Pulau Rinca, NTT (KoranTransparnsi.com) - Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI melakukan sidak ke kawasan Taman Nasional (TN) Komodo, khususnya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Berdasarkan laporan dan informasi Komisi III DPR RI, disebutkan ada pengerjaan proyek  pembangunan yang dilakukan pihak swasta di areal TN Komodo itu. Ditengarai pembangunan proyek di TN ada unsur pelanggaran hukum.

"Setahu kami, di wilayah taman nasional tidak boleh ada pembangunan oleh pihak swasta,” jelas Anggota Komisi III DPR RI Yosef B Badeoda (F-PD) di Pulau Rinca, NTT, Sabtu (04/8/2018).

Mengutip tulisan pada papan informasi yang terpasang di titik lokasi proyek pembangunan, Yosef menyampaikan bahwa disitu tertulis pemberi izinnya adalah dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI  Muhammad Nasir Djamil menyatakan bahwa rencana proyek pembangunan itu harus dihentikan, karena diduga terjadi overlapping peraturan perundang-undangan. 

“Selain itu, ada juga kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kami mendengar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebenarnya juga telah meminta agar investasi ini dihentikan untuk sementara waktu, sampai ada keputusan yang jelas berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang berlaku,” tegas Nasir.

Politisi PKS itu meminta kepada seluruh stakeholder terkait, agar keberadaan TN Komodo, khususnya di Pulau Rinca itu dikembalikan kepada fungsi aslinya. 

“Kita khawatir komersialisasi di tempat ini akan mengganggu ekosistem dan habitat asli satwa-satwa yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, kami minta Pemkab Manggarai Barat dan juga kementerian terkait bisa mendengar aspirasi dari masyarakat yang mengharapkan agar komersialisasi di tempat ini dihentikan, sebelum ada peraturan yang jelas,” tuturnya.

Ditegaskannya, pihaknya tidak menolak adanya bentuk investasi, tetapi karena lokasinya berada di dalam areal taman nasional, maka harus diperhatikan secara benar. 

“Karena (areal itu) merupakan taman nasional, di mana tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan fungsi-fungsi taman nasional itu sendiri,” kata Nasir.

Senada dengan dua rekannya, Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub memaparkan bahwa jumlah areal yang akan dipergunakan untuk proyek itu tidaklah sedikit, yakni seluas 22,1 hektar. 

“Hal ini harus kita pertanyakan dahulu, apakah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengetahui adanya pembangunan ini. Saya merasa keberatan dengan adanya kegiatan (pembangunan) ini. Sebab hal itu sudah jelas melanggar,” tandas politisi PAN itu. 

Menanggapi kejadian yang ada, Kapolres Manggarai Barat menyatakan bahwa Kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak TN Komodo untuk mendapatkan konfirmasi tentang kegiatan yang dilakukan di TN Komodo itu, khususnya yang ada di Pulau Rinca. 

“Mungkin dari sana nantinya kami akan mendapatkan penjelasan tentang aturan atau regulasinya, khususnya yang berkaitan dengan rencana pembangunan di dalam areal Taman Nasional Komodo,” jelasnya.(sam)

 

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN-RB), Dr H Asnan Abrur, SE terkejut melihat seorang kakek bernama Masram (70) warga Desa Bayu, Kecamatan Songgon yang masih mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM) C.

Saat itu, Masram sedang antri di Satuan Pelayanan Satu Atap (Satpas) Polres Banyuwangi untuk mengurus SIM.

“Bapak masih naik motor,” ujar Asman kepada Masram. “Iya pak. Ini ngurus SIM C,” jawab Masram kepada Men-PA-RB yang mengunjungi tempat proses SIM. Sudah lama menunggu,’ tanya Menpan, baru 30 menit. Sebentar lagi sudah dipanggil,” jawab Masram.

Menpan juga menanyai kepada warga yang sedang ngurus di Satpas. “Bagaimana ngurus SIM,” kata Menpan. “Enak, murah dan cepat,” jawab seorang ibu yang sedang antri.

