NASIONAL

Arsip Foto. Politikus Partai NasDem Viktor B Laiskodat (kedua kanan) bersama Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella (kanan), dan Wakil Ketua Fraksi Jhony G Plate (kiri) serta Wakil Sekretaris Fraksi Supiadin AS (kedua kiri) saat menyampaikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/15)

JAKARTA(KT) - Polri membantah telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus penistaan agama yang melibatkan politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Viktor Laiskodat.

Politisi Partai Golkar Ade Komarudin berjalan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu (22/11/2017

Jakarta (KT) - Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Ade Komarudin menyatakan penahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus KTP-e mempengaruhi elektabilitas partai  menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pileg/Pilpres 2019.

"Pasti harus diakui ada dampak. Karena itu, kami serahkan kepada seluruh tingkat dua dan juga tingkat satu untuk sama-sama mereka menyatukan langkah agar partai ini solid, kompak," kata Akom sapaan akrab Ade Komarudin di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Ia mendatangi gedung KPK, Jakarta, Rabu diperiksa sebagai saksi terkait kasus KTP-elektronik.

Lebih lanjut, ia menyatakan tantangan yang paling besar saat ini adalah menyatukan langkah agar Partai Golkar tetap utuh dan harmonis. 

"Sekaang partai harus solid melakukan konsolidasi, melakukan harmonisasi agar kompak. Jangan lupa sebentar lagi mau Pileg dan Pilpres. Kami Pilpres kan sudah menentukan Pak Jokowi sebagai capresnya, sudah jauh hari," tuturnya.

Ia pun meminta seluruh kader Partai Golkar berjuang untuk memenangkan kembali Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

"Kan itu harus diperjuangkan sebaik-baiknya agar Pak Jokowi menang kembali. Nah, kalau partainya tidak kompak, tidak solid, tidak harmonis, ya pasti nanti kurang maksimal membantu Pak Jokowi-nya," ucapnya.

Sebelumnya, Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum hingga sidang praperadilan Setya Novanto diputuskan.

"Menyetujui saudara Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum sampai ada keputusan praperadilan," kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di Jakarta, Selasa (21/11).

Penunjukan Idrus ini sesuai dengan keinginan Novanto yang sebelumnya mengirimkan surat bermeterai berisi tentang pendelegasian tugasnya kepada Idrus sebagai plt.

KPK telah menetapkan kembali Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi KTP-e pada Jumat (10/11). (ant/min)

 

 

Istri Ketua DPR Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor (tengah) meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (20/11/2017)

JAKARTA (KT) - Deisti Astriani Tagor, istri Ketua DPR RI Setya Novanto tidak memberikan komentar apapun  terkait pemeriksaannya dirinya sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E).

KPK memeriksa Deisti sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo yang merupakan Dirut PT Quadra Solution.

"Tanya penyidik ya," kata Deisti sesuai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Deisti diperiksa sejak pukul 09.53 WIB sampai pukul 17.50 WIB. 

Selanjutnya, ia tidak memberikan komentar soal materi pemeriksaannya kali ini dan langsung masuk ke dalam mobil yang telah menunggunya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pemeriksaan terhadap Deisti untuk mendalami kronologis kepemilikan perusahaan PT Mondialindo Graha Perdana dan PT Murakabi Sejahtera serta pihak-pihak yang memiliki saham di sana. 

"Ada sejarah tentang kepemilikan perusahaan salah satunya Murakabi yang kami dalami lebih lanjut itu sejarah awalnya bagaimana dan nama saksi juga tercantum di dalam salah satu perusahaan lain dengan jabatan yang cukup tinggi dan kuat," ucap Febri.

Deisti juga merupakan mantan Komisaris PT Mondialindo Graha Perdana.

"Kami ingin melihat keterkaitan dari beberapa perusahaan, saham-sahamnya siapa yang memiliki dan proses distribusi atau perpindahan sahamnya juga menjadi perhatian publik bagi KPK," tuturnya.

Anang Sugiana Sudihardjo merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution yang ditetapkan sebagai tersangka kasus KTP-e pada 27 September 2017.

PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-elektronik (KTP-e) yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Indikasi peran Anang Sugiana Sudihardjo terkait kasus itu antara lain diduga dilakukan bersama-sama dengan Setya Novanto, Andi Agusitnus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto dan kawan-kawan.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga berperan dalam penyerahan uang terhadap Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait dengan proyek KTP-e.

