BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Pada tahun 1352 Masehi, Balumbunan hanyalah sebuah desa di kaki Gunung Lumbu dan kemudian menjadi Perdikan pasca perang Nambi pada tahun 1331.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan jumlah penduduk, Balumbunan dinaikkan statusnya menjadi sebuah Kadipaten yang dipimpin oleh Sri Bima Chili Kepakisan. Dia ditunjuk sebagai pemimpin berkat jasanya kepada Kemaharajaan Nagara Jawa (Majapahit).

Dalam Babad Dalem (Bali), Bima Chili Kepakisan berkuasa di Balumbunan pada tahun 1340 dan dalam Suluk Balumbung, Bima Chili Kepakisan berkuasa pada tahun 1352.

Sedangkan pada Babad Sembar disebutkan bahwa Balambangan berdiri pada era Lembu Mirudha dan Mas Sembar di Lumajang sebagai asal-usul Balambangan. 

Manakah yang lebih tepat? 

Menurut analisa penulis, keduanya dapat dibenarkan karena "wit-perkawit tanah Lumajang seanteornipun kadadosaken Nagari Balambangan". Jadi, baik Lamajang dan Balumbunan kemudian menjadi satu dengan nama Balambangan. 

Lalu siapakah yang mempersatukannya? 

Tome Pires menyebut bahwa di masa Menak Pentor (cucu Menak Sembar), Lumajang telah ditakhlukkan oleh raja Balambangan yang perkasa itu. Artinya sebelum Menak Pentor berkuasa pada tahun 1500-1531, Lumajang dan Balumbunan sudah menjadi satu.

Setelah itu, Menak Pentor mengalahkan Arya Pular, Adipati Keniten yang berkuasa atas Keniten, Panarukan, dan Pajarakan. Dengan ditaklukkannya persekutuan Keniten itu, maka tiga wilayah itu menjadi bagian dari Balambangan dan ditambah dengan wilayah Gamdha yang juga telah dikuasai oleh Menak Pentor.

Balambangan bertahan dengan wilayah seluas itu hingga era Sultan Agung (1613-1645) yang merebut perbatasan pinggir baratnya, yakni daerah Pasuruan dan Singasari.

Penduduknya diangkut ke Mataram dan disebut sebagai "Tiyang Pinggir" dan "Wong Gajah Mati". Setelah itu silih berganti kedua daerah itu dikuasai oleh Mataram dan Balambangan, dengan demikian, secara umum wilayah Balambangan kembali ke wilayah asli; "wit perkawit tanah Lumajang seanteornipun kadadosaken Nagari Balambangan.

Ternyata wilayah asli Balambangan masih dipersempit dengan serangan Amangkurat Agung (1646-1677) hingga ke daerah Kedhawung, Sentong, dan Panarukan.

Ketiga daerah itu baru dapat direbut kembali oleh Prabu Tawangalun II antara tahun 1656-1659. Bahkan raja besar Balambangan tersebut kemudian meluaskan kekuasaannya hingga ke Kediri pasca perang Trunajaya pada tahun 1679 sebagaimana ditulis oleh De Graff.  

Wilayah Balambangan seluas itu berlangsung pada tahun 1679 hingga 1691. Namun sepeninggal Prabu Tawangalun II, terjadi perebutan kekuasaan diantara anak-anaknya sehingga wilayah-wilayah Balambangan direbut kembali oleh Mataram melalui tangan Untung Surapati pada tahun 1690 an (dalam peta Belanda disebut Zonder Soerapati). 

Sejak itulah, Kediri, Blitar, Malang, Pasuruan, Banger, Lumajang, dan Puger lepas dari kekuasaan Balambangan. Saat itu, Kyai Jayalelana (1746-1756) diangkat sebagai Bupati Banger, dan Raden Kertanegara/Bagus Lumajang menjadi Bupati Lumajang. Keduanya di bawah pemerintahan Untung Surapati.

