NASIONAL

Anggota DPR RI Okky Asokawati

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Keikutsertaan perempuan dalam Pilkada Serentak 2018 secara kuantitatif mengalami peningkatan. Fakta ini diapresiasi oleh Anggota DPR RI Okky Asokawati yang merespon para calon pemimpin perempuan di berbagai daerah. Jumlah perempuan yang menjadi kandidat kepala daerah maupun wakil kepala daerah di semua tingkatan sebesar 8,89 persen atau 101 calon perempuan dari total 1.136 kandidat

“Bila melihat data Pilkada Serentak sebelumnya, tren kemenangan kandidat perempuan memgalami peningkatan dari 28 persen di Pilkada Serentak 2015 menjadi 31 persen keterpilihan kandidat perempuan di Pilkada Serentak 2017 lalu. Untuk Pilkada Serentak 2018 ini, harapan saya sejumlah kandidat perempuan akan mengalami peningkatan dari sisi kemenangan,” ucap Okky dalam rilisnya, Kamis (28/6/2018).

Dari 17 Pilgub yang digelar, merujuk data hitung cepat, setidaknya terdapat tiga figur perempuan yang unggul suaranya baik sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Di Jawa Timur ada Khofifah Indar Parawansa, untuk Cagub, Chusnunia Halim untuk Cawagub Lampung, dan Siti Rohmi Djalilah untuk Cawagub NTB. Okky mengaku bangga kepada para ibu yang unggul dalam kontestasi Pilkada versi hitung cepat ini

Ditambahkannya, jika melihat latar belakang kandidat perempuan yang muncul dalam perhelatan Pilkada Serentak tahun 2018 ini, sebanyak 43 persen merupakan kader partai, 39 persen mantan anggota parlemen, dan 39 persen memiliki kekerabatan dengan pimpinan partai atau kepala daerah. Dari data tersebut dapat dijadikan rujukan bagi pimpinan partai politik untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam partai politik dengan menempatkannya pada posisi penting.

Penempatan perempuan, sambung Politisi PPP ini, sebagai anggota legislatif baik di tingkat daerah maupun pusat, sangat efektif untuk menjadi pintu bagi politisi perempuan mengisi pos jabatan eksekutif sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. “Kendati kandidat perempuan dalam Pilkada ini tidak dominan, namun harapannya persoalan tentang perempuan yang terjadi di daerah harus tetap menjadi perhatian kandidat terpilih,” harap Anggota Komisi IX DPR ini.

Persoalan perempuan yang dimaksud adalah kesehatan ibu dan anak, keterlibatan perempuan di sektor ekonomi, dan perlindungan perempuan dari potensi kekerasan. Semua ini harus menjadi perhatian kepala daerah terpilih. Menurut Okky, secara umum dibutuhkan perubahan kultur dan persepsi atas keberadaan politisi perempuan yang mengisi pos-pos jabatan publik baik di eksekutif maupun legislatif.

“Kesadaran pentingnya perempuan tampil di ruang publik dan politik harus senantiasa ditumbuhkan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah, partai politik, termasuk kalangan perempuan sendiri,” tutupnya. (den)

 Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, setelah mengikuti rapat terbatas terkait pensiun ASN yang dipimpin Presiden Jokowi mengatakan Pemerintah sedang memikirkan untuk mereformasi sejumlah aturan terkait pensiun ASN.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Pemerintah sedang menyiapkan lembaga baru yang akan mengatur dan mengelola dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga produktivitas dan kesejahteraan mereka tetap bisa berkesinambungan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, setelah mengikuti rapat terbatas terkait pensiun ASN yang dipimpin Presiden Jokowi mengatakan Pemerintah sedang memikirkan untuk mereformasi sejumlah aturan terkait pensiun ASN.

"Yang sedang disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Pan-RB. Yang intinya adalah nanti ada sebuah lembaga baru yang akan mengatur dimana kalau di negara-negara maju yang namanya dana pensiun diinvestasikan secara baik sehingga bisa memberikan manfaat bagi para pensiunan," kata Pramono.

Dan bagi para pensiunan, kata dia, bisa dimungkinkan akan diberikan tawaran apakah mereka akan mengambil dana pensiun secara menyeluruh ataukah diatur sesuai mekanisme yang ada. 

