Metro

Ketua Partai Harus Berani Pasang Atribut Asal Tidak Melanggar

Surabaya (KoranTransparsi.com) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Surabaya terus bekerja keras menggalang kekuatan mengahadapi Pemilu Legislatif 2019 akan datang dengan mengoptimalkan Pengurus tingkat Kecamatan (PK Partai Golka) dan Kelurahan se Surabaya. 

Forum silaturahmi antar pengurus kecamatan yang terus berpindah pindah, selain menjadi forum kmomunikasi ketua PK juga untuk menggali aspirasi masyarakat. Ketua PK dan PL juga harus menyiapkan waktu 24 jam karena sewaktu waktu DPD memerlukan informasi. Selain Ketua PK/PL harus memasang istribut partai agar mudah komunikasi serta pengaduan dari masyarakat. 

Partai Golkar,pengusung Cagub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak sangat berkepentingan akan meningkatkan kursi di DPRD Kota Surabaya menjadi 100 persen. Struktur organisasi ditingkat Kecamtan dan Kelurahan sudah tertata. "Saatnya sekarang bekerja untuk Pileg," tegas Ketua DPD Golkar Kota Surabaya Blegur Prijanggono di rumah Ketua PK Rungkut M Hadi. (ais)

 

      

Dari kiri Pj Sekdaprov Jatim Dr Jumadi, Ketua LAN  dan kepala Badiklat Prov Jatim Mujib Afan

Surabaya (KoranTranparnsi.com) - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, MMT agar para Alumni Diklat Pim II yang dicetak sebagai insan pemimpin perubahan mampu mengaplikasikan proyek perubahan yang telah direncanakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah mereka masing-masing.

“Terpenting adalah harus mempunyai jiwa kompetisi dan mengembangkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global,” ujar Jumadi saat menutup Diklat Pim II Angkatan X Tahun 2018, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (27/7).

Menurut Jumadi, ada tiga kunci penting yang wajib dipahami oleh para Alumni Diklat Pim II dalam mengatasi permasalahan di daerah mereka. 

Pertama yakni persoalan pembangunan sumberdaya manusia yang lebih kreatif, inovatif dan produktif. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur, dan ketiga persoalan deregulasi dan debirokratisasi.

Khusus untuk persoalan pembangunan sumberdaya manusia, Jumadi menyampaikan kalau persoalan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi persaingan di era global. Sedang untuk percepatan pembangunan infrastruktur, dinilainya sangat peting dalam usaha pemerataan dan konektivitas antar wilayah. 

Utamanya dalam untuk memperkecil kesenjangan. Sementara untuk deregulasi dan debirokratisasi, dinilai sangat penting dalam memberikan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi serta peningkatan produktivitas.

Jumadi menambahkan, salah satu permasalahan pemerintah di tahun 2024 – 2025, permasalahan bonus demografi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Bangsa Indonesia akan memiliki jumlah penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. 

Apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan gejolak sosial dan menjadi beban negara di masa mendatang.

“Salah satu harapan,  alumni Diklat Pim II yang dicetak sebagai insan pemimpin perubahan, harus  mampu juga mengatasi permasalahan yang  ditimbulkan oleh bonus demografi tersebut,” ungkapnya penuh harap.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, MSi menyatakan bahwa selama menjalani Diklat Pim II, para peserta diwajibkan untuk menghasilkan proyek perubahan sebagai sebuah persyaratan. 

Oleh karena itu sangat diharapkan setelah kembali ke daerah mereka masing-masing, para alumni harus menindaklanjuti proyek perubahan yang dihasilkan sebagai upaya untuk perbaikan di daerah mereka.

“Para alumni harus mampu menjadi teladan dan contoh di lingkungannya. Baik tingkahlaku, dan tuturkata. Tularkan virus perubahan pada semua sehingga dinikmati oleh semua,” harapnya.

Sementara itu, Dilkat Pim II Angkatan X Tahun 2018 diikuti 60 peserta. Untuk eselon II sebanyak 54 orang dan eselon III sebanyak 6 Orang. 60 peserta tersebut dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuskan (16 orang), memuaskan (38 orang), dan cukup memuaskan (6 orang). 

