Metro

Kondisi Mobil Kapolres Tulungagung ringsek setelah mengalami kecelakaan tunggal di Tol SuMo Mojokerto

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur berduka. Kapolres Tulungagung AKBP Tofiq Sukendar mengalami kecelakaan lalulintas di jalan bebas hambatan, tol SuMo (Surabaya – Mojokerto).

Kecelakaan maut tersebut telah merenggut dua nyawa sekaligus diantaranya adalah Ny. Anggi Tofik, istri Kapolres dan ajudannya Briptu Lutfi. Kapolres AKBP Tofik Sukendar saat ini tengah dirawat di RS Bhayangkara Surabaya.

Kronologi kecelakaan maut tersebut seperti diutarakan Kasatlantas Polres Mojokerto AKP Edwin Nathanael bahwa lakalantas terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.30 wib.

Tempat Kejadian Perkara (TKP) Jalan Raya tol Surabaya-Mojokerto km 716 +800 Ds Sidorejo Kec Jetis Kab Mojokerto.

Kecelakaan Kendaraan mobil Landcruiser Nopol dinas yang dikendarai oleh Bripda Tommy (LR) dengan membawa penumpang Kapolres Tulungagung AKBP Tofik Sukendar, Ibu Kapolres Tulungagung (Anggi) dan Ajudan Bripda Lutfi.

Mobil tersebut tabrakan dengan Kendaraan truck tangki tronton Hino Nopol L-9490-UR yang dikemudikan oleh Sugiyo, 41 th, Laki-laki, Perkerjaan Swasta, Alamat Dusun Pujok RT 01 RW 05 Ds Puton Kec Diwek Kab Jombang.

Kendaraan mobil Landcruiser Nopol dinas yang dikemudikan oleh Bripda Tommy berjalan dari arah timur ke barat (Surabaya menuju Mojokerto) mendahului dari sisi sebelah kanan kendaraan truck didepannya kemudian oleng kekiri sesampai TKP menabrak dari belakang kendaraan truck

tangki tronton Hino Nopol L-9490-UR yang dikemudikan oleh Sugiyo yang berjalan searah didepannya.

Kecelakaan itu mengakibatkan korban Kapolres Tulungagung AKBP Tofik Sukendar mengalami luka berat,Ibu Kapolres Tulungagung bernama Anggi (meninggal dunia), Ajudan Bripda Lutfi (meninggal dunia). Kerugian materiel diperkirakan mencpai Rp 100.000.000,- (med/min)

 Foto : Sekdaprov Jawa Timur Heru Tjahjono menerima buku dari Rahmad Gibel dalam acara pemeran buku Big Bad Wolf di JX Surabaya, Rabu (26/9/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Big Bad Wolf (BBW) ikut meningkatkan minat membaca masyarakat Jawa Timur.  Upaya meningkatkan minat membaca memang perlu dilakukan secara terus menerus melalui berbagai jalur, baik dalam keluarga, di sekolah, di perpustakaan dan dalam masyarakat. Semua ini harus dilakukan secara bersama-sama baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta.

“Minat baca ini bisa terlihat dari banyaknya anak yang datang ke Big Bad Wolf langsung membaca buku, kemudian membeli buku. Ketika anak-anak sudah suka membaca, minat bacanya tumbuh dan motoriknya jalan,” ujar Sekdaprov Jatim Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM saat membuka Pameran Buku Big Bad Wolf Surabaya Tahun 2018 di JX International Jalan A. Yani Surabaya, Rabu (26/9) malam.

Heru menjelaskan, kinerja Pemprov Jatim sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan terkait dengan minat membaca. Berdasarkan survei dari UNAIR dan UNBRAW pada tahun 2015, Indeks Minat Baca masyarakat Jawa Timur adalah 65,25 persen, tahun 2016 menjadi 69,75 persen dan pada tahun 2017 meningkat 72 persen. Artinya minat baca masyarakat Jatim berada pada posisi sedang.

