NASIONAL

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bulan Ramadhan adalah anugerah Allah untuk umat Islam, yang harus disyukuri dan berharap setiap Muslim menuntaskan bulan suci tersebut.

"Itulah ketika mengakhiri Ramadhan dan memasuki Syawal kita kembali ke fitrah," kata Lukman dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Menag, Ramadhan menjadi ruang seorang Muslim untuk menempa diri dan berlatih agar kembali ke jati diri manusia atau kepada fitrahnya.

Fitrah, kata dia, terbagi dua yaitu basariah dan insaniah yang memiliki makna yang hampir serupa tapi memiliki titik tekan yang berbeda.

Basariah, lanjut dia, adalah unsur tanah pada diri manusia dan insaniah adalah unsur ruhaniyah.

Dia mengatakan puasa harus menjadi kesempatan seorang Muslim untuk meningkatkan kualitas diri. Saat menjalankan rukun Islam keempat itu, agar puasa dapat meningkat dari puasa awam menuju puasa khusus.

Puasa awam, kata dia, sebatas menahan dari rasa haus, lapar, hubungan suami istri dan hal membatalkan lainnya. Sementara puasa khusus yaitu menjalankan puasa awam sekaligus menahan seluruh indra, mata, telingga dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan maksiat.

"Ada lagi puasa khusus di antara kumpulan puasa khusus, di mana seseorang mampu mengembalikan semua aspek kehidupannya kepada Tuhan," katanya.(sam)

Wakil Ketua Komisi ll DPR RI Ali Mardani

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Memperkuat basis intelijen untuk memberantas terorisme di tanah air sangat urgen. Demikian Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera kepada pers di Jakarta.

Dengan intelijen yang kuat, aksi pemberantasan terorisme bisa lebih terarah dan efektif. Dan sudah tepat ketika Polri menggandeng Kopassus, pasukan elit TNI Angkatan Darat untuk diajak bekerjasama dalam menggelar operasi antiterorisme.

“Aksi menyerang tanpa didahului data intelijen malah memperluas dan tidak menyelesaikan masalah. Jadi satuan intelijen perlu dilibatkan,” katanya.

Dalam memberantas terorisme, intelijen haruslah kuat. Data dan rencana operasi bersumber dari intelijen tersebut. Ditambahkan politisi PKS tersebut, selain memperkuat intelijen untuk langkah preventif, perlu pula dibantu para akademisi dan tokoh agama untuk menanggulangi aksi terorisme secara holistik.

“Pertama mesti dipahami dimanapun aksi teror, mestinya lebih mengedepankan aksi intelijen untuk operasi preventif. Aksi pencegahan ini bisa melibatkan banyak pihak mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama,” papar Mardani.

Pasukan Brimob sendiri dikabarkan sudah bekerjasama dengan Koppasus dalam operasi penyisiran sarang teroris di beberapa daerah. Ini merupakan kerja sama yang solid antara pemegang otoritas keamanan dan pertahanan. Diharapkan kerja sama ini mampu menumpas akar terorisme secara menyeluruh. (sam)

 

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRb Rini Widyantini dalam pembukaan Rakor Kearsipan tingkat Nasional di Kupang, NTT

KUPANG (KoranTransparansi.com) - Arsip harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu setiap lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan juga perseorangan perlu mempertanggungjawabkan penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari segala kegiatan.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini mengatakan, pelaporan arsip harus diwujudkan dalam bentuk sistem rekaman kegiatan yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan (useable). 

"Hal tersebut, akan memudahkan siapapun untuk mengakses dan melacak informasi yang diperlukan, serta memastikan bahwa setiap aparatur sipil negara dapat secara akuntabel mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Kearsipan Tingkat Nasional tentang Implementasi Sistem Kearsipan Dinamis Berbasis TIK di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (15/05).

Dijelaskan, untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang menyeluruh dan terpadu, lembaga kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya kearsipan yang mumpuni. ANRI juga  perlu membangun suatu sistem kearsipan nasional yang meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. 

"Sistem kearsipan nasional berfungsi menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan," ungkapnya.

Namun, pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis bukan saja merupakan tanggung jawab ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional, namun merupakan tanggung jawab setiap lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi masyarakat, perusahaan, dan perseorangan. Untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan kearsipan yang baik,  Kementerian PANRB telah melakukan beberapa upaya.

