Metro

Jakarta (KT) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan Direktur PT Gerbang Lestari, SW, setelah dinyatakan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penerbitan atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Kepala BPPT Unggul Priyanto

Jakarta (KT) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengeluarkan hasil kajian awal kebutuhan kereta ekspres berkecepatan 160 kilometer (km) per jam rute Jakarta-Surabaya mencukupi untuk mengurangi beban transportasi darat dan udara.

Tersangka Ridwan Sitorus alias Ius Pane saat menjalani prarekonstruksi di rumah alm. Dodi Triono di Jalan Pulomas Utara

Jakarta (KT) - Penyidik Polres Metro Jakarta Timur menggelar 75 adegan rekonstruksi aksi perampokan dan pembunuhan yang menewaskan enam orang di Pulomas Pulogadung.

Ilustrasi

Bandarlampung (KT) - Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polresta Bandarlampung menembak mati pelaku begal bernama Yadi (27) warga Kampung Kecapi, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung.

Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si

Pro dan kontra sekolah berbayar antara Pemprov Jatim dengan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. ’’Harus dicarikan solusinya. Pemerintah mesti bersikap bijak dan adil, tapi masyarakat juga harus menerima kebijakan pemerintah. Dengan demikian, proses pendidikan tidak dirugikan,’’ kata mantan Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si, Kamis (5/1) lalu.

Diakui, tak mudah bagi masyarakat menerima kenyataan kehilangan hak istimewanya atas biaya pendidikan, khususnya di Surabaya dan Blitar. Namun, pria yang pernah menyandang lulusan terbaik Magister Sains pada Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya tahun 1996 ini juga memahami sulitnya posisi pemerintah provinsi menghadapi kenyataan tersebut. Karena itu, sarannya harus ada solusi jitu.

Berikut petikan wawancara Koran Transparansi dengan Zainuddin Maliki yang juga pernah menjadi mahasiswa pada prodi Aqidah/Filsafat di Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Terhitung mulai Januari 2017, pengelolaan SMA/SMK pindah ke tangan pemerintah provinsi. Bukankah ini sebuah kemunduran?

Ini bukan kemauan Pemprov, melainkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ya harus dilaksanakan.

Spirit apa yang dibawa di balik pengalihan tersebut?

Semangat yang dibawa undang-undang tersebut adalah pemerataan, di samping keadilan. Bukan jadi rahasia umum jika selama ini terjadi kesenjangan layanan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Contoh, proses pembelajaran siswa di Surabaya kan tidak sama dengan di Pacitan.

Apakah itu cukup diselesaikan dengan menarik SPP?

Saya memahami, kenapa kebijakan itu (mewajibkan orang tua siswa membayar SPP setiap bulan) diberlakukan. Kan anggarannya terbatas. Keterbatasan ini juga dikarenakan besar kecilnya PAD. Tapi, kesenjangan tidak bisa dibiarkan menjadi jurang pemisah yang teramat dalam.

Maksudnya?

Gini, sebagai indikator pemerataan, memperlihatkan dengan jelas bahwa pemerintah cukup gagal memperbaiki tingkat pemerataan pembangunan. Begitu pula dengan Pemprov Jatim. Jika angka Gini ditargetkan menurun sejak 2014 hingga nanti di tahun 2019, tampaknya hal itu sulit dilampaui. Kecenderungan meningkatnya angka Gini tak bisa dihalau oleh pemerintah.

Bukankah ketimpangan dikarenakan tidak terlaksananya komitmen yang kuat pada diri masing-masing kepala daerah?

Kekuatan APBD masing-masing daerah kan berbeda. Ini tergantung potensi sumber-sumber daerah. Ada yang besar dan tidak sedikit daerah yang potensi PAD-nya kecil. Karena kecil kan tidak cukup mengkaver seluruh atau sebagian besar pembiayaan pendidikan SMA/SMK. Karena itu ditarik ke provinsi guna tercapainya pemerataan.

Karena itu, kemudian diputuskan tidak ada pendidikan gratis SMA dan SMK seluruh Jatim?

Pengertiannya bukan begitu.

Lalu?

Ketika pengambil-alihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ada ruang yang hilang. Selama ini masyarakat Surabaya, misalnya, mendapat layanan pendidikan istimewa dibandingkan daerah lain di Jatim. Dari 38 daerah kabupaten/kota di Jatim, hanya Surabaya dan Blitar yang memberikan hak istimewa kepada warganya. Sedangkan mayoritas daerah belum. Nah, masyarakat belum bisa menerima hilangnya layanan pendidikan yang istimewa tersebut.

Mestinya kebijakan itu bagaimana?

Ya dibicarakan bersama. Kepala daerah yang memberikan hak istimewa pendidikan bisa atau diperbolehkan menggunakan hak diskresinya. Itu pun sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Penggunaan diskresi ini boleh dilakukan untuk kebaikan, demi keadilan dan untuk kepentingan masyarakat.

