Metro

Ekonomi Kerakyatan Wujud Working Ideology Pancasila

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat merupakan wujud dari working ideology Pancasila. 

Bila ini diterapkan maka akan terwujud kesejahteran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ungkapnyaketika  membuka Seminar Internasional Pancasila di Surabaya, Senin (3/12/2018).

Perwujudan kesejahteraan sosial ini, lanjut Pakde Karwo, tertuang dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Dalam mewujudkan kesejahteraan ini tugas negara ada dua. Pertama harus menjadi  Welfare State, dimana negara wajib mewujudkan kesejahteraan sosial di bidang ekonomi. Kedua, Verzorging State atau konsep negara harus hadir mengurus kepentingan rakyatnya melalui kebijakannya. 

Disinilah negara mengatur, mengendalikan, mendistribusikan dan memfasilitasi. “Inilah yang dilakukan di Jatim, bila tidak ada policy afirmatif terhadap yang kalah dalam pertarungan, mereka akan habis. 

Tidak bisa yang besar, menengah dan kecil dibiarkan bertarung atas nama efisiensi, pemerintah harus memberi intervensi. Yang besar difasilitasi, yang menengah diberikan stimulasi dan yang kecil dibantu,” kata Pakde Karwo.

Menurutnya, di era saat ini, Pancasila dan globalisasi dapat saling merangkul dan memberi manfaat. Pancasila tidak boleh ekslusif tetapi harus inklusi, yakni merangkul semua. Bila ada kelompok yang tidak setuju harus dibawa satu meja untuk berdiskusi. Termasuk soal ekonomi kerakyatan, dimana negara tidak boleh membiarkan yang kecil kalah dan mati dalam pertarungan.

Lebih lanjut menurutnya, salah satu model ekonomi kerakyatan yang diterapkan di Jatim yakni melalui konsep Jatimnomics. Model ini mengedepankan tiga aspek utama. Pertama, produksinya fokus meningkatkan SDM untuk menjamin keberlanjutan penghidupan yang layak. 

Kedua, strategi pembiayaan, serta ketiga adalah aspek pemasaran dimana pasar didesain untuk memperkuat pasar domestik sehingga tercipta kemandirian ekonomi.

“Jatimnomics ini didukung pondasi harmonisasi kultur dan religi, sinergitas tiga pilar dan regulasi. Konsep ini dilakukan agar ekonomi Jatim tumbuh inklusif dan berkeadilan.,” jelasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya ruang publik yang deliberatif, agar tidak ada kegaduhan dan keributan di bidang politik yang mampu mengganggu investasi. Semua masalah diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Selain itu, perlu adanya pendekatan partisipatoris, dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan.

“Jadi perintah budaya kita adalah musyawarah mufakat, bukan struktural. Sehingga bila ada struktural kecuali TNI dan Polri sebaiknya kembali ke jalan yang benar karena itu menjadikan eksklusif. Semua harus dirangkul, itulah kekuatan musyawarah mufakat,” katanya.

Semetara itu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Dr. Hariyono, M.Pd mengatakan, seperti yang disampaikan Bung Karno, eksistensi Pancasila tidak hanya relevan dalam menyatukan kebhinekaan bangsa, namun sekaligus menjadi bintang penuntun atau yang disebut dengan “Leitstar Dinamis” dalam mengarungi kehidupan masa depan Indonesia.

Menurutnya, Pancasila digali dan dirumuskan Bung Karno pada masa dan suasana kolonial. Namun, Pancasila memberikan landasan sekaligus orientasi energi positif kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak diwarnai oleh dendam, kemarahan serta kebencian. 

Pancasila berbasis pada “power with” kekuasaan bersama untuk saling kerjasama, membantu dan tumbuh bersama menggapai kebahagiaan. Dan bukan “power over” atau kekuasaan yang eksploitatif dan manipulatif terhadap pihak lain. (fir)

 

 Ketua Panitia HPN tingkat Jatim, Lutfil Hakim

Surabaya (KoranTransparansi.com)  - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jatim kembali menggelar lomba karya tulis, karya foto, karya jurnalistik radio, dan karya jurnalistik televisi Piala Prapanca 2019.

