NASIONAL

Plt Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan

Bogor,Jabar (KoranTransparansi.com) - Pemerintah telah mengumumkan seleksi penerimaan CPNS pada 19 September 2018. Pendaftaran seleksi ini dimulai pada 26 September mendatang. 

Terkait itu,  Kementerian Agama membuka seleksi untuk 17.175 formasi yang tersebar di 134 satuan kerja,  pusat hingga daerah. Jumlah ini adalah yang terbesar dibanding formasi pada kementerian dan lembaga negara lainnya. 

Plt Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan verifikasi dan telaah atas rincian formasi CPNS yang tersebar hingga madrasah ibtidaiyah (MI). Setelah itu,  rincian formasi tersebut akan segera diinput ke dalam sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) yang dikembangkan Badan Keegawaian Nasional (BKN) agar bisa diakses oleh pendaftar.

"Kami sejak sepekan terakhir terus melakukan verifikasi ulang atas kebutuhan formasi. Ini sudah hampir final," ujarnya di Bogor,  Jumat (21/09).

"Tim setelah ini akan melakukan inputing data. Saya pastikan, rincian formasi CPNS Kemenag sudah ada di sscn BKN pada 23 September," tambahnya. 

M Nur Kholis Setiawan menjelaskan,  proses verifikasi penting dilakukan untuk memastikan rincian formasi sesuai kebutuhan. Kualifikasi yang dipersyaratkan juga relevan dengan kebutuhan formasi. 

"Jumlah formasi CPNS Kemenag lebih 17ribu. Ini tentu butuh waktu. Alhamdulillah, ini sudah selesai," ujarnya. 

"Senin (24/09), rincian formasi ini akan kami upload juga di web Kemenag dan diumumkan juga di tiap satuan kerja," tandasnya. 

Total 17.175 formasi CPNS Kemenag tahun 2018 tersebar di 134 satuan kerja. Formasi ini terbagi dalam tujuh jabatan sebagai berikut:

1. Guru Pelamar Umum (10.520 formasi) 

2. Guru Eks Tenaga Honorer K. II (1.480)

3. Dosen (4.485)

4. Penghulu (132)

5. Penyuluh (62)

6. Jabatan Fungsional Tertentu atau JFT (453)

7. Jabatan Fungsional Umum atau JFU (45)

"Senin depan rincian ini sudah bisa diakses sehingga pendaftar bisa mempelajari terlebih dahulu formasi yang sesui kualifikasinya dan satuan kerja yang diinginkannya. Sebab,  pendaftaran CPNS baru dibuka 26 September 2018," tandasnya.(fir)

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan. (foto istimewa)

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta agar program Pembangunan Non Investasi Anggaran (PINA) dapat tersosialisasikan dengan baik, terutama kepada pemerintah daerah (pemda). Ia berpendapat saat ini rata-rata anggaran APBD sekitar 60-70 persen sudah habis untuk pembiayaan rutin. Hanya tersisa 20-30 persen siap untuk digunakan untuk pembangunan.

“PINA ini menurut saya sebuah solusi, karena selama ini pemda tidak mengetahui bahwa ada APBN murni yang merupakan kontribusi pihak swasta dalam aspek pembangunan. Menurut saya ini harus segera disosialisasikan,” desak Marwan usai pertemuan dengan dengan Kementerian Perencanaan Pembangungan Nasional PPN/ Badan Perencanaan Pembangungan Nasional (Bappenas) dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (20/9/2018).

Politisi Partai Demokrat itu turut mengapresiasi program PINA yang menurutnya sebagai sebuah solusi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Untuk itu kehadirannya juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat baik saat ini maupun di waktu yang mendatang.

“Untuk itu kita juga harus pastikan bahwa pelaksanaan dari pembangunan yang sudah terbiayai tersebut masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaatnya. Jangan sampai nantinya jika sudah dibangun tapi tidak bermanfaat,” ungkap legislator dapil Lampung itu

Senada dengan Marwan, Anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar turut mendorong agar program PINA sesegera mungkin dapat tersosialisasi. Bahkan dirinya  mengaku selama ini belum pernah mendengar program PINA dari Kementerian Keuangan.

“Menurut saya ini prospek yang sangat bagus sekali, akan lebih bagus lagi jika program ini dapat tersosialisasi dengan baik terutama di Kabupaten-Kabupaten Kota atau Provinsi di pelosok yang belum merasakan manfaatnya,” ungkap Anarulita.

Untuk itu, politisi Partai NasDem itu meminta PT. SMI sebagai pihak yang berperan dalam pembangunan infrastruktur dalam program PINA untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Dari sosialiasi tersebut nantinya akan ada peraturan daerah yang harus dibuat menyangkut mekanisme pembayaran

“Jadi harus benar-benar proaktif dan terus mengembangkan program ini ke pelosok-pelosok daerah. Jangan hanya terfokus pada satu tempat arau satu pulau saja. Karena kita harus mendukung pemerataan sesuai dengan misi yang tadi sudah disampaikan pihak SMI yakni mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia,” imbuh politisi dapil Bengkulu itu.