Pernyataan warga tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan Menpan yang melakukan kunjungan di Mapolres Banyuwangi, Senin (6/8/2018). Sekitar pukul 08.45 WIB, Menpan yang datang mengecek layanan SIM memang berdialog dengan Masram.

“Benar cepat ya! Bukan karena bilang cepat karena ada Pak Polisi,” tanya Asman Abnur didampingi Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman SIK.

Menpan pun mendapat penjelasan penegasan dari sang kakek. Tidak ada pungutan tambahan agar proses pengurusan SIM berjalan cepat dan tuntas. Sesuai ketentuan mengurus SIM C cukup membayar Rp 75 ribu. “Benar tadi bayar segitu ya,” tanyanya sekali lagi memastikan.

Menpan datang ke Banyuwangi dalam rangka menyongsong Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Karena itu sebelum menyambangi Satpas Polres Banyuwangi terlebih dulu melihat dari dekat pelayanan di mall layanan publik milik Pemda Banyuwangi dekat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sritanjung. 

“Jika Banyuwangi masuk WBK maka tunjangan kinerja aparatur sipil negara (ASN) akan naik satu kali lipat. Apabila masuk Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka tunjangan kinernanya bakal naik dua kali lipat lagi,” tandas Asman kepada wartawan. 

Di institusi kepolisian, saat ini tunjangan kinerja bagi anggota biasa sekitar Rp 1,7 juta. Sedangkan untuk anggota yang memiliki jabatan tunjangan kinerjanya Rp 2.150.000. Andai Banyuwangi masuk kategori WBK maka tunjangan kinerja anggota biasa akan naik menjadi Rp 3,4 juta. Sedangkan untuk personil yang punya jabatan berada di kisaran Rp 4,3 juta.

Kini WBK sedang diupayakan. Penilaiannya berada di tangan eksternal masing-masing pengelola pelayanan publik. Eksternal itu salah satunya ada masyarakat. Penilaian itulah yang bakal menentukan apakah layanan publik di Banyuwangi layak masuk kategori WBK.

Disamping melihat layanan SIM, Menpan juga masuk di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan Rupatama. Sekedar di ketahui, Polres Banyuwangi terus membenahi fisik bangunan maupun sistem layanan demi kenyamanan pelayanan publik. 

Kedatangan Menpan ke Banyuwangi sebenarnya hampir mampir sebentar. Sebelum ke Polres, Menpan juga mengunjungi Mal Banyuwangi yang didampingi Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Setelah selesai di Mapolres, Menpan langung meluncur ke Situbondo bersama Sekjen MA dan Waka Kajagung. (ari)

Gresik (KoranTransparansi.com) -  Tempat Wisata Alam Gosari (Wagos) di Desa Gosari, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, diharapkan kedepannya menjadi tempat wisata alam andalan sekaligus menjadi alternatif bagi wisatawan lokal dan dan mancanegara di Jawa Timur.

Bukan saja lokasinya yang masih perawan, namun Wagos memiliki nilai sejarah yang tinggi. Setidaknya ada tiga obyek yang bisa dikunjungi diantaranya adalah sumber mata air (satu kolam dan mata air).

Lalu ada areal spot foto yang cantik dan  situs peninggalan Mojopahit. Situs ini ditemukan sekitar delapan tahun lalu. Dan sekarang Wagos terus dikembangkan serta dilengkapi kebutuhan lain untuk memenuhi kebutuhan tempat wisata.

Desa Gosari saat ini menjadi tujuan Mahasiswa Institut Keislaman Abdullah Faqih (Inkafa) melakukan Kuliah Kerja Nyata KKN selama sebulan sejak 9 Juli lalu. Ini adalah periode kali ketiga Inkafa KKN di Desa Gosari. kata Nurul salah satu mahasiswa yang sedang KKN di desa itu.    

Inkafa dan pemangku Desa Gosari, Minggu (5/8/2018) juga mengundang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pembekalan kepada perangkat Desa dan Mahasiswa yang sedang KKN. Ini untuk menambah pengalaman soal menejemen bisnis wisata maupun organisasi kepemudaan.

