NASIONAL

Wakil Ketua Komisi X Hetifah saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia harus menyiapkan tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi. Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi X DPR RI ke SMKN 4 dan SMKN 5, Denpasar, Provinsi Bali, Kamis (19/07), Wakil Ketua Komisi X, Hetifah, menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi siswa/i dalam pendidikan.

“Khususnya, karena SMK ini pendekatannya berbeda dengan SMA, banyak praktik, sehingga dalam hal pembiayaan dan kebutuhannya juga berbeda. Dalam anggarannya pun juga seharusnya berbeda,” jelas Hetifah setelah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali di kantor Gubernur Provinsi Bali, Kamis (19/07)

Hingga saat ini, Hetifah menyebutkan bahwa anggaran untuk siswa/i di SMKN 4 dan SMKN 5 Denpasar, memang masih terbatas. Akan tetapi, walaupun masih dengan keterbatasan anggaran, inovasi telah banyak dilakukan, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas. “Bukan saja kurikulumnya, tetapi juga kepada sikap, bukan hanya pengetahuan saja.

Kemudian juga bagaimana mereka benar-benar digembleng untuk siap kerja,” ungkap anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.

Hetifah menyebutkan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan lebih diperhatikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bali. “Yang perlu ditingkatkan yaitu pertama mengenai kurikulum, supaya semakin sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar apalagi kita sudah memasuki era digital dan revolusi industri generasi keempat,” papar Hetifah.

Hal penting lainnya adalah bagaimana memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini bisa mengikuti kemajuan zaman, baik murid maupun dari tenaga pengajarnya sendiri. “Guru adaptif dan produktif harus dapat lebih ditingkatkan,” tambah Hetifah.

Masih banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, seperti banyaknya lulusan perguruan tinggi yang belum terserap, sementara murid-murid dari SMK juga diharapkan untuk langsung siap di dunia kerja.

“Memang ini satu tantangan yang besar, bagaimana komitmen kita dimanifestasikan dalam bentuk anggaran. DPR juga harus terus melakukan pengawasan di lapangan sehingga benar-benar tahu apa yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan SMK, yang akan kami perjuangkan melalui pembahasan anggaran,” jelas Hetifah.

Hal lainnya yang juga menjadi penting, yaitu mengenai sosialisasi terhadap SMK. “Ada image yang terkesan kurang bergengsi bagi anak-anak yang bersekolah di SMK. Nanti, sedikit demi sedikit kita juga harus melihat banyak lulusan SMK yang juga berhasil dan menjadi tokoh-tokoh populer,” tambah Hetifah.

Ketua Tim Kunspek Komisi X DPR tersebut menyebutkan bahwa masih perlu waktu untuk menunjukkan melalui praktik dan bukti-bukti, bahwa ternyata sekolah di SMK juga lebih bergengsi atau sama dengan sekolah di SMA. (rom)

Kepala Biro Ortala Kementerian Agama RI Afrizal Zen

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Kementerian Agama RI melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Biro Ortala) menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Keortalaan yang akan diselenggarakan di 34 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi.

Kepala Biro Ortala Afrizal Zen mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2018 yang diselenggarakan pada akhir Februari lalu. 

Rakernas menghasilkan rekomendasi tentang perlunya penguatan sinergitas program dan anggaran pada setiap unit kerja. 

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan komitmen dan respon Biro Ortala dalam menjalankan Instruksi Menteri Agama pada saat penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan di Lembang, Bandung pada Januari 2018 dan Rapat Pimpinan II yang diselenggarakan di Prambanan, Yogyakarta pada tanggal 8 sampai 10 Juli 2018.

“Hasil Rapim II pekan lalu salah satunya adalah melakukan koordinasi internal dengan unit kerja agar pelaksanaan program Pusat dan Daerah menjadi sejalan. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja pusat harus dapat sinergi dengan satuan kerja daerah sehingga menghasilkan output yang sama,” ujar Afrizal di Jakarta, Rabu (18/07/2018).

Afrizal mengatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2017 yang menghasilkan beberapa rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB tentang perbaikan-perbaikan apa saja yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Ia menambahkan sosialisasi keortalaan ini membahas isu-isu krusial dan strategis program ortala pusat dan daerah. Peran keortalaan pada Kementerian Agama saat ini sangatlah vital. Karena banyak tuntutan yang harus dipenuhi oleh Kementerian Agama dalam melakukan perbaikan birokrasi dan layanan menuju dynamic governance. 

Reformasi Birokrasi yang merupakan program prioritas nasional haruslah dilaksanakan oleh setiap Kementerian/lembaga. 

Biro Ortala sebagai leading sector pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus berkomitmen dalam melakukan penyempurnaan tata kelola birokrasi dalam rangka menciptakan good governance dan peningkatan kinerja guna mewujudkan Kementerian Agama yang berkualitas dalam pelayanan dan meningkatkan kepercayaan publik (stakeholders).

“Hal ini tentunya perlu dukungan dan kerjasama juga dari unit kerja lain mengingat satuan kerja Kementerian Agama sampai saat ini sebanyak 4.951,” ujar Afrizal.  

