Metro

Gubernur Jatim  Pakde Karwo meraih dua penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2018 yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin di Ballroom Shangrilla Hotel Surabaya, Rabu (19/9) malam.

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Berbagai inovasi pelayanan publik¬ yang terus dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibawah kepemimpinan Gubernur, Dr. H. Soekarwo mendapatkan apresiasi yang tinggi dari pemerintah pusat.

Apresiasi itu ditandai dengan keberhasilan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim  meraih dua penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2018 yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Syafruddin di Ballroom Shangrilla Hotel Surabaya, Rabu (19/9) malam.

Kedua penghargaan tersebut adalah untuk inovasi Kabinet Arabika (Kolaborasi Pembinaan ekonomi Terpadu Kopi Arabika) dari Dinas Perkebunan Jatim, dan inovasi SIMPADU-PMI (Sarana Inforasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim. 

Dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun ini, Pemprov Jatim berhasil menjadi yang terbaik dari 2.824 proposal inovasi yang masuk menjadi peserta kompetisi, baik dari kementerian, lembaga, provinsi, BUMN/BUMD lainnya.

Keberhasilan Pemprov Jatim juga diikuti 17 inovasi dari pemerintah kabupaten/kota di Jatim yang juga mendapat penghargaan, yakni Kota Surabaya (3 penghargaan), Kab. Lumajang (2 penghargaan), dan masing-masing 1 penghargaan yang diraih oleh Kab. Banyuwangi, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Madiun, Kab Malang, Kab Mojokerto, Kab. Nganjuk, Kab. Trenggalek, Kab Tulugagung, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. 

Diterimanya penghargaan-penghargaan itu disambut bahagia dan penuh syukur oleh Pakde Karwo. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan buah kerja keras Pemprov Jatim yang terus melakukan inovasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan publik yang berkualitas sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat..

“Tugas pemerintah itu diatur oleh UU 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa jalan menuju kesejahteraan rakyat adalah pelayanan publik dengan cara memberdayakan masyarakat. Karena itu, sebagian dari pelayanan publik di Jatim adalah pelayanan yang melibatkan masyarakat, atau citizen charter” katanya.

Dalam sambutannya, MenPan RB, Syafruddin mengatakan, kompetisi inovasi pelayanan publik ini diadakan sejak Tahun 2014. Tujuannya untuk transfer pengetahuan dan pengalaman antar instansi disetiap daerah, dan mencari inovasi lokal dan bersifat instansional yang potensial untuk diterapkan secara nasional.

“Karena itu, inovasi pelayanan publik dan pembentukan mall pelayanan publik harus terus digalakkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Selamat kepada penerima penghargaan, semoga dapat menambah motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat” pungkasnya. 

Hadir dalam kesempatan ini, para Gubernur se-Indonesia, diantaranya, Gubernur Aceh, Gubernur Jateng, Gubernur Kalsel, Gubernur Riau, Gubernur Sulut, dan Gubernur Sulteng,  hadir pula para walikota dan bupati se-Indoenesia, diantaranya walikota Surabaya, Bupati Gresik, Bupati Trenggalek, dan Bupati Sidoarjo. (fir)

 

 Foto : Pj Sekprov Jawa Timur Dr Jumadi didampingi BKD Jawa Timur Anom Surahno memberikan keterangan pers menyangkut soal Formasi jabatan CPNS se Jawa Timur tahun anggaran 2018/2019 yang emncapai  16.276 orang. (kt/min)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan formasi jabatan sebanyak 2.065 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018. Jumlah tersebut terbagi tiga rincian meliputi tenaga guru sebanyak 826 formasi, tenaga kesehatan 797 formasi, dan tenaga teknis 442 formasi.

“Secara keseluruhan, jumlah formasi CPNS se-Jatim sebanyak 16.276 formasi, sementara Pemprov Jatim sebanyak 2.065,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Jumadi M.MT kepada wartawan di Surabaya, Rabu (19/9). 

Kota Kediri merupakan satunya di Indonesia yang tidak mendapat jatah formasi CPNS. Selain Pemerintah Kota (Pemkot) tidak mengajukan, jumlah PNS di Kota Kediri yang tahun ini pensiun hanya 3 orang. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan mengapa tidak mengajukan ke pemerintah pusat.

