Metro

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat membuka pelaksanaan Jambore/ Temu Kader PKK Prov. Jatim Tahun 2017 di Hotel Purnama, Batu.

BATU (KT) - Keberadaan organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga/PKK memiliki peran penting dalam mengoptimalkan produktifitas perempuan khususnya di Jatim. Peran penting tersebut antara lain terbukti dengan tingginya kualitas gender di Jatim, sehingga selama sepuluh tahun berturut-turut Jatim memperoleh penghargaan dalam hal pengarusutamaan gender.

Punjul Santoso (tengah) wakil Walikota Batu menggantikan Edy Rumpoko PLT Walikota Batu Gubernur Soekarwo (kiri) dan Mendagri Tjahyo Kumolo.

SURABAYA (KT) - Gubernur Jatim Soekarwo menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) Pelaksana Tugas Walikota Batu kepada Wakil Walikota Batu Punjul Santoso menggantikan Eddy Rumpoko yang terkena Operasi Tangkap Tangan oleh KPK RI pada 16 September 2017.

Penyerahan SPT dengan Nomor 131/1056/011.2/2017 disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (18/9) malam.

Sebelum penyerahan SPT dilakukan, Mendagri menyerahkan Surat Mendagri No. 131.35/4269/SJ, tanggal 18 September 2017, perihal penugasan Wakil Walikota Batu selaku Pelaksana Tugas Walikota Batu kepada Gubernur Jatim.

Dengan berlakunya SPT tersebut, maka Wakil Walikota Punjul Santosa menjalankan tugas dan wewenang Walikota Batu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap berkoordinasi dengan Walikota Batu Eddy Rumpoko selama menjalankan tugas dan wewenang, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Batu.

Selain itu, Plt Walikota Batu juga diminta untuk melakukan monitoring terhadap kasus OTT dan melaporkan perkembangannya kepada Mendagri.

Dalam sambutannya, Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim mengajak bupati/walikota se-Jatim untuk merenungi peristiwa terjadi saat ini. Ia berharap agar setelah Kota Batu tidak ada lagi kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Jatim.

"Insyaallah Tuhan membantu kita dan ini menjadi bagian terakhir dalam ujian kita. Semoga setelah ini tidak ada lagi kasus serupa" harap Pakde Karwo didepan para bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota se-Jatim ini.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, secara prinsip menghormati praduga tak bersalah atas kasus yang telah menimpa Eddy Rumpoko.  Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KPK atas kasus tersebut.

"Saya mohon Plt. Walikota untuk menyiapkan acara pelantikan Wali Kota Batu hasil pemilihan serentak. Sesuai undang-undang, pelantikan akan dilaksanakan pada 26 Desember nanti," katanya.

Dalam kesempatan sama, Mendagri juga menyampaikan fokus  KPK saat ini di 22 provinsi dan 360 pemerintah daerah. Termasuk Jatim, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua yang dimasukkan dalam grup satu.

Fokus area di Jatim pada APBD, lanjutna, yakni pengadaan barang dan jasa, perijinan berbasis IT, pembuatan AKIP, e-Samsat.

"Ini yang menjadi fokus Koordinasi dan Supervisi Pencegahan atau Korsupga KPK dan BPKP di Jatim," jelasnya. Mendagri juga mengingatkan agar kepala daerah mewaspadai area-area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, retribusi dan pajak, serta belanja barang. (min)

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dan Jenderal TNI  Gatot  Nurmantyo saat menabur bunga di pusara makam Ir.Soekarno di Blitar.

BLITAR (KT) - Gubernur Jatim  Soekarwo mendampingi Panglima TNI Republik Indonesia, Jenderal TNI  Gatot  Nur Mantiyo berziarah ke makam pejuang  dan  pahlawan kemerdekaan, presiden pertama Republik Indonesia dan sekaligus Proklamator RI, Ir. Soekarno di Jl. Ir.Soekarno  Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (18/9).

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Benny Sampirwanto.

