NASIONAL

Ilustrasi doa dan dzikir minta perlindungan dari bencana

Palu (KoranTransparansi.com) - Warga Palu, Sulawesi Tengah melaksanakan zikir sekaligus berdoa bersama meminta perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan agar musibah gempa segera berakhir yang kemudian diakhiri shalat gaib bagi para korban meninggal. 

"Kami melakukan zikir dan berdoa bersama supaya mendapat perlindungan dari Allah SWT. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya agar orang mengetahui kebesaran-Nya untuk segera sadar atas apa yang sudah diperbuatnya," kata Tokoh Masyarakat Palu, Abdurahman di anjungan Talise, Palu, Jumat. 

Sulawesi Tengah dilanda bencana gempa bumi dengan skala 7,4 mangnitude disertai tsunami yang menewaskan ribuan orang termasuk orang hilang dan kerusakan rumah-rumah pada Jumat (28/9).

"Mudah-mudahan Allah SWT memberikan perlidunganya kepada seluruh warga kota. Gelaran zikir dipusatkan di Anjungan Talise, karena lokasi tersebut banyak menelan korban jiwa meninggal dunia," katanya.  

 Kegiatan ini diinisiasi oleh perwakilan Majelis Dzikir Nurul Khairat yang dilaksanakan di Anjungan Pantai Talise, Palu Timur.

"Kami akan terus melaksanakan zikir bersama sekaligus berdoa kepada Allah SWT agar gempa serta bencana lainnya tidak lagi terjadi di Palu dan daerah lainnya di Indonesia," katanya. (min)

 

 

 

Wakil Ketua Komisi Vll DPR RI Ridwan Hysam

Jakarta (KoranTransparansi.com)  - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan agenda progres pembangunan Geopark dan Museum Geologi di Indonesia.

Ini menyangkut soal status gunung berapi di Indonesia dan revitalisasi pos pengamatan gunung api aktif, sistem informasi bencana geologi serta mitigasi dan adaptasi bencana geologi, penyediaan data geologi untuk eksplorasi migas dan minerba, program kemasyarakatan Badan Geologi.

“Sejarah Badan Geologi di Tanah Air sudah dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini seiring dengan kepentingan Belanda dalam eksplorasi dan eksploitasi migas dan minerba pada saat itu di wilayah Nusantara,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Dikatakannya, saat ini Badan Geologi adalah salah satu unit teknis di bawah Kementerian ESDM. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015, Badan Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi air tanah dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

“Dalam melaksanakan tugas, Badan Geologi melaksanakan fungsi antara lain penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi dan pelaksanaan pelayanan, penelitian dan penyidikan dibidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi air tanah dan lingkungan, serta survei geologi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Ridwan, Badan Geologi melaksanakan pemantauan evaluasi dan peraturan penelitian dan pelayanan dibidang sumber daya geologi. Oleh karenanya, Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan secara komprehensif tentang perkembangan pembangunan Geopark dan Museum Geologi. Alam Indonesia terkenal kaya akan situs-situs geologi, sehingga sangat memungkinkan untuk mengembangkan Geopark, baik untuk tujuan penelitian maupun untuk dimanfaatkan sebagai lokasi wisata alam.

“Pembangunan dan revitalisasi Museum Geologi sangat diperlukan, mengingat keberadaan Museum Geologi yang existing masih minim, sedangkan animo dan kunjungan masyarakat ke Museum geologi sangat tinggi,” tandas legislator Partai Golkar itu.

Ridwan menyampaikan, sebagian besar wilayah Indonesia termasuk ke dalam ring of fire, sehingga memiliki banyak gunung berapi aktif. Pada kesempatan tersebut, Komisi VII DPR RI meminta penjelasan yang terkait dengan status dari semua gunung api aktif tersebut.

“Keberadaan pos pengamatan gunung api perlu direvitalisasi agar lebih kondusif dan lebih optimal dalam menjalankan fungsinya. Sejalan dengan situasi kebencanaan, Komisi VII DPR RI juga meminta penjelasan mengenai sistem informasi geologi serta mitigasi dan adaptasi bencana geologi,” kata legislator dapil Jawa Timur itu. (sam)

Plt Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan

Bogor,Jabar (KoranTransparansi.com) - Pemerintah telah mengumumkan seleksi penerimaan CPNS pada 19 September 2018. Pendaftaran seleksi ini dimulai pada 26 September mendatang. 

Terkait itu,  Kementerian Agama membuka seleksi untuk 17.175 formasi yang tersebar di 134 satuan kerja,  pusat hingga daerah. Jumlah ini adalah yang terbesar dibanding formasi pada kementerian dan lembaga negara lainnya. 

Plt Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan verifikasi dan telaah atas rincian formasi CPNS yang tersebar hingga madrasah ibtidaiyah (MI). Setelah itu,  rincian formasi tersebut akan segera diinput ke dalam sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) yang dikembangkan Badan Keegawaian Nasional (BKN) agar bisa diakses oleh pendaftar.

