JAKARTA (KoranTransparansi.com) – Hari kedua pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, ada 10 instansi yang menjadi sasaran terbanyak para pelamar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Humas Badan kepegawaian Negara (BKN), hingga pukul 17.07 tercatat ada 10.113 pelamar yang sudah selesai pilih instansi dan formasi dan 1.261 diantaranya sudah diverifikasi oleh instansi masing-masing.

Lima instansi paling banyak menerima lamaran adalah Kementerian Hukum dan HAM (5.312 pelamar), Kejaksaan Agung (926 pelamar), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (854 pelamar), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (655 pelamar), serta Pemerintah Kota Bandung (509 pelamar). 

Selanjutnya, menyusul Kementerian Kesehatan (430 pelamar), Kementerian Sosial (417 pelamar), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 406 pelamar, Pemprov DKI Jakarta (393 pelamar), dan Mahkamah Agung (379 pelamar).

Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan menambahkan, hingga Kamis (27/09) sore, pelamar sudah dapat melakukan registrasi ke 372 kementerian/lembaga/daerah, atau sejumlah 62 persen dari jumlah keseluruhan instansi yang membuka formasi.  

Adapun input  data selama proses pendaftaran dilakukan secara bertahap sampai waktu penutupan pendaftaran yang telah ditentukan.

Dihubungi secara terpisah, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengimbau pelamar untuk mencermati pengisian data agar tidak terjadi kesalahan, karena data yang sudah masuk tidak bisa diperbaiki setelah mengklik kolom Akhiri dan Proses Pendaftaran. 

“Tidak perlu buru-buru saat melakukan pendaftaran,” ujarnya, Kamis (27/09).

Diingatkan juga agar para pelamar CPNS melengkapi syarat administrasi seperti ijazah, KTP, foto, Kartu Keluarga, dan syarat lain sesuai kebutuhan instansi tujuan. Setelah nantinya proses seleksi administrasi selesai, peserta akan menjalankan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).  

Seperti tahun lalu, SKD juga dilaksanakan dengan Computer Assisted Test (CAT) untuk menekan kecurangan. Kelulusan juga menggunakan nilai ambang batas (passing grade). Nilai SKD memiliki bobot 40 persen.

Releaae yang diteima media ini dari humas Kementeian PANRB menyebutkan , setiap peserta harus mengerjakan 100 soal yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal. Dengan sistem modern  ini, dipastikan tidak lagi ada ‘titipan’. “Kalau ada oknum yang bisa memastikan lulus tahap ini, dipastikan itu penipuan. Harap lapor ke pihak yang berwenang,” tegas Setiawan. (ais)

 

Madiun (KoranTransparansi.com) - Menyusul dilantiknya Ahmad Dawami Ragil Saputro-Hari Wuryanto oleh Gubernur Soekarwo di gedung negara Grahadi Surabaya, jabatan Bupai Madiun resmi diserahtrimakan dari pejabat lama kepada yang baru di pendopo Muda Graha, pada Rabu (26/9/2018).

Sidang paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Madiun, H. Suwandi, juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo.

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro menyatakan, pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme yang harus ditempuh untuk kesinambungan penyelenggarakan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan kepala daerah hanya sebagai sarana guna mewujudkan pembangunan daerah secara integral dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan masyarakat. 

Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Dr.H. Soekarwo, menghimbau, agar bupati sering mengadakan komunikasi kepada rakyat. Terutama dengan DPRD agar tidak ada kendala dalam penyusunan APBD.

“Kalau bupati tidak rukun sama DPRD, pasti kisruh dalam penyusunan APBD. Harus sering ada komunikasi. Ini penting,” kata DR.H. Soekarwo. Sebelumnya, Pj Bupati Madiun yaitu Boedi Priyo.

Hadir dalam Sertijab ini diantaranya jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Walikota Madiun H. Sugeng Rismiyanto, Sekda Tontro Pahlawanto, kepala OPD, Asisten, Kabag dan undangan lainnya.(ais)

Thursday, 27 September 2018 05:02

DEKLARASI KOTAKU, MENUJU SIDOARJO BEBAS KUMUH

Sidoarjo (KoranTransparansi.com) - Untuk mewujudkan Sidoarjo menjadi Kota bebas kumuh, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sidoarjo menggelar deklarasi membangun komitmen bersama dalam penanganan persoalan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh atau disingkat Kotaku.

Deklarasi ini dilakukan oleh relawan dari elemen Forum Komunikasi Antar Lembaga Keswadayaan Masyarakat (FKA-LKM) Kecamatan Gedangan di Pendopo Kecamatan Gedangan. Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin S.H. menghadiri acara itu seklaligus memberikan arahan

Deklarasi ditandatangani Camat Gedangan, perwakilan Kepala Desa dan Koordinator FKA-LKM. Semua pihak yang terlibat juga secara simbolis memakai pin Kota Tanpa Kumuh dengan harapan mampu menangani masalah sekaligus mengurangi luasan wilayah kumuh di Kabupaten Sidoarjo.

