NASIONAL

 Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam

Jakarta (KoranTransparansi.com)  - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengungkapkan bahwa utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah sangat mengkhawatirkan. Terlebih dalam kondisi rupiah terpuruk saat ini, keuangan BUMN dalam kondisi yang membahayakan. 

Utang BUMN non lembaga keuangan tercatat 59 persen dalam bentuk mata uang asing dan 53 persen dipegang asing. Beban cicilan utang dan bunganya akan sangat membebani perusahaan.

Menurut data Bank Indonesia (BI) hingga triwulan-I tahun 2018, posisi utang BUMN non-lembaga keuangan saat ini mencapai 47,11 miliar dolar AS dan mengalami lonjakan signifikan sebesar 7,1 miliar dolar AS dalam dua tahun terakhir. Dengan menggunakan kurs hari ini, maka utang BUMN non-lembaga keuangan telah mencapai Rp677 triliun.

“Dan jika digabung dengan utang lembaga keuangan publik, termasuk bank-bank BUMN yang banyak membiayai proyek infrastruktur, total nilainya sangat fantastis yaitu sebesar 325,92 miliar dolar AS, atau Rp4.682 triliun. Bahkan lebih besar dari utang pemerintah,” ungkap Ecky, dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (18/7/2018).

Lonjakan utang BUMN disebabkan oleh gencarnya pembangunan infrastruktur yang merupakan penugasan pemerintah. BUMN terpaksa harus menarik utang sebagai dana untuk ‘bisnis’ infrastruktur. Sayangnya, lanjut Ecky, cash flow perusahaan relatif kurang sehat, karena munculnya mismatch antara kebutuhan pembayaran utang kepada kreditur dengan penyerataan modal dari pemerintah kepada BUMN yang bersangkutan.

“Selain itu, tak jarang ternyata proyeksi demand-nya terlalu optmistik, seperti PLN yang sekarang mengalami over capacity, atau beberapa ruas tol yang relatif sepi pengguna,” tandas politisi PKS ini.

Ecky menuturkan, akibatnya terjadi lonjakan rasio utang terhadap Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) atau pendapatan  yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar utang. Rasio yang semakin tinggi memberi gambaran bahwa utang tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan.

“Menurut lembaga pemeringkat S&P, dari 20 BUMN yang dianalisis, 16 BUMN memiliki rasio leverage yang terus meningkat, sedangkan rasio kecukupan arus kas melemah,” imbuh politisi dapil Jawa Barat ini.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menambahkan, melambungnya utang semakin mengkhawatirkan. Karena bukan hanya memengaruhi keuangan perusahaan, tetapi juga persepsi investor. Lembaga pemeringkat dunia juga mewanti-wanti kondisi keuangan BUMN yang terlibat pada proyek-proyek penugasan pemerintah. (sam)

 Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno meninjau lahan pembangunan Jakarta Internasional Stadium di Taman BMW, Jakarta Utara.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memenuhi janji kampanyenya untuk membangun markas bagi tim sepak bola Persija Jakarta.

Hal tersebut dilakukannya dengan meninjau lahan seluas 26,5 hektare untuk membangun Jakarta Internasional Stadion di kawasan Taman BMW, Jakarta Utara, Jumat.

"Kita cnangkan pembangunan stadion bertaraf internasional atau Jakarta International Stadium di lahan Jakarta Utara ini. Dan kita harapkan konsep KPBU merupakan suatu terobosan dimana tanpa menggunakan APBD," kata Sandiaga di lokasi.

Biaya pembangunan stadion tersebut diperkirakan Rp2 triliun, dan akan terintegrasi dengan perumahan maupun juga fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.  Stadion itu akan menjadi rumah baru untuk Persija serta kegiatan olahraga lainnya, katanya.

"Jadi juga tadi sudah ada perwakilan dari masyarakat yang menyatakan nanti keinginannya untuk ada konservasi dari bayam. Karena ini disebut sebagai Kampung Bayam," kata Sandiaga.

Wagub sangat optimis dan ingin pembangunan bisa dimulainya sebelum akhir tahun, dengan waktu penyelesaian konstruksi 2,5 tahun. "Karena sudah banyak sekali dipertanyakan oleh penggemar maupun juga pengurus Persija," katanya.

