Metro

Gubernur Jatim Soekarwo memberikan ideramata pada Kapolda Jatim Irjen Mahfud Arifin yang akan mendapat tugas baru di Jakarta

Surabaya (KoranTransparnsi.com) - Masyarakat Jatim jatuh cinta dengan pendekatan humanis yang dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Jatim di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Drs. H. Machfud Arifin. Sebab selama kepemimpinannya, selalu mendahulukan azas manfaat yang humanis bagi masyarakat Jatim.

“Irjen Pol. Machfud Arifin memberikan tidak hanya kepastian hukum, keadilan, tetapi azas manfaat yang diutamakan bagi Jatim,” ujar Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Malam Kenal Pamit Kapolda Jatim dari Irjen Pol. Drs. Machfud Arifin, S.H. kepada Irjen Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (12/9) malam.

Selain itu, sosok Irjen Pol. Machfud Arifin, lanjut Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim, terus menjaga keharmonisan dengan Pemprov Jatim, TNI, tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan Jatim yang aman dan nyaman.

Sehingga Masyarakat Jatim bisa ikut merasakan energi dari pola hubungan TNI Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Ada tradisi yang luar biasa di Jatim. Kekhasan Jatim itu egaliter, tidak ada jarak antara kita. TNI Polri sangat kompak dalam menjaga Jatim,” katanya sambil berharap kepada Kapolda Jatim yang baru Irjen Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si agar terus melanjutkan hal tersebut bagi Jatim.

Lebih lanjut disampaikannya, dengan jalinan komunikasi yang erat di kalangan Forkopimda Jatim, maka berbagai persoalan yang terjadi di Jatim bisa dicarikan jalan keluar terbaik.

Kalau para pimpinan masyarakat, baik di tingkat formal maupun non formal bersama-sama masyarakat ke arah yang tenang, damai dan sejuk, pasti menghasilkan sesuatu hal yang sangat positif dan bisa menjamin bahwa momentum pembangunan bisa berjalan baik dan lancar.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs. Machfud Arifin, S.H. menyampaikan terima kasih kepada Pakde Karwo dan TNI yang ikut menjaga keamanan di Jatim. Bahkan kondisi tersebut dapat mewujudkan deflasi di Jatim saat Bulan Ramadhan dan Lebaran.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jatim yang baru Irjen Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si berharap bisa melanjutkan prestasi yang sudah diraih oleh Kapolda yang sebelumnya. (med)

 

 

Rapat Koordinasi dan Analisa Evaluasi/Rakor dan Anev Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jatim T.A 2018 di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (13/9).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengusulkan adanya diskresi kebijakan yakni dengan memasukkan kasus suap dan pemerasan dalam kategori pungutan liar atau pungli. 

Usulan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Analisa Evaluasi/Rakor dan Anev Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Jatim T.A 2018 di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (13/9).

 Menurut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, kasus suap dan pemerasan merupakan masalah kriminal serius dan sangat marak akhir-akhir ini. Dalam kasus ini, lanjutnya, ada pihak yang memiliki otoritas seperti DPRD yang memiliki kewenangan menyetujui peraturan daerah, mengganggu pihak lainnya dalam hal ini kepala daerah.

“Masalahnya kepala daerahnya juga mau, sehingga saya mengusulkan diskresi peraturan saber pungli ini agar korban lain tidak berjatuhan,” katanya.

Perlunya diskresi ini, lanjutnya, agar ke depan permasalahan suap dan pemerasan bisa diselesaikan oleh tim UPP di daerah, tidak perlu sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syaratnya, diskresi kebijakan ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mampu mengisi kekosongan hukum.

Pakde Karwo mengatakan, masalah pungli ini sangat penting karena mempengaruhi daya saing suatu daerah dan berkaitan dengan kemudahan berbisnis atau investasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan surplus perdagangan dan investasi.

“Imbauan Presiden ini harus kita tindaklanjuti dengan memberikan kemudahan berbisnis dan berinvestasi di daerah, sekaligus menindaklanjuti kegelisahan pemerintah agar ekspor kita naik, neraca berjalan kita surplus dan kemudahan berbisnis kita baik,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Ditambahkannya, menurut hasil riset yang dilakukan Asia Competitiveness Institute (ACI) pada tahun 2017, Jatim dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis nomor satu di Indonesia. Hasil ini berdasarkan tiga kategori penilaian yakni daya tarik investor, keramahan bisnis, dan kebijakan yang kompetitif. 