Sebagai peringkat pertama terpilih Bambang Gunawan (Kejaksaan Agung RI), peringkat kedua Dr. Nyono, ST, MT (Provinsi Jawa Timur), dan ketiga Winaryo, MSi (Gunung Kidul). (ais)

Kasatreskim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKP Tinton Yudha Riyambodo menunjukkan barang bukti dan terduga pelaku begal, Rabu (25/7).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya membekuk seorang pelaku begal atau perampas sepeda motor dengan cara kekerasan hingga melukai korbannya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ajun Komisaris Polisi Tinton Yudha Riyambodo kepada wartawan di Surabaya, Rabu, menyebut pelaku berinisial An masih remaja berusia 19 tahun.

Warga Jalan Benteng Dalam Gang 2, Kecamatan Ujung, Surabaya, itu diburu polisi setelah melakukan perampasan sepeda motor Honda Beat nomor polisi L 3422 SG milik pemuda berinisial IT, usia 26 tahun, warga Pabean Cantikan Surabaya.

"Kejadiannya menjelang subuh, sekitar pukul 03.30 WIB, pada hari Sabtu, 21 Juli lalu," katanya.

Menurut Tinton, pelaku tidak beraksi sendirian, melanikan bersama komplotannya yang berjumlah sekitar 7 orang.

"Komplotan ini beraksi setelah terlebih dahulu berpesta minuman keras di tempat hiburan malam kawasan Jalan Pahlawan Surabaya," ujarnya.

Dalam kondisi mabuk saat melintas di Jalan Kembang Jepun Surabaya sepulang dari tempat hiburan malam itu dengan saling berboncengan mengendarai sepeda motor beriringan, komplotan ini melihat korban IT yang mengendari Honda Beat nomor polisi L 3422 SG.

Pelaku An kemudian mengacungkan parang spanjang 45 sentimeter ke arah korban untuk memaksa agar menyerahkan sepeda motornya.

Korban yang ketakutan tanpa melakukan perlawanan segera menyerahkan sepeda motornya.

"Tapi korban tidak tinggal diam. Dia mengumpulkan teman-temannya lalu mencari para pelaku," ujar Tinton, mengisahkan.

Korban bersama teman-temannya kemudian menemukan para pelaku di Jalan Benteng Miring Surabaya untuk meminta kembali sepeda motornya. Pertengkaran pun tak terelakkan. Pelaku An menyabetkan parangnya hingga melukai tangan kiri korban IT.

Selanjutnya komplotan An berhasil membawa lari sepeda motor korban. Sedangkan korban IT dilarikan ke Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya dan mendapatkan 16 jahitan di tangan kirinya.

"Pelaku An kami ringkus di rumahnya. Sementara kami masih terus memburu tujuh anggota komplotan lainnya," ucap Tinton. (eka/med)

Dalam rapat pleno terbuka KPU Jawa Timur menetapkan Khofifah sebagai Gubernur engganti Pakde Karwo, Selasa (24/7/2018) malam

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Cagub Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno tidak hadir dalam penetaoan Cagub Jawa Timur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur yang berlangsung, Selasa (24/7/2018) malam.

Kabarnya pasangan ini sedang tidak berada di Surabya. Menurut Ketua Tim Pemenangan Hikmah Bafaqih, Gus Ipul - Mbak Puti masih di Jakarta dan mewakilkan kepada kami, tegas Bafaqih kepada wartawan di usai acara penetapan. 

Malam itu bukan hanya Gus Ipul - Mbak Puti yang tidak hadir melainkan juga Emil Dardak. Emil sdang berada di Amerika untuk menerima penghargaan dari sebuah universitas ternama disana.

Dalam kata sambutannya Khofifah Indar Parawansa menyatakan rasa terimakasihnya kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam proses pilgub Jawa Timur mulai awal sampai penetapan ini, termasuk Gus Ipul-Mbak Puti.

Malam itu Khofifah nampak lebih riang dan selalu senyum. Tak lupa ketika berdiri di mimbar Khofifah juga memberikan hadiah istimewa buat Gus Ipul-Mbak Puti yaitu sebuah pantun. Dia mengaku tak mahir membuat pantun, tapi, untuk Gus Ipul, dia bisa merangkai katanya.

"Saya tidak pintar membuat pantun, tapi malam hari ini saya ingin hadiahkan pantun saya untuk Gus Ipul dan Mbak Puti," ujar 

Beli sepatu di pedagang kaki lima. Enak dipakai murah harganya.

