Metro

Pakde Karwo Terima Penghargaan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan

Jakarta (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo menerima penghargaan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan dari Lembaga Administrasi Negara RI (LAN). 

Penghargaan diserahkan oleh Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat peringatan HUT LAN RI ke-61 di Kantor LAN, Jalan Veteran no.10 Jakarta Pusat, Senin (6/8). 

Penghargaan Widyaiswara Ahli Utama Kehormatan, yang merupakan jabatan tertinggi dalam jabatan fungsional widyaiswara, diberikan kepada Pakde Karwo, sapaan lekatnya, atas kontribusi dan dedikasinya yang tinggi terhadap pengmbangan kompetensi ASN, khususnya pengembangan diklat di Provinsi Jatim. 

Dalam sambutannya usai menerima penghargaan, Pakde Karwo mengingat betul nilai-nilai yang diajarkan para pengajar saat dirinya mengikuti Diklat PIM I di LAN. Yakni tentang tugas pokok LAN dalam memberikan inovasi terhadap administrasi negara, mendorong lulusan untuk melakukan kajian-kajian kebijakan dan melaksanakan diklat baik teknik maupun fungsional. 

Selain itu memasukkan teknologi informasi atau IT dalam proses pendidikan dan pelatihan. Pemanfaatan IT, lanjutnya, diharapkan mampu mencegah pungli dalam masyarakat karena orang tidak ketemu orang.

“Semua pelajaran tadi kami jalankan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terimakasih LAN karena telah bekerjasama dengan pemda dalam mendidik dan melatih ASN dengan nilai integritas, professional, inovatif dan peduli,” kata Pakde Karwo yang langsung disambut tepuk tangan para hadirin.

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga mengusulkan kepada LAN untuk membuat diklat bagi ASN sesuai dengan perkembangan yang ada. Apalagi menurutnya, perkembangan faktor eksternal sangat luar biasa, salah satunya soal globalisasi.

“Kita harus mengikuti kemampuan ASN dalam membaca globalisasi. Seperti contoh pemerintah saat ini kesulitan defisit neraca berjalan, impor lebih besar dari ekspor. Apa tidak ada substitusi barang yang dibangun antar daerah. Masalah-masalah seperti ini bisa dipelajari,” katanya. 

Selain itu, Pakde Karwo juga mengusulkan adanya diklat seperti entrepreneurship. Apalagi sejarahnya, ASN menjadi bagian dalam pembangunan kehidupan bangsa. (ais)

Konjen Australia Diharapkan Bisa Tingkatkan Perdagangan Jatim-Australia
Surabaya (KoranTransoaransi.com)  - Pembukaan Kantor Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Surabaya diharapkan bisa meningkatkan perdagangan Jatim-Australia, dan pembukaan konjen  ini merupakan keputusan sangat baik. 

Hal tsb disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Kantor Konjen Australia di Surabaya, Gedung Esa Sampoerna Lantai III, Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 18 Surabaya, Minggu (5/8). 

Dengan demikian, lanjut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini, nantinya neraca perdagangan Jatim-Australia ini akan tercapai keseimbangan ekspor-impornya. Ditambahkan, dalam kurun waktu 2014 s/d Juni 2018, nilai ekspor Jatim ke Australia sebesar US$ 176,92 juta, sedangkan impornya sebesar US$ 369,46 juta.

Sedangkan untuk investasi Australia di Jatim, jelasnya, sejak tahun 1970 sampai dengan semester I tahun 2017 tercatat sebanyak 66 proyek dengan nilai investasi sebesar US$ 894 juta.

“Pemprov Jatim menyambut dengan tangan terbuka pengusaha-pengusaha Australia yang ingin kerjasama dan engembangkan usahanya dan kerjasama di Jatim,” ajak Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim sambil menjelaskan Pemprov Jatim memberikan kemudahan untuk berinvestasi bagi investor. Kemudaha  tsb yakni memberikan 4 jaminan kepada investor, yaitu pemberian kemudahan perijinan, penyelesaian masalah perburuhan, ketersediaan energi dan infrastruktur wilayah, serta fasilitasi penyediaan tanah.

Selain perdagangan dan investasi, Pakde Karwo juga berharap, keberadaan kantor Konjen Australia di Surabaya ini dapat menjadi sarana meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, pendidikan maupun perekonomian. Dengan demikian, keberadaan konjen ini bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dua belah pihak.

Australia Perluas Hubungan Diplomatik Dengan Indonesia

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, MP mengatakan, keberadaan Konjen Australia di Surabaya ini dimaksudkan untuk memperluas jejaring diplomatik dengan Indonesia yang selama ini sudah baik. Selain Jawa Timur, konjen Australia yang selama ini sudah ada yaitu di Bali dan Sulawesi Selatan. 

