NASIONAL

 Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menghormati langkah Partai Demokrat yang menjalin peluang koalisi dengan Partai Gerindra. Meski demikian, menurut Ace, upaya membangun koalisi kedua partai itu tak mudah dilakukan. 

Misalnya, Partai Gerindra dan Partai Demokrat akan kesulitan dalam menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang tepat. "Kita tinggal melihat apa manuver yang akan dilakukan partai yang ada di seberang sana. 

Tidak mudah bagi Demokrat dan Gerindra untuk menentukan pasangan yang tepat," ujar Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/72018). 

Mengutip Compas.com, Ace menjelaskan, kesulitan itu disebabkan tiap partai politik memiliki kepentingan tersendiri.  Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera menawarkan kadernya untuk maju sebagai cawapres pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Partai Demokrat mengusung Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sedangkan, PKS menawarkan sembilan kadernya. "Tentu pertanyaannya bagaimana dengan PKS? Bukankah PKS selama ini selalu konsisten ingin mendorong kadernya untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. 

Jadi menurut saya negosiasinya akan tidak mudah," kata Ace. Adapun sembilan kader PKS itu adalah Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. 

Sebelumnya, pertemuan antara SBY dengan Prabowo menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah kesamaan visi dan misi sebagai dasar untuk membangun koalisi dalam Pilpres 2019. 

SBY mengungkapkan, sejak awal, jalan koalisi kedua parpol terbuka sangat lebar. Meski demikian, SBY menuturkan, isu dan visi serta misi ini perlu disepakati lebih dulu sebelum menyatakan koalisi. 

Jika hal ini sudah disepakati, maka koalisi bisa lebih mudah terbangun. "Saya katakan tersedia (berkoalisi). Koalisi yang efektif yang kokoh harus berangkat dari niat baik, good will. Harus saling menghormati, mutual respect, dan saling percaya, mutual trust, dan memiliki chemistry yang baik," ujar SBY. (min)

 

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Ahmad Bakri menerima kunjungan BPD se-Kabupaten Merangin, Jambi

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Ahmad Bakri berpesan agar para Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) jangan sekali-kali bertentangan dengan hukum dalam menjalankan tugas. Karena keberhasilan Dana Desa sampai hari ini  salah satunya karena adanya pengawasan dari para BPD.

“Pesan kepada saudara-saudaraku BPD, kita harus kuat, sepakat bersama bergandengan tangan mengawasi Dana Desa. Jangan sampai Dana Desa ini berjalan tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu kesepakatan yang diinginkan masyarakat,” terang Bakri saat menerima kunjungan BPD se-Kabupaten Merangin, Jambi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, BPD adalah salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun keanggotaan BPD bersifat representatif, yang berasal berasal dari wakil-wakil kelompok di masyarakat, termasuk wakil perempuan.

Dalam peraturan tersebut, BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepada desa.

“BPD ini tidak jauh beda fungsinya dengan DPR, biasanya BPD dengan kepala desa komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Nah ke depan kita harus memperkuat peran BPD, supaya tahu apa yang dikerjakan kades,” terang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Pada kesempatan tersebut, Bakri turut mengadirkan Dirut Sarana dan Prasarana (sarpras) serta Kasubdit Perencanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk berdialog dengan BPD Merangin mengenai penguatan terhadap BPD dalam mengawasi Dana Desa.

“Kami sangat berterimakasih, bisa diterima oleh Bapak Bakri dengan baik yang telah memjembatani kami untuk berdialog dengan pihak Kementerian PDT. Momen ini menjadi penyemangat kami untuk mengawasi dana desa agar terserap dengan baik,” pungkas Ketua BPD Desa Kotabaru Muhammadun. (sam)

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono

JAKARTA (KoranTransparnsi.com) - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama Senator DKI Jakarta Abdul Azis Khafia membuka Festival Seni & Budaya Betawi di Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI di Jakarta. 

Saat membuka acara tersebut, Nono Sampono berharap agar kegiatan kebudayaan seperti itu terus ditingkatkan dan diselenggarakan secara rutin. Karena menurutnya nilai-nilai kebudayaan di Indonesia mulai tergerus oleh perkembangan zaman.

Menurut Nono Sampono, budaya memegang peranan penting dalam sebuah bangsa dan negara. Tanpa adanya budaya, maka sebuah bangsa akan mengalami kehancuran. Nono meminta agar seluruh masyarakat untuk dapat memperkuat ketahanan budaya seiring semakin kuatnya pengaruh-pengaruh asing sebagai dampak atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi melunturkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

“Negara kita berdiri diatas pilar-pilar, salah satunya adalah kebudayaan kita. Kewajiban kita untuk mempertahankan agar budaya-budaya yang berbeda tetap menjadi kekuatan kita. DPD RI akan terus tetap berupaya mendukung,” ucap Nono Sampono.

Dalam release yang diterima wartatransparansi disebutkan oleh senator dari Provinsi Maluku ini mengapresiasi Senator DKI Jakarta Abdul Azis Khafia yang menginisiasi kegiatan budaya tersebut. 