Intinya pengajukan formasi jabatan PNS itu disesuaikan dengan jumlah PNS yang pensiun. Selain itu tahun ini Pemprov Jatim juga tidak ada pengangkatan honorer menjadi PNS. Namun Gubernur Pakde Karwo, akan mengajukan secara khusus kepada pemerintah pusat setelah proses CPNS ini selesai.

Dikatakannya, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait jenis jabatan, jumlah formasi, persyaratan administrasi serta cara pendaftaran dapat dilihat mulai hari ini tanggal 19 September 2018 melalui website http://bkd.jatimprov.go.id dan http://sscn.bkn.go.id.   

Persyaratan umum pendaftar CPNS meliputi pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi pemerintah dan hanya diperkenankan pada satu formasi jabatan saja. 

Tak hanya itu, perserta yang sudah dinyatakan lulus, wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 tahun sejak mulai tanggal menjadi CPNS. 

Lebih lanjut, Jumadi menegaskan, bahwa salah satu syarat bagi masyarakat Jatim yang ingin mengikuti CPNS yakni Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. 

Selain itu, pada CPNS 2018 ini adapun kriteria pelamar juga terbagi menjadi beberapa kebutuhan sesuai formasi jabatan diantaranya cumlaude, disabilitas dan pelamar umum. 

Terkait tata cara pendaftaran, Jumadi mengatakan dokumen persyaratan dapat diunggah melalui laman http://sscn.bkn.go.id yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

Persyaratan lain, terdiri dari pas foto dengan latar belakang merah posisi potret rasio 3 X 4,  juga Swafoto/selfie dengan membawa kartu informasi akun SSCN 2018 dan KTP. Tak hanya itu, peserta juga harus mengupload Ijazah Asli, Transkrip Asli, Bukti akreditasi program studi pada saat lulus serta surat lamaran ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur. 

Ditempat yang sama, Kepala BKD Prov. Jatim Anom Surahno SH. M.Si menegaskan, bahwa seluruh kesiapan sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim. Salah satunya berkolaborasi dengan BKN dalam menyiapkan sarana computer untuk tempat ujian. 

Ia menjelaskan, sebanyak 500 komputer akan ditempatkan di Kantor Regional (Kanreg) BKN dan Gelanggang Remaja 10 November yang juga akan di tempatkan 500 komputer. 

“Jumlah tersebut akan kami sesuaikan, mengikuti jumlah peserta atau animo dari masyarakat yang mengikuti CPNS 2018. Secara prinsip kami mendukung terselenggarakan CPNS 2018 dengan membantu keperluan dari BKN guna sukses pelaksanaan,” ungkapnya. 

Terkait banyaknya tawaran yang bisa lolos untuk menjadi pegawai ASN dengan mudah, Anom memastikan bahwa sistem penerimaan CPNS 2018 sudah dilakukan secara sistem keamanan yang baik. Mulai dari data peserta menggunakan NIK, foto selfie diri pada saat mengupload hingga setiap soal yang dikerjakan oleh peserta tidak sama atau diacak meskipun jaraknya berdekatan. (min)

Foto : Gubernur dan para pejabat tinggi Jawa Timur dengan Bupati/Walikoya, pra Kejari dan Kapolres se Jawa Timur.

Surabaya (KoranTransparansi.com) –Gubernur Jawa Timur mendukung sepenuhnya penandatanganan Perjanjian kerjasama atau PKS Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi di Jatim.

Dengan PKS ini, kepala daerah tidak perlu khawatir lagi ada kriminalisasi kebijakan,” tegas Soekawpo, Gubernur di Grahadi  Surabaya, Selasa (18/9).

Gubernur Jatim mengatakan, dukungan tersebut diberikan karena salah satu point penting dari PKS ini adalah ke depan, semua dugaan penyimpangan kebijakan ditangani APIP terlebih dahulu. Jika hanya kesalahan administrasi, itu tidak akan dilanjutkan ke ranah pidana.

