Jakarta (KoranTransparansi.com) - Kementerian Pemuda dan Olahraga menggandeng sekitar 200 pemuda di Jakarta untuk dijadikan kader anti-narkoba sebagai salah satu upaya menyosialisasikan bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang di masyarakat.

Sejumlah calon Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) se-Provinsi DKI Jakarta itu dikukuhkan Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Faisal Abdullah, di Jakarta, Selasa Malam.

Sebelum turun ke lapangan, para kader mendapatkan pelatihan selama tiga hari dari 26-28 November di Jakarta dengan pemateri antara lain dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Badan Narkotika Nasional dan motivator dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

Materi yang diberikan antara lain tentang kebijakan pemerintah di bidang kepemudaan, peran dan tugas KIPAN, peran revolusi mental, strategi dan pencegahan narkoba di masyarakat, teknik komunikasi, konseling dan rehabilitasi serta kampanye anti-narkoba lewat media sosial.

Program KIPAN pertama kali di mulai sejak 2016 oleh Kemenpora bekerjasama dengan BNN yang telah merekrut sejumlah kader dari berbagai wilayah di sejumlah provinsi di Indonesia.

"Dari kerjasama dengan BNN ini alhamdulillah sudah mendapatkan respon yang baik dari bapak Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan inpres tentang narkoba," kata Abdullah, di Jakarta, Selasa.

Salah satu pemuda Jakarta, Firdaus Adi Setiawan, mengaku merasa tergerak untuk ikut terlibat menjadi kader anti-narkoba tersebut.

"Saya ingin menjadikan negara ini maju dan saya membaca bahwa narkoba sudah menyebar luas..., teman saya sendiri ada juga yang menjadi korban bandar, korban penyelundupan juga ada," kata Setiawan. Ia tergabung di karang taruna di daerah Tebet, Jakarta, dan suatu forum anak.

Setelah mengikuti pelatihan, ia akan membuat program sosialisasi tentang bahaya narkoba dengan pendekatan yang sesuai dengan anak-anak.

"Mungkin kami akan buat lomba mewarnai anti narkoba dan kita tanamkan kepada mereka untuk tidak memakai narkoba ke depannya," kata Firdaus.

Salah satu kader anti-narkoba lainnya, Nadila Azizah, akan mulai mengaktifkan kembali kegiatan karang taruna di daerahnya di Jagakarsa untuk membuat sejumlah program penyuluhan anti-narkoba.

"Aku merasa di lingkunganku sendiri ada satu tempat yang sepertinya dijadikan tempat transaksi.  Banyak yang tertangkap itu anak-anak sekolah, SMP-SMA... Bahkan di daerah saya juga ada yang tertangkap orang dewasa yang sudah punya anak dua. Jadi tidak hanya orang dewasa yang kena, anak-anak juga," kata Nadila.

Sasaran program pelatihan dari Kemenpora itu adalah para pemuda dari umur 16-30 tahun.

Setelah menyelesaikan pelatihan, para kader tersebut akan merekrut sekitar 25 anggota di wilayah kerjanya untuk dilibatkan menjadi kader-kader di masyarakat.

"Pesannya, dari diri kita sendiri kita harus mengenal narkoba itu apa, bahayanya apa, dan kita juga harus bisa membawa diri ke pergaulan yang lebih positif," kata Daus.

Kasubdit Lingkungan Kerja dan Masyarakat BNN, Komisaris Besar Polisi Ricky Yanuarfi, mengungkapkan, wilayah Jakarta memiliki angka prevalensi pengguna narkoba tertinggi di seluruh Indonesia yaitu 2,18 persen dari jumlah penduduknya.

"Jakarta merupakan ranking pertama dari semua provinsi di republik ini terhadap penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu perlu ada perhatian khusus dari pemerintah setempat, semua komponen, stakeholder agar ke depan generasi Jakarta bisa terproteksi, terjaga dengan baik," kata Yanuarfi.

Untuk 2018 ada tiga wilayah yang menjadi target program pelatihan tersebut, yaitu Aceh, Jakarta dan Bali, ungkap Ricky.

"Seperti apa yang disampaikan pak deputi tadi, 10-20 tahun ke depan mereka ini lah pemegang tampuk bangsa ke depan," kata Ricky. Nadila pun berpesan sebagai kader anti-narkoba.

