NASIONAL

Komisi VIII Apresiasi Usulan Rekening Bersama Pembayaran Umrah

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Komisi VIII DPR RI mengapresiasi usulan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk mengkaji penerapan escrow account (rekening bersama) dalam mekanisme pembayaran penyelenggaraan umrah. Usulan ini menjadi masukan Komisi VIII DPR RI, khususnya Panja yang sedang membahas revisi Undang-Undang Haji dan 

“Yang sudah berjalan selama ini dengan akad muwakklah melalui Kementerian Agama. Akan diatur ke arah sana, agar ke depan  menjadi sebuah jaminan bahwa penyelenggara umrah tidak melakukan kecurangan, bisa diatasi dengan adanya dana yang ditampung,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim di sela-sela RDPU Komisi VIII DPR RI dengan YLKI dan dua perusahaan umrah-haji PT. Thayiba Tora Tours and Travel dan PT Patuna Mekar Jaya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Meski demikian Mustaqim menyatakan, perlu kajian lebih jauh karena kaitannya dengan payung hukum yang saat ini pada posisi on progress Panja RUU Penyempurnaan Haji dan Umrah. Diharapkan masukan ini bisa diramu dan diformulasikan dalam penyempurnaan RUU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Haji.

Politisi PPP ini juga mengapresiasi dicanangkannya gerakan ‘5 Pasti’ para pengusaha umrah-haji, yaitu Pastikan Izin Travelnya, Pastikan Programnya, Pastikan Pesawatnya, Pastikan Akomodasi/Hotelnya dan Pastikan Visanya.

Selain itu, juga ia juga mengapresiasi Peraturan Menteri Agama Nomor 08 Tahun 2018 yang menetapkan Biaya Penyelenggaran Ibadah Umrah (BPIU) Referensi sebesar Rp20 juta dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memberangkatkan jamaah umrah paling lambat 6 bulan setelah pendaftaran, serta PPIU hanya menerima pelunasan BPIU paling lama 3 bulan sebelum waktu keberangkatan serta Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji (Sipatuh).

Menurut Mustaqim, dengan beberapa hal itu para penyelenggara umrah menilai akan memberikan nuansa baru, agar penyelenggaraannya ke depan lebih baik, akuntabel dan tidak menimbulkan kegagalan bagi jemaah yang mau umrah.

Menjawab pertanyaan mengenai kewajiban edukasi kepada masyarakat agar tidak tertipu travel nakal, Mustaqim mengatakan bahwa kewajiban itu tidak melekat hanya pada satu institusi saja seperti Dirjen Umrah Haji yang SDM-nya sangat terbatas. Padahal tugasnya mengawasi penyelenggaraan umrah yang jumlahnya mencapai 1 juta orang.

“Anggota Komisi VIII DPR pun secara pribadi juga melakukan edukasi tentang umrah yang baik dan benar. Saat mengunjungi dapil, kami juga selalu mengedukasi masyarakat, bahkan seluruh elemen masyarakat secara bersama-sama ikut memberi pemahaman agar terhindar dari penipuan,” pungkas dia. (rom)

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menghadiri buka puasa bersama di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).

 

Jakarta (KoranTransparansi.com)  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan perubahan industri dari waktu ke waktu semakin cepat yang memerlukan langkah antisipasi dari semua pihak.

"Revolusi Industri 4.0 akan memberikan dampak perubahan kecepatan hampir 3.000 kali dibanding Revolusi Industri pertama. Artinya, betapa perubahan sangat cepatnya," kata Presiden dalam acara buka puasa dan ngobrol bareng Indonesia 4.0 di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta Partai Golongan karya (Golkar) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu.  

Jokowi menyebutkan Kementerian Perindustrian telah melakukan langkah langkah untuk mengantisipasi, menyiapkan, merencanakan, melaksanakan antisipasi terhadap Revolusi industri 4.0, dan pemerintah telah meluncurkan Gerakan Making Indonesia 4.0.

Presiden menyebutkan ketika dirinya pergi ke Silicon Valley di Amerika Serikat (AS), banyak sekali perubahan yang telah terjadi.

"Terus terang kita merasa kaget betapa dunia berubah cepatnya, inilah sebuah perkembangan teknologi yang begitu pesatnya," katanya.

Jika perubahan perubahan cepat itu tidak diantisipasi dan anak bangsa tidak dapat menangkap perubahan it, maka menurut Presiden, kondisi itu bahkan sangat berbahaya.