Dikatakan, hasil survey ini menjadi dasar bagi Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kebiasaan dan kegemaran membaca masyarakat. 

Menurutnya, mengajak masyarakat untuk membaca dan membudayakan kegemaran membaca bukan suatu hal yang mudah, apalagi di era saat ini media informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat. Membaca memerlukan ketekunan dan konsentrasi pikiran, sementara dalam keseharian indra kita dimudahkan dan disuguhi dengan berbagai infotainment melalui siaran  televisi  yang beragam dan juga sarana instan yang secara visual lebih menarik dari pada teks maupun tulisan.

Ke depan, Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim itu mengharapkan, dengan meningkatnya minat baca, maka masyarakat bisa menggunakan informasi dari buku tidak hanya melalui gadget. Belajar dari negara yang maju sudah kembali membudayakan membaca. 

“Buku itu isinya lebih substantif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai literasi daripada menggunakan gadget,” katanya. 

Sementara itu, Presiden Direktur PT. Jaya Ritel Uli Silalahi menjelaskan, budaya membaca sejak dini perlu disiapkan mengingat derasnya arus informasi di media serta persaingan dalam Masyakarat Ekonomi Asean (MEA). Kita perlu mempersiapkan generasi mendatang. Mereka harus siap dengan persaingan global. 

Untuk itu salah satu kuncinya harus banyak membaca. Budaya membaca harus digalakkan dan ditanamkan sejak dini, sehingga masyarakat bisa semakin pintar.

Karena itu, Big Bad Wolf beserta Pemprov Jawa Timur, lanjutnya, sepakat untuk terus hadir dalam meningkatkan minat baca untuk masyarakat di Jawa Timur. 

Sebagai wujud nyata, pada tanggal 20 September yang lalu, Big Bad Wolf telah datang dan membagikan langsung 500 buah buku kepada Perpustakaan Kabupaten Malang yang telah berhasil mendapatkan penghargaan lomba perpusdes tingkat Nasional. 

Misi untuk menggalakkan budaya membaca sejak dini serta menyediakan akses untuk memperoleh buku yang berkualitas bagi semua kalangan menjadi semangat Big Bad Wolf dalam mempelopori kegiatan ini. 

Lebih lanjut disampaikannya, Pameran buku Big Bad Wolf mencoba memperkenalkan berbagai macam buku bacaan Internasional seperti  buku dalam Bahasa Inggris dan juga Mandarin dengan harga yang sangat terjangkau, agar generasi mendatang terbiasa dengan bahasa International sehingga siap dengan persaingan global. 

Tahun ini Big Bad Wolf hadir dengan membawa 3 juta buku dimana 70% bukunya adalah buku anak-anak. Buku yang dihadirkan adalah buku import dengan bacaan yang menarik sehingga diharapkan anak-anak akan tertarik dan mulai senang untuk membaca. 

“Buku merupakan jendela dunia dan membaca adalah kuncinya, untuk memperoleh banyak ilmu maka harus rajin untuk membaca,” ujar Uli Silalahi, Presiden Direktur PT. Jaya Ritel yang saat ini dikenal sebagai Ibu Buku. 

Pameran buku Big Bad Wolf yang merupakan rangkaian acara Ulang Tahun Provinsi Jawa Timur ke 73 kembali hadir di Surabaya untuk ke tiga kalinya. Pameran buku terbesar di dunia ini merupakan bentuk apresiasi bagi masyarakat Jawa Timur setelah mendapatkan respon yang sangat luar biasa pada penyelenggaraan sebelumnya. 

Kali ini, pameran buku Big Bad Wolf diadakan selama 12 hari berturut-turut dari 27 September 2018 - 8 Oktober 2018 di JX International Surabaya selama 280 jam nonstop, dengan penawaran diskon mulai dari 60 hingga 80 persen untuk semua buku import.(fir)
Heru Tjahjono ketika dilantik sebagai Sekdaprov Jawa Timur di gedung negara Grahadi Surabaya, Selasa (25/9/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sekretaris daerah (sekda) memiliki dua fungsi, yakni sebagai sekda dan sekretaris gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. 