"Kami sejak sepekan terakhir terus melakukan verifikasi ulang atas kebutuhan formasi. Ini sudah hampir final," ujarnya di Bogor,  Jumat (21/09).

"Tim setelah ini akan melakukan inputing data. Saya pastikan, rincian formasi CPNS Kemenag sudah ada di sscn BKN pada 23 September," tambahnya. 

M Nur Kholis Setiawan menjelaskan,  proses verifikasi penting dilakukan untuk memastikan rincian formasi sesuai kebutuhan. Kualifikasi yang dipersyaratkan juga relevan dengan kebutuhan formasi. 

"Jumlah formasi CPNS Kemenag lebih 17ribu. Ini tentu butuh waktu. Alhamdulillah, ini sudah selesai," ujarnya. 

"Senin (24/09), rincian formasi ini akan kami upload juga di web Kemenag dan diumumkan juga di tiap satuan kerja," tandasnya. 

Total 17.175 formasi CPNS Kemenag tahun 2018 tersebar di 134 satuan kerja. Formasi ini terbagi dalam tujuh jabatan sebagai berikut:

1. Guru Pelamar Umum (10.520 formasi) 

2. Guru Eks Tenaga Honorer K. II (1.480)

3. Dosen (4.485)

4. Penghulu (132)

5. Penyuluh (62)

6. Jabatan Fungsional Tertentu atau JFT (453)

7. Jabatan Fungsional Umum atau JFU (45)

"Senin depan rincian ini sudah bisa diakses sehingga pendaftar bisa mempelajari terlebih dahulu formasi yang sesui kualifikasinya dan satuan kerja yang diinginkannya. Sebab,  pendaftaran CPNS baru dibuka 26 September 2018," tandasnya.(fir)

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan. (foto istimewa)

 

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta agar program Pembangunan Non Investasi Anggaran (PINA) dapat tersosialisasikan dengan baik, terutama kepada pemerintah daerah (pemda). Ia berpendapat saat ini rata-rata anggaran APBD sekitar 60-70 persen sudah habis untuk pembiayaan rutin. Hanya tersisa 20-30 persen siap untuk digunakan untuk pembangunan.

“PINA ini menurut saya sebuah solusi, karena selama ini pemda tidak mengetahui bahwa ada APBN murni yang merupakan kontribusi pihak swasta dalam aspek pembangunan. Menurut saya ini harus segera disosialisasikan,” desak Marwan usai pertemuan dengan dengan Kementerian Perencanaan Pembangungan Nasional PPN/ Badan Perencanaan Pembangungan Nasional (Bappenas) dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (20/9/2018).

Politisi Partai Demokrat itu turut mengapresiasi program PINA yang menurutnya sebagai sebuah solusi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Untuk itu kehadirannya juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat baik saat ini maupun di waktu yang mendatang.

“Untuk itu kita juga harus pastikan bahwa pelaksanaan dari pembangunan yang sudah terbiayai tersebut masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaatnya. Jangan sampai nantinya jika sudah dibangun tapi tidak bermanfaat,” ungkap legislator dapil Lampung itu

Senada dengan Marwan, Anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar turut mendorong agar program PINA sesegera mungkin dapat tersosialisasi. Bahkan dirinya  mengaku selama ini belum pernah mendengar program PINA dari Kementerian Keuangan.

“Menurut saya ini prospek yang sangat bagus sekali, akan lebih bagus lagi jika program ini dapat tersosialisasi dengan baik terutama di Kabupaten-Kabupaten Kota atau Provinsi di pelosok yang belum merasakan manfaatnya,” ungkap Anarulita.

Untuk itu, politisi Partai NasDem itu meminta PT. SMI sebagai pihak yang berperan dalam pembangunan infrastruktur dalam program PINA untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Dari sosialiasi tersebut nantinya akan ada peraturan daerah yang harus dibuat menyangkut mekanisme pembayaran

“Jadi harus benar-benar proaktif dan terus mengembangkan program ini ke pelosok-pelosok daerah. Jangan hanya terfokus pada satu tempat arau satu pulau saja. Karena kita harus mendukung pemerataan sesuai dengan misi yang tadi sudah disampaikan pihak SMI yakni mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia,” imbuh politisi dapil Bengkulu itu.

Untuk diketahui, PT. SMI memiliki mandat untuk mendukung percepatan pengembangan infrastruktur, dengan fokus Program Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) yang mengikutsertakan berbagai institusi keuangan, baik swasta maupun multilateral.

Sejalan dengan rencana Pemerintah RI untuk mentransformasi PT. SMI menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), PT. SMI mendapat perluasan sektor yang dapat dibiayai, yaitu bukan hanya infrastruktur publik, tetapi juga infrastruktur sosial.

Sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh PT SMI diantaranya adalah jalan tol dan jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengolahan limbah, kelistrikan, irigasi, air minum, infrastruktur sosial, efisiensi energi dan rolling stock kereta api. (rom)

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dirinya beserta Partai Demokrat akan mengejar pelaku fitnah yang menulis dan menyebarkan berita bohong yang dipublikasi laman media Asia Sentinel, hingga ke ujung dunia.

"Negara kita negara hukum, bukan negara kekerasan, saya pastikan kita akan gunakan hak hukum kita untuk menyelesaikan masalah ini. Akan kita kejar sampai ke ujung dunia manapun," kata SBY dalam pidato di acara HUT 17 Partai Demokrat di Jakarta, Senin malam. 

Presiden RI keenam itu menegaskan berita bohong yang dipublikasi media asal Hongkong Asia Sentinel merusak dan menghancurkan nama baik Demokrat serta dirinya. 

Dia mengaku memahami kemarahan serta kegusaran kader terhadap tangan-tangan asing yang mengobok-obok urusan bangsa Indonesia serta melakukan fitnah keji di musim politik. 

Namun dia menyerukan kepada seluruh kader untuk tidak main hakim sendiri melainkan menempuh upaya hukum secara konstitusional. Demikian dikutip dari Antara

Sebelumnya media asing asal Hongkong bernama Asia Sentinel menyebutkan dalam sebuah pemberitaan berhasa Inggris tentang adanya konspirasi pencurian uang negara sebesar 12 miliar dolar AS yang melibatkan 30 pejabat negara dan mencucinya melalui perbankan internasional.

Laporan berjudul "Indonesia’s SBY Government: ‘Vast Criminal Conspiracy" yang ditulis John Berthelsen itu juga menyebutkan ada keterkaitan Ketua Umum Demokrat SBY dengan kasus Bank Century serta adanya dana Century yang masuk ke Partai Demokrat. 

Pemberitaan yang disebut Demokrat sebagai fitnah itu sempat dikutip sejumlah media arus utama di Indonesia tanpa melakukan konfirmasi kepada SBY atau Partai Demokrat.(min) 

ILUSTRASI ATLET ASIAN GAMES : PT Bintang Toedjoe selaku produsen Extra Joss bersama Kemenpora memberikan apresiasi kepada atlet-atlet berprestasi di Asian Games 2018 berupa logam mulia di Wisma Kemenpora, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Jakarta (KoranTransparansi.com)  - Atlet-atlet berprestasi di Asian Games 2018 kembali diguyur bonus. PT Bintang Toedjoe selaku produsen Extra Joss bersama Kemenpora memberikan apresiasi kepada atlet-atlet berprestasi berupa logam mulia di Wisma Kemenpora, Jakarta, Senin (17/9/2018)

Peraih medali emas di Asian Games 2018 mendapatkan logam mulia dengan bobot 100 gram. Penyumbang medali perak dan perunggu masing-masing mendapatkan hadiah 20 gram emas dan 10 gram emas.

Presiden Direktur PT Bintang Toedjoe, Simon Jonathan, saat menyampaikan sambutan mengaku terkejut dengan raihan Indonesia di Asian Games 2018. Acara tersebut dihadiri sekitar 100 atlet. 

"Awalnya kami mempersiapkan hanya untuk 16 peraih medali emas sama seperti target dari pemerintah. Namun, ternyata Indonesia bisa meraih 31 medali emas. Saya sempat terkejut, tapi komitmen tetap harus dijalankan dan kami akan memberikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berprestasi," ujar Simon Jonathan. 

Pesilat putra Indonesia, Hanifan Yudani Kusumah, yang mewakili para atlet bersyukur atas apresiasi yang diberikan kepada mereka.

"Saya berterima kasih kepada Extra Joss yang telah memberikan apresiasi kepada pejuang bangsa Indonesia. Semoga apresiasi ini bisa memberikan tambahan motivasi menghadapi multievent berikutnya, baik SEA Games 2019 di Filipina maupun Olimpiade 2020 di Jepang," ujar pesilat yang memeluk Presiden Joko Widodo dan Ketua IPSI Prabowo Subianto saat dirinya meraih medali emas itu.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, juga mengapresiasi langkah PT Bintang Toedjoe dalam memberikan penghargaan kepada para atlet Indonesia. Menpora berharap penghargaan ini bisa berlanjut hingga Asian Para Games 2018 digelar di Jakarta pada Oktober mendatang.

"Ini bukan pertama kalinya Extra Joss memberi dukungan terhadap olahraga Indonesia. Tidak hanya di Asian Games saat ini, tapi sudah sejak Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro," ujar Imam Nahrawi dalam sambutannya seperti dikutp Bola.com

"Semoga Pak Simon dan jajarannya juga akan memberikan bonus yang sama kepada atlet berprestasi yang nanti berjuang di Asian Para Games. Perjuangan kita belum selesai karena masih ada Asian Para Games pada Oktober mendatang dan pemerintah juga telah menargetkan 16 medali emas," lanjutnya. (nov)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...