"Tapi, saya lihat anak muda sekarang cepat menyesuaikan dengan perubahan perubahan itu. Kita lihat sekarang artificial intelligence banyak sekali penggunaannya, misal perkembangan e-money di Indonesia langsung ditangkap anak muda dan dijadikan sebuah bahan tesis yang menghadirkan sebuah kecepatan," katanya.

Presiden kembali mengingatkan kepada semua pihak mengenai perubahan yang melanda semua negara.

"Kadang kebijakan pemerintah terlambat. Bukan hanya negara kita, negara lain juga tergagap gagap menghadapi industri 4.0," kata Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden mengajak semua pihak bersatu menghadapi perubahan dan tidak bertengkar sendiri sendiri.  

"Jangan sampai di dalam kita bertengkar sendiri, berkompetisi secara sehat itulah yang ingin saya kembangkan. Jangan bertengkar, energi akan habis. Orang lain sudah bicara artificial intelligence," demikian Presiden Joko Widodo.

Hadir dalam acara itu, antara lain Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Agus Gumiwang.(rom)

 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bulan Ramadhan adalah anugerah Allah untuk umat Islam, yang harus disyukuri dan berharap setiap Muslim menuntaskan bulan suci tersebut.

"Itulah ketika mengakhiri Ramadhan dan memasuki Syawal kita kembali ke fitrah," kata Lukman dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Menag, Ramadhan menjadi ruang seorang Muslim untuk menempa diri dan berlatih agar kembali ke jati diri manusia atau kepada fitrahnya.

Fitrah, kata dia, terbagi dua yaitu basariah dan insaniah yang memiliki makna yang hampir serupa tapi memiliki titik tekan yang berbeda.

Basariah, lanjut dia, adalah unsur tanah pada diri manusia dan insaniah adalah unsur ruhaniyah.

Dia mengatakan puasa harus menjadi kesempatan seorang Muslim untuk meningkatkan kualitas diri. Saat menjalankan rukun Islam keempat itu, agar puasa dapat meningkat dari puasa awam menuju puasa khusus.

Puasa awam, kata dia, sebatas menahan dari rasa haus, lapar, hubungan suami istri dan hal membatalkan lainnya. Sementara puasa khusus yaitu menjalankan puasa awam sekaligus menahan seluruh indra, mata, telingga dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan maksiat.

"Ada lagi puasa khusus di antara kumpulan puasa khusus, di mana seseorang mampu mengembalikan semua aspek kehidupannya kepada Tuhan," katanya.(sam)

Wakil Ketua Komisi ll DPR RI Ali Mardani

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Memperkuat basis intelijen untuk memberantas terorisme di tanah air sangat urgen. Demikian Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera kepada pers di Jakarta.

Dengan intelijen yang kuat, aksi pemberantasan terorisme bisa lebih terarah dan efektif. Dan sudah tepat ketika Polri menggandeng Kopassus, pasukan elit TNI Angkatan Darat untuk diajak bekerjasama dalam menggelar operasi antiterorisme.

“Aksi menyerang tanpa didahului data intelijen malah memperluas dan tidak menyelesaikan masalah. Jadi satuan intelijen perlu dilibatkan,” katanya.

Dalam memberantas terorisme, intelijen haruslah kuat. Data dan rencana operasi bersumber dari intelijen tersebut. Ditambahkan politisi PKS tersebut, selain memperkuat intelijen untuk langkah preventif, perlu pula dibantu para akademisi dan tokoh agama untuk menanggulangi aksi terorisme secara holistik.

“Pertama mesti dipahami dimanapun aksi teror, mestinya lebih mengedepankan aksi intelijen untuk operasi preventif. Aksi pencegahan ini bisa melibatkan banyak pihak mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama,” papar Mardani.

Pasukan Brimob sendiri dikabarkan sudah bekerjasama dengan Koppasus dalam operasi penyisiran sarang teroris di beberapa daerah. Ini merupakan kerja sama yang solid antara pemegang otoritas keamanan dan pertahanan. Diharapkan kerja sama ini mampu menumpas akar terorisme secara menyeluruh. (sam)

 

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRb Rini Widyantini dalam pembukaan Rakor Kearsipan tingkat Nasional di Kupang, NTT

KUPANG (KoranTransparansi.com) - Arsip harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu setiap lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan juga perseorangan perlu mempertanggungjawabkan penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari segala kegiatan.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini mengatakan, pelaporan arsip harus diwujudkan dalam bentuk sistem rekaman kegiatan yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan (useable). 

