NASIONAL

Dukung HPN 2019, Menteri Pariwisata: Ekonomi Kerakyatan Penopang Pariwisata

Jakarta (KoranTrasparansi.com) - Menteri Pariwisata RI, Arif Yahya menyambut baik rencana gelaran Hari Pers Nasional tahun 2019. Gelaran kali ini, memilih Jawa Timur sebagai tuan rumah.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Arif saat menerima kunjungan delegasi panitia HPN 2019 di Ruang Kerja Menteri Pariwisata, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (12/12).

Penanggungjawab HPN 2019, Margiono menjelaskan acara kali ini mengangkat tema "Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital". Margiono dalam pertemuan tersebut didampingi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Atal S Depari.

"Sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, Pakde Karwo yang memang lagi menata digitalisasi ekonomi. Nantinya, sentra-sentra ekonomi UMKM akan disentuh dengan teknologi  digital," ujar Margiono.

Mendapat penjelasan tersebut, Menteri Arif pun menyambut baik. Menurutnya, sektor ekonomi kerakyatan adalah penopang utama dari ramainya wisata.

Dia sebutkan juga banyak potensi wisata tersebar di Jawa Timur. Wisata ini bahkan beberapa diantaranya sudah dikenal publik.

"Banyak wisata populer di Jawa Timur, yang dekat itu ada Jawa Timur Park di Malang, kalau yang agak jauh kan ada Banyuwangi," ungkapnya.

Margiono pun menambahkan bahwa acara HPN 2019 juga akan memberikan tamasya kepada seluruh peserta yang tidak lain adalah wartawan dari Sabang hingga Merauke.

Hal ini pun kembali diapresiasi Menteri Arif. Dia berharap tamasya wartawan di HPN 2019 dapat membantu mengeksplorasi dan mengenalkan potensi wisata Jawa Timur.

"Nanti bisa  kita laksanakan, itu bagus karena kan yang hadir adalah wartawan jadi kita buat semacam film trip wisata," demikian Menteri Arif. (ais)

Foto : Sejumlah pemuda Jakarta mengikuti pengukuhan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba, program yang diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Badan Narkotika Nasional, di Jakarta, Selasa (27/11)

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Kementerian Pemuda dan Olahraga menggandeng sekitar 200 pemuda di Jakarta untuk dijadikan kader anti-narkoba sebagai salah satu upaya menyosialisasikan bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang di masyarakat.

Sejumlah calon Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) se-Provinsi DKI Jakarta itu dikukuhkan Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Faisal Abdullah, di Jakarta, Selasa Malam.

Sebelum turun ke lapangan, para kader mendapatkan pelatihan selama tiga hari dari 26-28 November di Jakarta dengan pemateri antara lain dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Badan Narkotika Nasional dan motivator dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

Materi yang diberikan antara lain tentang kebijakan pemerintah di bidang kepemudaan, peran dan tugas KIPAN, peran revolusi mental, strategi dan pencegahan narkoba di masyarakat, teknik komunikasi, konseling dan rehabilitasi serta kampanye anti-narkoba lewat media sosial.

Program KIPAN pertama kali di mulai sejak 2016 oleh Kemenpora bekerjasama dengan BNN yang telah merekrut sejumlah kader dari berbagai wilayah di sejumlah provinsi di Indonesia.

"Dari kerjasama dengan BNN ini alhamdulillah sudah mendapatkan respon yang baik dari bapak Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan inpres tentang narkoba," kata Abdullah, di Jakarta, Selasa.

Salah satu pemuda Jakarta, Firdaus Adi Setiawan, mengaku merasa tergerak untuk ikut terlibat menjadi kader anti-narkoba tersebut.

"Saya ingin menjadikan negara ini maju dan saya membaca bahwa narkoba sudah menyebar luas..., teman saya sendiri ada juga yang menjadi korban bandar, korban penyelundupan juga ada," kata Setiawan. Ia tergabung di karang taruna di daerah Tebet, Jakarta, dan suatu forum anak.