 
Kegiatan ini dihelat dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional 2019 dan HUT PWI ke-73. Hal itu dikatakan Ketua Panitia HPN tingkat Jatim, Lutfil Hakim, di Surabaya, Minggu (2/12/2018).
"Lomba ini untuk karya jurnalistik mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2018," kata Lutfil, yang juga Wakil Ketua PWI Jatim Bidang Kerja Sama.

Lutfil mengutarakan, ada 4 kategori karya jurnalistik yang dilombakan, yakni lomba karya tulis, lomba karta foto, lomba karya jurnalistik radio, dan lomba karya jurnalistik televisi. "Untuk tahun ini yang diambil 1 pemenang di masing-masing kategori," ujarnya.

Karya jurnalistik yang dilombakan adalah karya yang diproduksi dan dipublikasikan sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Karena itu, calon peserta masih ada waktu sekitar sebulan untuk merencanakan dan memproduksi berita jenis feature, indepth reporting, dan investigation reporting untuk diikutkan dalam lomba. Tema berita bersifat umum atau multiperspektif.

"Yang dilombakan bukan karya jurnalistik berita straight news atau hard news," jelasnya.

Lomba karya jurnalistik ini terbuka bagi semua wartawan, baik anggota PWI maupun belum/bukan anggota PWI. Yang penting, lembaga media massa di mana karya jurnalistik itu dipublikasikan adalah lembaga media massa berbadan hukum dan memenuhi ketentuan regulasi tentang perusahaan media massa di Indonesia.

Lutfi mengutarakan, tiap peserta hanya boleh mengikuti maksimal masing-masing 3 karya tulis, 3 karya foto, 3 karya jurnalistik radio, dan 3 karya jurnalistik televisi.

"Karya jurnalistik peserta dikirimkan ke panitia lomba dengan alamat PWI Jatim di Jalan Taman Apsari Nomor 15-17 Surabaya, sejak 1 Desember 2018 sampai 2 Januari 2019," jelas Lutfil Hakim. (ais)
Ketua Fraksi Golkar Sahat Simanjuntak dan Gubernur Pakde Karwo, usai sidang paripurna DPRD Jatim, Rabu (28/11/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menawarkan sebuah solusi atas problem konstitusi dimana Gubernur terpilih tidak bisa melaksankan program programnya karena anggaranya  belum dalam APBD 2019/2024.

Oleh karena itu Gubernur Jawa Timur terpilih, yaitu Bu Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak,untuk  segera mengajukan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setelah sebulan resmi dilantik menjadi Gubernur.

Hal ini mengingat APBD  sudah disahkan pada masa periode Gubernur yang lama. Tawaran ini supaya Gubernur terpilih nantinya bisa melaksanakan program program pembangunan secara maksimal. tegas Pakde Karwo. 

Atas usulan  Gubernur Soekarwo yang disampaikan pada saat sidang paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda  penyampaian pandangan akhir fraksi fraksi, Sahat Tua Simanjuntak, Ketua Fraksi Partai Golkar, ketika dimintai tanggapannya, merespon positif.

Fraksi Golkar sangat setuju dengan usulan Pakde Karwo. Ia mengatakan, ini sebuah usulan yang bagus dan Fraksi Golkar akan dukung. Namun harus merujuk pada peraturan yang ada.

Ini ada probplem konstitusi . Gubernur terpilih periode 2019-2024 tidak  bisa melaksanakan program programnya karena APBD sudah disahkan lebih dulu. Tapi itu bisa dilakukan oleh Bu Khofifah-Mas Emil Dardak dengan mengajukan perubahan RPJMD. RPJMD itu haknya Gubernur terpilih. 

RPJMD itu berlaku selama 5 tahun. Dan itu menjadi pintu masuk melakukan perubahan anggaran,PAK. 