Apakah setelah itu semua daerah tersebut menjadi milik Mataram? Jawabannya adalah tidak! 

Karena Untung Surapati kemudian justru mendeklarasikan berdirinya kerajaan miliknya sendiri yang berpusat di Pasuruan. Balambangan hanya dapat menguasai kembali Puger timur dan Panarukan. Itupun setelah melalui pernikahan Pangeran Danureja dengan Mas Ayu Gadhing, puteri Untung Surapati. 

Puger, Sentong, Demong, Panarukan, dan Balambangan bersatu pada masa Prabu Danureja (1697-1736) dan bertahan hingga VOC datang dan menaklukkan Balambangan pada tahun 1767-1768 dalam Perang Wilis. 

Setelah itu, selain menyita seluruh perbendaharaan pustaka Balambangan, VOC juga memecah belah kerajaan menjadi dua bagian.

Yang pertama, Balambangan Barat dengan wilayah meliputi Panarukan, Sentong, dan Puger dengan ibukota di Panarukan disebut Kabupaten Kanoman Balambangan. Disana diangkatlah Mas Uno (Weka) pada tahun 1767-1768 sebagai Bupati. 

Sedangkan di sebelah timur Gunung Raung dan Gumitir dijuluki Kabupaten Kasepuhan dengan ibukota di Teluk Pampang (Muncar). Disana Mas Anom Kalungkung pada tahun 1767-1768 yang menjadi Bupatinya.

Selanjutnya, Sura Adiwikrama (1772-1788) ditunjuk menjadi Bupati wilayah Kanoman Balambangan Barat pada tahun 1772 yang berkedudukan di Besuki dan membawahi Panarukan, Sentong, dan Puger. 

Kabupaten Banyuwangi didirikan sebagai ganti dari Kabupaten Kasepuhan Blambangan pada tahun 1774 dengan bupati pertamanya Tumenggung Wiraguna I (1774-1782).

Tahun 1755 Tumenggung Prawiradiningrat menjadi Bupati Puger terlepas dari Panarukan (Besuki). Menyusul kemudian pada tahun 1819 Sentong dijadikan Kabupaten Bondowoso terlepas dari Besuki dipimpin oleh Mas Astratruna (Ki Ronggo) di tahun 1819-1830.

Karena Besuki kalah bersaing dengan Panarukan, maka ibukota pun dipindah ke Panarukan dan menjadi Kabupaten Panarukan. Nama itu kemudian diubah lagi pada masa Pemerintahan Bupati Achmad Tahir (sekitar tahun 1972) menjadi Kabupaten Situbondo dengan ibukota di Situbondo berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 28 / 1972.

Kabupaten Lumajang yang terlepas dari Probolinggo didirikan pada tahun 1920 dengan bupati pertamanya KRT Kertodirejo (1920-1928). 

Sedangkan Kabupaten Jember didirikan terlepas dari Kabupaten Bondowoso pada tahun 1929 dengan R. Notohadinegoro (1929-1942) sebagai Bupatinya.

Dengan memahami kronologi ini saya berharap masyarakat di enam kabupaten/kota agar membuka hati bahwa kita pernah bersatu dan menjadi bagian dari Balambangan. 

Sebagaimana kerajaan Melayu yang meliputi beberapa kabupaten dan provinsi di Sumatera, demikian pula kerajaan Balambangan pernah meliputi beberapa kabupaten di Jawa Timur.

Termasuk juga kepada masyarakat Banyuwangi agar membuka wawasan bahwa Balambangan bukan hanya Banyuwangi. Tidak ada monopoli bahwa Balambangan hanya Banyuwangi karena fakta sejarahnya memang tidak demikian.