Dengan begitu kekhawatiran para kepala daerah terkait adanya potensi kriminilisasi kebijakan di lingkungan pemerintah akan berkurang. Sebelum ada PKS ini, para kepala daerah khawatir tersangkut pidana karena salah administrasi dalam menjalankan program pemerintah yang memanfaatkan APBD.         

“Begitu banyak kasus kepala daerah atau pejabat pemerintah terkait korupsi mengemuka, para kepala daerah menjadi sangat hati-hati, hari-harinya itu ngerem, sampai-sampai remnya kekencengen. Padahal, Undang-Undang 23 Taun 2014 mengamanatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui APBD, dan ini agar dipercepat” katanya.

Karena kehati-hatian para kepala daerah, lanjut Pakde Karwo, hasilnya, pada realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 di 38 kabupaten/kota di Jatim, ada yang realisasinya kurang lebih mencapai 90%, ada yang dibawah 90%, bahkan ada yang realisasinya dibawah 80% .

“Jadi pendekatan kehati-hatiannya ini terlalu ceket, sehingga realisasi APBD TA 2017 kemarin kurang. Ini yang kemudian very prudential-nya, dengan adanya PKS ini, pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi akan disaring terlebih dahulu oleh APIP dan APH, apakah masuk hukum pidana atau administrasi, ini yang harus diluruskan”  lanjutnya. (min)

Ketua PWI Cabang Jawa Timur Ahmad Munir yang kini siap menggantikan Ketua Umum PWI Pusat

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Dukungan dari berbagai insan media kepada Akhmad Munir, Ketua PWI Jatim untuk maju pemilihan Ketua Umum PWI Pusat pada Kongres di Solo akhir September ini terus mengalir.

Kemarin, sejumlah Kepala Biro Televisi Nasional di Jatim dan pemimpin redaksi media mainstream di Jatim ramai-ramai mendorong Munir maju dalam kontestasi pemilihan ketua umum tersebut.

“Kami mendorong Munir untuk maju dalam pemilihan Ketua Kmum PWI Pusat karena saat inilah memontum yang baik bagi Munir untuk berkarir di Jakarta,” kata Ahmad Wiliyanto, Kepala Biro RCTI, MNCTV, i-News TV dan Global TV di Jatim, Selasa (18/09/2018).

Wili mengatakan, Munir memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi pemimpin organisasi profesi wartawan terbesar di Indonesia itu. Salah satu indikasinya adalah, Munir sukses membawa PWI Jatim menjadi organisasi wartawan yang bermartabat di Jatim. Dia juga sukses menyentuh bidang pendidikan bagi para anggota PWI, termasuk memberikan beasiswa kepada 10 wartawan untuk kuliah S2 di Unair.

“Yang menurut saya Munir sukses adalah bagaimana dia bisa menjadikan 1.200 wartawan di Jatim memiliki kompetensi sebagai wartawan. Ini luar biasa menurut saya. Ini sebuah bukti bahwa Munir bisa membangun jaringan di semua lini,” ungkap Wili.


Hal penting bagi para kepala biro televisi nasional di Jatim adalah Munir telah melakukan hal positif yaitu bagaimana dia merangkul semua awak televisi untuk menjadi anggota PWI. Ini sebuah keberhasilan yang menurut Wili sangat fenomenal. “Coba bayangkan, kami ini yang sebenarnya ada wadah organisasi profesi, tapi kami memilih menjadi anggota PWI dan betah di sini. Ya itu tadi, karena pemimpin organisasi ini mampu merangkul kami,” tuturnya.

Selain dorongan dari para kepala biro televisi nasional di Jatim, Munir juga mendapat dukungan dari Pemimpin Redaksi Harian Surya Surabaya, Tri Mulyono. Menurut Tri, ada lima hal dalam diri Munir sehingga dia dipandang mampu membawa PWI Pusat menjadi organisasi profesi wartawan menjadi berwibawa. “Saya mencatat ada lima hal yang membuat Munir layak menjadi Kewua PWI Pusat,” kata Tri Mulyono, Selasa (18 / 09/2018).