Setelah mengikuti pelatihan, ia akan membuat program sosialisasi tentang bahaya narkoba dengan pendekatan yang sesuai dengan anak-anak.

"Mungkin kami akan buat lomba mewarnai anti narkoba dan kita tanamkan kepada mereka untuk tidak memakai narkoba ke depannya," kata Firdaus.

Salah satu kader anti-narkoba lainnya, Nadila Azizah, akan mulai mengaktifkan kembali kegiatan karang taruna di daerahnya di Jagakarsa untuk membuat sejumlah program penyuluhan anti-narkoba.

"Aku merasa di lingkunganku sendiri ada satu tempat yang sepertinya dijadikan tempat transaksi.  Banyak yang tertangkap itu anak-anak sekolah, SMP-SMA... Bahkan di daerah saya juga ada yang tertangkap orang dewasa yang sudah punya anak dua. Jadi tidak hanya orang dewasa yang kena, anak-anak juga," kata Nadila.

Sasaran program pelatihan dari Kemenpora itu adalah para pemuda dari umur 16-30 tahun.

Setelah menyelesaikan pelatihan, para kader tersebut akan merekrut sekitar 25 anggota di wilayah kerjanya untuk dilibatkan menjadi kader-kader di masyarakat.

"Pesannya, dari diri kita sendiri kita harus mengenal narkoba itu apa, bahayanya apa, dan kita juga harus bisa membawa diri ke pergaulan yang lebih positif," kata Daus.

Kasubdit Lingkungan Kerja dan Masyarakat BNN, Komisaris Besar Polisi Ricky Yanuarfi, mengungkapkan, wilayah Jakarta memiliki angka prevalensi pengguna narkoba tertinggi di seluruh Indonesia yaitu 2,18 persen dari jumlah penduduknya.

"Jakarta merupakan ranking pertama dari semua provinsi di republik ini terhadap penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu perlu ada perhatian khusus dari pemerintah setempat, semua komponen, stakeholder agar ke depan generasi Jakarta bisa terproteksi, terjaga dengan baik," kata Yanuarfi.

Untuk 2018 ada tiga wilayah yang menjadi target program pelatihan tersebut, yaitu Aceh, Jakarta dan Bali, ungkap Ricky.

"Seperti apa yang disampaikan pak deputi tadi, 10-20 tahun ke depan mereka ini lah pemegang tampuk bangsa ke depan," kata Ricky. Nadila pun berpesan sebagai kader anti-narkoba.

"Sebenarnya kita sendiri tahu hanya saja kita suka menutup mata dan telinga. Dari diri sendiri kita harus peka lingkungan yang baik yang mana, lingkungan yang tidak yang mana, diawali dari diri sendiri kita bisa memilih berteman sama siapa, mau sama yang baik atau ngga," kata Nadila. (*/med)

Rapimnas SMSI Digelar Desember di Jakarta

Semarang (KoranTransparansi.com) – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada pertengahan Desember mendatang di Jakarta. SC dan Oc kini sedang menyiapkan semua keperluan termasuk materinya.

Sekretaris Jenderal SMSI Firdaus, ketika berada di Semarang mengatakan sebagai organisasi yang baru lahir, SMSI masih disibukan dengan aktivitas membangun dan melakukan penguatan infrastruktur organisasi.

“SC terus menggodok materi yang akan disajikan dalam Rapimnas sekaligus melakukan inventarisasi masukan masukan dari pengurus SMSI baik ditingkat pusat maupun daerah,” tegas Fordaus

Dijelaskan bahwa , konsolidasi organisasi  mendesak dilakukan dengan melihat berbagai problem terkait dengan pesatnya pertumbuhan jumlah perusahaan media siber yang semakin menjamur.

“Pertumbuhan tidak terpusat di Jakarta atau kota-kota yang menjadi ibukota provinsi saja, tetapi di hampir seluruh kabupaten/kota di tanah air,” tuturnya.