Tim Leader Kotaku Provinsi Jawa timur Agus Shonhaji Mu’thi mengatakan di Jawa Timur luasan wilayah kumuh mencapai 3 ribu hektar, sedangkan data yang masuk di kotaku mencapai 1792 hektar yang tersebar di 1857 kelurahan di 36 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

“Nah, dari 36 Kabupaten/Kota, Sidoarjo juga termasuk salah satunya masuk wilayah kumuh, yang luasan kumuhnya terletak di Kecamatan, Desa hingga RT/RW mana, telah di tetapkan melalui SK Bupati” jelasnya.

Ada 7 indikator dalam menangani wilayah kumuh, indikator itu diantaranya Kondisi Bangunan (Keteraturan, Kepadatan dan Kondisi Fisik), Jalan Lingkungan, Drainase Lingkunga, Air Limbah, Air Bersih / Air Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengamanan Bahaya Kebakaran.

Sementara itu Wakil Bupati Sidoarjo yang juga hadir sebagai narasumber, memberi arahan kepada semua untuk dapat bersinergi dengan baik. “Pembangunan saat ini sudah bottom up, semua dari bawah, yang merencanakan desa dan yang melaksanakan desa, untuk itu desa juga harus berperan aktif dalam menentukan pembangunan.” ucapnya.

FKA-LKM harus bisa memotret keadaan di desa dengan sebenar-benarnya, sehingga bisa memetakan untuk melihat dari skala prioritas mana yang terlebih dahulu untuk diselesaikan.

“Keberhasilan program Kotaku ini bukan hanya menyangkut infrastruktur, tapi juga kesadaran masyarakat, pola pikir dan pola hidup harus dibangun secara menyeluruh” imbuhnya.

Wabup juga berharap jumlah luasan wilayah kumuh kedepan progresnya dapat dilihat, perlu monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga kita juga dapat memastikan ketepatan kualitas dan sasaran program ini. (med)

New York (KoranTransparansi.com) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyerukan agar dunia bersatu dalam rangka melawan penyakit tuberkulosis.

Wapres usai berbicara dalam Panel Tingkat Tinggi di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat, Rabu waktu setempat, mengatakan, adanya tren tuberkulosis kembali meningkat.

“Sekarang ini kelihatannya ada trendnya, dunia harus bersatu kembali untuk menyelesaikan ini (tuberkulosis),” kata Wapres.

Penyakit   pembunuh nomor 4 dunia tersebut, menurut Wapres lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan dan kemiskinan.

Wapres sendiri saat berbicara dalam panel tingkat tinggi yang pertama kalinya diselenggarakan di PBB tersebut, mengharapkan agar dapat dihasilkan misi yang pragmatis, konkret dan ditargetkan untuk dapat menghilangkan penyakit tersebut.

Wapres menyatakan, lebih dari lima ribu orang meninggal akibat tuberkulosisi setiap hari. Namun tuberkulosis dapat dicegah dan diobati.

Penyakit tersebut juga semakin resistan terhadap obat. Oleh karena itu, Pertemuan PBB tentang tuberkulosis pertama kali ini tepat waktu. 

"Kita harus menghasilkan tanggapan yang kuat dan komprehensif untuk mengakhiri penyakit," kata Wakil Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan tiga hal. Pertama, setiap negara harus menerapkan secara konkrit strategi nasionalnya masing-masing untuk mengakhiri tuberkulosis.

Wapres mengatakan, pemerintah menargetkan dapat menghilangkan tuberkulosis pada 2030 dan mencapai Indonesia bebas tuberkulosis pada 2050.

Kedua, harus ada upaya yang lebih terpadu untuk memperkuat kapasitas untuk deteksi dini kasus tuberkulosis, khususnya kasus baru yang melibatkan galur yang resisten terhadap obat-obatan.

Ketiga, harus ada akses yang lebih besar dan setara dengan layanan kesehatan berkualitas untuk masyarakat umum.

Sementara Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan untuk pemberantasan tuberkulosis sendiri tidak bisa dilakukan sendiri, namun perlu kerja sama dengan berbagai negara.

Seperti terkait penyediaan obat berkualitas dan murah yang terjangkau oleh penderita, katanya, dikutip dari antaranews.com

Sementara itu, Wakil Presiden M Jusuf Kalla sebelum berbicara dalam panel tingkat tinggi tersebut, menerima Imam  Masjid Islamic Center New York, Shamsi Ali, saat makan pagi.

Dalam kesempatan Shamsi Ali juga menyampaikan sooal pembangunan pesantren di AS yang telah dimulai.(kh)

 

Page 6 of 1807
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...