"Tapi intinya adalah ingin memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada para pensiunan karena keprihatinan kita yang mendalam bagi ASN kita begitu pensiun langsung drop," katanya.

Selama ini, pemerintah melihat para pensiunan ASN begitu memasuki usia pensiun bukannya malah bergembira tapi sebaliknya.

Menurut Pramono, menjelang pensiun umumnya ASN bahkan merasa memiliki beban sehingga kelihatan setelah pensiun kesehatan sering menurun padahal dari sisi kinerja masih produktif.

"Terutama ini terjadi di TNI Polri yang usianya masih produktif tapi harus pensiun karena undang-undang," katanya.

Mengenai masa berlaku, Pramono mengatakan rencananya kajian itu akan direalisasikan pada 2020.

"Dimatangkan antara APBN dan APBD dan tadi seperti yang disampaikan ditugaskan kepada Menkeu dan MenPAN RB," kata Pramono.(rom)

Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim seusai Silaturahmi dan Halal Bihalal Forkopimda Provinsi Jatim di Mapolda Jatim, Jl. A. Yani Surabaya, Senin (25/6) siang

SAURABAYA (KoranTransparnsi.com) - Menjelang pelaksanaan pilkada serentak, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengajak Ketua Tim Sukses (Timses) dan Ketua DPD/DPW Partai Politik pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim melakukan deklarasi damai pilkada Jatim 2018. Kegiatan ini dilakukan untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni mendatang. 

Deklarasi dipimpin Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim, diikuti Ketua Tim Sukses (Timses) dan Ketua DPD/DPW Partai Politik pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim seusai Silaturahmi dan Halal Bihalal Forkopimda Provinsi Jatim di Mapolda Jatim, Jl. A. Yani Surabaya, Senin (25/6) siang. Forkopimda Jatim, Ketua KPU Jatim dan Ketua Bawaslu Jatim ikut menyaksikan dan membaca deklarasi tersebut.

Poin-poin deklarasi antara lain siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 secara jujur, adil, santun dan bermartabat; siap bekerjasama dengan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; siap bekerjasama dengan aparat Polri dan TNI untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, aman, dan damai pada pelaksanaan pemilukada tahun 2018 di Jatim.

Selain itu juga siap mengendalikan massa pendukung masing-masing, dan memberikan legitimasi berupa tindakan tegas aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; siap menerima hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur berdasar keputusan KPU Provinsi Jawa Timur; serta siap mewujudkan pilkada di Provinsi Jawa Timur berjalan dengan aman, damai, dan sukses, serta turut memelihara situasi kamtibmas yang kondusif. 

Seusai membacakan deklarasi, Pakde Karwo mengatakan, tim sukses jadi bagian penting untuk mendinginkan suasana menjelang pelaksanaan pilkada maupun pasca pilkada. Selain itu juga turut membuat suasana aman, nyaman dan damai di Jatim.

Terima Kunjungan Pengamat dari 24 Negara Lihat Pelaksanaan Pilkada di Jatim

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait kunjungan pengamat pelaksanaan pilkada yang berasal dari 24 negara, Pakde Karwo menjelaskan, pihaknya menerima dengan senang. Sebab kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat pelaksanaan pilkada serentak di Jatim yang memiliki kondisi plural, ditunjang dengan geografisnya kepulauan dan daratan. 

Dengan kondisi Jatim yang kompleks, lanjutnya, berbagai hambatan dan tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Sarana dan prasarana, dan pengamanan telah dilakukan dengan baik hingga ke daerah kepulauan untuk menunjang pelaksanaan pilkada serentak.

“Provinsi Jawa Timur sangat dewasa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Provinsi yang heterogen, tetapi memiliki kematangan dan kedewasaan. Dari data itulah, pemerintah pusat mengharapkan pelaksanaan pilkada di Jatim menjadi rujukan nasional,” jelasnya.

Terkait kunjungan tersebut, Pakde Karwo sekaligus ingin menunjukkan kepada pengamat mengenai kedekatan TNI-Polri untuk ikut mengurus keamanan, serta melibatkan tiga pilar di desa. “Kepala desa, babinkamtibmas, dan babinsa kompak memberikan informasi. Kalau ada permasalahan langsung diselesaikan di bawah,” ujar orang nomor satu di Jatim.

