat, karena tidak semua gubernur yang terpilih berasal dari birokrasi yang paham tentang rapat.

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga mengajak agar MPU ikut menjawab tantangan Indonesia kedepan, diantaranya menguasai pasar ASEAN, yang 40 persen atau captive market ASEAN  atau sekitar  261 juta penduduk ASEAN berada di Indonesia. Untuk itu, harus ada rekonstruksi baru terhadap pasar yang ada di Indonesia, sehingga tidak semata-mata menjadi pasar besar bagi negara lain.  “Kita wajib menjadi pemenang di ASEAN, seperti yang sudah dilakukan Jawa Timur” ujarnya. Dicontohkan, neraca perdagangan Jawa Timur surplus sebesar US$ 1,551 milyar pada tahun 2017.

Kelemahan Indonesia, lanjutnya, adalah masih dilakukannya  impor bahan baku produksi dari negara lain. Sebagai contoh, Jatim masih mengimpor kalium florida dari Laos, bahan untuk pupuk. Apabila, MPU bisa memberikan masukan dan menyiapkan bahan bahan tsb maka tidak akan ada impor komoditi ini.  Padahal, ternyata bahan tersebut ada di Sulteng, dan Maluku Utara. Untuk itu, wajib dibuat sistem informasi tentang ketersedian material yang ada di Indonesia, yang di Jatimdinamakan  sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok (Siskaperbako).

Ditambahkan, apabila hal ini tidak dilakukan, maka selamanya Indonesia akan terus membeli bahan baku dari negara lain, dan Indonesia akan selalu terbawa arus dengan digital economy, yang lebih digital trading dibanding digital industri, sebagaimana banyak dipublikasikan  banyak media televisi yang mempromosikan  produk-produk dari negara lain.

Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama ke XVIII diadiri Assiten I / Pemerintahan dan Kerjasama, Asisten II/ Perekonomian dan Pembangunan  Sekda Prov NTB, Kepala Bappeda, Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Sekda Prov. NTT. Rapat berlangsung mulai tanggal 19  21 April 2018. (den/min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...