Kondisi saat ini, lanjut Firdaus, sebagian besar pengelola media siber baik yang di Jakarta maupun di ibukota provinsi, tengah berjuang untuk membesarkan kelangsungan usahanya, ditengah persaingan yang semakin ketat pada era digital.

Dengan kondisi demikian, SMSI Pusat segera mengambil langkah cepat dengan menggelar Rapimnas yang akan diikuti seluruh anggota pengurus pusat, para ketua dan sekretaris pengurus provinsi SMSI.

Persoalan kesehatan keuangan perusahaan akan menjadi salah satu bahasan, karena problem ini menjadi persoalan yang menggejala secara umum.

Seiring dengan semakin surutnya pasar media cetak, tambah Firdaus, semestinya kondisi itu menjadi peluang bagi media siber untuk merebut konsumen media termasuk kue iklannya.

“Namun yang terjadi belum sesuai yang diharapkan, terlebih di kalangan media siber di wilayah kabupaten/kota,” tandasnya.

Diakhir perbincangan, diterangkan Firdaus, pada Rapimnas SMSI nanti, juga dimatangkan tentang PO ( Peraturan Organisasi) untuk memperluas rentang kendali dan jangkauan pelayanan organisasi terhadap anggota yang sebarannya semakin luas.(mat)

Ilustrasi doa dan dzikir minta perlindungan dari bencana

Palu (KoranTransparansi.com) - Warga Palu, Sulawesi Tengah melaksanakan zikir sekaligus berdoa bersama meminta perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan agar musibah gempa segera berakhir yang kemudian diakhiri shalat gaib bagi para korban meninggal. 

"Kami melakukan zikir dan berdoa bersama supaya mendapat perlindungan dari Allah SWT. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya agar orang mengetahui kebesaran-Nya untuk segera sadar atas apa yang sudah diperbuatnya," kata Tokoh Masyarakat Palu, Abdurahman di anjungan Talise, Palu, Jumat. 

Sulawesi Tengah dilanda bencana gempa bumi dengan skala 7,4 mangnitude disertai tsunami yang menewaskan ribuan orang termasuk orang hilang dan kerusakan rumah-rumah pada Jumat (28/9).

"Mudah-mudahan Allah SWT memberikan perlidunganya kepada seluruh warga kota. Gelaran zikir dipusatkan di Anjungan Talise, karena lokasi tersebut banyak menelan korban jiwa meninggal dunia," katanya.  

 Kegiatan ini diinisiasi oleh perwakilan Majelis Dzikir Nurul Khairat yang dilaksanakan di Anjungan Pantai Talise, Palu Timur.

"Kami akan terus melaksanakan zikir bersama sekaligus berdoa kepada Allah SWT agar gempa serta bencana lainnya tidak lagi terjadi di Palu dan daerah lainnya di Indonesia," katanya. (min)

 

 

 

Wakil Ketua Komisi Vll DPR RI Ridwan Hysam

Jakarta (KoranTransparansi.com)  - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan agenda progres pembangunan Geopark dan Museum Geologi di Indonesia.

Ini menyangkut soal status gunung berapi di Indonesia dan revitalisasi pos pengamatan gunung api aktif, sistem informasi bencana geologi serta mitigasi dan adaptasi bencana geologi, penyediaan data geologi untuk eksplorasi migas dan minerba, program kemasyarakatan Badan Geologi.

“Sejarah Badan Geologi di Tanah Air sudah dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini seiring dengan kepentingan Belanda dalam eksplorasi dan eksploitasi migas dan minerba pada saat itu di wilayah Nusantara,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Dikatakannya, saat ini Badan Geologi adalah salah satu unit teknis di bawah Kementerian ESDM. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015, Badan Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi air tanah dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

“Dalam melaksanakan tugas, Badan Geologi melaksanakan fungsi antara lain penyusunan kebijakan teknis, bimbingan teknis, supervisi dan pelaksanaan pelayanan, penelitian dan penyidikan dibidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi air tanah dan lingkungan, serta survei geologi,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Ridwan, Badan Geologi melaksanakan pemantauan evaluasi dan peraturan penelitian dan pelayanan dibidang sumber daya geologi. Oleh karenanya, Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan secara komprehensif tentang perkembangan pembangunan Geopark dan Museum Geologi. Alam Indonesia terkenal kaya akan situs-situs geologi, sehingga sangat memungkinkan untuk mengembangkan Geopark, baik untuk tujuan penelitian maupun untuk dimanfaatkan sebagai lokasi wisata alam.