Dengan begitu, sekda harus mampu mengkoordinasi semua jajaran baik OPD Pemprov maupun instansi/lembaga vertikal yang ada di Jawa Timur. tutur Gubernur Jatim Soekarwo saat melantik Heru Tjahjono, sebagai Sekdaprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (25/9).

Menurut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, sesuai arahan Mendagri pelantikan sekda ini harus melibatkan lembaga vertikal di Jatim. Alasannya, selain mengkoordinasikan program pembangunan di OPD, sekda juga bertugas mengkoordinasikan antar sektor dalam hal ini lembaga vertikal dalam pembangunan di Jawa Timur.

“Harusnya dibedakan antara sekda dan sekretaris gubernur, tapi kami mengusulkan jangan dijabat dua orang, cukup dirangkap sekda saja,” terangnya.

Menurutnya, sekda merupakan jabatan paling puncak dalam karier PNS di daerah. Ia bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menyusun kebijakan. 

Sekda juga memiliki peran strategis dalam menjaga roda pemerintahan, membina aparatur di bawahnya, serta mendorong implementasi kebijakan pembangunan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Peran sekda ini, lanjut Pakde Karwo, sangat penting dan strategis dalam mengatur anggaran. APBD harus dikelola dengan baik sebagai bentuk pemerataan pembangunan di daerah. Sekda juga menjadi sebagai motor penggerak bagi jajaran PNS di bawahnya untuk memiliki tiga aspek yakni kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam pelayanan masyarakat yang mendorong kesejahteraan rakyat. 

Terkait pelantikan sekda ini, Pakde Karwo menyampaikan bahwa prosesnya sudah dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Dalam proses seleksi ini, selain mempertimbangkan hasil seleksi juga melihat rekam jejak yang bersangkutan. Selain itu, ada Tim Penilai Akhir (TPA) baik dari Kmendagri maupun Sekretariat Kabinet. 

Dalam rangka mencegah kasus seperti DPRD Malang maka rekam jejak menjadi penilaian penting. Karena disini ada sistem integritas yang tidak bisa dilakukan dengan standar pelayanan minimal. Kalau bahasa Jawa kuno bibit, bobot, bebet-nya dicek,” kata orang nomor satu di Jatim ini.(ais)

 

   Anggota DPR RI dari Fraksi Gokar Satya Widya Yudha (kanan) , GUbernur Jatim Soekarwo dan Freddy Purnomo usai pelantikan 12 bupati/walikota di gdung negara Grahadi Surabaya, Senin (24/9/2018).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Pengurus DPP Partai Golkar Satya Widya Yudha menilai pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin adalah pasangan yang dikehendaki oleh masyakarat, ideal dan cocok untuk masyarakat Indonesia saat ini. 

Pak Jokowi telah mampu melakukan perubahan dan dalam banyak hal sangat berhasil. Kedepan masyarakat Indonesia akan lebih sejahtera. tegas anggota DPR RI kepada wartatransparansi.com di Surabaya, Senin (24/9/2018). 

Satya Yudha di Surabaya dalam rangka menghadiri pelantikan 12 Bupati/Walikota se Jawa Timur di gedung negara Grahadi Surabaya. Ia hadir diacara itu didampingi Ketua Harian Golkar Jawa Timur Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Purnomo. 

Partai Golkar yang merupakan bagian dari koalisi pengusung capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin meminta para Ketua partai Golkar di daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota hendaknya mampu menjelaskan kepada publik apa yang telah dicapai oleh Presiden Jokowi pada periode sebelumnya.

