NASIONAL

Gubernur Khofifah: Jatim Siap Jadi Tuan Rumah PPAI

Jakarta (KoranTransparansi) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan  kesiapannya menjadi tuan rumah penyelenggaraan program Pertukaran Pemuda Indonesia Australia (PPAI) atau Australia Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP) Oktober 2019 hingga 2020 mendatang.

Kesiapan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menerima Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Asrorun Ni’am Sholeh di Kantor Badan Penghubung Jawa Timur, Jl. Pasuruan No. 16-20 Menteng, Jakarta Pusat, Kamis(16/5).

Gubernur Khofifah mengatakan, rencana penyelenggaraan PPAI tersebut akan melibatkan 18 pemuda Indonesia dan 18 pemuda Australia. Pihaknya menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilainya bisa ikut mempromosikan potensi Jatim. Apalagi, Jatim memiliki keindahan alam yang sangat menarik dan patut dikunjungi.

“Kegiatan ini sangat baik sebab semakin banyak yang mempromosikan akan makin baik bagi Jatim,” ungkapnya.

Menurutnya, salah satu wilayah yang bisa dijadikan alternatif penyelenggaraan kegiatan PPAI yaitu di Malang Raya. Pasalnya wilayah tersebut terdiri 3 wilayah yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Apalagi wilayah tersebut terkenal dengan pariwisata dan didukung pesantren di sekitarnya.

“Malang ini three in one yang memiliki potensi pendidikan dan pariwisata yang indah. Bahkan di Kota Batu juga memiliki museum Madame Tussauds versi Indonesia yang tak kalah cantik dengan luar negeri,” terang orang nomor satu di jajaran Pemprov Jatim ini.

Gubernur Khofifah meminta, agar semua kegiatan nantinya harus terjadwal dengan baik. Dicontohkan, peserta bisa diajak untuk dinner dengan Walikota Malang, Bupati Malang, ataupun bertemu dengan pemilik Jatim Park 1, 2 dan 3. Selain itu para peserta juga bisa diajak menikmati nuansa petik apel.

“Kita harus membuat jadwal acara yang padat dan baik, sehingga para peserta merasa betah dan nyaman berada di Jatim. Dan apa yang diperoleh selama di Jatim bisa bermanfaat,” pungkas gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan, kegiatan pertukaran pemuda Indonesia-Australia merupakan kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerinrah Australia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Ia menjelaskan, tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara melalui people to people contact, khususnya dalam bidang kepemudaan dan juga untuk meningkatkan kualitas dan wawasan pemuda kedua negara.

“Kegiatan PPAI ini berupa kegiatan partisipatif, kepemimpinan, kewirausahaan, kesukarelaan, dan kepeloporan. Mereka selama disana akan tinggal di homestay dan berbaur dengan warga,” terangnya.

Deputi Asrorun berharap, kegiatan tersebut menjadi bagian ikhtiar untuk meneguhkan persaudaraan. Sehingga ke depan ada kesepahaman bersama dalam membangun komitmen di tingkat antar negara. Sedangkan untuk kabupaten/kota di Jatim, pihaknya akan mengikuti arahan Gubernur Jatim yaitu di daerah Malang dan Surabaya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Asdep Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Kemenpora Wisler Manalu, Kabid Kemitraan Luar Negeri Kemenpora Abri Eko, Kadispora Provinsi Jawa Timur Supratomo, dan Plt. Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Timur Hudiono. (jon)

Waki Ketua DPR RI Fadi Zon

Jakarta (KoranTransparansi) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima audiensi Ikatan Keluarga Besar UI (IKB UI). Dalam pertemuan tersebut IKB UI mengadukan berbagai macam tragedi yang terjadi pada Pemilu 2019, diantaranya kasus meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan indikasi kecurangan. 

Terkait aduan tersebut Fadli mendesak agar pemerintah segera melakukan investigasi atas tragedi Pemilu 2019.

“Karena itu kita akan mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi terhadap hal ini. Di DPR juga supaya membentuk tim pencari fakta, sebagai partisipasi kita,” ungkap Fadli usai menerima audiensi IKB UI di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah.

Menurut IKB UI, musibah kematian lebih dari 500 petugas KPPS dan sekitar 3800 orang petugas KPPS yang sakit di seluruh Indonesia adalah ironi dalam kegiatan pesta demokrasi Pemilu 2019, dan patut menjadi perhatian serius pemerintah. 

Bahkan menurutnya musibah tersebut bisa melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang HAM, dan Hukum Pidana yang diatur dalam KUHP.