"Sebenarnya kita sendiri tahu hanya saja kita suka menutup mata dan telinga. Dari diri sendiri kita harus peka lingkungan yang baik yang mana, lingkungan yang tidak yang mana, diawali dari diri sendiri kita bisa memilih berteman sama siapa, mau sama yang baik atau ngga," kata Nadila. (*/med)

Banyuwangi (KoranTransparansi.com) - Sandiaga Salahudin Uno bertemu dengan perwakilan 25 Desa di Banyuwangi, Selasa (27/11/2018). Acara yang digelar di AJM Genteng Banyuwangi, menjadi ajang curhat para petani, guru honorer, K 2  dan para pelaku UMKM. Mereka mengeluhkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dan produksi pertanian yang anjlok harganya.

Menurut Sandi lesunya ekonomi, kesejahteraan yang menurun, dirasakan seluruh daerah yang dikunjunginya. Khususnya para petani dan guru honerer.

Bu Hanifah peserta diskusi pelaku UMKM kemasan olahan ikan berharap, jika Prabowo dan Sandi menjadi Presiden dan Wakil Presiden semua keadaan menjadi lebih baik.

“Semoga jika bapak  jadi wakil presiden, semuanya akan menjadi lebih baik. Sekarang semuanya jadi serba mahal, sementara daya beli masyarakat turun. Tolong pak diperbaiki keadaan ini,” kata Hanifah.

“Saya sudah lima hari berada di Jawa Timur dari Malang hingga di Banyuwangi.  Keluhannya sama. Dari  Batu, Lumajang, Jambuwer hingga Jember. Ada Pak Agus Sayur yang panen tomatnya anjlok di Batu. Biaya produksi satu kilo Rp 1500. Pas panen hanya bisa di jual Rp 300 per kilogram, atau petani tebu di Lumajang yang harganya juga anjlok karena pemerintah membuka  keran impor, juga petani  kopi di Jambuwer. In Shaa Allah kita perbaiki itu semua Bu Hanifah,”  jelas Sandi.

Sandi dihadapan ratusan peserta diskusi menyatakan pasangan Prabowo Sandi akan menciptakan Gerakan ekonomi rakyat yang akan menyasar para pelaku ekonomi kecil dan menengah. Karena menurut Sandi, inilah denyut ekonomi Indonesia sesungguhnya.

“Soal K 2 dan guru  honorer kami sudah menandatangani kontrak untuk memperbaiki kesejahteraan K 2 dan guru honorer,” terang Sandi. (med)

Tuesday, 27 November 2018 21:03

Rapimnas SMSI Digelar Desember di Jakarta

Semarang (KoranTransparansi.com) – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada pertengahan Desember mendatang di Jakarta. SC dan Oc kini sedang menyiapkan semua keperluan termasuk materinya.

Sekretaris Jenderal SMSI Firdaus, ketika berada di Semarang mengatakan sebagai organisasi yang baru lahir, SMSI masih disibukan dengan aktivitas membangun dan melakukan penguatan infrastruktur organisasi.

“SC terus menggodok materi yang akan disajikan dalam Rapimnas sekaligus melakukan inventarisasi masukan masukan dari pengurus SMSI baik ditingkat pusat maupun daerah,” tegas Fordaus

Dijelaskan bahwa , konsolidasi organisasi  mendesak dilakukan dengan melihat berbagai problem terkait dengan pesatnya pertumbuhan jumlah perusahaan media siber yang semakin menjamur.

“Pertumbuhan tidak terpusat di Jakarta atau kota-kota yang menjadi ibukota provinsi saja, tetapi di hampir seluruh kabupaten/kota di tanah air,” tuturnya.

Kondisi saat ini, lanjut Firdaus, sebagian besar pengelola media siber baik yang di Jakarta maupun di ibukota provinsi, tengah berjuang untuk membesarkan kelangsungan usahanya, ditengah persaingan yang semakin ketat pada era digital.

Dengan kondisi demikian, SMSI Pusat segera mengambil langkah cepat dengan menggelar Rapimnas yang akan diikuti seluruh anggota pengurus pusat, para ketua dan sekretaris pengurus provinsi SMSI.

Persoalan kesehatan keuangan perusahaan akan menjadi salah satu bahasan, karena problem ini menjadi persoalan yang menggejala secara umum.

