NASIONAL

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat berbincang dengan anak-anak yang menjadi korba bencana gempa di lombok

Nusa Tenggara Barat (KoranTransparansi.com) - Gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter dengan kedalaman 24 km mengguncang pulau Lombok dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, Minggu (29/7/2018). Akibatnya, kurang lebih 4000 ribu rumah runtuh, 17 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka. Anak-anak pun turut menjadi korban kehilangan rumah, sehingga harus tinggal di sejumlah titik pengungsian.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta kepada semua pihak yang membantu dalam mengevakuasi para korban untuk memberikan penanganan khusus kepada anak. Ia meminta anak-anak mendapat perlakuan khusus pada makanan. Menurutnya, pihak-pihak yang memberi sumbangan juga harus memahami kebutuhan anak-anak.

“Saya minta untuk anak-anak bisa ditangani secara khusus. Sebab orang nyumbang cari yang gampang saja. Yang mereka sumbang rata-rata saya lihat tadi air minum sama mie instan,” kata Fahri saat dimintai keterangan oleh wartawan di Posko Pengungsian SDN 1 Obel-Obel, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, NTB, Rabu (31/7/2018).

Lebih lanjut Fahri menilai, mie instan itu tidak baik bagi anak-anak. Seharusnya anak-anak bisa diberikan makanan yang sehat seperti susu, minuman atau makanan yang memiliki kandungan protein dan gizi tinggi.

“Makanan sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang baik. Karena minuman sehat bisa untuk kekebalan tubuh. Anak-anak juga harus segera kembali ke sekolahnya. Jangan terlalu lama hidup dalam trauma,” harap Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.

Semantara untuk korban dewasa dan manula, Fahri meminta kepada pemerintah untuk memikirkan bagaimana nasib 4000 rumah yang runtuh itu bisa diperbaiki kembali. Jika memang korban mau tinggal di lokasi yang sama, pemerintah harus memberikan bantuan agar masyarakat memperbaikinya.

“Kalau ada yang di lokasi baru, pemerintah bisa membuatnya sebagai proyek yang besar. Bisa membangun rumah untuk masyarakat  dengan konsep wisata. Jadi pemerintah harus mendesain agar masyarakat terlibat wisata dalam hal ini,” saran politisi dapil NTB itu.(sam)

Beri Arahan Kepada Babinsa, Presiden Minta Redam hoax

Makassar (KoranTransparansi.com) - Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa), salah satu kekuatan di wilayah Komando Daerah Militer (Kodam) XIV Hasanuddin yang ditugaskan di desa dan kelurahan, untuk meredam serta menangkal penyebaran informasi bohong atau hoax.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada Babinsa wilayah Kodam XIV Hasanuddin di Balai Prajurit Jenderal Yusuf, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

"Hoax atau kabar bohong berasal dari media sosial, yang seperti itu harus mampu diredam. Jangan sampai fakta yang tidak benar bisa membuat masyarakat resah," tegas Presiden.

Menurut Presiden, di tengah banyaknya beredar hoax di tengah masyarakat, upaya peredaman harus maksimal, agar tidak terjebak dalam politik adu domba dan Babinsa dibebani tugas untuk meluruskan informasi bohong tersebut serta melihatnya dengan logis. tegas Presiden sebagaimana di kutip Antara

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengambil contoh pada dirinya mendapat serangan hoax dikaitkan sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan penyebaran foto-foto beredar di media sosial. Awalnya tidak digubris, namun belakang rakyat mulai terpengaruh.

"PKI itu dibubarkan tahun 1965, lantas saya baru lahir 1961, saya waktu itu kan baru umur empat tahun, lah masa sudah jadi orang dewasa, fotonya pun saya disandingkan dengan Aidit pimpinan PKI di gambar ini. Tentu ini membuat saya merasa sedih," ungkapnya sambil menujukkan foto yang dimaksud saat ditampilkan di layar.

Pria yang sempat menjabat sebagai Wali Kota Solo itu juga menyampaikan bahwa selama dididik orang tuanya di dalam lingkungan keagamaan dengan berbagai organisasi keislaman seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan lainnya.

Jokowi mengaku prihatin melihat proses politik dengan cara-cara tidak baik, yang dilakukan berdasar kepentingan suara dan terus dilakukan.