“Saya dalam hal ini mempunyai pandangan yang sama tentang berbagai kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, baik itu menyangkut kecurangan Pemilu pada saat dan setelah, kemudian ekses-ekses lain yang luar biasa, terkait dengan meninggalnya petugas KPPS dan juga ada yang sakit di atas 3 ribuan,” papar Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam itu.

 

Terkait dengan usulan pembentukan Pansus Pemilu 2019, Fadli menjelaskan di DPR RI memiliki mekanisme yang panjang. 

“Usulan pembentukan Pansus harus mendapat persetujuan di Rapat Paripurna. Usulan itu diajukan ke Pimpinan, Pimpinan mengagendakan ke Bamus, Bamus mengagendakan dalam Rapat Paripurna. Jadi proses dan porosedurnya cukup panjang," ungkap politisi Partai Gerindra itu. (sam)

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Ditingkatkan

Jakarta (KoranTransparansi) – Anggota Komisi X DPR RI Mohamad Suryo Alam menyatakan bahwa diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah agar keduanya bisa saling bersinergi dalam memaksimalkan pelaksanaan fungsi dan kinerjanya.

“Hal ini supaya Pemerintah Daerah dapat mengetahui program apa saja yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat. Begitu pula sebaliknya, Pemerintah Pusat bisa mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah,” ujar Suryo Alam di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat.

Terkait bidang pendidikan tinggi di Sumbar, Suryo mengatakan, saat ini lebih banyak diperlukan bea siswa bidikmisi, serta peningkatan sarana dan prasarana untuk praktik agar kemampuan mahasiswa yang ada di berbagai universitas di Sumbar bisa sama baiknya dengan mahasiswa yang ada di Pulau Jawa.

“Kunjungan Kerja Komisi X DPR ini bukan menjadi bagian dari persiapan penyusunan APBN 2019, tetapi lebih melihat persoalan pada lima tahun yang akan datang, supaya persiapannya lebih pas, tidak secara parsial tetapi secara keseluruhan,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dikatakannya, Komisi X DPR juga berupaya mendorong dan memperkuat sektor pariwisata yang ada di bawah naungan Pemerintah Daerah Sumbar, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar bisa diandalkan untuk bidang pariwisata.

“Oleh karenanya dalam kunjungan kerja ini, kami juga mengajak mitra kerja kami di pusat untuk melihat dan mendengarkan langsung persoalan-persoalan yang ada di sini,” pungkasnya. (sam)

 

 

   Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko (kanan), Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Idham Aziz (kiri) beserta jajaran memberikan pernyataan pada wartawan seusai peresmian Desk Tenaga Kerja di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/5).

JAKARTA (KoranTransparansi) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan tiga kesepakatan pemerintah dengan elemen buruh yang dihasilkan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan sejumlah pimpinan organisasi buruh di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (26/4) lalu akan terealisasi.

 

"Pertemuan itu menghasilkan tiga kesepakatan dan semuanya kemungkinan besar akan terealisasi," kata Moeldoko di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Pertama, kata Moeldoko, Presiden Joko Widodo setuju untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan secepatnya.

"Pemerintah perlu meninjau ulang bahkan merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015. Kami ingin mencari sebuah formula yang baik. Satu sisi tidak merugikan para pekerja, sisi lain tidak merugikan pengusaha. Ini peran pemerintah tidak mudah untuk mencari sebuah keseimbangan yang baru," ucap Moeldoko.

Kedua, presiden mempertimbangkan untuk membangun ruang penitipan anak pada setiap perusahaan atau kawasan industri dengan harapan tidak ada penelantaran anak karena orang tuanya bekerja sehingga menyebabkan masa depan anak yang terganggu.

"Menekankan perlunya perusahaan atau kawasan industri itu menyiapkan tempat penitipan anak sehingga anak-anak itu tidak terlantar. Nanti ditinggal ibunya bekerja, anaknya menjadi terlantar kan kasihan. Masa depan anaknya menjadi terganggu," ujar Moeldoko sebagaimana di langsir Antaranews.

Ketiga, pemerintah memutuskan untuk mendirikan desk tenaga kerja di masing-masing Polda se-Indonesia untuk menampung aduan masalah hukum para tenaga kerja.

Tercatat 16 desk tenaga kerja telah didirikan di Polda yang daerahnya memiliki tingkat serapan tenaga kerja tinggi, salah satunya desk tenaga kerja di Polda Metro Jaya yang diresmikan Rabu ini.

