Jakarta (KoranTransparansi.com)  - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan agenda progres pembangunan Geopark dan Museum Geologi di Indonesia.

Ini menyangkut soal status gunung berapi di Indonesia dan revitalisasi pos pengamatan gunung api aktif, sistem informasi bencana geologi serta mitigasi dan adaptasi bencana geologi, penyediaan data geologi untuk eksplorasi migas dan minerba, program kemasyarakatan Badan Geologi.

“Sejarah Badan Geologi di Tanah Air sudah dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini seiring dengan kepentingan Belanda dalam eksplorasi dan eksploitasi migas dan minerba pada saat itu di wilayah Nusantara,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Dikatakannya, saat ini Badan Geologi adalah salah satu unit teknis di bawah Kementerian ESDM. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015, Badan Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi air tanah dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

“Dalam melaksanakan tugas, Badan Geologi melaksanakan fungsi antara lain penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi dan pelaksanaan pelayanan, penelitian dan penyidikan dibidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi air tanah dan lingkungan, serta survei geologi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Ridwan, Badan Geologi melaksanakan pemantauan evaluasi dan peraturan penelitian dan pelayanan dibidang sumber daya geologi. Oleh karenanya, Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan secara komprehensif tentang perkembangan pembangunan Geopark dan Museum Geologi. Alam Indonesia terkenal kaya akan situs-situs geologi, sehingga sangat memungkinkan untuk mengembangkan Geopark, baik untuk tujuan penelitian maupun untuk dimanfaatkan sebagai lokasi wisata alam.

“Pembangunan dan revitalisasi Museum Geologi sangat diperlukan, mengingat keberadaan Museum Geologi yang existing masih minim, sedangkan animo dan kunjungan masyarakat ke Museum geologi sangat tinggi,” tandas legislator Partai Golkar itu.

Ridwan menyampaikan, sebagian besar wilayah Indonesia termasuk ke dalam ring of fire, sehingga memiliki banyak gunung berapi aktif. Pada kesempatan tersebut, Komisi VII DPR RI meminta penjelasan yang terkait dengan status dari semua gunung api aktif tersebut.

“Keberadaan pos pengamatan gunung api perlu direvitalisasi agar lebih kondusif dan lebih optimal dalam menjalankan fungsinya. Sejalan dengan situasi kebencanaan, Komisi VII DPR RI juga meminta penjelasan mengenai sistem informasi geologi serta mitigasi dan adaptasi bencana geologi,” kata legislator dapil Jawa Timur itu. (sam)

Sumenep (KOranTransparansi.com) - Pasca ditetapkannya sebagai tersangka atas Pungutan Liar (Pungli) pendaftaraan Tanah sistematika lengkap (PTSL) Tahun  2017, Sekretaris Desa Prenduan (MM) ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kab. Sumenep,  beberapa hari kemarin.

Sebelumnya Kepala Desa Kertasada atas dugaan yang sama telah mendekam di jeruji besi, Kejaksaan Negeri Sumenep di minta untuk lebih tegas lagi awasi dugaan tersangka lainnya, sebab tidak menutup kemungkinan akan banyak kepala Desa yang lain terperangkap dalam pungutan liar (pungli) tersebut
 
Ketua Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) kab. Sumenep, Zaifiddin mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kinerja kejaksaan negeri sumenep, karena telah terbukti memproses berbagai persoalan korupsi dan pungutan liar (pungli) di Kab. Sumenep. (26/09)
 
keseriusan ini terlihat dengan banyaknya kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri sumenep dalam memberantas tindak pidana korupsi perlu diajungkan jempol, sebab kejaksaan tidak tebang pilih dalam menegakkan supre masi hukum 
 
seperti santer diberitakan di berbagai media cetak dan online terkait Pungli prona dilakukan sejumlah kades yang ada. Prona ini sangat rentan dan menjadi topik menarik bagi kejaksaan, hal ini banyak kepala Desa mendekam di sel penjara karena diduga kuat melakukan pungli yang bisa merugikan negara.
 