Menurutnya apa yang dilakukan Abdul Azis Khafia merupakan bentuk dalam memperkuat ketahanan kebudayaan nasional. Agar masyarakat tidak lupa atas budaya mereka sendiri. Dirinya mendorong agar setiap daerah dapat menyelenggarakan kegiatan kebudayaan di Kompleks Parlemen.

“Tempat ini digunakan untuk bekerja para wakil rakyat. Tempat ini juga bisa digunakan oleh setiap daerah. Oleh karena itu, kegiatan ini saya sangat mendukung dan mengapresiasi, mudah-mudahan ditiru oleh yang lain, terutama provinsi-provinsi lain melalui teman-teman anggota,” imbuhnya.

Sementara itu, Senator DKI Jakarta Abdul Azis Khafia yang menginisiasi kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya dalam melestarikan kebudayaan asli Betawi. Menurutnya budaya betawi merupakan potensi kuat yang dimiliki oleh Jakarta, sehingga budaya ini jangan sampai tersingkirkan.

“Karena Jakarta ini sebagai ibu kota. Dan ibu kota ini sentral di tingkat nasional, bahkan global Menjadi tanggung jawab saya sebagai senator Jakarta, untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengembangkan potensi budaya yang ada di Ibukota,” ujarnya.

Abdul Azis meminta kepada setiap masyarakat di Jakarta untuk turut melestarikan kebudayaan Betawi. Menurut Azis, keberadaan budaya Betawi sudah menjadi tanggung jawab semua masyarakat yang ada di Jakarta, bukan hanya masyarakat Betawi saja. Menurutnya, dengan mencintai budaya daerah, termasuk cara dalam mencintai tanah air.

“Kita tahu bahwa Jakarta sudah sangat kompleks dan majemuk, tapi masih ada masyarakat inti, masih ada budayanya. Ini yang harus kita lestarikan bersama. Siapapun yang hadir di Jakarta, tinggal di Jakarta, mencari nafkah di Jakarta, tapi mengenal budaya yang ada di Jakarta, dalam hal ini budaya betawi. 

Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Indonesia yang tinggal di Jakarta untuk melestarikan budaya betawi,” tegas Abdul Azis Khafia.

Festival Seni & Budaya Betawi tersebut menampilkan beberapa pentas seni kebudayaan Betawi seperti tarian, pantun, dan sebagainya. Selain itu, didalamnya juga menampilkan produk-produk makanan asli dari Betawi. (sam)

Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Asian Games 2018 akan dimulai pada 18 Agustus 2018 mendatang. Berbagai persiapan pun terus dikebut pemerintah. Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub meminta Polda Jawa Barat dan seluruh institusi terkait lainnya untuk menjaga keamaan di wilayah tersebut. Bahkan, ia menyarankan untuk membentuk command center atau pusat ruang kendali untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi dengan cepat.

“Jabar merupakan salah satu wilayah yang akan digunakan dalam perhelatan Asian Games. Untuk itu, kita berharap pengamanan terhadap berbagai tindak kejahatan bisa ditangani sedini mungkin. Nah, salah satu  saya mengusulkan dibentuk command center guna memantau keadaan di wilayah Jabar,” tegas Ayub usai pertemuan dengan Kapolda Jawa Barat Agung Budi Maryoto, Kakanwil BNNP Jawa Barat Rusnadi, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raja Nafrizal di aula pertemuan Polda Jawa Barat, Bandung, Jumat (20/7/2018).

Legislator PAN itu menjelaskan pentingnya pembetukan command center  yang bersinergi dengan berbagai pihak terkait untuk menerima laporan masyarakat dan memantau kondisi wilayah selama 24 jam. Sehingga, nantinya, diharapkan penyelenggaraan Asian Games dapat berjalan kondusif, karena dapat terpantau dengan baik.

“Kejadian yang ada di sana bisa kita lihat langsung  di layar command center. Saya yakin dengan adanya command center ini mudah-mudahan segala kegiatan pertandingan yang akan datang dalam rangka Asian Games bisa teridentifikasi apa yang terjadi di situ,” harap Ayub.

Dalam pertemuan itu, politisi dapil Aceh ini juga  menanyakan mengenai fungsi intelijen yang telah bekerja selama 6 bulan terakhir untuk mensukseskan kegiatan Asian Games di Provinsi Jawa Barat.

“Apakah mereka telah melakukan pengecekan, mengidentifikasi serta mensurvei kejadian-kejadian yang diperkirakan akan timbul di acara Asian Games. Mengingat Jawa Barat menjadi salah satu tuan rumah acara terbesar kedua di dunia ini,” ungkapnya seraya mengatakan harapannya agar Asian Games dapat berjalan dengan sukses. (sam)

Wakil Ketua Komisi X Hetifah saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia harus menyiapkan tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi. Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi X DPR RI ke SMKN 4 dan SMKN 5, Denpasar, Provinsi Bali, Kamis (19/07), Wakil Ketua Komisi X, Hetifah, menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi siswa/i dalam pendidikan.