"Pembentukan desk tenaga kerja agar keluhan-keluhan itu khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana bisa ada solusinya karena selama ini para rekan-rekan pekerja kesulitan untuk mengadu," ucap Moeldoko. (sam)

Misteri Massa Berpakaian Hitam Susupi Demo Buruh di 3 Kota

Jakarta - Massa berpakaian hitam-hitam muncul di demonstrasi peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) 2019. Mereka beraksi di berbagai kota dan melakukan perusakan.

Mereka berpakaian hitam, baik kaos atau jaket, beberapa dari mereka juga mengenakan jaket bertudung. Celana mereka juga banyak yang berwarna hitam. Wajah mereka ditutupi oleh masker atau topeng kain hitam.

Di Bandung, massa berpakaian serba hitam ini dikatakan polisi telah menyusupi demonstrasi kaum buruh. Aksi mereka terpantau di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/5/2019). 

Usut punya usut, massa hitam-hitam di demo buruh ini adalah anak-anak usia sekolahan dan mahasiswa, dari SMP hingga tingat perguruan tinggi.

"Sekelompok orang itu bukan buruh. Identitas hitam-hitam mereka ternyata ada indikasi gesekan dengan buruh. Karena mencoba menyusup," kata Kapolrestabes Bandung Kombes Irman Sugema.

Mereka melakukan aksi vandalime terhadap mobil dan fasilitas umum di sekitar Monumen Perjuangan. Alat-alat sepeti cat semprot hingga double stik disita. Polisi tengah mendalami motif dari aksi yang bertepatan dengan peringatan hari buruh tersebut. Sejauh ini, diketahui mereka bergerak berkelompok dari Cikapayang menuju Gedung Sate menyusup aksi buruh.

"Mereka menyusupi (aksi buruh) melakukan tindakan anarkis. Motif masih kita dalami," kata Rifai.(dtc/rom)

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah berprestasi meraih rekor dunia dengan menampilkan  Tari Campak oleh pelajar terbanyak, di Pekan Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta (KoranTransparansi) - Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Didik Suhardi, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sukses menyelenggarakan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan 2019.

Pemprov Kepulauan Babel menjadikan kegiatan tersebut sebagai wadah bagi para siswa, guru, dan pelaku pendidikan lainnya untuk berinovasi dan meraih prestasi.

"Penyelenggaraan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional di Provinsi Bangka Belitung luar biasa meriah dan sukses dalam penyelenggaraannya. Ini pertanda pemerintah daerah sangat peduli terhadap kemajuan pendidikan di daerahnya," kata Didik dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Selasa (30/4).

Didik berpendapat, berbagai kegiatan yang mendukung para pelaku pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi sangat tepat dilakukan sepanjang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). "Hardiknas bukan hanya sekedar merayakan, tetapi menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Cara untuk berinovasi dan berprestasi ini sangat tepat dilakukan," ujar dia.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini adalah lomba memasak yang melibatkan siswa dan orang tua, lomba kewirausahaan, lomba menulis surat kepada Ki Hajar Dewantara, pentas seni, dan berbagai lomba lainnya.

Terobosan yang luar biasa, pada pelaksanaan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memecahkan Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia), dengan menampilkan Tari Campak yang dilakukan sekitar 2.000 siswa pada hari kedua pelaksanaan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelaksanaan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan ini juga diselenggarakan pameran pendidikan dan kebudayaan dengan menampilkan 91 stan, terdiri dari enam stan yang memamerkan inovasi dan kreatifitas siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), lainnya diisi pameran inovasi dari lembaga pendidikan nonformal hingga pendidikan dasar dan menengah, serta para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

 Keindahan dan inovasi dari peserta pameran ini juga akan diperlombakan, dan akan diumumkan saat penutupan pelaksanaan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan pada 2 Mei 2019 malam.

"Memecahkan Rekor Muri ini suatu langkah yang sangat baik, dan suatu cara untuk melestarikan budaya daerah. Ini harus bisa menjadi nilai keunggulan daerah yang harus kita pelihara," tutur Didik.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, menghaturkan terima kasih kepada Kemendikbud yang terus memberikan perhatian terhadap kemajuan pendidikan di daerahnya.

 Erzaldi pun sepakat dengan yang disampaikan Sesjen Kemendikbud, Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya sekedar merayakan saja, tetapi juga menjadi wadah meningkatkan kualitas pendidikan. "Kita harus siap, dan terus melakukan inovasi dan berprestasi," ujarnya. (rom)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...