Yang tidak kalah pentingnya adalah tidak perlu berebut klaim dan tidak perlu ada fanatisme kedaerahan yang berlebihan karena kita semua adalah saudara sebangsa, Indonesia. ( penulis: Bagus Putera Hanafi, pemerhati sejarah  Banyuwangi)

 

Caption : Bupati Abdullah Azwar Anas usai melantik pejabat baru, Kamis (9/8/2018).(Foto : Humas Pemkab Banyuwangi)

 

 

BANYUWANGI (KoaranTransparansi.com) –  Seiring tumbuhnya pariwisata daerah, Banyuwangi terus memperkuat daya ekonomi masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan melakukan penataan dan optimalisasi pengelolaan pasar tradisional untuk menjadi sentra ekonomi baru.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan, pasar merupakan tempat transaksi tradisional yang tak lekang oleh zaman. Tidak hanya menjadi tempat transaksi tapi juga menjadi tempat bertemunya orang dan tumbuhnya budaya. Pasar memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra ekonomi yang potensial

“Perkembangan pariwisata Banyuwangi terus maju, kami ingin warga mendapatkan dampak sebesar-besarnya dari perkembangan pariwisata tersebut. Kami memilih tidak mendirikan mal atau pusat perbelanjaan baru tapi memperkuat pasar tradisional untuk memberi ruang pada rakyat lebih berdaya,” kata Bupati Anas saat menyampaikan arahan kepada para pejabat struktural yang baru dilantik pada Rabu (8/8/2018) kemarin di Aula Rempeg Jogopati, Kamis (9/8/2018).

Pasar tradisional, kata Anas akan ditata dan dikelola secara optimal baik yang ada di kota dan khususnya di desa-desa yang menjadi tujuan wisata. Yakni menata kerapian dan kebersihan, juga fungsi pasar akan ditambah sehingga tidak sekadar untuk berjualan secara konvensional. Pasar juga akan dikembangkan menjadi sentra oleh-oleh, kuliner, dan minuman khas lokal.

“Selama ini pasar kan hanya buka pada pagi hari. Tapi malam harinya tutup padahal lokasi pasar selalu di tempat-tempat strategis. Ini yang akan kita optimalkan. Misalnya nanti di malam hari disewakan pada anak-anak muda supaya bisa buka kafe tapi tidak perlu mengeluarkan biaya sewa yang mahal,” kata Bupati Anas.

"Jadi bisa berfungsi ganda seperti pasar-pasar tradisional di Thailand. Selain untuk berbelanja warga, pasar di Thailand juga didesain menjadi tempat yang menarik untuk didatangi turis," imbuh Anas.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Anas meminta kepada jajarannya, untuk saling bersinergi. Tidak hanya menjadi tugas dari Kepala Disperindag yang baru saja dilantik, namun juga perangkat daerah lain yang berkaitan seperti Dinas Pariwisata, Satpol PP, Badan Pendapatan Umum dan lainnya.

“Kerja kita adalah kerja tim, semuanya saling mendukung untuk keberhasilan program,” pinta Anas.

Sementara itu kepada segenap pejabat struktural yang baru saja dilantik, Anas berpesan agar terus melakukan inovasi di tengah kekurangan personel Aparatur Sipil Daerah (ASN). 

“Tidak ada organisasi perangkat daerah yang tidak penting. Semuanya memiliki peran yang sama dalam mewujudkan kemajuan di Banyuwangi. Jangan lupa untuk terus meningkatkan kinerja dan melakukan monitoring untuk semua program yang dijalankan,” pungkas Bupati Anas. (def)

Friday, 10 August 2018 00:42

Turun Langsung Bantu Masyarakat

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Danjen Akademi TNI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S.Sos mengatakan, setiap tahun seluruh taruna akademi tingkat akhir melaksanakan LATSITARDA. 

Melalui LATSITARDA, para taruna tingkat IV bisa melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan membantu daerah-daerah sesuai kebutuhan, tegasnya saat audiensi dengan Gubernur Jatim Soekarwo di Grahadi Surabaya, Kamis (9/8/2018)

Rencananya, LATSITARDA tahun 2019 mendatang akan diselenggarakan di Provinsi Jatim meliputi empat kabupaten yakni Kab. Jember, Kab. Bojonegoro, Kab. Trenggalek dan Kab. Pamekasan.