"Kalau  ini memang sudah menjadi tuntutan masyarakat, tertulis di rencana kerja kita dan sudah ada di RPJMD kemarin kita masukkan. Jadi ini bagian dari kita mewujudkan tanpa membebani anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Sandiaga.(kh)

Pemerintah menyiapkan petugas pengawas haji khusus dengan harapan para jamah haji khusus mendapatkan fasuilitas sesuai kontraknya.

Jakarta (KoranTransparansi.com) -  Kementerian Agama menurunkan tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji khusus pada musim haji 1439H/2018M. Ini merupakan wujud komitmen Kementerian Agama untuk memberikan perlindungan kepada jemaah haji khusus.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Nizar Ali. Tim pengawas ini berfungsi memastikan bahwa seluruh jemaah haji khusus mendapatkan hak sesuai kontrak dan perjanjian dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“Pengawas ini fungsinya sebagai upaya perlindungan konsumen,” tegas Nizar saat memberikan Pembekalan Tim Pengawas Ibadah Haji Khusus, di Jakarta.

Kuota jemaah ibadah haji khusus Indonesia berjumlah 17 ribu orang. “Jemaah haji khusus ini termasuk dalam kuota resmi jemaah haji Indonesia yang berjumlah 221 ribu jemaah,” jelas Nizar.

Tak seperti haji reguler, penyelenggaraan ibadah haji khusus bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan PIHK. Oleh karena itu, Nizar meminta para pengawas memiliki kecermatan dan kejelian untuk melihat pelaksanaan ibadah haji khusus di lapangan.

Misalnya, Nizar meminta tim pengawas untuk memperhatikan masalah pembimbing ibadah haji yang disediakan PIHK. Nizar berharap PIHK menyediakan pembimbing ibadah haji yang bersertifikat. Ini untuk memberikan jaminan bahwa jemaah memperoleh kualitas bimbingan yang prima.

“Haji itu yang utama adalah keabsahan dalam ibadah. Jadi pembimbing ibadah haji merupakan hal penting,” kata Nizar.

Di samping itu, Nizar menambahkan, setidaknya ada enam layanan lain yang harus menjadi prioritas pengawasan pelaksanaan ibadah haji khusus. Keenam layanan itu adalah pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, perlindungan jemaah, perlengkapan jemaah, dan kesehatan jemaah haji khusus.

“Khusus terkait pelayanan kesehatan, saya ingin garis bawahi, bahwa penyediaan obat-obatan untuk jemaah haji khusus adalah tanggung jawab PIHK. Jangan sampai bercampur dengan obat-obatan bagi jemaah haji reguler,” tutur Nizar.

Nizar pun berharap tim pengawas melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji khusus dengan teliti, sehingga memastikan jemaah mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Senada dengan Nizar, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menyatakan bahwa tim ini diharap dapat bekerja dengan optimal.

Arfi menambahkan, tim yang dibentuk terbagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang secara adhoc tergabung dalam Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PPIH) Arab Saudi. Kedua, kelompok yang tergabung dalam PPIH di tanah air.(sam)

 Foto : Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) (istimewa)

JAKARTA  (KoranTransparansi.com) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak kaum muda terlibat aktif dalam jalannya pembangunan nasional. Kekuatan semangat kaum milenial harus menjadi pendorong yang luar biasa bagi kelangsungan masa depan bangsa. 

"Kaum muda, terutama mahasiswa, merupakan kelompok yang memiliki akses lebih besar mendapatkan ilmu pengetahuan. Mahasiswa harus bisa mengambil peran positif dalam pembangunan nasional sebagai pengejawantahan dari semangat kebangsaan. 

Tanpa peran serta mahasiswa, rasanya pembangunan yang saat ini terus digenjot oleh pemerintah akan terasa hampa," ujar Bamsoet saat menerima Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu, (11/7/2018).

Politisi F-Golkar ini menyampaikan dirinya tak meragukan semangat kebangsaan yang dimiliki para pengurus dan anggota KAMMI. Sebagai organisasi eksternal mahasiswa, KAMMI sudah banyak berperan dalam sejarah pergerakan bangsa, terutama dalam mengantarkan Indonesia menuju era Reformasi.

"Tidak ada yang bisa menafikan peran KAMMI dalam mengantarkan Indonesia menuju babak baru Reformasi. Alangkah bagusnya setelah ikut membuka keran Reformasi, kini KAMMI ikut ambil bagian dalam mendukung pembangunan nasional. 