Pertama, mendorong seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas arsiparis di masing-masing unit kerjanya. Pemerintah juga menyusun Rancangan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, agar setiap instansi pemerintah dapat segera melaksanakan penyelenggaraan arsip yang baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Rini juga mengharapkan, setiap instansi pemerintah memiliki unit kearsipan yang didukung oleh arsiparis yang kompeten serta sarana dan prasarana kearsipan yang baik, terutama sarana penyimpanan arsip. Harus mulai melaksanakan penyimpanan hasil pekerjaan sebagai lembaga pemerintahan dengan baik. 

“Kebesaran suatu bangsa tergantung pada bagaimana kita menata arsip. Tidak ada cara lain, kita harus menjaga dan menyelamatkan arsip melalui pemanfaatan teknologi informasi yang salah satunya adalah dengan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis sebagai awal bagi elektronisasi pengelolaan kearsipan (filling)," imbuhnya. (kh)

 Tim kunker Komisi III DPR saat meninjau Lapas Kelas II A kendari, prov. Sultra

JAKARTA (KoranTransparansi.com) - Masalah narkoba menjadi masalah klasik yang masih dijumpai dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hampir 60 sampai 70 persen penghuni di seluruh lapas yang ada adalah napi kasus narkoba. Komisi III DPR RI merasa heran karena hingga saat ini belum ada laporan konkrit baik dari Kementerian Hukum dan HAM atau dari pemerintah terkait over capacity masalah tahanan narkoba tersebut.

“Karena intinya over capacity ada di narkoba. Kalau narkoba tidak ada mungkin akan lebih nyaman,” ujar  Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir usai mengunjungi Lapas Kelas II A Kendari, Provinsi Sultra, Selasa (08/5/2018).

Dalam APBN tahun 2017 yang lalu telah dianggarkan dana kurang lebih 3 triliyun untuk Kemenkumham. Tetapi Kemenkumham tidak berani mengambil dana tersebut untuk merenovasi lapas, lanjutnya. “Hanya digunakan Rp 700 miliyar untuk penambahan sumber daya manusia. Termasuk CPNS yang baru,” ucap politisi Fraksi Golkar itu.

Adies juga mengatakan, salah satu tujuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR ke Lapas Kelas II A Kendari adalah untuk menghimpun data dan informasi terkait pelaksanaan tugas-tugas di Kanwil Kemenkumham, maupun mitra kerja lainnya seperti Kejaksaan Tinggi dan BNNP Provinsi Sultra.

“Hal ini dilakukan dalam upaya melakukan proses penegakan hukum, serta ingin mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan, maupun permasalahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Ichsan Soelistio juga menyampaikan bahwa akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh kementerian/lembaga maka renovasi lapas tersebut belum bisa direalisasikan. “Kalau dilihat memang mengenaskan. Bayangkan mereka tidur bersusun, jadi mereka tidak bisa tidur dengan layaknya. Bayangkan yang kapasitas satu kamar untuk 9 orang ini, diisi oleh 18 sampai 21 orang. Termasuk yang wanita juga. Oleh karenanya Komisi III DPR selalu mendorong terus persoalan ini kepada Kementerian Hukum dan Ham, tapi alasannya klasik, yakni masalah anggaran,” tutur Ichsan.

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan mengalami over capacity, hanya beberapa provinsi saja yang tidak, sambungnya. “Kita berharap ke depannya akan ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Kendari Sofyan memaparkan bahwa mereka memiliki 14  UPT, antara lain 4 lapas, 4 rutan, 3 kantin, 2 lapas dan satu rubasar. Jumlah pidana 2691 orang satu provinsi. Jadi ingin kami sampaikan daftar orang asing yang ada di kami secara sistem ada sejumlah 1286 per 30 april. (rom)

 

Gubernur Jatim Soekarwo

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan bahwa POLRI dan TNI akan menjaga betul keamanan dan kenyamanan Jawa Timur hari ini dan kedepan. Oleh karena itu, diharapkannya masyarakat Jawa Timur untuk tetap tenang dan melakukan aktivitas seperti biasa.

Penegasan tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan media mengenai adanya serangkaian ledakan bom di Surabaya, usai Rapat Terbatas Dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov. Jatim, di gedung negara Grahadi, Jl. Gubernur Suryo 7 Surabaya, Senin (4/5).

Dijelaskan, peledakan bom di beberapa tempat di Surabaya  sebagai dampak dari rasa marahnya kelompok teroris di Mako Brimob beberapa waktu lalu. 