Menurut Sahat, Fraksi Golkar akan mendukung Gubernur Bu Khofifah segera mengajukan perubahan anggaran yang harus diputuskan melalui Properda (Program Peraturan Daerah). kata Sahat Simanjuntak kepada wartawan di kantor Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Rabu (28/11/2018).

Secara aturan perubahan baru bisa diajukan setelah enam bulan terhitung semenjak dilantik. 

Dengan mengajukan RPJMD,maka Gubernur Jatim yang baru dilantik bisa segera membuat P-APBD Jatim 2019 sehingga program-program yang ada di RPJMD bisa dialokasikan dalam APBD Jatim tahun berjalan.

“Tanpa ada usulan dari properda maka kita akan sulit memasukkan perda-perda yang baru karena kita sudah sepakat setiap Raperda yang dibahas dalam satu tahun itu harus dibahas lebih dulu oleh Properda,” tegas Sahat.

Ia juga berharap dalam penyusunan RPJMD Jatim 2019-2024, Gubernur Jatim terpilih bisa melanjutkan filosofi yang digunakan Pakde Karwo meminjam istilah Ketua FPG DPRD Jatim yaitu The Winner Is Not Take All, The Winner Don’t Take It All (Pemenang itu tida mengambil semuanya).

“Artinya dalam menyusun RPJMD, Pakde Karwo dulu juga mengajak DPRD Jatim sehingga demikian RPJMD Gubernur Jatim itu menjadi bagian dari program yang dilaksanakan anggota DPRD Jatim. Karena Khofifah diusung Partai Golkar, maka diminta atau tak diminta maka kita wajib mengamankannya,” kelakar Sahat Tua Simanjuntak. (min)

 

Walikota Surabaya Tri Rismaharini bersama para pejuang menghadiiri Peringatan Hari Pahlawan di Balai Kota, Sabtu (10/11/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com)– Peringatan Hari Pahlawan ke-73 dan Hari Kesehatan Nasional ke-54, berlangsung di Taman Surya Balai Kota, Sabtu, (10/11/18). Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bertindak sebagai inspektur upacara.

Menteri Sosial dalam sambutan tertulis dibacakan Wali Kota Risma, menekankan pentingnya peringatan Hari Pahlawan.

Ditegaskan, kegiatan peringatan Hari Pahlawan bukan semata sebuah acara, namun harus sarat makna. Bukan hanya sebagai prosesi, namun substansi setiap peringatan Hari Pahlawan, harus dapat menggali dan memunculkan semangat baru dalam mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.

“Untuk itu, kiranya seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan harus menjadi energi, dan semangat baru mewarisi nilai perjuangan dan patriotism dalam membangun bangsa Indonesia,” katanya.

Dan dalam amanatnya, Wali Kota Risma berpesan, agar peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum bagi bangsa lndonesia untuk melakukan introspeksi diri. Sampai seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan demi mencapai NKRI yang sejahtera, adil dan makmur.

“Pada hakikatnya, setiap perjuangan pasti ada hasilnya, namun tidak ada kata akhir atau berhenti untuk berjuang. Setiap etape perjuangan, berlanjut pada etape perjuangan berikutnya, sesuai tuntutan lingkungan strategis,” papar Risma.

Dikatakan pula, setiap zaman pasti ada pahlawannya, dan setiap pahlawan pasti berkiprah di eranya. Terkait hal itu, maka bangsa Indonesia memerlukan pahlawan baru. “Indonesia saat ini membutuhkan sosok yang berdedikasi dan berprestasi pada bidangnya untuk memajukan negeri ini,” imbuhnya.

Terlebih lagi, lanjut Risma, dibutuhkan sosok pemuda lndonesia sebagai generasi penerus yang mempunyai jiwa patriotisme, pantang menyerah, berdisiplin, berkarakter, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

“Pada akhirnya, melalui momentum peringatan Hari Pahlawan, saya mengajak marilah kita berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Mari berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” katanya.

Peringatan Hari Pahlawan kali ini, Risma menyerahkan penghargaan kepada 90 warga dan lembaga di Surabaya yang dianggap punya andil prestasi terhadap kemajuan kota. Di akhir acara, peserta upacara disuguhkan dengan penampilan teatrikal Merah Putih dari 600 siswa-siswi se-Surabaya. Selain itu, acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan senam cuci tangan bersama 500 pelajar SD Surabaya.

