Metro

Para Kiai Bentuk Tim Pencari Fakta, Telusuri Indikasi Intervensi Kekuasaan dalam Pilgub Jatim

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan seluruh Kiai-Kiai sepuh saat ini bisa menerima dan menghormati apapun hasil pilgub kali ini.

"Semalam para Kiai bertemu membahas hasil Pilkada Jawa Timur. Mereka bisa menerima meskipun banyak indikasi penggunaan kekuasaan melalui program Pemerintah," kata Gus Ipul, ketika ditemui di posko pemenangan Gayungsari, Jumat (29/6).

Informasi yang diterima para Kiai, dan didukung informasi dari Bawaslu Jawa Timur, beberapa pelanggaran memang sangat terasa dan terlihat dalam Pilkada kali ini.

"Para Kiai punya cukup banyak bukti. Tapi mereka sudah Legowo sehingga tidak akan membawa ini ke hukum. Mereka cukup mengetahui saja," ujar keponakkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Pertemuan para Kiai sendiri digelar pada Kamis (28/6) malam. Beberapa Kiai yang bertemu diantaranya adalah, KH Zainuddin Jazuli dan KH Nurul Huda Jazuli, Pengasuh Pesantren Ploso, Kediri; KH Kafabihi Mahrus, Lirboyo, Kediri; KH Anwar Iskandar, pesantren Al Amin, Kediri; dan KH Miftachul Ahyar, pesantren Miftachussunnah Surabaya.

Selain itu juga KH Agus Ali Mashuri, Sidoarjo; KH Idris Hamid, Pasuruan serta belasan Kiai sepuh lainnya.

Dalam pertemuan ini, para Kiai juga menyatakan mereka akan selalu kompak dalam satu barisan dalam menghadapi perhelatan politik berikutnya termasuk pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif.

"Dalam pilgub ini, perjuangan yang bermula dari para ulama dan Kiai ini akhirnya mendapatkan suara sekitar 8 juta suara yang mayoritas berasal dari dukungan para Kiai," kata dia.

Proses Pilkada Jawa Timur sendiri, kata dia berawal dari upaya para Kiai-Kiai sepuh di Jawa Timur yang kompak merajut kembali kehidupan berbangsa yang terporak porandakan paska pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Karenannya di pilgub kali ini, para Kiai mendorong parpol yang semua berseteru untuk bersatu. Hasilnya PKB, PDI Perjuangan, PKS dan Gerindra bisa bersatu dan mengusung Gus Ipul-Mbak Puti (Puti Guntur Soekarno).

Kekompakan ini akan dilanjutkan untuk mengawal perhelatan politik selanjutnya sehingga kehidupan berbangsa di Indonesia bisa berlangsung dengan baik.

Sementara itu Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abd Halim Iskandar mengatakan meskipun hitungan matematika kalah, tapi pilkada kali ini adalah upaya PKB mengabdi pada Kiai.

"Pilkada ini bentuk bakti kita pada Kiai. Ini sangat bernilai bagi kepentingan bangsa dan negara. PKB sampai kapanpun akan berada di barisan para Kiai dalam menjalani gelaran politik selanjutnya. Kita tidak ngomong menang kalah, tapi barokah," ujarnya.

Terkait indikasi pelanggaran, Gus Halim mengatakan bahwa semua indikasi pelanggaran akan didalami para Kiai dengan membentuk tim pencari fakta.

Hasil temuan pelanggaran akan dijadikan bahan untuk perentangan bagi para Kiai. "Perintah Kiai jelas, jangan menggugat, jangan bikin gaduh," ujar Halim yang juga ketua DPRD Jawa Timur ini.(min)

 

Pakde Karwo Lantik 10 Pejabat Eselon II Pemprov Jatim

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo melantik 10 orang pejabat tinggi pratama (istilah lama pejabat eselon II) di lingkungan Pemprov Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum'at (29/6). Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor. 821.2/952/204/2018 tanggal 28 Juni 2018.

“Selamat dan jalani dengan penuh tanggungjawab karena negara memberikan kepercayaan kepada bapak ibu sekalian untuk menjalankan fungsi negara dalam melayani masyarakat,” pesannya. Kepada 10 pejabat yang dilantik ini, Pakde Karwo meminta agar untuk terus belajar dan berinovasi, memahami tupoksi sebagai basis menjalan tugas,  untuk peka melihat perkembangan di masyarakat, terutama yang belum diatur dalam tupoksi.

“Semua harus paham peraturan, setelah itu mencari masalah yang belum diatur. Alasannya, Pemerintah menganut teori residu, yakni yang tidak/belum diatur diurusi pemerintah,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo memberikan satu persatu pesan kepada masing-masing pejabat yang dilantik. Diantaranya, kepada Kepala BPBD Prov. Jatim, yang diminta untuk selalu hadir ketika ada bencana. Selain itu, harus menguasai musim-musim bencana dan memberikan pelatihan penanganan bencana.

Kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pakde Karwo berpesan agar memberikan masukan kepada pemerintah terkait fungsi administrasi pembangunan. Misalnya, penyerapan anggaran dan pembiayaan negara, seperti dana alokasi umum, dana transfer, dan dana alokasi khusus, sehingga dapat berjalan dengan baik.  

Demikian pula, kepada Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah diminta untuk menjalankan pemerintahan tampung tantra, yakni mengurus segala sesuatu yang tidak atau belum diurus pemerintah demi kepentingan masyarakat. “Biro pemerintahan itu sejalan dengan urusan kerjasama yakni terus menjalin hubungan dengan pemerintah pusat dan kerjasama antar daerah,” ujarnya.

Sementara itu, kepada Dirut RS Jiwa Menur, Pakde Karwo mengharapkan agar meneruskan program pasung yang sudah berjalan, serta mengembangkan program psikologi bagi keluarga terpasung dan masyarakat luas. Salah satunya dengan mengembangkan inovasi berupa konsultasi psikologi sebagai upaya preventif. “Rumah sakit ini bukan hanya untuk orang gila tapi juga orang sehat, bagaimana memelihara psikologi dengan baik sehingga unsur preventifnya lebih besar,” jelasnya.

Pakde Karwo juga kembali mengingatkan para pejabat untuk memiliki integritas dan kredibilitas karena jabatan tidak untuk memperoleh uang tetapi amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Tolong, di organisasi yang dipimpin, agar menciptakan budaya harmoni, bukan konflik. Jangan adu domba staf, bila ada yang salah atau kurang itu salah pemimpinnya bukan staf,” katanya sembari mengingatkan para pejabat untuk tidak berpolitik.  

Kesepuluh pejabat yang dilantik kali ini adalah Drs. Benny Sampirwanto, M.Si sebagai Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Soekaryo SH, MM sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim, dan Suban Wahyudiono, ST, MM  sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jatim. Serta, Dr. Ir. Drajat Irawan, SE, MT sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim dan Anom Surahno, SH, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim.

Kemudian,  Ir. Dahlan MT sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ir. Moh. Abduh M. Mattalitti, MM, CES sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Prov. Jatim, dan Drs. Budi Supriyanto, M.Si sebagai Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setdaprov Jatim. Juga, drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes sebagai Direktur RSUD Haji Surabaya Prov Jatim dan dr. Herlin Ferliana, M.Kes sebagai Direktur RSJ. Menur Prov. Jatim.

Hadir dalam kegiatan pelantikan ini a.l. Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM, serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.  (den)

 

Sekdaprov Jatim Sambut Baik Rencana Kunjungan Menlu Belanda ke Jatim

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM menyambut baik rencana kunjungan Menlu Kerajaan Belanda, Stef Blok ke Jatim pada tanggal 4 Juli 2018. Untuk itu, jajaran Pemprov. Jatim akan melakukan Koordinasi lebih lanjut  dengan Kementerian PUPR dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.

Hal tersebut disampaikan Sekda Akhmad Sukardi saat menerima Dubes Belanda untuk RI, Rob Swartbol di Ruang Kerja Sekda Prov. Jatim, di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (28/6) siang.

Ia berharap, kunjungan tersebut akan semakin mempererat hubungan antara Jatim dengan Belanda. Juga, menjadi kesempatan yang baik bagi Menlu Belanda melihat langsung kondisi ekonomi Jatim, dan kondisi terkini pasca kejadian teror bom bulan lalu. 

Selain itu, kunjungan ini dapat dimanfaatkan melihat berbagai bangunan peninggalan Belanda yang masih terawat dengan baik di Jatim. Diantaranya, Gedung Negara Grahadi, Gedung Balai Kota Surabaya, Gedung Bank Mandiri, Gedung Polwiltabes Surabaya, dan Hotel Majapahit.

Dalam penjelasannya, Dubes Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol mengatakan, rencana kunjungan Menlu Stef Blok ke Jatim a.l. dimaksudkan untuk  melihat Waduk Pridjetan dan pondok pesantren di Lamongan serta penyampaian dukacita atas tragedi teror bom bulan lalu di Surabaya ke Walikota Surabaya.  