Afrizal memaparkan bahwa materi yang dibahas pada kegiatan ini adalah tentang tugas dan fungsi (tusi) keortalaan berdasarkan tugas dan fungsi empat bagian yang melekat pada Biro Ortala sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. 

Adapun diskusi pada kegiatan ini membahas mengenai tusi keortalaan seperti: penataan organisasi, analisis jabatan, penguatan tatalaksana (peta proses bisnis, SOP dan pelayanan publik), evaluasi dan strategi akselerasi reformasi birokrasi, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi kinerja organisasi.(kh)

 Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam

Jakarta (KoranTransparansi.com)  - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengungkapkan bahwa utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah sangat mengkhawatirkan. Terlebih dalam kondisi rupiah terpuruk saat ini, keuangan BUMN dalam kondisi yang membahayakan. 

Utang BUMN non lembaga keuangan tercatat 59 persen dalam bentuk mata uang asing dan 53 persen dipegang asing. Beban cicilan utang dan bunganya akan sangat membebani perusahaan.

Menurut data Bank Indonesia (BI) hingga triwulan-I tahun 2018, posisi utang BUMN non-lembaga keuangan saat ini mencapai 47,11 miliar dolar AS dan mengalami lonjakan signifikan sebesar 7,1 miliar dolar AS dalam dua tahun terakhir. Dengan menggunakan kurs hari ini, maka utang BUMN non-lembaga keuangan telah mencapai Rp677 triliun.

“Dan jika digabung dengan utang lembaga keuangan publik, termasuk bank-bank BUMN yang banyak membiayai proyek infrastruktur, total nilainya sangat fantastis yaitu sebesar 325,92 miliar dolar AS, atau Rp4.682 triliun. Bahkan lebih besar dari utang pemerintah,” ungkap Ecky, dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (18/7/2018).

Lonjakan utang BUMN disebabkan oleh gencarnya pembangunan infrastruktur yang merupakan penugasan pemerintah. BUMN terpaksa harus menarik utang sebagai dana untuk ‘bisnis’ infrastruktur. Sayangnya, lanjut Ecky, cash flow perusahaan relatif kurang sehat, karena munculnya mismatch antara kebutuhan pembayaran utang kepada kreditur dengan penyerataan modal dari pemerintah kepada BUMN yang bersangkutan.

“Selain itu, tak jarang ternyata proyeksi demand-nya terlalu optmistik, seperti PLN yang sekarang mengalami over capacity, atau beberapa ruas tol yang relatif sepi pengguna,” tandas politisi PKS ini.

Ecky menuturkan, akibatnya terjadi lonjakan rasio utang terhadap Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) atau pendapatan  yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar utang. Rasio yang semakin tinggi memberi gambaran bahwa utang tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan.

“Menurut lembaga pemeringkat S&P, dari 20 BUMN yang dianalisis, 16 BUMN memiliki rasio leverage yang terus meningkat, sedangkan rasio kecukupan arus kas melemah,” imbuh politisi dapil Jawa Barat ini.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menambahkan, melambungnya utang semakin mengkhawatirkan. Karena bukan hanya memengaruhi keuangan perusahaan, tetapi juga persepsi investor. Lembaga pemeringkat dunia juga mewanti-wanti kondisi keuangan BUMN yang terlibat pada proyek-proyek penugasan pemerintah. (sam)

 Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno meninjau lahan pembangunan Jakarta Internasional Stadium di Taman BMW, Jakarta Utara.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memenuhi janji kampanyenya untuk membangun markas bagi tim sepak bola Persija Jakarta.

Hal tersebut dilakukannya dengan meninjau lahan seluas 26,5 hektare untuk membangun Jakarta Internasional Stadion di kawasan Taman BMW, Jakarta Utara, Jumat.

"Kita cnangkan pembangunan stadion bertaraf internasional atau Jakarta International Stadium di lahan Jakarta Utara ini. Dan kita harapkan konsep KPBU merupakan suatu terobosan dimana tanpa menggunakan APBD," kata Sandiaga di lokasi.

Biaya pembangunan stadion tersebut diperkirakan Rp2 triliun, dan akan terintegrasi dengan perumahan maupun juga fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.  Stadion itu akan menjadi rumah baru untuk Persija serta kegiatan olahraga lainnya, katanya.

"Jadi juga tadi sudah ada perwakilan dari masyarakat yang menyatakan nanti keinginannya untuk ada konservasi dari bayam. Karena ini disebut sebagai Kampung Bayam," kata Sandiaga.

Wagub sangat optimis dan ingin pembangunan bisa dimulainya sebelum akhir tahun, dengan waktu penyelesaian konstruksi 2,5 tahun. "Karena sudah banyak sekali dipertanyakan oleh penggemar maupun juga pengurus Persija," katanya.

"Kalau  ini memang sudah menjadi tuntutan masyarakat, tertulis di rencana kerja kita dan sudah ada di RPJMD kemarin kita masukkan. Jadi ini bagian dari kita mewujudkan tanpa membebani anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Sandiaga.(kh)

Pemerintah menyiapkan petugas pengawas haji khusus dengan harapan para jamah haji khusus mendapatkan fasuilitas sesuai kontraknya.