Pertama, kapasitas (capacity). Munir sebagai wartawan, baik sebagai wartawan lapangan maupun koordinator sudah teruji. Paham etika jurnalistik maupun fatsun bisnis media. Kedua, responsibility (tanggung jawab).

Munir dalam beberapa kasus selalu ada di depan, tidak di belakang meja, saat menjadi ketua PWI Jatim. Ketiga, responsnya terhadap permasalahan wartawan patut diapresiasi. Ketika anggota PWI mengeluhkan sesuatu maka Munir cepat menanggapinya.

Keempat, intimate (kedekatan) Munir dengan wartawan junior maupun senior terjalin baik. Kelima, self of interest Munir sangat kecil. Artinya, Munir mendahulukan kepentingan organisasi PWI daripada kepentingan pribadi, bahkan dalam sejumlah kasus mengesampingkan kepentingan medianya tempat bekerja.

“Karena itu saya mendorong agar Munir mencalonkan diri menjadi ketua PWI Pusat dengan harapan tenaga dan pikirannya bisa lebih bermanfaat secara nasional, tak hanya di Jatim,” kata Tri Mulyono. (ais)

Foto Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Kadis Perhubungan Fatah Yasin terlibat pembicaraan pada peringtan perhubungan di Surabaya, Senin (17/9/2018)

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo meminta agar pesan yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kasus kecelakaan bus di Sukabumi beberapa waktu lalu, harus menjadi bahan pertimbangan serius.  Bahwa antara operator dan regulator transportasi tidak bisa dipisahkan.

Hal tersebut disampaikannya usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di lapangan POKESKAR Prapat Kurung Perak Surabaya, Senin (17/9).

Menurutnya gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini, selain bertugas membuat peraturan atau regulasi, seorang regulator juga bertugas mengawasi jalannya peraturan tersebut. Sedangkan operator harus mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut demi keselamatan dan kenyamanan para penumpang.  

“Tidak bisa kasus itu hanya menyalahkan satu pihak. Dua-duanya memiliki hak dan kewajiban, ini makna dari apa yang disampaikan Pak Wapres,” katanya.

Untuk itu, sebagai wakil pemerintah pusat, ia meminta dengan hormat kepada seluruh lembaga atau dinas vertikal termasuk dinas perhubungan untuk memperhatikan betul kritik Wapres tersebut.

“Operator dan regulator adalah jaminan keselamatan terhadap masyarakat. Saya yakin dan percaya Jatim tidak seperti itu (kasus Sukabumi-red),” tegasnya.

Sementara itu terkait pelaksanaan uji berkala atau Uji KIR pada kendaraan, Pakde Karwo meminta ada kerjasama antara kab/kota, provinsi dan Polri untuk melakukan kontrol terhadap kepatuhan. Pengecekan ini harus rutin dilakukan setiap tahun terhadap fungsi kendaraan, seperti contohnya fungsi rem.

“Tahun 2017-2018 ini kejadian kecelakaan luar biasa, tidak bisa di-excuse ini kewenangan siapa, karena ini negara kesatuan. Nanti harus ada kontrol terhadap kab/kota untuk melaksanakan peraturan tersebut dengan baik,” terangnya.

Keselamatan Harga Mati

Sementara itu saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan RI, Pakde Karwo mengatakan bahwa peringatan Harhubnas ini menjadi refleksi pentingnya konsistensi pada spektrum keselamatan (safety) dan pelayanan (service and hospitality).

Meskipun efisiensi dilakukan di beberapa tahap, namun tidak boleh mengurangi kualitas keselamatan dalam pelayanan.

“Ini harga mati dan tidak bisa ditawar,” katanya.

Menurutnya, sektor perhubungan memiliki peranan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi terhadap peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Untuk itu, segenap SDM perhubungan dituntut memperkuat komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras di sektor transportasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Peringatan Harhubnas kali ini, lanjutnya, harus dimaknai sebagai momentum untuk merenungkan kembali kinerja dan berbagai peristiwa di sektor perhubungan. Serta, untuk menyatukan persepsi dan tekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Harhubnas harus dijadikan momentum untuk terus berkarya dan bekerja bersama membangun bangsa.