SURABAYA (KT) - Tim Dinas ESDM Prov. Jatim akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan Polres Mojokerto untuk melakukan investigasi terhadap penambangan pasir di wilayah Mojosari. Langkah ini meresponse  kejadian  runtuhnya tambang pasir Galian C di Dusun Glogok, Desa Sumbertanggul, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto pada hari Kamis (14/9) yang mengakibatkan jatuhnya empat korban jiwa.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo

SURABAYA  (KT) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara Jakarta.

Dalam release yang di terima korantransparansi ,Kamis (14/9) , thema rakernas adalah "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Indonesia Sejahtera".

Penyelenggaraan rakernas antara lain dimaksudkan untuk menumbuh-kembangkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh para pemangku kepentingan, seperti kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam sambutan pembukaan, Presiden RI Joko Widodo menegaskan pengelolaan keuangan negara bukan urusan teknis atau prosedural, tetapi lebih pada orientasi hasil, terutama hasil yang berkualitas. "Terbukti walau diberi pagar tinggi, berkali-kali ada yang melompat," ujar Presiden.

Dicontohkan, apabila dalam PMK 173/2017 terdapat sampai dengan 44 laporan, maka dipastikan terdapat aturan-aturan turunannya oleh pemerintah daerah sehinga bisa menjadi 120. "Saya tidak mau lagi terjadi seperti itu lagi, pertanggungjawaban yang ruwet. Buat surat pertanggungjawaban atau SPJ yang sederhana, sehingga tidak terjebak dalam pembuatan laporan-laporan saja," ujarnnya sambil menegaskan yang penting hasil jelas, bisa dicheck dan dikontrol.

Ia menambahkan hal tsb atas dasar pengalamannya saat menjadi walikota dan gubernur. Dipikirnya seorang kepala sekolah lembur untuk menyiapkan KBN, untuk persiapan hari berikutnya. Ternyata, kasek tadi s.d. malam menyiapkan SJP yang ruwet tadi. Menurut Presiden, ia juga memperoleh keluhan sama dari penyuluh yang harus disibukkan mengerjakan SPJ-SPJ tadi.

"Yang membuat pusing pembangunan embung, bukan konstruksinya tetapi SPJ-nya. Untuk itu SPJ/agar dibuat sederhana," ujarnya mengulangi, didepan peserta pembukaan rakornas yang a.l. dihadiri para menteri kabinet gerja, gubernur, dan bupati/walikota.

Dalam kesempatan sama, Presiden juga menegaskan hasil penilaian keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja keuangan, dengan hasil sebagai tujuannnya.
 
Simplifikasi Aturan

Sebelumnya, dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan simplifikasi SPJ bantuan keuangan pemerintah. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, SPJ tinggal menjadi dua buah. "Memang simplifikasi tadi belum menyentuh seluruh aturan SPJ. Kami siap membantu melakukan simplifikasi SPJ pemda," ujarnya.

Terkait akuntabilitas kinerja keuangan negara, dijelaskannya pengelolaan semakin membaik dari waktu ke waktu. Misalnya, s.d. Agus 2017, di jajaran Pusat yang terdiri dari 88 entitas, WTP telah diraih 73 lembaga atau 84%. Jajaran pemprov sebanyak 34 entitas, yang memperoleh WTP sebanyak  31 pemprov atau 91%. Hal sama juga untuk kab/kota. Dari sebanyak 415 kabupaten, yang memperoleh WTP sebanyak 272 kab atau capaian 66%. Sedangkan dari sebanyak 93 kota, 72 diantaranya telah memperoleh WTP.

Capaian tsb, menurut Menkeu Sri Mulyani, semakin menambah kepercayaan investor baik luar negeri maupun dalam negeri untuk berinvestasi ke Indonesia. Ia mengakui WTP tidak berarti bebas korupsi dan ancaman tsb masih ada. "Perilaku tsb, termasuk OTT, menciderai pemerintah. Pengawasan masyarakat dibutuhkan untuk tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya. (min)

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Surabaya (KT) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan dirinya menolak wacana pencalonannya sebagai bakal calon gubernur dalam pesta demokrasi Pilkada Jawa Timur 2018.

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...