Kalau bicara capres-cawapes, maka kita akan menengok keberhasilan Jokowi pada periodesasi ini. Selama lima tahun terakhir Pak Jokowi telah berhasil dalam pengentasan kemiskinan, maupun mengurangi angka pengangguran.  Capaian seperti ini yang harus ditularkan kepada masyarakat dibawah ungkap Satya Yudha.

"Belum semua masyarakat mengetahui betul atas keberhasilan pak Jokowi. Sebab itu para Ketua Golkar Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia harus menjelaskan," tandasnya. 

Menyinggung soal figur KH Ma'ruf Amin, Satya Yudha mengatakan, bahwa kekuasaan itu ada ditangan presiden. Faktor wapres juga penting namun masih dibawah preisden sehingga figur presiden lebih dominan.

Status wakil presiden dalam kabinet sedikit diatas menteri. Walaupun mereka dipilih  oleh rakyat secara langsung. Sehingga kita melihatnya lebih kepada Pak Jokowinya. 

Jadi kalau wakil presidennnya tidak begitu mampu mengelolanya, presiden bisa mengambil over semua. Jadi keberadaan KH Ma'ruf Amin adalah melekat pada capres Jokowi.

Dengan begitu kedua tokoh ini saling melengkapi. Paling tidak politisasi agama dalam lima tahun kedepan bisa dihindari. Sehingga nantinya tidak ada lagi politik identitas.

Jatim target 70 persen

Sementara itu Ketua Harian Golkar Jawa Timur Freddy Purnomo mengatakan, Golkar Jawa Timur siap melaksanakan perintah Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pola sosialisasi tidak jauh bedak etika Golkar Jawa Timur menyukseskan  Khofoifah Indar Parawansa-Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur. 

Artinya Anggota DPRRI, DPRD provinsi dan Kab/Kota harus menjaga wilayahnya masing masing. Selain itu, Golkar Jawa Timur akan terus melakukan komunikasi dengan partai pengusung lainya.

Golkar Jawa Timur akan merapatkan dan mempertajam suksesi Jokowi-Ma'ruf Amin pada Selasa (25/9/2018) di kantor Golkar Jalan Ahmad Yani Surabaya. Pendukung Golkar di Jawa Timur antara 3 sampai 4 juta. 

Bersama pendukung partai pengusung lainnya maka diharapkan Jokowi-KH Ma'ruf Amin akan meraup diatas 70 persen. "Insyaallah target 70 pesen tercapai," tandasnya. (min)  

Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo memberikan sambutan pada pelantikan 12 Bupati/wakil bupati, Walikota/Walikil Walikota di gdung negara Grahadi Surabaya, Senin (24/9/2018)

 

Suarabaya (KoranTransparansi.com) - Bupati dan walikota hendaknya berpedoman dan mengacu kepada visi dan misi presiden, serta visi dan misi gubernur, dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. 

Hal tersebut perlu dilakukan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dari daerah sampai ke pusat. Pesan Gubernur itu disampaikan saat melantik Bupatui/Walikota di gedung negara Grahadi Surabaya, Senin (24/9/2018).

Dikatkan sebagai wujud aplikasi acuan yang bisa dilakukan yakni menjabarkan dan implementasikan sesuai konteks dan kondisi daerah masing-masing. Program-program kementerian dan lembaga di pusat harus dijamin dapat terkonsolidasi dengan baik. 

Demikian pula program-program lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota agar bisa difasilitasi dan disinergikan dengan sebaik-baiknya.

 “Tidak ada kabupaten/kota yang berjalan sendiri tanpa mengikuti arahan dan program dari pusat yang turun ke provinsi dan dari provinsi sampai ke kabupaten/kota,” ujarnya. 

Selain itu, Pakde Karwo mengingatkan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan perhatian terhadap permasalahan utama di masing-masing daerah utamanya terkait kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh, berdasarkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota Tahun 2017 di Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak nomor tiga yaitu sebanyak 225.130 jiwa dengan prosentase penduduk miskin sebanyak 20,52 persen.