Hadir dalam kesempatan pertemuan terebut selain Sekdes Munir, juga Ketua Karang Taruna Mujib dan pengelola tempat wisata Wagos. Sedangkan dari LPM Provinsi Jawa Timur Wakil Ketua Bidang Humas H Amin Istighfarin,S.Sos, Wakil Sekretaris Fatkurahman,SE, Wakil Ketua bidang Ketenagakejaan, Pemuda dan Olahraga Dwi Sudarmono Wanudyantanto,ST, Sekretaris Korbid SDM Abdul Basith Arham,S.Psi. 

Sudarmono memberikan materi menegement bisnis pariwisata sedangkan Arham memberikan meteri optimilisasi menejement insan pariwisata. 

Meski Wagos ini sudah lama menjadi tempat wisata baru di Kabupaten Gresik  namun belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya akibat minimnya promosi. Kendala utamanya malah terjadi pada person pengelolanya. Misalnya tidak semua masyarakat atau Karangtaruna bersdia menjadi pengurus paguyuban. ujar Mujib, Ketua Kartar Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Gresik. 

Ditambahkan pula bahwa faktor kedua ternyata selama ini belum terbentuk kepengurusan. Sehingga untuk memilih siapa yang menjadi ketua saja mengalami kesulitan. Padahal Wagos ini bisa mendatangkan uang. 

Dan ketiga karena minimnya pengalaman menejement berujung pada kelambatan pengembangan Wagos. Usai paparan dilanjutkan dengan diskusi terbuka. 

Sekretaris LPM Provinsi Jawa Timur Fatkurahman mengatakan lembaganya siap melakukan pendampingan agar Wagos lebih berdaya  . Bentuk bantuan yang bisa diberikan pada langkah awal dengan memberikan bantuan pelatihan menejement dan diklat bagi pengurus Wagos. "organisasi Wagos harus ditata dengan baik," tandasnya.

LPM Provinsi Jawa Timur perlu bertemu dengan kepala Desa setelah Pak Kepdes pulang dari Ibadah haji . Wagos ini diyakini akan menjadi tempat wisata andalan. Potensinya sangat besar. kata Fatkur. (ais)  

 

Mataram (KoranTransparansi.com) - Gubernur Nusa Tenggara Barat(NTB), Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menginstruksikan seluruh aktivitas sekolah di daerah itu diliburkan pascagempa bumi 7.0 Skala Richter (SR) yang mengguncang wilayah tersebut pada Minggu malam.

"Saya menginstruksikan agar semua sekolah di Lombok Utara, Mataram, Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah untuk diliburkan besok hari sambil mengecek keamanan bangunan sekolah," katanya, di Mataram, Minggu.

Selain itu, Gubernur juga menginstruksikan semua tenaga kesehatan di pulau Lombok untuk masuk dan bekerja serta memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara maksimal.

"Semua perangkat BPBD Pemda bersama TNI dan Polri, Badan SAR dan elemen masyarakat lain bekerja malam ini untuk menjangkau daerah yang diperkirakan paling terdampak yaitu Lombok Utara dan Lombok Timur," ucapnya.

Hingga saat ini, listrik padam di beberapa lokasi,dan sedang diupayakan untuk normal kembali. Jaringan seluler juga terputus di beberapa tempat.

"Sekali lagi, kami memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia," pinta Gubernur.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan memberikan pelayanan pengungsian yang layak bagi para korban yang rumah tinggalnya hancur maupun rusak, dan pelayanan kedaruratan lain-lain untuk menunjang penghidupan pasca gempa hingga tercapainya pemulihan.

"TNI dan Polri juga memberikan bantuan tenda," ujarnya.

Untuk itu, Gubernur mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan menggunakan sumber informasi terpercaya resmi dari BMKG, BNPB, pemerintah daerah, kepolisian dan pihak berwenang lainnya.

"Saya juga menyerukan pihak masjid di Kabupaten Lombok Utara dan sekitarnya untuk menenangkan masyarakat agar tidak panik. Mari kita berdoa agar tidak terjadi gempa susulan," kata Gubernur NTB. (ais)

Page 9 of 1771
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...