Polda Jatim Bertugas Amankan Pilkada

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan, pihaknya bertugas untuk melakukan pengamanan pada jalannya Pilkada.

“Polda Jatim harus siap.Kelengkapan peralatan pencoblosan dari titik yang terjauh sudah siap semua seperti di daerah Masalembu,” ujarnya. 

Dijelaskan, pengamanan yang dimaksud  misalnya untuk bentrokan atau benturan antar pendukung pasangan calon saat coblosan maupun saat penghitungan suara.

"Kami berharap betul kedewasaan masyarakat di Jatim lebih baik, malu kepada WNA yang meninjau Pilkada di Jatim, karena nantinya akan menjadi rujukan," katanya.

Machfud menambahkan, sejumlah personel gabungan yang diterjunkan juga akan ditempatkan ke beberapa titik pos pengamanan dan TPS. Sejumlah personel gabungan itu diterjunkan untuk mengantisipasi beragam kejadian yang tak diinginkan selama pilkada.

"Mudah-mudahan aman dan kondusif, kami juga telah petakan dengan baik, semua kesiapan dari penyelenggara sudah kami cek, serta anggota yang mengamankan sudah saya kroscek juga kemarin," pungkasnya.

Sebelumnya, Pakde Karwo bersama Forkopimda Jatim, Ketua KPU Jatim, Ketua Bawaslu Jatim mendengarkan arahan dari Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri dan Panglima TNI melalui video conference yang dilakukan di Ruang Rupatama Polda Jatim. (den/min)

Sedikitnya 202 orang jamaah haji asal Donggal mulai mengikuti Manasik haji sesuai anjuran Kementerian Agamana Kabuoaten Donggalan, Sulteng.

Sulteng (KoranTransparansi.com) - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah mulai melaksanakan bimbingan manasik haji bagi ratusan calon jamaah pada musim haji 1439 Hijriyah. 

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, Moh Thalib menjelaskan,  jamaah calon haji pada musim haji 1439 Hijriyah untuk Kabupaten Donggala berjumlah 202 orang yang terdiri dari, jamaah reguler 175 orang, lansia 11 oramg, penggabungan mahram 14 orang, TPHD 1 orang dan TKHD 1 orang, yang tersebar pada kecamatan lalundu hingga perbatasan tolitoli kecamatan sojol utara"

Kegiatan manasik jemaah calon haji kabupaten donggala tahun 2018, dimulai pagi jam 08.00 wita di masjid agung darussalam palu. 

Kegiatan Sehari atau 8 jam tatap muka, dengan Pemateri dari jakarta KH. Qosim saleh, Lc," Kata Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, Moh Thalib yang merupakan panitia pelaksana acara, Sabtu, (23/06/2018) di masjid Agung Darussalam Palu. 

Sementara itu sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Dr. H. Rusman Langke, MM menegaskan, akan pentingnya manasik haji bagi para jamaah calon haji sebagai pengetahuan dalam menjalankan rukun dan tata cara berhaji. Sebab itu wajib hukumnya untuk diikuti para jamaah calon haji khususnya jamaah kabupaten donggala. 

Senada dengan Kakanwil sulteng, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala,  Moh. Djunaidin, menekankan akan pentingnya manasik haji bagi para jamaah sehingga perlu diikuti dengan baik. 

"Cuaca yang ada di sulteng dan mekah sangat jauh berbeda sehingga para jamaah perlu penyusuaian. Jamaah perlu berolah raga dengan latihan jalan jauh dan jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan para tim dokter yang mendampingi karena suhu dimekah berkisar 40 derajat selsius, "sarannya. 

Acara yang dibuka langsung  Pejabat sementara Bupati Kabupaten Donggala, Drs Muh Muchlis, MM dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Donggala serta ratusan jamaah calon haji. 

Dalam sambutan tertulisnya pejabat sementara bupati donggala mengaspresiasi atas pelaksanaan bimbingan manasik haji yang didigelar Kemenag donggala. 

Harapannya agar jamaah calon haji bisa mengikuti bimbingan manasik haji dengan baik dan benar. Sehingga citra indonesia dimata internasional semakin membaik melalui peran perilaku positif  jemaah haji Sulawesi Tengah asal Kabupaten Donggala tutupnya.(R.Nur)

 

Lokasi penyergapan terduga teroris di Depok

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Dalam dua hari, tim Densus 88 Antiteror menangkap 4 terduga teroris. Tiga terduga teroris ditembak mati karena melawan saat penyergapan. 