“Khususnya, karena SMK ini pendekatannya berbeda dengan SMA, banyak praktik, sehingga dalam hal pembiayaan dan kebutuhannya juga berbeda. Dalam anggarannya pun juga seharusnya berbeda,” jelas Hetifah setelah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali di kantor Gubernur Provinsi Bali, Kamis (19/07)

Hingga saat ini, Hetifah menyebutkan bahwa anggaran untuk siswa/i di SMKN 4 dan SMKN 5 Denpasar, memang masih terbatas. Akan tetapi, walaupun masih dengan keterbatasan anggaran, inovasi telah banyak dilakukan, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas. “Bukan saja kurikulumnya, tetapi juga kepada sikap, bukan hanya pengetahuan saja.

Kemudian juga bagaimana mereka benar-benar digembleng untuk siap kerja,” ungkap anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.

Hetifah menyebutkan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan lebih diperhatikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bali. “Yang perlu ditingkatkan yaitu pertama mengenai kurikulum, supaya semakin sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar apalagi kita sudah memasuki era digital dan revolusi industri generasi keempat,” papar Hetifah.

Hal penting lainnya adalah bagaimana memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini bisa mengikuti kemajuan zaman, baik murid maupun dari tenaga pengajarnya sendiri. “Guru adaptif dan produktif harus dapat lebih ditingkatkan,” tambah Hetifah.

Masih banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, seperti banyaknya lulusan perguruan tinggi yang belum terserap, sementara murid-murid dari SMK juga diharapkan untuk langsung siap di dunia kerja.

“Memang ini satu tantangan yang besar, bagaimana komitmen kita dimanifestasikan dalam bentuk anggaran. DPR juga harus terus melakukan pengawasan di lapangan sehingga benar-benar tahu apa yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan SMK, yang akan kami perjuangkan melalui pembahasan anggaran,” jelas Hetifah.

Hal lainnya yang juga menjadi penting, yaitu mengenai sosialisasi terhadap SMK. “Ada image yang terkesan kurang bergengsi bagi anak-anak yang bersekolah di SMK. Nanti, sedikit demi sedikit kita juga harus melihat banyak lulusan SMK yang juga berhasil dan menjadi tokoh-tokoh populer,” tambah Hetifah.

Ketua Tim Kunspek Komisi X DPR tersebut menyebutkan bahwa masih perlu waktu untuk menunjukkan melalui praktik dan bukti-bukti, bahwa ternyata sekolah di SMK juga lebih bergengsi atau sama dengan sekolah di SMA. (rom)

Kepala Biro Ortala Kementerian Agama RI Afrizal Zen

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Kementerian Agama RI melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Biro Ortala) menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Keortalaan yang akan diselenggarakan di 34 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi.

Kepala Biro Ortala Afrizal Zen mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2018 yang diselenggarakan pada akhir Februari lalu. 

Rakernas menghasilkan rekomendasi tentang perlunya penguatan sinergitas program dan anggaran pada setiap unit kerja. 

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan komitmen dan respon Biro Ortala dalam menjalankan Instruksi Menteri Agama pada saat penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan di Lembang, Bandung pada Januari 2018 dan Rapat Pimpinan II yang diselenggarakan di Prambanan, Yogyakarta pada tanggal 8 sampai 10 Juli 2018.

“Hasil Rapim II pekan lalu salah satunya adalah melakukan koordinasi internal dengan unit kerja agar pelaksanaan program Pusat dan Daerah menjadi sejalan. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja pusat harus dapat sinergi dengan satuan kerja daerah sehingga menghasilkan output yang sama,” ujar Afrizal di Jakarta, Rabu (18/07/2018).

Afrizal mengatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2017 yang menghasilkan beberapa rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB tentang perbaikan-perbaikan apa saja yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Ia menambahkan sosialisasi keortalaan ini membahas isu-isu krusial dan strategis program ortala pusat dan daerah. Peran keortalaan pada Kementerian Agama saat ini sangatlah vital. Karena banyak tuntutan yang harus dipenuhi oleh Kementerian Agama dalam melakukan perbaikan birokrasi dan layanan menuju dynamic governance. 

Reformasi Birokrasi yang merupakan program prioritas nasional haruslah dilaksanakan oleh setiap Kementerian/lembaga. 

Biro Ortala sebagai leading sector pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus berkomitmen dalam melakukan penyempurnaan tata kelola birokrasi dalam rangka menciptakan good governance dan peningkatan kinerja guna mewujudkan Kementerian Agama yang berkualitas dalam pelayanan dan meningkatkan kepercayaan publik (stakeholders).

“Hal ini tentunya perlu dukungan dan kerjasama juga dari unit kerja lain mengingat satuan kerja Kementerian Agama sampai saat ini sebanyak 4.951,” ujar Afrizal.  

Afrizal memaparkan bahwa materi yang dibahas pada kegiatan ini adalah tentang tugas dan fungsi (tusi) keortalaan berdasarkan tugas dan fungsi empat bagian yang melekat pada Biro Ortala sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. 

Adapun diskusi pada kegiatan ini membahas mengenai tusi keortalaan seperti: penataan organisasi, analisis jabatan, penguatan tatalaksana (peta proses bisnis, SOP dan pelayanan publik), evaluasi dan strategi akselerasi reformasi birokrasi, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi kinerja organisasi.(kh)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...