Di katakan zai, Setelah dua kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka melakukan pungutan liar (Pungli) Kejaksaan Negeri harus mengkaji kembali beberapa Desa yang ada di Kab. Sumenep termasuk Desa Aeng panas
 
untuk diketahui, Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) ini adalah program pemerintah yang di subsidi oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk masyarakat yang kurang mampu.(sal)

 

KEDIRI (KoranTransparansi.com) - Dalam rangka memeriahkan gelaran Festival Kelud  2018, Pemerintah Kabupaten Kediri akan menggelar festival nanas dan pameran buah. Kegiatan ini akan diselenggarakan 29 September-30 September 2018, bertempar di lapangan rest area bawah atau area tiket masuk wisata Gunung Kelud.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, Anang Widodo melalui Kabid Pengelolaan Tanaman Pangan Tri Retnani Yeni Astuti, MM menyampaikan, ini merupakan event tahunan yang dilaksanakan dalam Festival Kelud. Harapannya, event ini menjadi gerbang pembuka potensi Kabupaten Kediri kepada masyarakat khususnya pengunjung wisata Gunung Kelud.

“Bursa pameran buah digelar mulai Sabtu sampai Minggu tanggal 29 s/d 30 September 2018. Dimeriahkan juga nanti dengan parade band pelajar dan minum susu dan kopi gratis. Band ini merupakan para juara kategori SMP dan SMA yang digelar saat festival band di Pekan Budaya dan Pariwisata tahun 2018," jelasnya.

Menurutnya, untuk susu nanti berasal dari peternakan sapi perah Kecamatan Ngancar dan 500 liter susu segar. Bahkan, kopi asli produk dari lereng Gunung Wilis dengan merk Ayu Putri Wilis, Dusun Besuki, Desa Jugo,Kecamatan Mojo, juga ikut andil dalam event tersebut.

Ditambahkan Yeni, Minggu 30 September juga akan ada arak-arakan nanas yang diprakarsai warga desa se-Kecamatan Ngancar. Puncaknya nanti setelah arak-arakan terdapat kenduri nanas yang akan dibagikan gratis bagi seluruh pengunjung.

“Pada minggu pagi, nanti rute arak-arakan tumpeng nanas dari balai Desa Sugihawaras menuju lapangan rest area bawah. Dilanjutkan dengan kenduri dan ‘porak’ tumpeng nanas. Biasanya ini acara yang sangat ditunggu-tunggu pengunjung wisata dan warga sekitar Gunung Kelud" pungkasnya.(bud)

Thursday, 27 September 2018 02:25

Persebaya Dukung Penghentian Sementara Liga 1

Surabaya (KoranTransparansi.com) - PSSI secara resmi telah mengumumkan Liga 1 2018 dihentikan sampai waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini diambil setelah terjadinya insiden meninggalnya suporter Persija, Haringga Sirila, akibat pengeroyokan, Minggu (23/9/2018).

Pelatih Persebaya Surabaya, Djadjang Nurdjaman mengaku sangat setuju dengan sikap PSSI. Menurutnya, keputusan ini memang perlu diambil di tengah sorotan publik pada tragedi pengeroyokan suporter.  "Itu keputusan yang terbaik karena bagaimanapun kita harus mengevaluasi kejadian tersebut. Saya pikir itu keputusan yang tepat. Sebenarnya sekarang klub sudah mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan, mungkin akan terganggu lagi, keputusan ini sangat bijak," katanya

Diakuinya, penghentian Liga 1 ini bisa berdampak pada kelangsungan program masing-masing klub. Namun, Djanur menyatakan tidak ada masalah karena ada situasi yang lebih penting untuk segera diselesaikan.  "Nanti kami akan pikirkan lagi sampai kapan kira-kira dihentikan ini dan seperti apa. Kami harus memikirkan bagaimana supaya peak performance tetap terjaga. Kami tetap latihan," imbuhnya.

Persebaya Surabaya sebenarnya akan melakoni lawatan ke kandang Arema FC dalam Derbi Jatim, Minggu (30/9/2018). Sayangnya, laga yang banyak ditunggu publik harus ditunda sampai jadwal baru diumumkan.

Seperti diketahui, Ketua PSSI, Edy Rahmayad mengumumkan menghentikan sementara kompetisi Liga 1 2018 dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Langkah yang diterapkan Edy itu merupakan buntut dari tewasnya suporter Persija Jakarta, Haringga Sirila. "PSSI menghentikan sementara Liga 1 senior di 18 klub sampai batas waktu yang belum ditentukan," kata Edy pada konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).

"PSSI akan berkoordinasi dengan pihak AFC dan FIFA, dan juga pihak terkait lainnya, seperti BOPI (Badan Olahraga Profesional) dan Kemenpora (Kementrian Pemuda dan Olahraga)," tutur Edy.

Sebelumnya, BOPI dan Kemenpora meminta kepada PSSI untuk menghentikan Liga 1 2018 selama dua pekan, menyusul insiden tewasnya suporter Persija tersebut. (nov)

Page 8 of 1807
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...