Seiring dengan semakin surutnya pasar media cetak, tambah Firdaus, semestinya kondisi itu menjadi peluang bagi media siber untuk merebut konsumen media termasuk kue iklannya.

“Namun yang terjadi belum sesuai yang diharapkan, terlebih di kalangan media siber di wilayah kabupaten/kota,” tandasnya.

Diakhir perbincangan, diterangkan Firdaus, pada Rapimnas SMSI nanti, juga dimatangkan tentang PO ( Peraturan Organisasi) untuk memperluas rentang kendali dan jangkauan pelayanan organisasi terhadap anggota yang sebarannya semakin luas.(mat)

Tuesday, 27 November 2018 06:58

Fraksi Golkaf Dilarang Hambat Program Bupati

Pamekasan (KoranTransparansi.com) – Partai Golkar bekerja bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat umum dan peningkatan kesejahtraan rakyat.

Sebab itu kami melihat tidak sepatutnya fraksi Golkar melakukan hal hal yang bisa merugikan atau menghambat  pembangunan  di daerah.

Efek dari kekalahan di Pilkada, kemudian fraksi bersikap oposisi dan melawan semua program bupati. Ini tidak boleh dilakukan. Politikus Golkar tidak seperti itu. Masih ada jalan lain. Golkar tidak punya gent oposisi. . ungkap H Zainudin Amali, Ketua DPD l Partai Golkar Jawa Timur, saat melantik Bappilu Pamekasan, Senin (26/11/2018)

Kami sangat paham dengan suasana hati kader partai  di Pamekasan. “ Ada orang maju Pilkada lewat  Golkar, terus gagal,  lalu melarikan diri tampa pamit, kemudian  tiba tiba nyaleg di partai lain. Ini memang kurang bagus. Namun di politik bisa saja terjadi,” jelasnya.

Berangkat dari kasus ini, tidak ada pilihan lain kcuali Golkar harus menentukan nasipnya sendiri. Momentumnya adalah Pileg 2019.

Sekarang harus bekerja keras, berjuang bersama rakyat, berbaik hati dengan tokoh desa, tokoh masyarakat, kepada masyarajat juga harus ada yang bisa ditawarkan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam dua bulan terakhir (November-Desember) 38 Bappilu Partai Golkar Kabupaten/Kota di Jawa Timur, pelantikannya harus sudah tuntas. Dan itu harus dilaksanakan di kantor masing masing, meski dilakukan secara sederhana.

Menurut Sahat Tua Simanjuntak, Sekretaris DPD Golkar Jawa Timur, pengukuhan dilakukan secara maraton. Di Pantura, dalam sehari bisa empat tempat, di Dapil lX, juga begitu. Sedang hari ini Pamekasan dan Sampang.

Hari ini, kata Sahat, semua caleg harus sudah di Dapilnya masing masing, termasuk saya, full di Dapil lX yang meliputi Magetan, Ngawi, Pacitan, Trenggalek dan Ponorogo. Namun karena saya sekretaris, aya tuntaskan dulu pengukuhan ini, setekah itu full di Dapil, harus membagi waktu. ucapnya.

Pak Ketua (Zainudin Amali,red) setiap melantik selalu wanti wanti agar caleg serius. Targetnya meningkat 20 persen setiap Kab/Kota. “Kita tidak boleh berasumsi, tidak boleh bermain klaim, tidak boleh wacana.Semunya harus riel, “ kata Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak .

Ditambahkan, target nasional 110 kursi di parlemen, DPRD Provinsi Jawa Timur 17 sampai 20 kursi. Ini pekerjaan tidak mudah.

Sementara itu Ketua Bappilu DPD ll Golkar Sampang Muhammad Bin Mu’afi Zaini (Gus Mamak) mengatakan, pada Pemilu 2014 lalu Golkar memang kurang beruntung yaitu hanya kebagian 2 kursi. Targetnya empat kursi dipastikan bisa tercapai, tapi enam kursi-pun juga realistis.

Kalau tadi Pak ZA meminta 8 sampai 9 kursi, ya Pak Ketua DPD l bicaranya jauh kedepan. Dan itu wajar saja. Dasarnya adalah Golkar Sampang saat ini beda dengan sebelumnya. Saat ini militansinya sangat bagus. (min)

 

Page 8 of 1824
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...