Pada bidang kesehatan kabupaten/kota tahun 2017 di Jatim, Kabupaten Bangkalan terdapat kasus stunting sebanyak 43,0 persen yang merupakan persentase tertinggi se-Jatim dan kasus kusta sebanyak 260 kasus yang merupakan jumlah terbanyak ke-4 se-Jatim. Sedangkan Kabupaten Nganjuk memiliki kasus angka kematian bayi sebanyak 147 kasus yang merupakan jumlah terbanyak ke-8 se-Jatim. 

Melihat hal tersebut, permasalahan-permasalahan itu harus segera ditangani bersama seluruh stakeholder pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

Ke depan, Pakde Karwo meminta bupati dan walikota juga memperhatikan 9 poin penting dalam melaksanakan tugasnya. Diantaranya, dalam mengelola keuangan daerah agar mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu belanja APBD harus menguatamakan belanja publik terutama memberikan layanan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah; memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, tingkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan, revitalisasi pertanian serta penegakan hukum;

Selain itu, juga perlu melakukan hubungan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka mewujudkan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pengelolaan potensi daerah.

Tak kalah pentingnya peningkatkan kualitas layanan publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan serta meniadakan pungutan liar; menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah. (min)

 

Kepala Biro Humas, Protokol dan Kerjasama Pemprov Jawa Timur Aries Agung Paewai.

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Sebanyak duabelas pasang Bupati/Wakil bupati, Walikota/Wakil Walikota terpilih hasil Pemilu serentak Kab/Kota tanggal 27 Juni lalu  akan dilantik secara bersamaan. 

Gubernur Jawa Timur DR Soekarwo rencananya akan melantik dan mengambil sumpah di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Senin (24/9/2018). Akan hadir pula Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Aries Agung Paewai mengatakan seluruh nama kepala daerah terpilih yang dilantik rinciannya, yakni Bupati/Wakil Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Timbul Prihanjoko, Bupati/Wakil Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan Mohni. 

Selain ada Bupati/Wakil Bupati Bojonegoro Anna Mu’awannah dan Budi Irawanto, serta Bupati/Wakil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan Marhaen Djumadi. Bupati/Wakil Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Raja’e, Bupati/Wakil Bupati Pasuruan M. Irsyad Yusuf dan KH A Mujib Imron.

Bupati/Wakil Bupati Magetan Suprawoto dan Nanik Endang Rusminiarti, serta Bupati/Wakil Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro dan Hari Wuryanto.n Selain itu, Bupati/Wakil Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Indah Amperawati. 

Bupati/Wakil Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin dan Irwan Bachtiar Rachmat, Bupati/Wakil Bupati Jombang Mudjidah Wahab dan Sumrambah, serta Wali Kota/Wakil Wali Kota Malang Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko.

Sebagai bagian dari prosesi pelantikan, kata dia, saat akan memasuki Gedung Negara Grahadi, kepala daerah yang dilantik akan diberikan penghormatan khusus oleh jajaran kehormatan.

“Usai pelantikan pasangan kepala daerah juga dilanjutkan prosesi pelantikan terhadap istri bupati/wali kota terpilih sebagai ketua TP PKK dan Dekranasda,” ucapnya.

Sementara Bupati yang kini masih menunggu giliran pelantikan diantaranya Tulungagung (rencana tanggal 25 September), Sampang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Kediri dan Kota Madiun. Sedang pelantikan Gubernur Jawa Timur rencananya berlangsung 11 Maret 2019 

Selama proses pelantikan juga tidak semua undangan bisa memasuki ruang utama karena terbatasnya kursi sehingga disediakan tenda khusus untuk menyaksikan kegiatan selama acara berlangsung melalui layar lebar.

Sejumlah pejabat unsur Forkopimda Jatim juga dijadwalkan hadir, seperti Ketua DPRDJatim, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi. (min)

 

 

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...