“Ini juga juga kunjungan emosional, termasuk ke waduk Prijetan, karena kakeknya menteri adalah insiyur yang membangun waduk tsb,” pungkasnya. (min)

 

 

Gubernur Jatim bersama Kapolda dan Pangdam V Brawijhaya sedang sidak ke beberapa TPS saat coblosan Pilgub Jawa Timur, Rabu (27/6/2018)

Surabaya (KoranTransparansii.com) - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo bersama Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin, dan Pangdam V/Brawiaya, Mayjen TNI Arif Rahman turun ke lapangan guna memantau secara langsung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Jatim, Rabu (27/6).

Terdapat tiga lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikunjungi oleh para pejabat tinggi di Jatim tersebut. Pertama, TPS 33 dengan jumlah 654 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berlokasi di Jl. Karang Menjangan No. 1 A, Kelurahan Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya.  Kedua, TPS 04 dengan jumlah 452 DPT dan TPS 05 dengan 482 DPT yang sama-sama berlokasi di SDK Santa Katarina, Jl Mojopahit, Kelurahan Keputran, Kec. Tegalsari, Surabaya. Ketiga, TPS 06 dengan jumlah 607 DPT yang beralamat di KUD Ringan Jaya Wonocolo, Jl. Kebonsari Manunggal No. 22, Kelurahan Kebonsari, Kec. Jambangan, Surabaya.

Ditemui wartawan usai pemantauan TPS tersebut, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, secara umum penyelenggaraan pilkada serentak di Jatim berjalan aman dan lancar. Gubernur kelahiran Madiun ini juga berharap tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada tahun ini bisa meningkat dari sebelumnya.

“Kami harap antusiasme masyarakat bisa sesuai dengan harapan pemerintah, yakni tingkat partisipasibmencapai 77,5%. Dengan demikian, tingkat partisipasi pilkada kali ini bisa dibanding sebelumnya” harapnya. Ditambahkan, hal yang patut diantisipasi dan diwaspadai dalam pilkada ini adalah tahapan penghitungan suara. Alasannya, banyak lembaga yang mengadakan penghitungan cepat atau quick count. Padahal hasil quick count tersebut bukanlah hasil final dan bisa saja kurang akurat.

Oleh karena itu, orang nomor satu di Pemprov Jatim ini secara tegas mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para pendukung fanatik masing-masing pasangan calon kepala daerah untuk tetap berpedoman pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan diumumkan pada tanggal 3 Juli 2018 mendatang. “Kalaupun ada quick count, itu adalah hasil sementara, jangan dianggap hasil yang pasti,” ujarnya sambil menambahkan quick count untuk dianggap sebagai hiburan semata. Penghitungan KPU tanggal 3 Juli 2018 merupakan hasil kepastian pilkada yang harus  ditunggu. 

Tingkat Partisipasi Indikator Keberhasilan Pilkada

Dalam kesempatan sama, Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan, salah satu tolak ukur keberhasilan pilkada adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar datang ke TPS guna menggunakan hak pilihnya.

Secara umum, lanjut Kapolda Machfud, tingkat partisipasi masyarakat di kota-kota kecil sangat tinggi. Ia mencontohkan, saat melakukan peninjauan di Mojokerto pukul 08.00 WIB, tingkat partisipasi masyarakatnya sudah mencapai 40%. Kondisi agak berbeda ditemuinya di kota-kota besar seperti Surabaya.

“Di Surabaya sedikit terlambat, jam 10.30 masih minim. Semoga setelah ini seluruh masyarakat Surabaya yang terdaftar DPT bisa menggunakan hak pilihnya” ujarnya. Berdasarkan data KPU, di Jatim terdapat total 30.155.719 DPT yang terdiri dari 14.840.353 laki-laki dan 15.315.366 perempuan.  Sedangkan jumlah TPS diseluruh Jatim mencapai 67.644 TPS. 

Ikut serta dalam kesempatan kegiatan ini, Ketua KPU Jatim, Ketua Bawaslu Jatim, dan beberapa kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, diantaranya Kepala Bakesbangpol Jatim, Kepala Diskominfo Jatim, Kepala Satpol PP Jatim, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim, dan Kepala Biro Hukum Jatim, serta para wartawan. (min)

Gubernur Jatim H Soekarwo dan Bude Hj Nina Soekarwo usai nyoblos di TPS 22 Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Rabu (27/6/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim H Soekarwo bersama Istri Hj. Nina Soekarwo, MSi memberikan hak suaranya atau mencoblos dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur di TPS 22 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Rabu (27/6) pagi.

Tepat pukul 07.30 WIB, Pakde dan Bude Karwo-sapaan  akrab pasangan ini yang ke TPS menggunakan pakaian batik langsung disambut hangat oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Nurul Muzayana dan anggota di TPS 22. Seusai mencoblos, tangan kelingking Pakde dan Bude Karwo ditandai dengan tinta berwarna biru:

Pakde Karwo yang juga Ketua Partai Demokrat Jatim,pengusung Cagub Khofifah-Emil, terdaftar di DPT  pada urutan nomor 55, sedangkan Bude Karwo berada di nomor 56. Berdasarkan data TPS 22, terdapat sebanyak 232 orang yang masuk dalam DPT, terdiri dari 107 laki-laki dan 125 perempuan. 