Menurutnya, dibukanya Konjen Australia di Surabaya, dikarenakan Jatim merupakan provinsi yang dinamis dan bertumbuh terus perekonomiannya di Indonesia. “Kami juga tahu kalau Jatim bekerjasama sister province dengan Australia Barat. Kedua provinsi ini sama-sama menjadi power house perekonomian bagi negeri masibg-masing,” ujarnya. (ais)

DPRD Jatim Setujui Raperda Perubahan Keempat Penyertaan Modal

Surabaya (KoranTrnsparnsi.com) - DPRD Provinsi Jatim akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah/Raperda tentang perubahan keempat atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyertaan modal. Dari pandangan fraksi-fraksi yang hadir, semua fraksi menyetujui dan menerima raperda ini.

Persetujuan ini dituangkan melalui penandatanganan keputusan persetujuan bersama terhadap raperda tentang perubahan keempat atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyertaan modal saat pelaksanaan Sidang Paripurna di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Jum’at (3/8).

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengatakan, raperda tersebut diusulkan Pemprov Jatim sebagai dasar hukum penyertaan modal dari Pemprov kepada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. Askrida). Perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi nasional yang bergerak di bidang jasa asuransi umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Pemprov seluruh Indonesia.

“Raperda ini dimaksudkan untuk menambah dan atau mempertahankan jumlah kepemilikan saham Prov. Jatim pada PT. Askrida,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.

Menurutnya, peningkatan kepemilikan saham melalui mekanisme penyertaan modal ini penting mengingat PT. Askrida merupakan badan usaha yang sehat dan memberikan deviden besar.

“Adanya kesempatan untuk menambah kepemilikan saham yang diberikan PT. Askrida merupakan peluang yang harus ditangkap para pemegang saham,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

*Indeks Pembangunan Manusia Jatim Meningkat*

Sementara itu, saat menyampaikan nota keuangan terhadap raperda Provinsi Jatim tentang perubahan APBD TA. 2018, Pakde Karwo menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2017 menunjukkan tren peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kenaikan ini terlihat dari capaian IPM pada tahun 2012 sebesar 66,7 persen dan pada tahun 2017 sebesar 70,27 persen.

“Ini berarti ada kenaikan sebesar 3,57 persen dari tahun 2012 sampai dengan 2017,” katanya.

Pakde Karwo mengatakan, capaian pembangunan manusia di Jatim tahun 2017 ini dikategorikan pada kelompok ‘tinggi’, yakni mempunyai nilai di atas 70 dan di bawah 80. Ia berharap sampai dengan akhir tahun 2018, IPM mampu melebihi capaian 2017.

Rapat paripurna kali ini membahas tiga agenda. Pertama, pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap raperda tentang perubahan atas perda no.8 tahun 2013 tentang penyertaan modal. Kedua, pengambilan keputusan terhadap raperda tentang perubahan atas perda nomor 8 tahun 2013 tentang penyertaan modal. Ketiga, penyampaian nota keuangan gubernur terhadap raperda tentang perubahan APBD Prov. Jatim TA. 2018. (ais)

Untuk Pileg/Pilpres : KPU Jatim Siapkan 130.047 TPS

Surabaya (KoranTransparansi.com) -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menyiapkan 130.047 unit tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilihan Umum yang dijadwalkan digelar pada 17 April 2019.

“Jumlahnya 130.047 unit TPS yang disediakan di seluruh daerah se-Jatim,” ujar komisioner divisi perencaaan dan data KPU Jatim Choirul Anam ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis.

Jumlah TPS tersebut, kata dia, dua kali lipat dari jumlah TPS pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim pada 27 Juni 2018 yang jumlahnya 67.644 unit.

Menurut dia, terdapat beberapa faktor yang membuat jumalah TPS bertambah banyak, antara lain perbedaan daftar pemilih tetap pada satu TPS, yakni pada Pilkada Jatim lalu maksimal 800 pemilih, tapi pada Pemilu 2019 maksimal 300 pemilih.

Selain itu, perbedaan jumlah kotak suara pada sekali proses pemungutan suara mempengaruhi kinerja sehingga diperlukan keefektivan dan efisiensi pada satu TPS.

“Kalau Pilkada Jatim hanya satu kotak suara karena memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi Pemilu terdapat lima kotak suara karena memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,” ucapnya.

Sedangkan, untuk TPS khusus, seperti pendirian TPS di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah sakit, pihaknya mengaku masih melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memperlancar proses pemungutan suara.

Khusus TPS di lapas, lanjut dia, saat ini KPU RI berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Dalam Negeri untuk proses pendataan yang tepat, sekaligus memastikan nama daftar pemilih tetap.

“Kalau di RS untuk pengunjung, keluarga pasien, pegawai medis da ndokter pada Pilkada Jatim dulu masih ikut TPS reguler di sekitar rumah sakit, dan pasien ada petugas keliling. Tapi, untuk Pemilu 2019 direncanakan dibangun TPS khusus sehingga bisa lebih efektif,” katanya.

Di sisi lain, terkait jumlah data pemilih, setelah dilakukan verifikasi, tercatat adanya perubahan jumlah pemilih yang disebut sebagai daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) di Jatim, yakni sebanyak 30.596.866 orang pemilih.

Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, jumlah pemilih laki-laki 15.068.369 orang dan pemilih perempuan 15.528.497 orang.

“Jumlah tersebut berasal dari DPT Pilkada Jatim lalu yang jumlahnya 30.155.719 orang, kemudian ditambah pemilih pemula menjadi DPS sebanyak 30.643.550 orang. Kemudian, dilakukan perbaikan jumlahnya menjadi 30.596.866 orang,” katanya.(ais)

Ketua Partai Harus Berani Pasang Atribut Asal Tidak Melanggar

Surabaya (KoranTransparsi.com) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Surabaya terus bekerja keras menggalang kekuatan mengahadapi Pemilu Legislatif 2019 akan datang dengan mengoptimalkan Pengurus tingkat Kecamatan (PK Partai Golka) dan Kelurahan se Surabaya. 

Forum silaturahmi antar pengurus kecamatan yang terus berpindah pindah, selain menjadi forum kmomunikasi ketua PK juga untuk menggali aspirasi masyarakat. Ketua PK dan PL juga harus menyiapkan waktu 24 jam karena sewaktu waktu DPD memerlukan informasi. Selain Ketua PK/PL harus memasang istribut partai agar mudah komunikasi serta pengaduan dari masyarakat. 

Partai Golkar,pengusung Cagub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak sangat berkepentingan akan meningkatkan kursi di DPRD Kota Surabaya menjadi 100 persen. Struktur organisasi ditingkat Kecamtan dan Kelurahan sudah tertata. "Saatnya sekarang bekerja untuk Pileg," tegas Ketua DPD Golkar Kota Surabaya Blegur Prijanggono di rumah Ketua PK Rungkut M Hadi. (ais)

 

      

Dari kiri Pj Sekdaprov Jatim Dr Jumadi, Ketua LAN  dan kepala Badiklat Prov Jatim Mujib Afan

Surabaya (KoranTranparnsi.com) - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi, MMT agar para Alumni Diklat Pim II yang dicetak sebagai insan pemimpin perubahan mampu mengaplikasikan proyek perubahan yang telah direncanakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah mereka masing-masing.

“Terpenting adalah harus mempunyai jiwa kompetisi dan mengembangkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global,” ujar Jumadi saat menutup Diklat Pim II Angkatan X Tahun 2018, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (27/7).

Menurut Jumadi, ada tiga kunci penting yang wajib dipahami oleh para Alumni Diklat Pim II dalam mengatasi permasalahan di daerah mereka. 

Pertama yakni persoalan pembangunan sumberdaya manusia yang lebih kreatif, inovatif dan produktif. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur, dan ketiga persoalan deregulasi dan debirokratisasi.

Khusus untuk persoalan pembangunan sumberdaya manusia, Jumadi menyampaikan kalau persoalan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi persaingan di era global. Sedang untuk percepatan pembangunan infrastruktur, dinilainya sangat peting dalam usaha pemerataan dan konektivitas antar wilayah. 

Utamanya dalam untuk memperkecil kesenjangan. Sementara untuk deregulasi dan debirokratisasi, dinilai sangat penting dalam memberikan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi serta peningkatan produktivitas.

Jumadi menambahkan, salah satu permasalahan pemerintah di tahun 2024 – 2025, permasalahan bonus demografi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Bangsa Indonesia akan memiliki jumlah penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. 

Apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan gejolak sosial dan menjadi beban negara di masa mendatang.

“Salah satu harapan,  alumni Diklat Pim II yang dicetak sebagai insan pemimpin perubahan, harus  mampu juga mengatasi permasalahan yang  ditimbulkan oleh bonus demografi tersebut,” ungkapnya penuh harap.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, MSi menyatakan bahwa selama menjalani Diklat Pim II, para peserta diwajibkan untuk menghasilkan proyek perubahan sebagai sebuah persyaratan. 

Oleh karena itu sangat diharapkan setelah kembali ke daerah mereka masing-masing, para alumni harus menindaklanjuti proyek perubahan yang dihasilkan sebagai upaya untuk perbaikan di daerah mereka.

“Para alumni harus mampu menjadi teladan dan contoh di lingkungannya. Baik tingkahlaku, dan tuturkata. Tularkan virus perubahan pada semua sehingga dinikmati oleh semua,” harapnya.

Sementara itu, Dilkat Pim II Angkatan X Tahun 2018 diikuti 60 peserta. Untuk eselon II sebanyak 54 orang dan eselon III sebanyak 6 Orang. 60 peserta tersebut dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuskan (16 orang), memuaskan (38 orang), dan cukup memuaskan (6 orang). 

Sebagai peringkat pertama terpilih Bambang Gunawan (Kejaksaan Agung RI), peringkat kedua Dr. Nyono, ST, MT (Provinsi Jawa Timur), dan ketiga Winaryo, MSi (Gunung Kidul). (ais)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...