Untuk diketahui, PT. SMI memiliki mandat untuk mendukung percepatan pengembangan infrastruktur, dengan fokus Program Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) yang mengikutsertakan berbagai institusi keuangan, baik swasta maupun multilateral.

Sejalan dengan rencana Pemerintah RI untuk mentransformasi PT. SMI menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), PT. SMI mendapat perluasan sektor yang dapat dibiayai, yaitu bukan hanya infrastruktur publik, tetapi juga infrastruktur sosial.

Sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh PT SMI diantaranya adalah jalan tol dan jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengolahan limbah, kelistrikan, irigasi, air minum, infrastruktur sosial, efisiensi energi dan rolling stock kereta api. (rom)

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dirinya beserta Partai Demokrat akan mengejar pelaku fitnah yang menulis dan menyebarkan berita bohong yang dipublikasi laman media Asia Sentinel, hingga ke ujung dunia.

"Negara kita negara hukum, bukan negara kekerasan, saya pastikan kita akan gunakan hak hukum kita untuk menyelesaikan masalah ini. Akan kita kejar sampai ke ujung dunia manapun," kata SBY dalam pidato di acara HUT 17 Partai Demokrat di Jakarta, Senin malam. 

Presiden RI keenam itu menegaskan berita bohong yang dipublikasi media asal Hongkong Asia Sentinel merusak dan menghancurkan nama baik Demokrat serta dirinya. 

Dia mengaku memahami kemarahan serta kegusaran kader terhadap tangan-tangan asing yang mengobok-obok urusan bangsa Indonesia serta melakukan fitnah keji di musim politik. 

Namun dia menyerukan kepada seluruh kader untuk tidak main hakim sendiri melainkan menempuh upaya hukum secara konstitusional. Demikian dikutip dari Antara

Sebelumnya media asing asal Hongkong bernama Asia Sentinel menyebutkan dalam sebuah pemberitaan berhasa Inggris tentang adanya konspirasi pencurian uang negara sebesar 12 miliar dolar AS yang melibatkan 30 pejabat negara dan mencucinya melalui perbankan internasional.

Laporan berjudul "Indonesia’s SBY Government: ‘Vast Criminal Conspiracy" yang ditulis John Berthelsen itu juga menyebutkan ada keterkaitan Ketua Umum Demokrat SBY dengan kasus Bank Century serta adanya dana Century yang masuk ke Partai Demokrat. 

Pemberitaan yang disebut Demokrat sebagai fitnah itu sempat dikutip sejumlah media arus utama di Indonesia tanpa melakukan konfirmasi kepada SBY atau Partai Demokrat.(min) 

ILUSTRASI ATLET ASIAN GAMES : PT Bintang Toedjoe selaku produsen Extra Joss bersama Kemenpora memberikan apresiasi kepada atlet-atlet berprestasi di Asian Games 2018 berupa logam mulia di Wisma Kemenpora, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Jakarta (KoranTransparansi.com)  - Atlet-atlet berprestasi di Asian Games 2018 kembali diguyur bonus. PT Bintang Toedjoe selaku produsen Extra Joss bersama Kemenpora memberikan apresiasi kepada atlet-atlet berprestasi berupa logam mulia di Wisma Kemenpora, Jakarta, Senin (17/9/2018)

Peraih medali emas di Asian Games 2018 mendapatkan logam mulia dengan bobot 100 gram. Penyumbang medali perak dan perunggu masing-masing mendapatkan hadiah 20 gram emas dan 10 gram emas.

Presiden Direktur PT Bintang Toedjoe, Simon Jonathan, saat menyampaikan sambutan mengaku terkejut dengan raihan Indonesia di Asian Games 2018. Acara tersebut dihadiri sekitar 100 atlet. 

"Awalnya kami mempersiapkan hanya untuk 16 peraih medali emas sama seperti target dari pemerintah. Namun, ternyata Indonesia bisa meraih 31 medali emas. Saya sempat terkejut, tapi komitmen tetap harus dijalankan dan kami akan memberikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berprestasi," ujar Simon Jonathan. 

Pesilat putra Indonesia, Hanifan Yudani Kusumah, yang mewakili para atlet bersyukur atas apresiasi yang diberikan kepada mereka.

"Saya berterima kasih kepada Extra Joss yang telah memberikan apresiasi kepada pejuang bangsa Indonesia. Semoga apresiasi ini bisa memberikan tambahan motivasi menghadapi multievent berikutnya, baik SEA Games 2019 di Filipina maupun Olimpiade 2020 di Jepang," ujar pesilat yang memeluk Presiden Joko Widodo dan Ketua IPSI Prabowo Subianto saat dirinya meraih medali emas itu.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, juga mengapresiasi langkah PT Bintang Toedjoe dalam memberikan penghargaan kepada para atlet Indonesia. Menpora berharap penghargaan ini bisa berlanjut hingga Asian Para Games 2018 digelar di Jakarta pada Oktober mendatang.