Petugas KPPS 22 sudah bersiap sejak pukul 06.30 guna menunggu kedatangan orang nomor satu di Jatim ini serta warga RT 03 RW 09 Kelurahan Manyar Sabrangan yang akan mencoblos. Rangkaian kegiatan pemilihan suara mulai dilakukan pada pukul 07.00 WIB, dilanjutkan dengan pengecekan kotak suara pada pukul 07.05 WIB. Selanjutnya, dilakukan penghitungan jumlah surat suara. 

Menjawab pertanyaan wartawan tentang demokrasi di Jatim usai pencoblosan, Pakde Karwo mengatakan, Jatim telah dikunjungi lembaga-lembaga KPU internasional dari 24 negara dengan 150 orang peserta terkait pelaksanaan pilkada serentak ini. 

Oleh karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat internasional yang melakukan studi banding tentang penerapan demokrasi politik di Jatim karena suasana kedewasaan dan damai di Jatim, yang dapat dijadikan model kedewasaan berpolitik. 

“Kita  bersyukur karena Jatim menjadi indikator kedewasaan politik,” ujarnya sambil menambahkan masyarakat Jatim mempunyai tradisi  berpolitik yang sangat dewasa. (min)

 

Cagub Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno diunggulkan bakal memenangi Pilgub Jatim yang berlangsung Rabu (27/6/2018)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) – Jelang pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim Rabu besok (27/6/2018), Pusat Studi Media Baru dan Perubahan Sosial Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mempublikasikan hasil survei terbaru yang diambil pada 8-22 Juni 2018.

Hasilnya, duet Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Cawagub Puti Guntur Soekarno berhasil meraih 49,3 persen, mengungguli Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto yang mendapatkan 43,7 persen.

”Yang menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan sebesar 7 persen,” ujar Koordinator Penelitian Pusat Studi Media Baru dan Perubahan Sosial Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ardhie Raditya.

Akademisi Unesa itu mengatakan, dari sisi geografis, Gus Ipul-Puti memenangkan tiga kluster wilayah, yaitu Arek (Surabaya dan sekitarnya), Mataraman (kawasan barat Jatim), dan Tapal Kuda (kawasan timur Jatim). Sedangkan Khofifah-Emil hanya mampu unggul di Mataraman dalam (Lamongan, Tuban, Bojonegoro) dan Madura.

Menurut Ardhie, Gus Ipul-Puti unggul seiring menguatnya harapan masyarakat pada figur pemimpin yang memadukan kalangan Nadhliyin (religius) dan nasionalis. Narasi perpaduan itu digenjot sebulan terakhir seiring momentum Juni sebagai Bulan Bung Karno.

”Hal itu tecermin dari tingkat persetujuan publik yang cukup besar terhadap perpaduan nasionalis-religius di Jatim, yaitu sebesar 69,7 persen. Dan 53,8 persen publik menilai perpaduan itu ada pada kandidat nomor urut 2,” ujarnya.

Ardhie menambahkan, publik juga lebih menyukai sikap Gus Ipul yang dipersepsikan santun, tidak angkuh, dan rendah hati.

Sedangkan suara Khofifah-Emil tergerus seiring resistensi publik dengan fatwa fardhu ain (wajib memilih bagi setiap umat Islam) yang diterbitkan kubu Khofifah-Emil pada 3 Juni lalu. Apalagi, dalam fatwa itu ada pernyataan, pihak yang tidak memilih Khofifah-Emil berarti mengkhianati Allah SWT dan Rasulullah.

”Sebanyak 70,1 persen masyarakat menolak fatwa fardhu ain memilih Khofifah-Emil. Fatwa itu mengagetkan masyarakat, karena berarti jika tidak memilih Khofifah-Emil, maka dia berdosa. Sebesar 65,3 persen publik menilai. fatwa fardhu ain itu bukan termasuk cara berpolitik yang baik,” kata Ardhie.

”Secara sosiologis, fatwa itu menyentak publik Jatim dan berkorelasi negatif ke persepsi publik terhadap Bu Khofifah dan Pak Emil,” jelas alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.

Survei tersebut mengambil responden 1.200 orang di 38 kabupaten/kota pada 8-22 Juni 2018. Ini adalah survei dengan pengambilan waktu termutakhir jelang coblosan 27 Juni. Survei ini memiliki margin of error 2,85 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...