Tampak hadir, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Surabaya, pejuang veteran, pekerja sosial masyarakat, dan ribuan pelajar SD dan SMP dari berbagai sekolah di Surabaya. (wt)

 

 

 

 

Gubernur Jatim Soekarwo bersama paraveteranu usai peringatanHari Pahlawan 10 Noveber 2018 di TuguPahlawan Surabaya, Sabtu (10/11/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan  memaknai semangat kepahlawanan dengan bertarung dalam pasar internasional. Bertarung di sini artinya tidak hanya menjadi pasar, tetapi ikut andil dan berkompetisi dalam pasar internasional.

“Yang membuat semangat itu adanya tantangan karena banyak negara yang membuat tantangan. Jangan sampai kita menjadi pasar terhadap produk-produk luar negeri. Jadi kalau mau maju, tantangan kita yakni mengembangkan produksi yang kita punyai dan bertarung dalam pasar internasional,” 

Untuk mampu bertarung dalam pasar internasional, negara dan pemerintah harus memberikan kemampuan dan dorongan agar bisa bertarung atau berkompetisi lebih baik. Ungkap Gubernur  usai menjadi Irup pada Peringatan HariPahawan 10 NoveberSabtu(10/11/2018).

Sementara dalam Amanat Menteri Sosial yang dibacakan Pakde Karwo dikatakan, peringatan Hari Pahlawan harus melahirkan ide dan gagasan mentransformasikan semangat pahlawan menjadi keuletan dalam melaksanakan pembangunan. 

Mentransformasikan keberanian melawan penjajah menjadi inspirasi mengusir musuh bersama bangsa saat ini antara lain kemiskinan.

Selanjutnya, transformasi kecerdikan para pahlawan dalam mengatur strategi, menjadi inspirasi rakyat Indonesia untuk melakukan inovasi cerdas memperkuat daya saing bangsa dalam pergaulan dunia. 

Karena itu, peringatan Hari Pahlawan bukan semata sebuah acara, namun harus sarat makna. Bukan hanya sebagai prosesi, namun substansi setiap peringatan Hari Pahlawan harus dapat menggali dan memunculkan semangat baru dalam implementasi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. 

“Hal ini penting karena nilai kepahlawanan bukan bersifat statis namun dinamis, bisa menguat bahkan dapat melemah. Untuk itu, seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan harus menjadi energi dan semangat baru mewarisi nilai kejuangan dan patriotisme dalam membangun bangsa Indonesia” kata Pakde Karwo saat membacakan Amanat Menteri Sosial. 

Makna Hari Pahlawan Bagi Bude Karwo, ebagai Empowering Kaum Perempuan

Sementara itu, Ketua TP PKK Prov. Jatim  Hj. Nina Soekarwo, M.Si mengatakan, peringatan Hari Pahlawan dimaknai sebagai semangat memberdayakan (empowering) bagi kaum perempuan khususnya di bidang ekonomi. Kaum perempuan itu sangat hati-hati / prudent. Sehingga dengan menggerakkan kaum perempuan maka bisa ikut menyejahterakan keluarga. 

“Ini perjuangan perempuan untuk mengangkat ekonomi. Jadi pemberdayaan perempuan itu sudah dilakukan dengan memberikan modal yang bisa menumbuhkan kaum perempuan untuk berkembang dengan home industry atau UMKMnya,” jelas Bude Karwo sapaan isteri Gubernur Jatim. 

Dijelaskan, TP PKK Prov. Jatim sepakat dengan Gubernur Jatim membuat Kopwan yang pada tahun 2011 itu sudah menjadi 8.506 unit. Dikarenakan ada penggabungan (merger) desa/kelurahan di Jatim, jumlah Kopwan menjadi 8.501 unit.  

