NASIONAL

Published in NASIONAL

Pengaduan Ojek Online Perlu Cepat Disikapi, Rawan Konflik Horizontal

Apr 24, 2018 Publish by 
 Anggota Komisi V DPR Nurhasan Zaidi saat berdialog dengan Delegasi Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FP-TOI) dan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI), foto/dok/kt)
Anggota Komisi V DPR Nurhasan Zaidi saat berdialog dengan Delegasi Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FP-TOI) dan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI), foto/dok/kt) (kt/sam)

JAKARTA (KoranTransparansi.com)  - Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi mendesak pemerintah menyikapi dengan cepat dan jelas permintaan angkutan ojek online atau daring, karena sangat rawan konflik horizontal di masyarakat. 

Faktanya, kehadiran teknologi yang berkembamg pesat dan semakin maju tidak dapat ditolak, termasuk aplikasi transportasi online. 

Menuruit anggota Komisi V DPR ketika menerima Delegasi Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FP-TOI) dan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Nurhasan menyatakan, transportasi online saat ini memiliki peran cukup signifikan menjadi solusi pengangguran yang tinggi dan PHK dimana-mana. “Kita harus membuka mata terhadap hal ini,” tandas politisi PKS ini.

Terkait kekosongan payung hukum, ia mendesak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selama ini menjadi landasan hukum dirasa perlu didorong dan inisiasi, agar segera dilakukan revisi. Pasalnya UU tersebut yang sama sekali belum menyentuh perkembangan transportasi berbasis online ini.

“Bila dirasa terlalu lama, maka kita mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perpres khusus untuk menangani masalah ini. Ini sangat mendesak untuk mengisi kekosongan hukum,” sebutnya dengan berharap, aturan-aturan atau payung hukum sementara terhadap transportasi daring hendaknya berlaku adil bagi seluruh stakeholder, baik aplikator, driver, maupun penumpang.

Sedangkan masalah tuntutan tarif, Nurhasan mengatakan, Komisi V akan segera mengkomunikasikan dan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk kementerian terkait, mitra transportasi online, serta aplikator penyelenggara jasa transportasi online.

“Semua bertanggung jawab dan saling memberikan solusi yang terbaik dengan berpijak pada prinsip-prinsip aturan yang berlaku dan kewajaran serta yang terpenting berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” papar Nurhasan.

Ditambahkan Nurhasan, transportasi online saat ini sudah menjadi salah satu komponen penting moda di Indonesia. Untuk itu, diharapkan kepada mitra-mitra transportasi online untuk amanah menjaga kualitas pelayanan dan bertanggung jawab penuh pada keamanan dan pelayanan penumpang. (sam)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...