Diskresi semacam apa?

Bermacam-macam. Saya kira itu bisa dilakukan oleh kepala daerah, baik yang telah memberikan layanan pendidikan gratis maupun tidak gratis, namun meringankan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Salah satunya bisa melalui bantuan langsung tanpa melalui satuan pendidikan, seperti bantuan siswa miskin (BSM), yakni by name by address.

Apa termasuk dengan memberikan hibah?

Itu juga bisa. Kan masih banyak bentuknya. Yang penting tidak melanggar hukum. Boleh kan pemerintahan di bawah membantu di atasnya? Apalagi ini untuk dan demi kepentingan pendidikan anak-anak bangsa. 

Namun, Pemprov Jatim tetap pada keputusannya, yakni sekolah berbayar. Menurut Anda?

Saya kira perlu dibicarakan bersama bagaimana solusinya. (Bentuk-bentuk) diskresi tersebut tetap perlu dicari, sehingga tidak mengganggu layanan pendidikan. Jangan sampai terjadi proses pendidikan berjalan timpang gara-gara masyarakat kehilangan hak istimewa di bidang pendidikan. Ini tidak boleh terjadi.

Selain peserta didik dan orang tua didik, bukankah yang kehilangan keistimewaan itu juga guru-gurunya?

Barangkali demikian, khususnya guru-guru tidak tetap (GTT/PTT) dan pegawai di sekolah negeri yang non-PNS. Karena itu, pemerintah hendaknya tetap memperhatikan nasib GTT/PTT.

Masyarakat khawatir pengelolaan pendidikan SMA/SMK di tangan provinsi tidak sebagus di daerah, seperti Surabaya. Pendapat Anda?

Seperti yang saya kemukakan tadi, perlu dicari solusinya. Saya kira bentuk-bentuk diskresi merupakan salah satu solusi. Ini yang perlu dicari, sejauh apa dan bagaimana diskresi itu diperbolehkan oleh hukum.

Apa yang hendak dikejar pemerintah dibalik pelimpahan pengelolaan pendidikan jenjang menengah?

Ini amanat undang-undang. Spirit pelimpahan itu adalah pemerataan pendidikan, baik pada potensi kualitas maupun tingkat kesempatan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang berlangsung di Surabaya kan tidak sama dengan yang di Pacitan. Begitu pula di Malang, tidak bisa disandingkan dengan Trenggalek.

Caranya?

Sekarang guru-guru PNS kan orangnya provinsi. Guru-guru atau kepala sekolah yang baik dan berkualitas bisa disuplai ke daerah-daerah terbelakang guna mengejar ketertinggalan. Dulu kan tidak bisa. Guru-guru yang baik di Surabaya ya untuk Surabaya, sehingga Surabaya melaju sendirian. Ini tidak boleh lagi terjadi. Anak-anak didik di daerah memiliki hak yang sama dengan yang di Surabaya, yakni memperoleh layanan pendidikan berkualitas.

Namun masyarakat keberatan karena menambah beban ekonomi?

Masih ada BOS dan bentuk-bentuk pembiayan lainnya dari pemerintah pusat. Saya kira itu meringankan beban tersebut.

Apa tidak ada cara lain?

Persoalan pelimpahan pengelolaan SMA/SMK menjadi ramai karena proporsi anggaran pendidikan kurang dari 20% sebagaimana amanat undang-undang. Tugas kita, mari kita dorong pemerintah provinsi untuk segera memenuhi ketentuan tersebut di dalam APBD-nya.

Bagaimana dengan nasib GTT/PTT?

Nah, ini yang menjadi persoalan serius. Ini yang perlu mendapat perhatian, bagaimana nasibnya ke depan. Seiring dengan pelimpahan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi, GTT/PTT ini mau dikemanakan? Sebab, tidak semua dari mereka melakukan kontrak dengan dinas pendidikan kabupaten/kota. Cukup banyak dari mereka yang bekerja sebagai guru di sekolah negeri atas dasar pengangkatan kepala sekolah.

Bukankah Dinas Pendidikan Jatim sudah menjamin keberadaannya?

Belum cukup tegas. Karena itu, perlu mendapat perhatian. Selain menyangkut keberlangsungan proses pendidikan juga menyangkut nasib kesejahteraan orang. Karena itu, tidak bisa diabaikan begitu saja. (mu)

Ketua PWI Jatim, H Akhmad Munir

SURABAYA (KT) - Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Timur (PWI Jatim) menggelar 10 acara dengan berbagai nuansa untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2017. Satu diantaranya adalah Lomba Karya Tulis dan Foto Jurnalistik Piala Prapanca yang dilaksanakan 1 Januari - 28 Februari 2017.

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...