“Tetapi sekarang sudah terkendali,” ujarnya sambil menambahkan gerak teroris saat ini semakin sempit atau tidak ada, yang karenanya menggunakan anak dan istri sebagai alatnya.

Pakde Karwo menambahkan para ahli strategi tentang terorisme sudah memperkirakan dimanfaatkan anak dan istri untuk mencapai tujuan para teroris ini. Pertimbangannya, supaya informasi tidak bocor dan soliditas terjaga. 

“Istri dan anak dijanjikan surga dan mereka diajak ke surga bersama-sama,” ujarnya prihatin atas pelibatan perempuan dan anak-anak .

Dalam kesempatan  sama, Gubernur juga menyampaikan posisi Pemprov. Jatim sebagai garda depan penanganan korban terorisme ini. Gereja-gereja yang rusak akan diperbaiki Pemprov. Jatim, demikian pula kesehatan para korban terorisme. 

Sedangkan kerusakan sepedamotor akan dikoordinasikan dengan  Pemkot. Surabaya. Hal tsb sesuai pembicaraan Presiden dengan dirinya dan Walikota Surabaya  sehari sebelumnya. 

“Anak2 korban yang masih bersekolah, secara prinsip dibantu Pemerintah, dengan prinsip dasar Pemprov. Jatim yang melakukan pengaturan,” ujarnya. Terkait hal ini, dirinya juga akan membuka ruang dialog dengan masyarakat. 

Misalnya, dialog interaktif dengan masyarakat di Radio Surabaya hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pukul 07.00-08.00 WIB. Selain itu,  dialog interaktif juga akan dilakukannya di  JTV. (den)

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers usai bermain basket bersama para atlet pelajar peserta Dream Basketball League (DBL) di halaman belakang Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/5/2018).

Bogor, Jabar (KoranTransparansi.com) - Presiden Joko Widodo mengatakan harus ada evaluasi total penanganan narapidana dalam perkara terorisme supaya kerusuhan seperti yang terjadi di rumah tahanan Markas Komando (Mako) Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, tidak terulang.

"Ya harus ada evaluasi total, harus ada koreksi, baik mengenai penjaranya, apakah perlu di markas atau di luar markas, apakah pemeriksaan apa dilakukan di tempat seperti di Mako itu kan di tempat, akan menjadi sebuah evaluasi untuk Polri agar kejadian itu tidak terulang kembali," kata Presiden usai bermain bola basket bersama para atlet pelajar peserta Dream Basketball League (DBL) di halaman belakang Istana Bogor, Sabtu.

Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian sebelumnya juga mengemukakan kebutuhan untuk mengevaluasi kelayakan Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua untuk menampung narapidana kasus terorisme.

"Evaluasi kami memang Rutan Mako Brimob tidak layak jadi rutan teroris. Kenapa? Karena bukan maximum security," katanya di Depok, Kamis (9/5), menambahkan bahwa rumah tahanan itu sebenarnya dirancang untuk menampung aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, dan jaksa yang terlibat tindak pidana.

"Karena mereka ini kan tangkap penjahat, kalau kemudian melakukan pidana dan ditempatkan sama dengan yang lain nantinya mereka bisa jadi korban," terang Tito.

Ia menjelaskan sebelumnya Rutan Mako Brimob dipilih untuk menempatkan tahanan kasus terorisme karena berada di dalam kompleks Markas Brimob sehingga diharapkan akan aman.

"Namun, ada dinamika tentunya. Walaupun aman karena berada di dalam Markas Brimob, tahanan terkurung dan tidak bisa kemana-mana, tapi di dalam rutan tidak didesain untuk narapidana terorisme," tutur dia.

Ia juga mengakui bahwa rutan tersebut kelebihan penghuni karena menampung sampai 155 tahanan padahal daya tampungnya maksimal 90 orang. Tito mengatakan berencana menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani guna membahas kemungkinan membangun rutan layak untuk narapidana kasus terorisme.

Usai bermain bola basket dengan para pelajar, Presiden juga berbicara tentang pengamanan ajang olahraga besar seperti Asian Games Agustus-September 2018 di Jakarta dan Palembang. Menurut dia, aparat keamanan Indonesia siap dan mampu mengamankan ajang tersebut.

"Aparat kemanan kita siap, kalau ada kejadian itu, ya setiap negara tidak bersih dari semua kejadian," katanya.(ant/rom)

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...