Penyergapan pertama dilakukan di bawah flyover Jl E Tirtapraja, Pamanukan, Subang, Jumat (22/6). Terduga teroris berinisial M dibuntuti hingga akhirnya disergap.

Namun M berupaya melawan menggunakan pisau. Polisi menembak mati. Dari tangan M disita pisau dan tas diduga berisi bom. M tergabung dalam JAD Haurgeulis Indramayu dan Subang.

"Sebagaimana diberitakan detikcom, M (diduga) merencanakan aksi pada saat pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal.

Pada hari ini, polisi menangkap terduga teroris di dua lokasi di Depok, Jawa Barat. Di lokasi pertama, Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, polisi menembak mati 2 terduga teroris berinisial AS dan AZW. 

Saat penyergapan, kedua terduga teroris itu melakukan perlawanan dan penyerangan serta mengancam nyawa petugas dengan pisau komando dan pistol.

Adapun barang bukti yang disita adalah 1 bilah pisau komando dan 1 pucuk pistol FN dengan magasin dan peluru 9 mm sebanyak 10 butir. Jenazah terduga teroris itu telah dibawa ke RS Kramat Jati.

Di lokasi kedua, gang kontrakan di Kelurahan Mekar Jaya, Sukmaya, Depok, polisi menangkap 1 terduga teroris berinisial MM. Terduga teroris ini disebut tergabung dalam kelompok JAD Bogor. Polisi membawa MM untuk diperiksa. 

AS, AZW, dan MM sama-sama diduga akan melakukan teror dalam pencoblosan Pilkada Jabar pada 27 Juni. "Merencanakan aksi dalam pelaksanaan Pilkada Jabar 2018," kata Brigjen Iqbal. (jono)

Presiden Joko Widodo di lapangan Puputan Bali membagikan sertifikat tanah, Sabtu (23/6/2018)

Denpasar (KoranTransparansi.com) - Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan segera meluncurkan sistem perizinan terpadu dalam jaringan atau "online single submission" untuk mempercepat dan mempermudah pemohon izin usaha.

"Kira-kira minggu depan kami buka `online single submission`. Semuanya sudah tidak musim lagi mengurus SIUP atau TDP berminggu-minggu juga IMB berbulan-bulan," kata Presiden Joko Widodo ketika memberikan sosialisasi tarif pajak penghasilan final 0,5 persen UMKM di Denpasar, Sabtu.

Menurut Kepala Negara, dengan sistem dalam jaringan (daring) maka waktu atau kendala dalam proses pengurusan izin dapat ditelusuri mulai dari pusat hingga pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

"Dengan sistem ini bisa ditelusuri kalau di pusat di kementerian mana yang lama, provinsi dan kabupaten/kota di dinas mana yang lama, akan kena semua, bisa dilihat dengan sistem itu," ucapnya.

Presiden Jokowi kepada sekitar seribu pelaku usaha di Bali menambahkan sesuatu yang berkaitan dengan perizinan harus direformasi secara total agar dunia usaha bisa bergerak cepat, fleksibel dan tidak tertinggal dengan negara lain.

Meski demikian dalam kesempatan itu Jokowi meminta masyarakat khususnya pelaku usaha untuk bersabar karena mengubah budaya kerja menjadi lebih cepat membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga mengingatkan pelaku UMKM untuk menyadari perubahan teknologi yang begitu cepat seiring dengan revolusi industri 4.0.

Perubahan itu, kata dia, mulai dari digitalisasi pemasaran dan perdagangan, dunia internet hingga sistem pembayaran yang tidak lagi mengandalkan uang tunai.

"Semuanya termasuk UMKM harus menyadari ada perubahan cepat yang harus diikuti. Mau tidak mau, kalau tidak akan tertinggal," ucapnya.

Presiden Joko Widodo berada di Bali serangkaian kunjungan kerja selama dua hari untuk memberikan sosialisasi penurunan tarif PPh final 0,5 persen UMKM, kuliah umum di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dan melepas pawai Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-40 di Renon, Denpasar.

Dalam kunjungan itu Presiden didampingi Ibu Negara Iriana, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(sam)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...