“LATSITARDA mirip dengan Kuliah Kerja Nyata/KKN bila di kampus umum, jadi taruna turun ke masyarakat, tinggal dengan mereka dan membantu masyarakat misal di daerah tertentu butuh pembangunan jalan, taruna bisa membantu atau nanti beda-beda setiap kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.

Melalui LATSITARDA ini, diharapkan para taruna dapat berkolaborasi dengan mahasiswa dan akademi yang lain, serta apa yang dilakukan dapat menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat.

“Untuk itu dalam pertemuan ini kami butuh masukan dari semua termasuk bupati apa yang sekiranya dibutuhkan oleh daerah sehingga nantinya bisa juga dimasukkan dalam program daerah,” katanya.

Ditambahkan, dalam LATSITARDA akan dilakukan berbagai kegiatan seperti karya bakti, bakti sosial, penyuluhan, penanaman nilai juang, hingga pengenalan Akademi TNI, Akpol, dan IPDN.

Turut hadir dalam acara ini Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, Gubernur Akmil, Mayjen TNI Eka Wiharsa, Gubernur AAL, Laksamana Muda TNI Wuspo Lukito, S.E, M.M, Gubernur AAU, Marsekal Muda TNI Sri Mulyo H, S.I.P, M.A.P, dan Gubernur Akpol, Irjen Pol. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. Serta, Bupati dan Dandim Trenggalek, Bupati dan Dandim Jember, Pj. Bupati dan Dandim Pamekasan, Pj. Bupati dan Dandim Bojonegoro, serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (min)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo siap mendukung pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Wreda/LATSITARDA XXXIX Tahun 2019 yang rencananya akan dilaksanakan di beberapa kabupaten di Jatim. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Danjen Akademi TNI di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (9/8).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini mengatakan, pelaksanaan LATSITARDA ini diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Selain itu, dengan melihat para taruna taruni yang terjun langsung ke masyarakat, diharapkan dapat mendorong motivasi dan semangat anak-anak muda di daerah untuk masuk TNI/Polri dan memperkuat rasa nasionalisme.

“Ini sekaligus menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang kuncinya adalah persatuan dan kesatuan,” katanya.

Menurut Pakde Karwo, kegiatan LATSITARDA ini juga menjadi bagian dari pendidikan mendasar para taruna tingkat akhir baik dari Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Kepolisian (Akpol) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam terjun langsung membantu masyarakat di daerah.

“Ini penting sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Kegiatan ini, lanjutnya, juga menjadi bagian dalam mendidik para calon pemimpin masa depan untuk memahami betul kultur yang ada di masyarakat, termasuk soal leadership. Dimana di Jatim terdapat empat kultur atau budaya, yakni Mataraman sebanyak 45 persen, Madura sebanyak 30 persen, Arek sebanyak 20 persen dan Osing sebanyak lima persen.

“Masyarakat di setiap kultur ini berbeda-beda, termasuk tokoh panutannya seperti Mataraman yang tokoh panutannya lebih ke birokrasi kemudian tokoh agama dan tokoh masyarakat,” jelasnya.

erkait pelaksanaan LATSITARDA, Pakde Karwo meminta para bupati yang kabupatennya akan dijadikan lokasi LATSITARDA untuk memberikan dukungan. Tidak hanya soal kesiapan pemda, tapi juga lokasi, akomodasi serta dukungan masyarakat.

Nantinya, setiap Bupati akan berkoordinasi dengan jajarannya termasuk dengan Dandim setempat terkait program apa saja yang bisa disinergikan dengan program LATSITARDA. Baik soal pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial atau kemasyarakatan.  

 “Bila nanti ada masalah, dari dandim bisa dikomunikasikan dengan pangdam dan bupati bisa dikomunikasikan dengan gubernur, sehingga dapat dicari langkah-langkah solusinya,” kata Pakde Karwo. (ais)

Page 2 of 1771
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...