“Pembangunan dan revitalisasi Museum Geologi sangat diperlukan, mengingat keberadaan Museum Geologi yang existing masih minim, sedangkan animo dan kunjungan masyarakat ke Museum geologi sangat tinggi,” tandas legislator Partai Golkar itu.

Ridwan menyampaikan, sebagian besar wilayah Indonesia termasuk ke dalam ring of fire, sehingga memiliki banyak gunung berapi aktif. Pada kesempatan tersebut, Komisi VII DPR RI meminta penjelasan yang terkait dengan status dari semua gunung api aktif tersebut.

“Keberadaan pos pengamatan gunung api perlu direvitalisasi agar lebih kondusif dan lebih optimal dalam menjalankan fungsinya. Sejalan dengan situasi kebencanaan, Komisi VII DPR RI juga meminta penjelasan mengenai sistem informasi geologi serta mitigasi dan adaptasi bencana geologi,” kata legislator dapil Jawa Timur itu. (sam)

Plt Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan

Bogor,Jabar (KoranTransparansi.com) - Pemerintah telah mengumumkan seleksi penerimaan CPNS pada 19 September 2018. Pendaftaran seleksi ini dimulai pada 26 September mendatang. 

Terkait itu,  Kementerian Agama membuka seleksi untuk 17.175 formasi yang tersebar di 134 satuan kerja,  pusat hingga daerah. Jumlah ini adalah yang terbesar dibanding formasi pada kementerian dan lembaga negara lainnya. 

Plt Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan verifikasi dan telaah atas rincian formasi CPNS yang tersebar hingga madrasah ibtidaiyah (MI). Setelah itu,  rincian formasi tersebut akan segera diinput ke dalam sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) yang dikembangkan Badan Keegawaian Nasional (BKN) agar bisa diakses oleh pendaftar.

"Kami sejak sepekan terakhir terus melakukan verifikasi ulang atas kebutuhan formasi. Ini sudah hampir final," ujarnya di Bogor,  Jumat (21/09).

"Tim setelah ini akan melakukan inputing data. Saya pastikan, rincian formasi CPNS Kemenag sudah ada di sscn BKN pada 23 September," tambahnya. 

M Nur Kholis Setiawan menjelaskan,  proses verifikasi penting dilakukan untuk memastikan rincian formasi sesuai kebutuhan. Kualifikasi yang dipersyaratkan juga relevan dengan kebutuhan formasi. 

"Jumlah formasi CPNS Kemenag lebih 17ribu. Ini tentu butuh waktu. Alhamdulillah, ini sudah selesai," ujarnya. 

"Senin (24/09), rincian formasi ini akan kami upload juga di web Kemenag dan diumumkan juga di tiap satuan kerja," tandasnya. 

Total 17.175 formasi CPNS Kemenag tahun 2018 tersebar di 134 satuan kerja. Formasi ini terbagi dalam tujuh jabatan sebagai berikut:

1. Guru Pelamar Umum (10.520 formasi) 

2. Guru Eks Tenaga Honorer K. II (1.480)

3. Dosen (4.485)

4. Penghulu (132)

5. Penyuluh (62)

6. Jabatan Fungsional Tertentu atau JFT (453)

7. Jabatan Fungsional Umum atau JFU (45)

"Senin depan rincian ini sudah bisa diakses sehingga pendaftar bisa mempelajari terlebih dahulu formasi yang sesui kualifikasinya dan satuan kerja yang diinginkannya. Sebab,  pendaftaran CPNS baru dibuka 26 September 2018," tandasnya.(fir)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...