Wednesday, 08 August 2018 06:47

Mall Banyuwangi Layani Pengurusan Paspor

BANYUWANGI (KoranTransparansi.com) – Layanan pengurusan paspor akan segera hadir di Mal Pelayanan Publik (Mal PP) Kabupaten Banyuwangi dalam waktu dekat. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM terus bekerja mematangkan proses tersebut.

Dalam dua hari terakhir, rapat teknis terkait hal itu digelar di Kantor Bupati pada Selasa (7/8/2018). Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto kemarin telah datang ke Banyuwangi, dan hari ini dilanjutkan Staf Ahli Kemenkumham Asep Kurnia

”Kemenkumham bergerak cepat setelah kami sampaikan usulan melalui surat beberapa waktu lalu. Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat yang terus mendukung pemerintah daerah mewujudkan pelayanan publik yang mudah dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Anas.

Kolaborasi layanan instansi vertikal dengan pemerintah daerah, sambung Anas, akan sangat membantu masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

”Kami akan fasilitasi tempat dan jaringan. Sistemnya tentu tetap dari Kemenkumham karena paspor memang pakai sistem khusus,” ujarnya.

Saat ini, Mal Pelayanan Publik Banyuwangi telah melayani 173 dokumen/perizinan. Mal pelayanan publik pertama di Indonesia yang dibangun pemerintah kabupaten tersebut resmi beroperasi 6 Oktober 2017 itu.

Staf Ahli Kemenkumham Asep Kurnia mengatakan, timnya langsung bergerak cepat merealisasikan layanan paspor di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi.

”Paling lama satu bulan ini, permohonan paspor diintegrasikan dengan layanan lain di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi. Hari ini juga kami turun lihat tempat di sana sembari menyiapkan sistem dan alat untuk pengurusan paspor,” ujar Asep.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan rombongan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sehari sebelumnya, Senin (6/8/2018), yang juga diikuti jajaran Kemenkumham.

Pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik tersebut akan melengkapi pelayanan permohonan paspor yang telah ada dan bisa menjadi alternatif bagi warga di Kantor Unit Layanan  Paspor (ULP) Kantor Imigrasi di kawasan Ketapang, Banyuwangi. (def)

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra berharap, penyelenggaran acara olahraga berskala internasional Asian Games pada Agustus mendatang, diharapkan dapat mendongkrak sektor ekonomi kreatif (ekraf) dan pariwisata Tanah Air.

Menurutnya, momentum tersebut akan menjadi berkah bagi subsektor andalan ekraf seperti kuliner, fashion dan kriya terutama produk merchandise dan souvenir. Apalagi pada tahun kontribusi ekraf terhadap Produk Domestik Bruto ditargetkan mencapai Rp1.100 triliun.

“Ekonomi kreatif merupakan sektor yang terkena dampak multiplier effect dari Asian Games. Saya minta pelaku ekonomi kreatif untuk siap menerima konsumen yang besar, karena pelaksanaannya cuma dua minggu,” kata Sutan dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (07/8/2018).

Dalam perhelatan akbar tersebut, politisi Partai Gerindra itu mengharapkan para pelaku ekonomi kreatif bisa  terlibat maksimal dalam acara yang diselenggarakan pada 18 Agustus-2 September tersebut.

Ia yakin, Asian Games berpotensi mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) hingga 170.000 orang, terdiri dari 10.000 atlet, 5.000 official, 5.000 media, dan 150.000 penonton.

Ia menilai, jumlah wisman penonton akan sangat tergantung pada negara yang berpeluang masuk final dalam sektor olahraga favorit, seperti sepakbola.

Dia menggambarkan, bila negara yang selama ini menjadi pasar terbesar pariwisata nasional seperti China, Malaysia, Singapura bertanding di laga final, maka jumlah wisman dapat bertambah.

“Dengan perkiraan jumlah wisman sebesar itu, Asian Games berpotensi mendatangkan devisa yang besar dalam mengerakkan ekonomi  bangsa,” harap politisi daerah pemilihan Jambi itu.(sam)

Tuesday, 07 August 2018 22:02

Bekerja, Program Tanggulangi Kemiskinan

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Menteri Pertanian RI  Amran Sulaiman mengatakan, Rakornas program tahun 2018 yang mengambil tema Bersinergi Mengentaskan Kemiskinan  adalah program untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan. 

Ketika berada di Surabaya Selasa malam , Menteri Amran menegaskan sasaran lokasi program bekerja tahun 2018 tersebar di sepuluh provinsi meliputi Jatim, Sumatra Utara, Jateng, Jabar, Banten,Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan NTB.

Sementara untuk target Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 200.000 di 21 kabupaten, 60 kecamatan dan 807 desa. 

Program #Bekerja lanjutnya, hadir untuk meningkatkan aset produktif sehingga meningkatkan pendapatan keluarganya. Dengan ditambah dukungan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), maka pengeluaran rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan lauk pauk bisa dikurangi, sehingga pendapatan dan status gizi keluarga dapat meningkat. 

 "Bantuan berupa ayam, itik, atau kambing serta bibit sayuran, buah buahan dan tanaman perkebunan menjadikan masyarakat miskin memiliki aset produktif. Aset produktif tersebut akan menjadi sumber penghasilan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang," ujarnya. 

Turut mendampingi Gubernur antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Kadis Pertanian, Kadis Peternakan, Kadis Perkebunan Prov Jatim dan Karo Umum Setdaprov Jatim.  (ais)

 

Surabaya (KoranTransparansi.com) -Guna meningkatkan hasil pertanian, Pemerintah Provinsi Jatim terus melakukan langkah - langkah produktif. Salah satunya dengan mendorong pengembangan industri primer.

Dengan industri primer tersebut, para petani akan memperoleh peningkatan nilai tambah terhadap produknya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) di Hotel Vasa Surabaya, Selasa (7/8) malam. 

Dikatakan, di Jatim saat ini sudah tidak ada lagi gabah kering panen dijual oleh petani, melainkan sudah pada posisi minimal gabah kering giling. Bahkan, sudah ada petani yang bisa melakukan secara mandiri  yang dimulai dari proses primer hingga tersier, proses bahan baku, industri hingga pemasaran.

"Terpenting saat ini adalah memfokuskan proses industri pasca panen sehingga menghasilkan nilai tambah bagi petani," ungkapnya. 

Menurutnya, pengembangan industri primer menjadi fokus, terutama pada proses industri pertanian baik secara agroindustri dan agrobisnis di tengah terbatasnya lahan.

Setiap tahun, terdapat 180 ha lahan berkurang dengan jumlah produksi yang meningkat. Artinya, teknologi pertanian yang dilakukan di daerah berjalan dengan positif, baik untuk on farm maupun off farm. 

Di hadapan peserta rakornas, Pakde Karwo sapaan akrab dari Gubernur Jatim menjelaskan, Jatim telah memberikan sumbangan bagi pemenuhan kebutuhan nasional padi sebesar 17,2 %.

Dalam hal ini, pihaknya akan berupaya mencapai produksi padi hingga 13,1 juta ton atau setara dengan 8,5 juta ton beras sehingga terdapat surplus sebanyak 4,97 juta ton beras. 

Dari jumlah itu, Pakde Karwo menekankan, bahwa Jatim memenuhi kebutuhan beras pada 16 provinsi. Oleh karena itu, keamanan terhadap tata niaga beras tidak hanya dilakukan oleh Bulog saja tetapi juga harus dilakukan oleh semua pihak. (ais)

Page 6 of 1771
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...