"Ini bukan pertama kalinya Extra Joss memberi dukungan terhadap olahraga Indonesia. Tidak hanya di Asian Games saat ini, tapi sudah sejak Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro," ujar Imam Nahrawi dalam sambutannya seperti dikutp Bola.com

"Semoga Pak Simon dan jajarannya juga akan memberikan bonus yang sama kepada atlet berprestasi yang nanti berjuang di Asian Para Games. Perjuangan kita belum selesai karena masih ada Asian Para Games pada Oktober mendatang dan pemerintah juga telah menargetkan 16 medali emas," lanjutnya. (nov)

Dokumentasi - Seorang nelayan berjalan kaki menuju dermaga Hutadaa di Danau Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Debit air Danau Limboto acap surut akibat musim kemarau.

Gorontalo (KoranTransparnsi.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo menggelar simposium nasional membahas arah kebijakan strategis dalam rangka penyelamatan Danau Limboto

"Simposium ini dapat mencari solusi yang bersinergi semua pemangku kebijakan dalam membawa arah dan solusi pembuatan kebijakan strategis nasional untuk Danau Limboto yang kita cintai bersama," ujar Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo pada simposium di Gorontalo.

Hadir pada kegiatan tersebut perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas RI, Pemerintah Provinsi Gorontalo, akademisi Universitas Gorontalo dan tokoh Gorontalo, Rachmat Gobel.

Menurut Bupati, simposium itu juga adalah bagian dari prakondisi pelaksanaan Festival Pesona Danau Limboto 2018.

"Semoga dengan kedatangan perwakilan dari tiga kementerian RI dalam simposium ini dapat membawa sinergitas pemerintah Pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten termasuk pemangku kebijakan," ucapnya.

Nelson berharap Danau Limboto dikembalikan fungsinya sehingga menjadi penopang ekonomi daerah termasuk pendorong sektor pariwisata.

Simposium itu membahas beberapa hal seperti luas danau yang semakin berkurang, sedimen yang terus menumpuk, badan danau yang dijadikan lahan pertanian warga serta adanya sertifikat hak milik di sekitar danau tersebut.

Pencaplokan badan danau tersebut yang menjadi salah satu masalah dalam penanganan kawasan DanauLimboto saat ini.

Dari 23 sungai yang menjadi pemasok air danau, hanya ada satu sungai yang mengalir ke laut.

Sungai tersebut menghubungkan badan danau ke Sungai Bolango sebelum airnya mengalir ke Teluk Tomini. Namun, jika Sungai Bolango meluap, sungai ini tidak hanya mengalir ke laut, tetapi juga melimpas ke danau.(guh)

Anggota DPR RI Bahtiar Ali

Jakarta (KoranTransparnsi.com) - Seiring mencuatnya pemberitaan mengenai pencabutan vonis Warga Negara Indonesia (WNI) di bawah umur yang dibui di penjara orang dewasa di Australia, Anggota Komisi I DPR RI Bachtiar Ali menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri harus selalu sigap untuk bertindak memberikan pendampingan. 

Politisi Partai NasDem ini menyatakan, dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 tegas bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia di manapun mereka berada. Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa apabila ada rakyat Indonesia diperlakukan tidak pantas maka negara harus hadir.

“Kejadian di Australia ini saya harap cepat atau lambat, Kementerian Luar Negeri harus merespons secara formal. Ini kejadian yang sudah seringkali terjadi dan saya rasa Kemenlu wajib bertindak secara proaktif terhadap Pemerintah Australia,” ujarnya saat ditemui Parlementaria seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TVRI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Politisi dapil Aceh ini bahkan mengecam tindakan aparat Australia yang selama ini memperlakukan WNI di bawah umur secara tidak layak. Hal ini semakin diperkuat oleh pernyataan yang dipublikasikan oleh Komnas Hak Asasi Australia, bahwa terjadi kesalahan prosedur memenjarakan anak-anak Indonesia bersama penjahat dewasa. 

“Yang jelas harus kita kecam satu tindakan terhadap satu tindakan kepada WNI kita yang diperlakukan dengan tidak betul. Saya yakin jika kita bisa bertindak tegas, maka Pemerintah Australia juga akan bertindak terhadap aparatnya yang semena-mena. Saya pikir itu harus dijadikan catatan oleh Kemlu,” tegas mantan Dubes Indonesia untuk Mesir tersebut.

Beberapa hari terakhir heboh pemberitaan mengenai Pemerintah Indonesia yang dituduh tidak membantu anak-anak Indonesia yang disebut secara tidak sah dijebloskan ke penjara dewasa di Australia bersama para penjahat kelas kakap. 

Colin Singer yang tengah bertugas sebagai pemantau penjara independen di Australia saat itu, kini turut membantu warga Indonesia yang dipenjara secara tidak sah antara 2008 dan 2011 itu untuk mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Australia.(sam/rom)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...