Tak ada lagi nomor satu dan dua. Mari bersama bangun Jatim sejahtera. 

Pantun yang dibaca Khofifah itu langsung disambut tepuk tangan meriah. 

Selain itu, Khofifah mengaku ingat betul bagaimana ucapan Gus Ipul saat di acara Debat Pilgub ketiga dan Deklarasi Pilkada Damai. Gus Ipul pernah mengatakan, jika nanti Khofifah yang menjadi Gubernur Jatim, dia akan menitipkan aspirasi dan program yang dicanangkannya.

"Saya masih ingat statement Gus Ipul pada saat debat ketiga dan Deklarasi Pilkada Damai. Beliau menyampaikan, jika nanti Mbak Khofifah dan Mas Emil yang menang, mohon aspirasi kita diakomodasi," imbuh Khofifah. 

Menanggapi hal ini, Khofifah mengatakan pihaknya memiliki tim navigasi program yang telah berjalan selama 14 hari ini. Tim ini dibentuk untuk penajaman, penguatan, pengayaan, dan sinkronisasi program. 

"Kami sebetulnya menyiapkan tim navigasi program, yang telah berjalan 14 hari untuk penajaman, penguatan, pengayaan, dan sinkronisasi program dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang berjalan. Ada continuity and change," ungkapnya. 

Selain itu, melihat dari kekuatan Forkopimda Jatim sekarang, Khofifah mengatakan hal ini merupakan harmoni antara eksekutif dan legislatif yang berjalan baik. Untuk itu, dirinya ingin hal ini selalu berjalan beriringan. 

"Sukses dari kekuatan Forkopimda Jatim saat ini adalah harmoni antara eksekutif dan legislatif yang berjalan sangat baik," tambah Khofifah. 

Di kesempatan yang sama, Khofifah mengakui sempat ditelepon Presiden Joko Widodo setelah perolehan suaranya unggul di beberapa hitung cepat. Dalam pembicaraan telepon itu, Jokowi menitipkan Jatim kepadanya. Lantaran Jatim merupakan lokomotif penggerak perekonomian di Indonesia. 

"Jokowi menyampaikan selamat. Kedua, Jatim ini lokomotif ekonomi nasional. Beliau pesan, tolong dirawat suksesnya Pakde Karwo, tolong dikembangkan, ekspor migas tertinggi ya Jatim," lanjut mantan Menteri Sosial itu. (fir)

 

Sejumlah  prestasi yang berhasil ditorehkan lembaga PAUD Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS) Surabaya hingga tingkat nasional  menarik daerah lain untuk mengkaji dan mempelajarinya, trmasuk Disdik Banjar, Siang tadi, Selasa (24/7)

 

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Sebanyak 40 orang rombongan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar berkunjung ke  Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya, Selasa (24/7/2018) 

Rombongan diterima segenap pejabat di lingkungan Dispendik Surabaya termasuk Kadispendik Surabaya Ikhsan di ruang Ki Hajar Dewantara.

Pada kesempatan ini, Kadisdik Kab. Banjar Gusti Rupan Noor menyampaikan kunjungannya ke Surabaya kali ini adalah dalam rangka studi banding berkaitan dengan pengembangan program PAUD dan PNF yang akan dikembangkan di daerahnya.

“Banyak prestasi yang telah telh dicapai oleh Surabaya, oleh sebab itu kami ingin belajar banyak mengenai pengelolaan PKBM, LKP, dan PAUDNI secara mendalam”, ujar Gusti.

Sementara itu, Kadispendik Ikhsan menjelaskan guna memberikan pelayanan terbaiknya baik kepada guru, siswa, ataupun masyarakat semua pengelolaan sistem pendidikan di surabaya telah berjalan secara online.

“Ketika guru ingin mengurus kenaikan pangkat tinggal lihat persyaratan yang dibutuhkan, scan dokumen yang dibutuhkan, kemudian tinggal menunggu hasil verifikasi dari petugas”, ungkap Ikhsan.

Selama kurun waktu lima tahun sebanyak 22 inovasi program pendidikan telah dikembangkan diantaranya, Profil sekolah, SIPKS, Seleksi Kepala Sekolah Online, Jurnal Online, Surabaya Belajar, Multimedia Pembelajaran Online, Rapor Online, Try Out Online, PPDB Online, Sahabat Dispendik, Klinik Kurikulum, Kenaikan Pangkat Online (SIAGUS), Tantangan Membaca Surabaya, Aplikasi Gaji Online, P2KGS, Profil LKP dan PKBM, UNBK 100 persen, JOSS, Perijinan Online Terpadu, USBK Online, Rekomendasi Luar Kota Online, serta Aplikasi Kinerja Pengawas.

Mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya tersebut juga menyampaikan di tahun 2018 ini sebanyak sembilan lembaga meraih juara 1, 2, dan 3 dalam lomba PTK PAUDNI Berprestasi tingkat Provinsi dan 3 lembaga meraih juara 2 di tingkat nasional.

Sementara itu, Kepala Bidang Sekolah Menengah Sudarminto menambahkan tidak hanya pendidikan gratis namun kebutuhan personal siswa mitra warga juga turut dipenuhi oleh Pemkot Surabaya, mulai dari seragam, buku, sepatu olahraga hingga alat transportasi seperti sepeda angin menjadi fasilitas siswa mitra warga.

Menurutnya, biaya pendidikan di Surabaya di topang dua sumber yang berbeda yakni BOS dari pusat dan BOPDA dari APBD Kota Surabaya.

“BOPDA tidak hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri saja, namun sekolah swasta dan madrasah juga bisa mengambilnya. Besaran BOPDA yang  diberikan, yakni untuk siswa SD sebesar Rp. 29.000,-/siswa/bulan serta siswa SMP Rp. 80.426-/siswa/bulan”.(fir)

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Prof. Dr. Yohana Sudana Yembise, Dip.Apling, MA di Dyandra Convention Hall Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Senin (23/7) malam

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Jawa Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini provinsi paling ujung timur di Pulau Jawab ini meraih Penghargaan Provinsi Penggerak Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2018.

Penghargaan diterima oleh Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Prof. Dr. Yohana Sudana Yembise, Dip.Apling, MA di Dyandra Convention Hall Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Senin (23/7) malam. Jatim memperoleh penghargaan yang dikemas dalam acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2018 ini karena 50 persen kabupaten/kota di provinsi ini mendapatkan penghargaan layak anak. 

Menjawab pertanyaan wartawan seusai menerima penghargaan, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini menyampaikan Jatim terpilih menerima penghargaan, karena provinsi yang dipimpinnya telah menjadi provinsi yang layak anak, baik kondisi fisik maupun non fisik.

"Insyaallah semua aspek-aspek kehidupan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak," ujar orang nomor satu di Jatim. 

Pemda Agar Dorong Keluarga dan Masyarakat Paham Pemenuhan Hak Anak

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Prof. Dr. Yohana Sudana Yembise, Dip.Apling, MA mengatakan, tahun ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) kembali memberikan penghargaan kabupaten/kota layak anak kepada kepala daerah yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Penghargaan ini diberikan, lanjutnya, agar pemda-pemda di negeri ini semakin mendorong keluarga, masyarakat, dan media di wilayahnya untuk semakin paham pada upaya pemenuhan hak anak. Selain itu, pemda juga terdorong melakukan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin agar hak-hak anak dapat dipenuhi. 

Ia berharap, penghargaan ini juga dapat mendorong gubernur sebagai pembina wilayah dan bupati/walikota untuk lebih memacu diri meningkatkan perhatian pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus di wilayahnya masing-masing. 

Di tahun 2018 ini, evaluasi kabupaten/kota layak anak diikuti sebanyak 389 kab/kota. Dari jumlah tersebut, terdapat 177 kabupaten/kota se-Indonesia yang memperoleh penghargaan. Jumlah ini meningkat hampir 50 persen dari tahun 2017. 

Sedangkan tahun ini juga terdapat sebanyak 10 pemerintah provinsi sebagai Provinsi Penggerak Pengembangan KLA Tahun 2018, yaitu Jawa Timur, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. 

Selain penghargaan KLA, Menteri PPPA juga memberikan berbagai penghargaan kepada daerah yang terbaik dalam memenuhi hak sipil anak, membina Forum Anak, merespon pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mewujudkan sekolah ramah anak. 

Selanjutnya, juga diserahkan penghargaan kepada daerah yang menyelenggarakan pelayanan ramah anak di puskemas, melakukan inovasi-inovasi dari kemajuan pembangunan anak di wilayahnya, serta mampu menurunkan angka perkawinan. (guh)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...