"Kalau saya tidak bisa seperti itu. Politik harus mendewasakan masyarakat, inilah yang harus kita tempuh agar masyarakat dewasa berpolitik," ucapnya menegaskan kepada ratusan anggota Babinsa dari berbagai daerah wilayah Kodam XIV Hasanuddin.

Melihat fenomena yang berkembang tersebut, Jokowi berharap agar tugas Babinsa dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang informasi yang benar dengan cara persuasif dan segera meredam informasi bohong agar tidak menjadi opini publik tidak jelas.

Pada kesempatan itu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga memberikan pengarahan kepada Babinsa yang hadir ditempat itu. Dilaporkan sebanyak 2.000 dari total 3.800 personel Babinsa yang ditempatkan di 367 kelurahan dan desa hadir untuk mengikuti pengarahan presiden.

"Ada beberapa anggota Babinsa yang didatangkan khusus menggunakan pesawat Hercules karena tempat bertugasnya di daerah terluar dan perbatasan. Selain itu, dihadirkan empat sosok Babinsa yang mempunyai prestasi membantu masyarakat" ucap Hadi.(ais)

 

Ali Mochtar Ngabalin Minta Fadli Zon Perbaiki Akhlak Menanggapi sindiran Fadli Zon soal pengangkatan jadi komisaris API, Ali Ngabalin meminta Wakil Ketua DPR itu memperbaiki akhlak dan meningkatkan ilmu.

Jakarta (KoranTransparansi.com)  - Tenaga Ahli Deputi Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menanggapi sindiran yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon soal pengangkatan dirinya sebagai Komisaris Angkasa Pura I.

"Kalau Fadli Zon agak gatal badannya kalau tidak nyinyir ke Ali Mochtar Ngabalin itu tambah sakit. Tapi tidak apa-apa saya mesti memaafkan dia karena dia kan sahabatku," kata Ngabalin di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7).

Ngabalin justru memberikan pesan kepada Fadli untuk memperbaiki diri sendiri sebagai wakil anggota dewan. 

"Karena itu perbaiki akhlak, tingkatkan ilmu pengetahuannya, dan pengalamannya dalam berpolitik dengan baik dan jangan lupa dia itu Wakil Ketua DPR. Itu sahabatku," kata Ngabalin sebagaimana dikutip Cnn

Selain itu Ngabalin juga mengklaim pengangkatannya sebagai salah satu komisaris dilakukan sesuai prosedur. Ngabalin mengatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno telah melakukan seleksi terhadap dirinya sudah cukup lama 

"Ibu Rini kan sebetulnya sudah lama melakukan seleksi dan memeriksa saya, menanyakan saya tentang latar belakang kemampuan saya memimpin, bisa memberikan nasihat dan saran-saran. Kan posisi komisaris itu seperti itu," kata Ngabalin. 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai jabatan Ali Muchtar Ngabalin sebagai Anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I sebagai hadiah karena menjadi tim sukses Joko Widodo di Pilpres 2019.

Fadli mengaku tidak terkejut jika Ngabalin mendapat jabatan tersebut. Ia menganggap sudah banyak tim sukses Jokowi yang duduk sebagai komisaris BUMN. (ais)

 

Pertama Masuk Kerja, Semangat Novel Baswedan Tak Padam Novel Baswedan kembali bekerja Jumat (27/7). Ini merupakan pertama kalinya penyidik senior KPK itu masuk kerja setelah sekitar 16 bulan jalani perawatan.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sudah masuk kerja lagi. Ini merupakan pertama kalinya dia bekerja lagi setelah sekitar 16 bulan berkutat pada perawatan matanya usai disiram air keras oleh orang tak dikenal tahun lalu.

Sekitar pukul 05.00 WIB, Novel berjalan pulang dari masjid di dekat kediamannya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Selatan.

Semangatnya tak padam untuk kembali bekerja memberantas korupsi. Meski begitu ia mengaku tidak melakukan persiapan khusus pada hari pertamanya.

"Persiapan khusus nggak, cuma ketika pertama kali masuk pastinya saya komunikasi dengan kawan-kawan di KPK, menginventarisir masalah apa yang belum selesai, apa yang harus diselesaikan terutama di bagian kerja saya," kata Novel, sepulang dari masjid. 

Novel juga mengatakan mengenai jam kerja di hari pertamanya akan menyesuaikan. Dia direncanakan akan berangkat dari kediamannya menuju Gedung KPK sekitar pukul 08.00 WIB

Beberapa awak media menunggu di depan kediaman Novel di Jalan Deposito Nomor T8, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Demikian dilaporkan CNN

Kendaraan yang akan digunakan Novel menuju Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan juga sudah berada di depan kediamannya. 