“Mohon Pak Kapolda dan Kajati melakukan langkah diskresi dalam rangka menanggapi keluhan Presiden dalam krisis ini. Semoga ini menjadi bagian dari kinerja baru kita untuk ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen. Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si mengatakan pungli merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius karena menyebabkan high cost economy sehingga menghambat pembangunan dan investasi. 

Menurutnya, sejak terbentuk pada tanggal 4 November 2016 lalu, hingga saat ini UPP Polda Jatim dan jajaran polres di wilayah Jatim telah berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 133 kasus. Jumlah tersangka sendiri sebanyak 229 orang, dengan rincian 112 PNS, 14 honorer, 69 pihak swasta dan 34 staf pemerintahan. Barang bukti yang berhasil dikumpulkan diantaranya uang tunai sebesar empat miliar rupiah lebih, sertifikat tanah, mobil, sepeda motor dan laptop.

Kapolda menjelaskan, berbagai modus operandi yang dilakukan seperti pemotongan alokasi dana desa, meminta imbalan pelayanan publik dan pemerasan. OTT yang berhasil diungkap terdiri dari enam kategori, seperti pemotongan dana desa, prona, pengurusan surat tanah, perizinan, pemerasan dan masalah SK jabatan PNS.

Atas kerja keras ini, lanjutnya, pada tahun 2016 dan 2017 Polda Jatim berhasil mendapat ranking satu dalam penyelesaian perkara. Ke depan, ia berharap UPP tingkat provinsi dan daerah dapat saling bersinergi untuk menjaga pembangunan dan iklim investasi di Jatim agar kondusif.

Acara Rakor dan Anev ini diikuti oleh 344 orang yang terdiri dari unsur Forkopimda Jatim, para pejabat utama Polda Jatim, Wakapolres/Polresta/Polrestabes se-Jatim, Jajaran PJU Polda Jatim, serta anggota UPP dari kab/kota se-Jatim. (ais)

 

 Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Dr. Ir. Jumadi, M.MT menerima kunjungan kerja Menteri Penasihat Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia, Prof. Madya Dr. Mior Harris bin Mior Harun di RK. Sekdaprov Jatim

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemrintah Malaysia menjajaki kerjasama di bidang pendidikan, khususnya pertukaran pelajar, transfer ilmu, dan pemberian beasiswa kuliah. Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik dan kualitas pendidikan antar kedua pemerintahan.

Penjajakan kerjasama tersebut dibahas saat Pj. Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Dr. Ir. Jumadi, M.MT menerima kunjungan kerja Menteri Penasihat Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia, Prof. Madya Dr. Mior Harris bin Mior Harun di Ruang Kerja. Sekdaprov Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (12/9) pagi.

Pj Sekdaprov Jumadi mengatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama ini, dan akan segera melakukan pertemuan internal bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna mendetailkan poin-poin kerjasama tersebut. Setelah itu, akan dibuat payung hukum serta nota kesepahaman atas kerjasama di bidang pendidikan ini.

Untuk itu, Pj Sekdaprov Jumadi mendelegasika rencana itu kepada Biro Humas dan Protokol, Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Penanaman Modal, yang hadir pada kesempatan ini untuk membahas detail kerjasama tersebut. “Setelah ini, kami langsung menindaklanjutinya, baik itu konsepnya, mekanismenya, dan lainnya. Kita detailkan” ujarnya.

Pria yang masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim ini berharap, kerjasama ini tidak hanya berhenti di tingkat university to university, tapi juga bisa meningkat jadi sister city, bahkan sister province, seperti Jatim dengan Provinsi Osaka Jepang, Provinsi Tianjin Republik Rakyat Tiongkok, dan lainnya.

 “Peluang ini sangat bagus karena banyak SDM kita, termasuk pelajar kita melanjutkan studi di Malaysia, begitu pula sebaliknya” katanya.