“Alhamdulillah seluruh desa/kelurahan di Jatim sudah terbentuk Kopwan. Kopwan ini diharapkan terus bisa berkembang dan menggerakkan perekonomian Jatim,” harapnya. (min)

Pakde Karwo Minta Tiga Pilar Plus Perkuat Kekompakan

Surabaya (KoranTransparansi.com) Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta kepada tiga pilar plus, dari unsur pemerintah, Polri, TNI, tokoh agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas), di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan untuk senantiasa menjaga dan memperkuat kekompakan. 

Hal ini dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keamanan, khususnya menjelang penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019. 

Permintaan itu disampaikan Pakde Karwo saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Ketertiban dan Keamanan di wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dengan tema “Jatim Aman dan Kondusif menjelang Pemulihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019” di Surabaya, Selasa (6/11) siang.

Menjaga kekompakan menjelang pilpres dan pileg sebagai bagian pesta demokrasi di negeri ini menjadi hal yang sangat penting. Apalagi proses pelaksanaan  tersebut berpotensi terjadinya ketegangan di tengah-tengah masyarakat, khususnya diantara masing-masing pendukung. 

"Karena itu, stabilitas keamanan harus benar-benar ditingkatkan, Salah satunya, dalam mengantisipasi potensi konflik, dan adanya pergerakan massa dengan jumlah yang besar," ujar Pakde Karwo. 

Gubernur kelahiran Madiun ini juga meminta agar segala konflik yang muncul bisa diredam sedini mungkin sejak di tingkat bawah, yakni di kecamatan. "Jadi, jika ada masalah di desa, harus bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Jangan sampai masalah itu dinaikkan ke kabupaten/kota, bahkan provinsi. 

Karena jika sampai naik, kasus itu akan menjadi besar, dan bisa mengganggu stabilitas keamanan di Jatim secara keseluruhan,” tegasnya.

Masih menurut Pakde Karwo, menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Jatim dinilai sangat penting dan utama. Karena, provinsi paling ujung timur pulau Jawa ini menjadi center of gravity dan menjadi pusat logistik dan konektivitas perdagangan nasional, khususnya di Indonesia bagian timur. Sehingga, bila stabilitas keamanan Jatim terganggu, maka perekonomian Indonesia bagian timur akan ikut terkena dampaknya. 

“Jadi secara riil, Kapolda Jatim ini adalah Kapolda-nya Indonesia Timur, begitu pula dengan Pangdam V/Brawijaya, Pangarmada II, peranannya sangat strategis dan penting bagi perekonomian nasional. Pun demikian dengan peran camat, kapolsek, dan danramil. Mereka harus bisa menyelesaikan kasus di tingkat desa,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Pakde Karwo juga menyampaikan rasa optimismenya terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilpres 2019 di Jatim. Pakde Karwo menargetkan sebanyak 80 % masyarakat Jatim yang telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan mengunakan hak pilihnya. “Saya yakin delapan puluh persen, bahkan lebih DPT di Jatim menyumbangkan dan menggunakan hak suaranya," ungkapnya. 

Berdasarkan data KPU Jatim, pada penyelenggaraan Pilpres dan Pileg Tahun 2019 mendatang, terdapat 15.043.257 DPT pria, dan 15.511.504 DPT wanita di Jatim. Sehingga total DPT di Jatim mencapai 30.554.761 orang. Jumlah tersebut merupakan 16,45 % dari total DPT nasional yang mencapai 185.732.093. Adapun jumlah TPS di Jatim mencapai 129.991 TPS yang tersebar di 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, dan 8.497 kelurahan/desa.       

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Otoda KemendagriSumarsono mengapresiasi dilaksanakannya Rakor tersebut. Menurutnya, baru Provinsi Jatim yang telah menyelenggarakan rakor yang diikuti sekitar 2.500 peserta dari seluruh jajaran forkopimda di seluruh level, mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

“Dari 34 provinsi di Indonesia, Jatim yang pertama kali melaksanakan rakor sebesar ini, khusus untuk persiapan pengamanan Pilpres dan Pileg 2019. Ini patut diapresiasi, luar biasa kekompakannya,” katanya. (min)

 

 

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...