Sekitar pukul 06.00 WIB, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak tampak hadir dan turut serta mengawal Novel di hari pertamanya bekerja. 

Sebelumnya, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa Novel dijadwalkan akan kembali bekerja pada Jumat (27/7) setelah menjalani perawatan mata akibat siraman air keras selama lebih dari 16 bulan.

Meski kerusakan mata yang dialami Novel masih kurang membaik, Yudi mengatakan bahwa penyidik senior itu akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan KPK. (kh)

 Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menghormati langkah Partai Demokrat yang menjalin peluang koalisi dengan Partai Gerindra. Meski demikian, menurut Ace, upaya membangun koalisi kedua partai itu tak mudah dilakukan. 

Misalnya, Partai Gerindra dan Partai Demokrat akan kesulitan dalam menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang tepat. "Kita tinggal melihat apa manuver yang akan dilakukan partai yang ada di seberang sana. 

Tidak mudah bagi Demokrat dan Gerindra untuk menentukan pasangan yang tepat," ujar Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/72018). 

Mengutip Compas.com, Ace menjelaskan, kesulitan itu disebabkan tiap partai politik memiliki kepentingan tersendiri.  Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera menawarkan kadernya untuk maju sebagai cawapres pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Partai Demokrat mengusung Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sedangkan, PKS menawarkan sembilan kadernya. "Tentu pertanyaannya bagaimana dengan PKS? Bukankah PKS selama ini selalu konsisten ingin mendorong kadernya untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. 

Jadi menurut saya negosiasinya akan tidak mudah," kata Ace. Adapun sembilan kader PKS itu adalah Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. 

Sebelumnya, pertemuan antara SBY dengan Prabowo menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah kesamaan visi dan misi sebagai dasar untuk membangun koalisi dalam Pilpres 2019. 

SBY mengungkapkan, sejak awal, jalan koalisi kedua parpol terbuka sangat lebar. Meski demikian, SBY menuturkan, isu dan visi serta misi ini perlu disepakati lebih dulu sebelum menyatakan koalisi. 

Jika hal ini sudah disepakati, maka koalisi bisa lebih mudah terbangun. "Saya katakan tersedia (berkoalisi). Koalisi yang efektif yang kokoh harus berangkat dari niat baik, good will. Harus saling menghormati, mutual respect, dan saling percaya, mutual trust, dan memiliki chemistry yang baik," ujar SBY. (min)

 

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Ahmad Bakri menerima kunjungan BPD se-Kabupaten Merangin, Jambi

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Ahmad Bakri berpesan agar para Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) jangan sekali-kali bertentangan dengan hukum dalam menjalankan tugas. Karena keberhasilan Dana Desa sampai hari ini  salah satunya karena adanya pengawasan dari para BPD.

“Pesan kepada saudara-saudaraku BPD, kita harus kuat, sepakat bersama bergandengan tangan mengawasi Dana Desa. Jangan sampai Dana Desa ini berjalan tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu kesepakatan yang diinginkan masyarakat,” terang Bakri saat menerima kunjungan BPD se-Kabupaten Merangin, Jambi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, BPD adalah salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun keanggotaan BPD bersifat representatif, yang berasal berasal dari wakil-wakil kelompok di masyarakat, termasuk wakil perempuan.

Dalam peraturan tersebut, BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepada desa.

“BPD ini tidak jauh beda fungsinya dengan DPR, biasanya BPD dengan kepala desa komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Nah ke depan kita harus memperkuat peran BPD, supaya tahu apa yang dikerjakan kades,” terang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Pada kesempatan tersebut, Bakri turut mengadirkan Dirut Sarana dan Prasarana (sarpras) serta Kasubdit Perencanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk berdialog dengan BPD Merangin mengenai penguatan terhadap BPD dalam mengawasi Dana Desa.

“Kami sangat berterimakasih, bisa diterima oleh Bapak Bakri dengan baik yang telah memjembatani kami untuk berdialog dengan pihak Kementerian PDT. Momen ini menjadi penyemangat kami untuk mengawasi dana desa agar terserap dengan baik,” pungkas Ketua BPD Desa Kotabaru Muhammadun. (sam)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...