Sementara, Menteri Penasihat Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia, Prof. Madya Dr. Mior Harris bin Mior Harun mengatakan, tujuannya ke Jatim adalah untuk mengajak bekerjasama di bidang pendidikan. Salah satu yang menjadi fokusnya adalah pertukaran pelajar dan beasiswa kuliah antar perguruan tinggi negeri antar kedua negara.

 “Saya ingin lebih fokus kepada universitas negeri, karena universitas negeri kami biayanya sangat terjangkau, dan disubsidi oleh kerajaan. Selama ini, yang gencar promosi dan banyak peminatnya adalah universitas swasta kami, padahal universitas negeri kami juga tak kalah bagus, bahkan yang tertinggi ada di posisi 87 Top 100 University in the world” ujarnya.

Sebelum mengunjungi Jatim, lanjut pria yang juga menjadi Pengarah Education Malaysia Indonesia ini, pihaknya telah mengunjungi Provinsi Jabar dengan tujuan serupa. “Ini bagian dari tujuan besar kami, yakni setiap negara anggota ASEAN menjalin kerjasama pendidikan dengan negara ASEAN lainnya, sebelum dengan negara lain” pungkasnya. (min)

 

Gubernur Soekarwo dan Wagub Gus Ipul

Surabaya (KoranTransparnsi.com) - Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menyampaikan masa jabatan Gubernur Jatim Soekarwo masih akan berakhir pada 12 Februari 2019.

“Banyak kalangan yang bertanya sampai kapan Gubernur Jatim Soekarwo bersama pasangannya, Saifullah Yusuf menjabat sehingga perlu dijelaskan,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu.

Bahkan, lima bulan menjelang masa jabatannya berakhir, aktivitas Gubernur Jatim justru semakin meningkat, termasuk melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Begitu juga dengan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf yang mendampinginya selama dua periode (10 tahun) bersama-sama membagi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Jatim.

Beberapa kegiatan akhir pekan ini, kata dia, tidak pernah berhenti setiap harinya, seperti mendampingi Presiden RI Joko Widodo di Surabaya pada Kamis (6/9), kemudian keesokan harinya sudah berada di Aceh untuk memberangkatkan Tim Ekspedisi Jalur Darat bersama Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Lalu, pada Sabtu (8/9), Gubernur Jatim menandatangani dan menyerahkan langsung SK PAW 40 anggota DPRD Kota Malang sehingga bisa dilakukan proses pelantikan yang dijadwalkan Senin (10/9).

“Beliau (Soekarwo) akan hadir langsung di Malang dalam posisinya sebagai wakil Pemerintah Pusat di tingkat provinsi bersama Mentwri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo,” ucapnya.

Tak itu saja, beberapa waktu lalu Gubernur juga menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin atas kontribusinya dalam membangun dan menerapkan SAKIP pada Pemprov Jatim dan Kabupaten/Kota se-Jatim.

Aries yang baru saja dilantik pada 31 Agustus 2018 itu juga menjelaskan, menjelang akhir masa jabatan pada Februari tahun depan, Pakde Karwo masih memiliki tanggungan bersama jajarannya menyiapkan peringatan Hari Pers tingkat Nasional 2019 sebagai tuan rumah.

“Selain beraktivitas seperti biasanya, Gubernur bersama DPRD Jatim sedang menyiapkan APBD 2019 sehingga pada November dapat disahkan untuk mendukung kegiatan Pemprov tahun 2019 dengan Gubernur baru nantinya,” katanya. (ais)

Gubernur Jatim menyerahkan 40 SK kepada Sekdakab Malang Wasto di gdung negara Grahadi Surabaya.

Surabaya (KoranTransparnsi.com) - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menyerahkan 40 Surat Keputusan/SK Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Malang kepada Sekretaris Daerah Kota Malang. SK PAW tersebut untuk 40 anggota DPRD dari 10 partai  yang memasukkan perwakilannya di DPRD Kota Malang, diantaranya PDIP, Gerindra, Hanura, dan Golkar.

“Semua berkas sudah saya tandatangani dan distempel basah. Selanjutnya, pak Plt. Walikota, pak Sekda, pak Sekwan dan para pimpinan dewan untuk menyiapkan mekanisme pelantikannya Senin mendatang,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim usai rapat Konsolidasi PAW DPRD Kota Malang di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (08/09).