Anang Sugiana Sudihardjo disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Deisti Astriani Tagor dan Reza Herwindo yang merupakan istri dan anak Setya Novanto diketahui pernah memiliki saham di PT Mondialindo Graha Perdana yang merupakan pemegang saham mayoritas dari PT Murakabi Sejahtera, salah satu perusahaan peserta proyek KTP-e.

"Dari dokumen yang ada 80 persen dari saham PT Mondialindo Graha Perdana dimiliki Deisti dan Reza lalu dijual ke Cyprus Antonia Tatali, apakah saudara tahu Cyprus Antonia Tatali itu pengusaha atau pengacara?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Taufiq Ibnugroho di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (3/10). (min)

Pengacara Pastikan Istri Setnov Penuhi Panggilan KPK, Senin Pengacara Setya Novanto ini mengatakan dalam peraturan KPK tertulis pengacara tak bisa mendampingi ketika seorang saksi sedang diperiksa. (CNN Indonesia

JAKARTA (KT) - Istri Ketua DPR Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor kembali dipanggil KPK sebagai saksi terkait kasus korupsi e-KTP pada Senin (20/11) esok.Dan Deisti memastikan akan memenuhi panggilan KPK pada hari Senin (2011/2017).

Wakil Presiden Jusuf Kalla

JAKARTA (KT) - Wakil Presiden Jusuf Kalla dianugerahi gelar adat Melayu "Sri Perdana Mahkota Negara" oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau yang disematkan saat Perhelatan Memuliakan Tamadun Melayu Antarbangsa di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu.

Di wilayah yang dikenal dengan Bunda Tanah Melayu tersebut, Perhelatan Tamadun Melayu Antarbangsa mengundang negara-negara di Wilayah Asia Tenggara di antaranya Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, tiba di Lingga didampingi Ibu Mufidah Kalla. Rombongan Wapres tiba setelah melakukan penerbangan dengan helikopter dari Bandara Hang Nadim di Batam saat menuju pulau Daik Lingga, Ibu Kota Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Rombongan Wapres yang turut serta di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Sementara para undangan dengan pakaian tradisional Teluk Belanga, dengan duduk bersila menjadi saksi penganugerahan gelar tersebut di Balai Agung Negeri Kabupaten Lingga.

Wapres tiba bersama Ibu Mufidah Kalla dengan menggunakan Pakaian Adat Teluk Belanga berwarna merah, dan songkok warna hitam. Sementara kain warna merah, kuning dan hijau menjadi latar dalam acara tersebut. 

Pencak silat selamat datang menyambut Wapres sebelum memasuki tempat acara upacara penganugerahan gelar dilaksanakan.

Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagi Indonesia Raya, sebelum disambut dengan lima penari menarikan Tari Selamat Datang.

Johan M Isa mengumandangkan ayat suci Alquran surat Al- Isra ayat 9-10 yang diteruskan dengan pembacaan Surat Keputusan Penganugerahan Gelar Adat Melayu oleh Hj Raja Hafizah. Wapres JK mendapatkan gelar Sri Perdana Mahkota Negara sementara Istrinya memperoleh gelar Sri Puan Mufidah Kalla.

Pembacaan Warkah Anugerah Lembaga Adat Melayu oleh Datok Sri Setia Amanah, Abdul Razak, yang dilanjutkan pemasangan tanda kebesaran adat berupa tanjak, selempang, keris dan warkah oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau Abdul Razak yang dilanjutkan acara adat `Bertepuk Tepung Tawar`. 

"Pertama-tama saya ucapkan terima kasih memberikan penghormatan yang tinggi kepada saya dan istri saya. Dengan ini insyaallah saya mengemban sebaik-baiknya sesuai amanah yang diberikan," kata Wakil Presiden dalam kesempatan tersebut.

Wapres juga mengungkapkan hubungan sejarah yanga baik dan saling hormat-menghormati antara Bugis dan Melayu yang telah dirajut sejak beberapa abad lalu. 

Ia juga mengungkapkan sebagai negara yang saling hormat menghormati, budaya Melayu penting bagi Bangsa Indonesia dengan memilih Bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia.

Ketua LAM Kepulauan Riau Abdul Razak mengatakan selain hubungan baik dan sejarah panjang antara Melayu dan Bugis, penghargaan juga diberikan karena menilai peran Wapres yang penting terhadap diberikannya gelar Pahlawan Nasional bagi Sultan Mahmud Riayat Syah dari Provinsi Kepulauan Riau.(JN)

Kadiv Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol  Argo Yuwono.

JAKARTA (KT) - Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terkait kecelakaan lalu lintas di Jalan Permata Hijau Jakarta Selatan. "Kita bisa (periksa) untuk kesaksian," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, di Jakarta, Minggu.

banner