Jakarta (KoranTransparansi.com) -  Kementerian Agama menurunkan tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji khusus pada musim haji 1439H/2018M. Ini merupakan wujud komitmen Kementerian Agama untuk memberikan perlindungan kepada jemaah haji khusus.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Nizar Ali. Tim pengawas ini berfungsi memastikan bahwa seluruh jemaah haji khusus mendapatkan hak sesuai kontrak dan perjanjian dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“Pengawas ini fungsinya sebagai upaya perlindungan konsumen,” tegas Nizar saat memberikan Pembekalan Tim Pengawas Ibadah Haji Khusus, di Jakarta.

Kuota jemaah ibadah haji khusus Indonesia berjumlah 17 ribu orang. “Jemaah haji khusus ini termasuk dalam kuota resmi jemaah haji Indonesia yang berjumlah 221 ribu jemaah,” jelas Nizar.

Tak seperti haji reguler, penyelenggaraan ibadah haji khusus bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan PIHK. Oleh karena itu, Nizar meminta para pengawas memiliki kecermatan dan kejelian untuk melihat pelaksanaan ibadah haji khusus di lapangan.

Misalnya, Nizar meminta tim pengawas untuk memperhatikan masalah pembimbing ibadah haji yang disediakan PIHK. Nizar berharap PIHK menyediakan pembimbing ibadah haji yang bersertifikat. Ini untuk memberikan jaminan bahwa jemaah memperoleh kualitas bimbingan yang prima.

“Haji itu yang utama adalah keabsahan dalam ibadah. Jadi pembimbing ibadah haji merupakan hal penting,” kata Nizar.

Di samping itu, Nizar menambahkan, setidaknya ada enam layanan lain yang harus menjadi prioritas pengawasan pelaksanaan ibadah haji khusus. Keenam layanan itu adalah pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, perlindungan jemaah, perlengkapan jemaah, dan kesehatan jemaah haji khusus.

“Khusus terkait pelayanan kesehatan, saya ingin garis bawahi, bahwa penyediaan obat-obatan untuk jemaah haji khusus adalah tanggung jawab PIHK. Jangan sampai bercampur dengan obat-obatan bagi jemaah haji reguler,” tutur Nizar.

Nizar pun berharap tim pengawas melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji khusus dengan teliti, sehingga memastikan jemaah mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Senada dengan Nizar, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menyatakan bahwa tim ini diharap dapat bekerja dengan optimal.

Arfi menambahkan, tim yang dibentuk terbagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang secara adhoc tergabung dalam Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PPIH) Arab Saudi. Kedua, kelompok yang tergabung dalam PPIH di tanah air.(sam)

 Foto : Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) (istimewa)

JAKARTA  (KoranTransparansi.com) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak kaum muda terlibat aktif dalam jalannya pembangunan nasional. Kekuatan semangat kaum milenial harus menjadi pendorong yang luar biasa bagi kelangsungan masa depan bangsa. 

"Kaum muda, terutama mahasiswa, merupakan kelompok yang memiliki akses lebih besar mendapatkan ilmu pengetahuan. Mahasiswa harus bisa mengambil peran positif dalam pembangunan nasional sebagai pengejawantahan dari semangat kebangsaan. 

Tanpa peran serta mahasiswa, rasanya pembangunan yang saat ini terus digenjot oleh pemerintah akan terasa hampa," ujar Bamsoet saat menerima Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu, (11/7/2018).

Politisi F-Golkar ini menyampaikan dirinya tak meragukan semangat kebangsaan yang dimiliki para pengurus dan anggota KAMMI. Sebagai organisasi eksternal mahasiswa, KAMMI sudah banyak berperan dalam sejarah pergerakan bangsa, terutama dalam mengantarkan Indonesia menuju era Reformasi.

"Tidak ada yang bisa menafikan peran KAMMI dalam mengantarkan Indonesia menuju babak baru Reformasi. Alangkah bagusnya setelah ikut membuka keran Reformasi, kini KAMMI ikut ambil bagian dalam mendukung pembangunan nasional. 

Tanpa menggenjot pembangunan, tidak mungkin bangsa kita akan mampu mengejar ketertinggalan dari bangsa lain," papar Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet menuturkan, anggota KAMMI saat ini mempunyai tantangan yang berbeda dibandingkan dengan para anggota KAMMI saat memperjuangkan Reformasi. Anggota KAMMI jaman now harus bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mencerdaskan bangsa.

Jangan justru ikut menyebarkan berita hoax maupun ujaran kebencian yang bisa membawa Indonesia mundur ke belakang.

"Kalau anak-anak muda sudah ikut dalam politik adu domba, habislah bangsa ini. Anak-anak muda, terutama mahasiswa seperti KAMMI, memiliki tingkat intelektual tinggi yang bisa menyaring informasi secara jernih. Jika KAMMI sudah menjadi bagian peneduh bangsa, saya yakin masyarakat tidak akan gundah, masa depan Indonesia juga akan cerah," pungkas Bamsoet. (sam)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...