Sunday, 23 December 2018 08:18

Ketika ..Demokrasi = Demo Crazy

Oleh : Djoko Tetuko

PERKEMBANGAN  dan percepatan teknologi dengan memberikan berbagai fasilitas sangat memanjakan kepada hampir seluruh warga di dunia, maka demokrasi seakan-akan tanpa menggunakan teori baru atau kajian baru, semakin terkikis menuju demo crazy (demo gila).

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan atau organisasi yang dianggap baik, bahkan merupakan sistem paling diagung-agungkan. Ketika semua cara dihalalkan atau berbagai cara dilakukan, maka campur-aduk memaknai demokrasi sudah semakin kabur.

Bahkan tidak berlebihan menggambarkan tontonan demokrasi saat ini, sangat vulgar memamerkan demokrasi, namun praktik dalam melaksanakan seperti demo crazy (demo gila).

Mengapa demikian? Karena hampir semua jurus-jurus baru atau teori lama demokrasi, sudah dicampur-aduk menjadi, kegilaan-kegilaan yang didemokan atau dipamerkan, guna merebut kekuasaan, bahkan mempertahankan kekuasaan.

Lebih dahsyat lagi, melakukan demo crazy, hanya karena mempertahankan pendapat, sehingga semakin nyata bahwa pamer kegilaan hampir di semua penjuru dunia, berdampak pada penguatan ego kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama, sudah keluar dari rel ajaran kebenaran. 

Mengembalikan makna hakiki demokrasi, maka mencontoh keteladanan dan kepemimpinan Nabi Muhammad saw, sangat mendekati menuju kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama yang mendekati sempurna. Mengingat ajaran tertinggi sebagai rasul (utusan), ialah, ’’Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus untuk menyempurnakan akhlaq manusia’’. 

Mengingat dalam perkembangan sistem pemerintahan dan sistem organisasi dengan mengatasnamakan demokrasi, justru akhir-akhir ini hampir di semua negara, termasuk di Indonesia, lebih banyak dikuasai pemilik modal. 

Bahkan pesta demokrasi di Indonesia, bukan hanya pemodal raksasa nasional saja menentukan peta demokrasi dan arah demokrasi mau dibelokkan ke mana? Tetapi di beberapa daerah, ’’raja kecil’’ di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, juga di Pilkades, sudah bermain-main untuk memamerkan demo crazy. 

Oleh karena itu, tidak berlebihan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 serentak, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kab/Kota, maka permainan itu semakin nampak di permukaan.

Demokrasi           

Demokrasi secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan  dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Hendry B. Mayo,  demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnnya kebebasan politik.

Bahkan, demokrasi dianggap paling populer diantara pengertian yang ada. Sebagaimana pengertian yang dikemukakanoleh Abraham Lincoln (1863) yang mengatakan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the peolple).

Dan, C.F Strong menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta  atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah  mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

Demokrasi, dalam pengertian klasik, pertama kali muncul pada abad ke-5 SM tepa di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas pelbagai permasalahan kenegaraan. 

Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan a tree partite classification of state yang membedakan bentuk negara atas tiga bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara kalsik-tradisional. Para penganut aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius dan

Thomas Aquino.

Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat, sehingga kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi kemudian rakyat kehilangan kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur, sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau, yang disebut Anarki.

Aristoteles sendiri mendefiniskan demokrasi sebagai penyimpangan kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan umum. Menurut Polybius, demokrasi dibentuk oleh perwalian kekuasaan dari rakyat.

Pada prinsipnya konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius mirip dengan konsep ajaran Plato. Sedangkan Thomas Aquino memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh seluruh rakyat dimana kepentingannya ditujukan untuk diri sendiri. 

Prinsip dasar demokrasi klasik adalah penduduk harus menikmati persamaan politik agar mereka bebas mengatur atau memimpin dan dipimpin secara bergiliran. Pericles, negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi.

Prinsip-prinsip pokok demokrasi yang dikembangkannya adalah: (1) Kesetaraan warga negara; (2) Kemerdekaan; (3) Penghormatan terhadap hukum dan keadilan; (4) Kebajikan bersama.Hobbes menyatakan bahwa secara kodrati manusia itu sama satu dengan lainnya. Masing-masing mempunyai hasrat atau nafsu (appetite) dan keengganan (aversions), yang menggerakkan tindakan mereka. 