Tema upacara Harhubnas 2018 ini adalah “Guyub Rukun Bangun Bangsa”. Tema ini merepresentasikan seluruh elemen sektor perhubungan baik ASN, swasta dan masyarakat secara guyub rukun bersinergi membangun konektivitas untuk mewujudkan transportasi yang handal dan berkeselamatan bagi seluruh pengguna di Indonesia.

Upacara ini diikuti peserta upacara yang terdiri dari berbagai unsur perhubungan, diantaranya Dishub Provinsi Jatim, Kantor OP Utama Tanjung Perak, Kantor SAR Surabaya, PT PELNI Surabaya dan gabungan PT. KAI DAOP VIII dan Jasa Raharja.

Usai upacara, Pakde Karwo secara simbolis menyerahkan penghargaan dan tali asih. Penghargaan diberikan kepada pengemudi teladan/Abdi Yasa Teladan, pelajar pelopor tertib lalu lintas, pelajar peduli keselamatan perkeretaapian, dan perusahaan pelayanan angkutan barang dan penumpang terbaik di Jatim. 

Sementara tali asih diberikan kepada petugas penjaga menara mercusuar, perlintasan kereta api, dan petugas kebersihan Terminal Purabaya.(min)

Ketua PWI Jawa Timur Ahmad Munir yang kini berjuang untuk menggantikan Ketua Umum Pusat pasca mundurnya Ketua umum lama Margiono karena ikut adu Pilkada di Tulungagung dan gagal.

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Drs. H Akhmad Munir mendapat dukungan penuh dari para ketua PWI Kabupaten/Kota di Jatim untuk maju sebagai calon ketua umum PWI Pusat yang akan dihelat di Solo 27-30 September 2018 nanti.

Sebanyak 22 ketua PWI Kabupaten/Kota itu menilai Munir memiliki kapasitas untuk menjadi Ketum PWI Pusat. “Kami sepakat mendukung Pak Munir menjadi Ketum PWI karena kami melihat Pak Munir sukses memimpin PWI Jatim seperti sekarang ini,” kata Ahmad Rivai, Ketua PWI Sumenep, Jumat (14/9/2019).

Selain mendapat dukungan dari Ketua PWI Kabupaten/Kota di Jatim, Munir juga mendapat dukungan penuh dari pengurus harian PWI Jatim.

“Saya pikir Pak Munir harus kita dukung untuk menjadi ketua PWI Pusat periode lima tahun ke depan. Dia bisa dan kami di sini sudah melihat kinerjanya. Apalahi sekarang Pak Munir berkarir di Jakarta sebagai salah satu direktur di LKBN Antara,” kata Lutfil Hakim, Wakil Ketua Bindang Kerjasama, PWI Jatim, Jumat.

Untuk menyukseskan Munir sebagai ketua umum PWI Pusat ini, salah satu tim sukses, Ainur Rohim yang juga Wakil Ketua PWI Jatim Bidang Pendidikan, menceritakan ihwal munculnya keinginan PWI Jatim untuk mengusung maju dalam kongres PWI di Solo nanti.

Menurut Ainur, nama Munir akan mampu membawa PWI menjadi lebih baik lagi sebagai organisasi profesi wartawan di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua PWI Jatim Bidang Organisasi, Machmud Suhermono menjelaskan, Munir maju dalam pemilihan ketua umum PWI Pusat tanpa sebuah deklarasi layaknya dukung-dukungan. “Namun, kami memiliki strategi bagaimana menjadikan Munir sebagai Ketum PWI Pusat,” kata Machmud.

Akhmad Munir menyatakan siap maju dalam pemilihan Ketua Umum PWI setelah melihat begitu besar dukungan dari teman-temannya sesama wartawan. Menurutnya, PWI sebagai wadah profesi wartawan terbesar di Indonesia, PWI semakin diperhitungkan dunia internasional.

Ia mengakui sangat banyak yang perlu dibenahi terkait dengan organisasi PWI dari pusat sampai daerah, termasuk kesejahteraan dan perlindungan bagi wartawan.  “Karena itu, saya menerima dukungan teman-teman dari PWI Provinsi lain, untuk maju dalam kongres nanti,” katanya. (mat)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...