"Hal tersebut, akan memudahkan siapapun untuk mengakses dan melacak informasi yang diperlukan, serta memastikan bahwa setiap aparatur sipil negara dapat secara akuntabel mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Kearsipan Tingkat Nasional tentang Implementasi Sistem Kearsipan Dinamis Berbasis TIK di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (15/05).

Dijelaskan, untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang menyeluruh dan terpadu, lembaga kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya kearsipan yang mumpuni. ANRI juga  perlu membangun suatu sistem kearsipan nasional yang meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. 

"Sistem kearsipan nasional berfungsi menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan," ungkapnya.

Namun, pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis bukan saja merupakan tanggung jawab ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional, namun merupakan tanggung jawab setiap lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi masyarakat, perusahaan, dan perseorangan. Untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan kearsipan yang baik,  Kementerian PANRB telah melakukan beberapa upaya.

Pertama, mendorong seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas arsiparis di masing-masing unit kerjanya. Pemerintah juga menyusun Rancangan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, agar setiap instansi pemerintah dapat segera melaksanakan penyelenggaraan arsip yang baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Rini juga mengharapkan, setiap instansi pemerintah memiliki unit kearsipan yang didukung oleh arsiparis yang kompeten serta sarana dan prasarana kearsipan yang baik, terutama sarana penyimpanan arsip. Harus mulai melaksanakan penyimpanan hasil pekerjaan sebagai lembaga pemerintahan dengan baik. 

“Kebesaran suatu bangsa tergantung pada bagaimana kita menata arsip. Tidak ada cara lain, kita harus menjaga dan menyelamatkan arsip melalui pemanfaatan teknologi informasi yang salah satunya adalah dengan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis sebagai awal bagi elektronisasi pengelolaan kearsipan (filling)," imbuhnya. (kh)

 Tim kunker Komisi III DPR saat meninjau Lapas Kelas II A kendari, prov. Sultra

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Masalah narkoba menjadi masalah klasik yang masih dijumpai dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hampir 60 sampai 70 persen penghuni di seluruh lapas yang ada adalah napi kasus narkoba. Komisi III DPR RI merasa heran karena hingga saat ini belum ada laporan konkrit baik dari Kementerian Hukum dan HAM atau dari pemerintah terkait over capacity masalah tahanan narkoba tersebut.

“Karena intinya over capacity ada di narkoba. Kalau narkoba tidak ada mungkin akan lebih nyaman,” ujar  Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir usai mengunjungi Lapas Kelas II A Kendari, Provinsi Sultra, Selasa (08/5/2018).

Dalam APBN tahun 2017 yang lalu telah dianggarkan dana kurang lebih 3 triliyun untuk Kemenkumham. Tetapi Kemenkumham tidak berani mengambil dana tersebut untuk merenovasi lapas, lanjutnya. “Hanya digunakan Rp 700 miliyar untuk penambahan sumber daya manusia. Termasuk CPNS yang baru,” ucap politisi Fraksi Golkar itu.

Adies juga mengatakan, salah satu tujuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR ke Lapas Kelas II A Kendari adalah untuk menghimpun data dan informasi terkait pelaksanaan tugas-tugas di Kanwil Kemenkumham, maupun mitra kerja lainnya seperti Kejaksaan Tinggi dan BNNP Provinsi Sultra.

“Hal ini dilakukan dalam upaya melakukan proses penegakan hukum, serta ingin mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan, maupun permasalahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Ichsan Soelistio juga menyampaikan bahwa akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh kementerian/lembaga maka renovasi lapas tersebut belum bisa direalisasikan. “Kalau dilihat memang mengenaskan. Bayangkan mereka tidur bersusun, jadi mereka tidak bisa tidur dengan layaknya. Bayangkan yang kapasitas satu kamar untuk 9 orang ini, diisi oleh 18 sampai 21 orang. Termasuk yang wanita juga. Oleh karenanya Komisi III DPR selalu mendorong terus persoalan ini kepada Kementerian Hukum dan Ham, tapi alasannya klasik, yakni masalah anggaran,” tutur Ichsan.

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan mengalami over capacity, hanya beberapa provinsi saja yang tidak, sambungnya. “Kita berharap ke depannya akan ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Kendari Sofyan memaparkan bahwa mereka memiliki 14  UPT, antara lain 4 lapas, 4 rutan, 3 kantin, 2 lapas dan satu rubasar. Jumlah pidana 2691 orang satu provinsi. Jadi ingin kami sampaikan daftar orang asing yang ada di kami secara sistem ada sejumlah 1286 per 30 april. (rom)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...