Appetite manusia adalah hasrat atau nafsu akan kekuasaan, akan kekayaan, akan pengetahuan, dan akan kehormatan. Sedangkan aversions manusia adalah keengganan untuk hidup sengsara dan mati. Hobbes menegaskan pula bahwa hasrat manusia itu tidaklah terbatas. Untuk memenuhi hasrat atau nafsu yang tidak terbatas itu, manusia mempunyai power.

Oleh karena setiap manusia berusaha untuk memenuhi hasrat dan keengganannya, dengan menggunakan power-nya masing-masing, maka yang terjadi adalah benturan power antarsesama manusia, yang meningkatkan keengganan untuk mati. 

Dengan demikian Hobbes menyatakan bahwa dalam kondisi alamiah, terdapat perjuangan untuk power dari manusia atas manusia yang lain. Dalam kondisi alamiah seperti itu manusia menjadi tidak aman dan ancaman kematian menjadi semakin mencekam. 

Karena kondisi alamiah tidak aman, maka dengan akalnya manusia berusaha menghindari kondisi perang satu dengan lainnya itu dengan menciptakan kondisi artifisial (buatan). Dengan penciptaan ini manusia tidak lagi dalam kondisi alamiah, tetapi sudah memasuki kondisi sipil. 

Gelar ’’Al-Amin’’

Satu perubahan dunia paling menakjubkan ialah ketika Islam sebagai ajaran Nabi Muhammad saw, telah melakukan sentuhan-sentuhan perubahan dengan mengacu kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah (Hadits), tentu saja tidak hanya menyampaikan firman Allah, tetapi pernyataan dan tindakan (perbuatan) sebagai pemimpin mampu menjembatani, hampir semua kepentingan rakyat.

Salah satu kecerdasan rasul Muhammad ketika mendapat gelar Al-Amin, dimana mampu menyatukan pertikaian dan kesombongan kaum Quraisy waktu itu, dengan mememangkan sayembara, lebih dahulu masuk dan berada di dekat ka’bah.

Ketika mendapat hak untuk meletakkan batu hajar aswad di ka’bah, maka teladan sebagai pemimpin umat se dunia, dengan lemah lembut menyatakann bahwa yang berhak meletakkan adalah seluruh tokoh di Makkah dengan berbagai ketokohan maupun kemasyhurannya, sehingga para tokoh dibuat takjub atas keputusan sangat bijaksana tersebut, sekaligus dalam waktu sekejab menyelesaikan pertikaian antar-suku maupun antar-tokoh, menjadi kebersamaan, meletakkan bagian terpenting dari kiblat umat Islam seluruh dunia.  

Gelar “Al-Amin” bagi Muhammad SAW disandangkan oleh penduduk Mekkah karena dikenalnya Muhammad SAW sebagai seorang laki-laki yang penuh amanat dan kejujuran. Dan karena fakta ini, amanat dan jujur, saja yang menarik hati seorang Khadijah yang kemudian berharap dapat menikahinya, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri saat beliau dipekerjakan di usaha dagang yang digelutinya..

Tak sedikit penduduk Mekkah yang ketika hendak meninggalkan rumahnya mereka menitipkan barang-barang berharganya pada Muhammad SAW. Banyaknya penduduk yang mengenali Muhammad SAW sebagai orang yang dapat dipercaya penuh, maka tak heran jika mereka pernah menjadikan Muhammad SAW sebagai hakim atau pemutus masalah ketika mereka bertengkar soal kelompok yang berhak meletakkan Hajar Aswad saat bangunan Ka’bah direnovasi. Muhammad SAW-lah yang akhirnya dipercaya sebagai penengah hingga batu hitam tersebut dapat dikembalikan olehnya.

Salah satu karya sangat spektakuler ketia Nabi Muhammad berhasil mewujudkan ’’Perjanjian Hudaibiyah’’ dan ’’Piagam Madinah’’. Dimana pada perjanjian Hudaibiyah sebagaimana pada tahun 628 M, sekitar 1400 Muslim berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah.

Mereka mempersiapkan hewan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah SWT. Namun karena saat itu kaum Quraisy di Makkah sangat anti terhadap kaum Muslim Madinah (terkait kekalahan dalam perang Khandaq), maka Makkah tertutup untuk kaum Muslim. Quraisy, walaupun begitu, menyiagakan pasukannya untuk menahan Muslim agar tidak masuk ke Makkah. 

Pada waktu ini, bangsa Arab benar benar bersiaga terhadap kekuatan militer Islam yang sedang berkembang. Nabi Muhammad mencoba agar tidak terjadi pertumpahan darah di Makkah, karena Makkah adalah tempat suci. Akhirnya kaum Muslim menyetujui langkah Nabi Muhammad, bahwa jalur diplomasi lebih baik daripada berperang. Kejadian ini diabadikan dalam Alquran sebagai berikut. 