Tanpa menggenjot pembangunan, tidak mungkin bangsa kita akan mampu mengejar ketertinggalan dari bangsa lain," papar Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet menuturkan, anggota KAMMI saat ini mempunyai tantangan yang berbeda dibandingkan dengan para anggota KAMMI saat memperjuangkan Reformasi. Anggota KAMMI jaman now harus bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mencerdaskan bangsa.

Jangan justru ikut menyebarkan berita hoax maupun ujaran kebencian yang bisa membawa Indonesia mundur ke belakang.

"Kalau anak-anak muda sudah ikut dalam politik adu domba, habislah bangsa ini. Anak-anak muda, terutama mahasiswa seperti KAMMI, memiliki tingkat intelektual tinggi yang bisa menyaring informasi secara jernih. Jika KAMMI sudah menjadi bagian peneduh bangsa, saya yakin masyarakat tidak akan gundah, masa depan Indonesia juga akan cerah," pungkas Bamsoet. (sam)

 Kondisi usai ledakan yang diduga berasal dari tabung gas 12 Kilogram di Rumah Toko Grand Wijaya Center II Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Kamis (12/7)

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bersyukur ledakan di kompleks ruko Grand Wijaya II, Jakarta Selatan, Kamis pagi tidak mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

"Ini terjadi pagi hari ketika belum ada kegiatan perkantoran. Karena itulah kita bersyukur tidak ada korban jiwa," kata Anies usai meninjau lokasi ledakan Kamis pagi.

Gubernur Jakarta mengatakan jika ledakan terjadi di siang hari saat warga telah beraktifas maka bisa saja ada korban.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Indra Jafar menyatakan ledakan di rumah toko Grand Wijaya II akibat kebocoran tabung gas ukuran 12 kilogram.

Indra menegaskan peristiwa ledakan tabung gas bocor itu tidak menimbulkan korban jiwa.

Seentara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Stefanus Tamuntuan mengatakan ledakan tabung gas bocor berasal dari kantor konsultan hukum.

AKBP Stefanus mengungkapkan ledakan tabung gas bocor berasal dari ruang dapur kantor konsultan hukum yang tidak terdapat orang.katanya sebagaimana dikutip Antara

Stefanus memastikan anggota tim penjinak bom telah menyisir tidak ditemukan bahan peledak di sekitar lokasi kejadian.

Ledakan terjadi di kawasan Ruko Grand Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis (12/7) sekitar pukul 04.30 WIB.(sam)

 

   Petugas Polres Metro Jakarta Selatan pasang garis polisi di lokasi ledakan kebocoran tabung gas ukuran 11 kilogram di kantor konsultan hukum Komplek Rumah Toko Grand Wijaya Center II Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa lima saksi terkait ledakan yang bersumber dari kebocoran gas dari tabung kemasan 11 kg di Rumah Toko Grand Wijaya Center II Kebayoran Baru    

"Kita periksa lima saksi yang berada di lokasi kejadian," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Indra Jafar di Jakarta Kamis    

Kelima saksi itu terdiri dari dua orang pedagang, tiga orang dari petugas kebersihan dan petugas keamanan 

Petugas memeriksa saksi yang juga menjadi korban akibat ledakan itu yakni salah satu penjual rokok yang berada di depan ruko lokasi ledakan.    

Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi itu diduga untuk mengetahui kronologis dan lokasi tepat ledakan berasal     

Indra mengungkapkan dugaan sementara ledakan berasal dari kebocoran tabung gas berukuran 11 kilogram    

Indra menuturkan kebocoran terjadi pada regulator tabung yang mengeluarkan gas kemudian diduga terpecik "stop contact" otomatis sehingga terjadi ledakan.

Indra mengungkapkan tim penjinak bom Satuan Brimob Polda Metro Jaya telah menyisir memastikan tidak terdapat bahan peledak dan korban jiwa meninggal dunia di lokasi kejadian.

Saat ini, tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri mengolah tempat kejadian perkara (TKP) guna memastikan penyebab ledakan cukup besar itu.   

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Stefanus Tamuntuan mengatakan ledakan tabung gas bocor berasal dari kantor konsultan hukum.

Stefanus mengungkapkan ledakan tabung gas bocor berasal dari ruang dapur kantor konsultan hukum yang tidak terdapat orang

Sebelumnya, ledakan cukup besar terjadi di kawasan Ruko Grand Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Kamis (12/7) sekitar pukul 04.30 WIB.(sam)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...