Ditambahkan, penentuan pimpinan dewan, fraksi,  komisi dan kelengkapan dewan lainnya seperti badan musyawarah akan dilakukan secara mutatis mutandisnya. Dengan demikian, usai pelantikan semua anggota dewan sudah bisa langsung menjalankan tugasnya masing-masing.

Pada saat pelantikan nanti, lanjutnya, para anggota DPRD hasil PAW ini juga akan melakukan penandatanganan pakta integritas. Pelantikan akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 13.00 WIB.

Apresiasi Kinerja Satgas

Atas terselesaikannya 40 SK PAW DPRD Kota Malang, Pakde Karwo menyampaikan apresiasi atas kinerja satgas PAW yang telah dibentuk pada Rabu lalu. Anggota satgas ini terdiri dari pimpinan partai, KPU, jajaran Pemkot Malang, dan Pemprov Jatim. “Terimakasih atas kerja keras semua tim, sehingga dalam waktu tiga hari SK PAW ini bisa terselesaikan dengan baik,” ungkapnya.

Menurut Pakde Karwo, kinerja cepat tersebut menunjukkan bahwa sistem partai dan birokrasi berjalan dengan sangat baik. Apalagi, usai kegiatan rapat ini, jajaran Pemkot juga terus rapat dengan pimpinan partai dan pimpinan dewan yang ada untuk mempersiapkan acara pelantikan senin lusa. “Semua kerja keras ini dilakukan untuk mempercepat proses sehingga roda pemerintahan bisa berjalan kembali dan masyarakat bisa terlayani dengan baik,” pujinya.

Hadir dalam pertemuan di gedung negara Grahadi ini, antara lain dari jajaran provinsi yakni ketua KPU, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Jatim, dan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim. Sementara itu, dari jajaran Kota Malang a.l. Plt Walikota Malang Sutiaji, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Sekda Kota Malang Wasto, MH, Ketua KPU Kota Malang, Kabag. Pemerintahan dan Kabag. Hukum. (kh)

Turun Langsung Bantu Masyarakat

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Danjen Akademi TNI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S.Sos mengatakan, setiap tahun seluruh taruna akademi tingkat akhir melaksanakan LATSITARDA. 

Melalui LATSITARDA, para taruna tingkat IV bisa melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan membantu daerah-daerah sesuai kebutuhan, tegasnya saat audiensi dengan Gubernur Jatim Soekarwo di Grahadi Surabaya, Kamis (9/8/2018)

Rencananya, LATSITARDA tahun 2019 mendatang akan diselenggarakan di Provinsi Jatim meliputi empat kabupaten yakni Kab. Jember, Kab. Bojonegoro, Kab. Trenggalek dan Kab. Pamekasan.

“LATSITARDA mirip dengan Kuliah Kerja Nyata/KKN bila di kampus umum, jadi taruna turun ke masyarakat, tinggal dengan mereka dan membantu masyarakat misal di daerah tertentu butuh pembangunan jalan, taruna bisa membantu atau nanti beda-beda setiap kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.

Melalui LATSITARDA ini, diharapkan para taruna dapat berkolaborasi dengan mahasiswa dan akademi yang lain, serta apa yang dilakukan dapat menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat.

“Untuk itu dalam pertemuan ini kami butuh masukan dari semua termasuk bupati apa yang sekiranya dibutuhkan oleh daerah sehingga nantinya bisa juga dimasukkan dalam program daerah,” katanya.

Ditambahkan, dalam LATSITARDA akan dilakukan berbagai kegiatan seperti karya bakti, bakti sosial, penyuluhan, penanaman nilai juang, hingga pengenalan Akademi TNI, Akpol, dan IPDN.

Turut hadir dalam acara ini Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, Gubernur Akmil, Mayjen TNI Eka Wiharsa, Gubernur AAL, Laksamana Muda TNI Wuspo Lukito, S.E, M.M, Gubernur AAU, Marsekal Muda TNI Sri Mulyo H, S.I.P, M.A.P, dan Gubernur Akpol, Irjen Pol. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. Serta, Bupati dan Dandim Trenggalek, Bupati dan Dandim Jember, Pj. Bupati dan Dandim Pamekasan, Pj. Bupati dan Dandim Bojonegoro, serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...