Piagam Madinah (shahifatul madinah) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622.

Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah.

Pers dan Demokrasi

Teori kebebasan pers setelah Perang Dunia II berakhir, kemudian memeasuki perang dingin antara Barat dan Timur. Para tokoh pers mengembangkan teori Fred S Sibert, TheodorePeterson, danWilburSchrammtampil dengan4 (empat) model kajian pers, Kemudian lebih populer dikenal dengan empaty teori kemerdekaan pers.

Keempatteoritersebut antaa yaitu,teoriauthoritarian, teori  libertarian, teoriakhbartanggungjawab sosial(social responsibility), dan teoriakhbarkomunissoviet.Teori-teori pers telah dibangun oleh Siebert, el al (1986), masih menjadisumber utamadan titikrujukanbagi kerja-kerja seperti ini. Selain empat teori itu, McQuail menyebut dua teori lain, yaitu  teori media pembangunan dan teori penyertaan demokratik media.

Dalam teori Trias Politica atau teori mengenai pemisahan kekuasaan, di latar belakangi pemikiran bahwa kekuasaan-kekuasaan pada sebuah pemerintahan yang berdaulat tidak dapat diserahkan kepada orang yang sama dan harus dipisahkan menjadi dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin.

Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des Louis Montesquieu membagi kekuatan negara menjadi tiga kekuasaan agar kekuasaan dalam negara tidak terpusat pada tangan seorang raja penguasa tunggal, yaitu (1) Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang; (2)Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang; (3) Judikatif,  yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang (mengadili).

Ide pemisahan kekuasaan tersebut, menurut Montesquieu dimaksudkan untuk memelihara kebebasan politik, yang tidak akan terwujud kecuali bila terdapat keamanan masyarakat dalam negeri. Montesquieu menekankan bahwa satu orang atau lembaga akan cenderung untuk mendominasi kekuasaan dan merusak keamanan masyarakat tersebut bila kekuasaan terpusat padanya. 

Oleh karenanya, dia berpendapat bahwa agar pemusatan kekuasaan tidak terjadi, haruslah ada pemisahan kekuasaan yang akan mencegah adanya dominasi satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya 

Pers yang disebut-sebut sebagai pilar keempat demokrasi, sebagai penguatan atas Teori Trias Politica, dengan berbagai teori di atas seakan-akan menjadi gerbong kekuaran baru, sekaligus dengan lokomotif baru untuk menyempurnakan praktik demokrasi.

Namun, di ketika jaman dimana demokrasi sudah menjadi kekuasaan pemodal, maka seakan-akan pers dan demokrasi hanya sebuah teori belaka. Sistem pemerintahan dan sistem organisasi seluruh dunia, termasuk di Indonesia, hanya tinggal bayang-bayang kekuasaan. Semua sistem akan berubah setiap saat tergantung dari pemimpin yang berkuasa, di semua tingkatan.

Ketidakberdayaan pers sesungguhnya sudah dapat dibaca, mengingat hampir seluruh teori pers sesungguhnya menjiplakan dari sistem atau model demokrasi yang berkembang di dunia saat itu. Dimana pers komunis lahir karena adanya Demokrasi Komunis (Marxisme-Leninisme).

Demokrasi komunis adalah demokrasi yang sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Demokrasi komunis muncul karena adanya komunisme.

Komunisme atau Marxisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis diseluruh dunia, sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut “Marxisme-Leninisme”.

Demokrasi Barat (Liberal-Kapitalis), muncul teori pers Libertarian.. Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu ataupun masyarakat.

Dan karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat represetansi warga negara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Ciri-ciri demokrasi liberal sebagai berikut. (1) Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol; (2) Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional; (3) Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya.

Demikian juga teori pers Authoritarian, Tanggung Jawab Sosial, dan teori lainnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, hanya sekedar teori untuk menguatkan kekuasaan ketika pemimpin atau penguasa pemerintahan ketika itu, menghendaki model demokrasi sebagaimana dikehendaki. 

Oleh karena itu, menyatakan proses memilih pemimpin merupakan sebuah proses demokrasi masih perlu pemikiran lebih jernih dan lebih cerdas lagi.

Sebab, dimana kepentingan pemodal sudah mengarahkan bidikan untuk memilih pemimpin untuk mengawal, mengamankan, dan menyamankan dunia usaha, serta dunia-dunia lain sebagai permainan mengkokohkan ‘\’’kekuasaan’’, maka demo grazy, akan dilakukan dengan segala cara, juga dengan berbagai cara, bahkan lebih santun melakukan banyak cara.

Itulah sesungguh, ketika jaman sudah berubah, maka demokrasi tidak bedanya hanya seperti menyaksikan demo crazy. (*)

 

 

 

 

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat yang tinggal di dekat kawasan Selat Sunda, baik Provinsi Banten dan Provinsi Lampung, untuk mewaspadai kondisi gelombang lautan.

 

"Yang paling penting bagi masyarakat diharapkan tetap tenang, namun mohon jangan berada di pantai di Selat Sunda baik di wilayah Lampung, maupun Banten," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam jumpa pers di Kantor BMKG, Jakarta pada Minggu dini hari.

 

Menurut Dwikorita, masyarakat diharapkan tidak mendekati kawasan pantai untuk sementara waktu.

 

Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sedang erupsi juga berpotensi dapat menyebabkan tsunami.

 

Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan gelombang tsunami jika terjadi longsor material vulkanis di dalam laut atau adanya energi yang mendorong kondisi air laut

 

Sementara itu, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BKMG Rahmat Triyono menambahkan gelombang tsunami itu dapat menjadi lebih besar karena keadaan gelombang pasang laut yang sedang tinggi diakibatkan gejala atmosferik, yakni bulan purnama.

 

"Walaupun tsunaminya hanya kecil, tetapi karena bersamaan ada gelombang tinggi membuat gelombang tsunami masuk ke daratan," ujar Rahmat.(kh)

  

Saturday, 22 December 2018 06:05

Erni Agustin Eksis Cintai Seni Tradisi

Malang (KoranTransparansi.com) - Penyanyi tradisionil Campursari Erni Agustin, namanya memang sudah tak diragukan lagi. Ia akan tetap berada di jalurnya sendiri yaitu melestarikan dan mengembangkan kesenian yang ia geluti sejak kecil.

Masyarakat  Jawa Timur, sudah sangat mengenalnya. Bahkan, untuk bisa menghadirkan Erny, untuk sebuah acara hajatan keluraga misalnya, atau sebuah pertunjukan , harus pesan tanggal jauh jauh sebelumnya. Ya ini karena jadwalnya sangat padat, bisa sampai setengah tahun sebelumnya. (fir)

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  Alhidayah Kota Surabaya , organisasi dibawah naungan Golkar, kini mulai bergerak untuk mengenalkan Ketua Umumnya Hj, Harbiyah Salahudin, MSI, Calon Anggota DPD RI nomor urut 35, kepada masyarakat Surabaya.

Mengawali gerakan itu, DPD Alhidayah Surabya mengundang Hj Harbiyah Salahudin, untuk memaparkan visi dan misinya yang diusung, kepada jajaran struktural mulai pengurus DPD ll, Kecamatan dan Kelurahan, di kantor Golkar Jalan Adityawarman, Sabtu (15/12/2018).

“ Kami berkewajiban menyokseskan Hj. Harbiyah Salahudin,”  ucap Ketua DPD ll Alhidayah Surabaya  Erna Windhihati Waspadani usai pertemuan.

Dia menceritakan sosok Hj. Harbiayah Salahudin tidak diragukan lagi dalam percaturan politik regional Jawa Timur dan nasional.  Di era orde baru sampai reformasi setidaknya tiga kali menjadi anggota DPRD Jawa Timur, sebelum akhirnya maju sebagai Caleg DPR RI dan terpilih. Beliau ada di Komisi X.

Menjadi Ketua umum Alhidayah menggantikan Hj. Aisyah Hamid Baidhowi dalam Rakernas di Surabaya tahun 2010. Jadi, pengalaman berorganisasinya sangat bagus dan tidak pernah cidera. ungkap Bu Erna memuji.

Secara kelembagaan, bu Harbiyah juga sudah  mundur dari partai Golkar untuk memenuhi ketentuan undang undang.

Calon legislator ini sejak dua bulan terakhir terus blusukan di Surabaya mengenalkan dirinya, bersama tim.

“Intinya kami ingin agar kaum perempuan lebih berdaya. Bukan saja berdaya secara ekonomi namun juga terhindar dari diskriminasi. Kami datang dengan konsep pemberdayaan kaum perempuan,” kata Harbiyah Salahudin singkat. (fir)

Page 4 of 1824
banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...