Peristiwa

Sekda Prov Jatim Ahmad Sukardi saat menyambut kedatangan Baleg DPR RI sebelum pertmuan dimulai di Surabaya  Kamis (5/4/2018) di S

SURABAYA (Korantransparansi.com) - Anggota Badan Legislasi DPR RI Ferdiansyah menyarankan agar kulifikasi pendidikan kedokteran yang ada dalam revisi Undang-Undang (UU) tentang Pendidikan Kedokteran sesuai dengan kebutuhan rakyat. 

Pasalnya suatu daerah dengan kondisi geografis yang berbeda tentu tantangan kebutuhan kesehatannya berbeda. Daerah yang bersuhu dingin dan dekat dengan pegunungan, tentu berbeda serangan penyakitnya dengan daerah panas dekat dengan pesisir pantai.

“Bukan hanya kebutuhan dokter yang benar-benar diinginkan sesuai harapan yang bersifat umum, tapi juga dokter  yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah itu sendiri,” ungkap Ferdi, panggilan akrabnya, saat kunjungan kerja Baleg DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis (5/4/2018).

Untuk itu, Ferdi menyarankan, agar dalam pembuatan kurikulum pendidikan kedokteran memberi kebebasan kepada setiap Fakultas Kedokteran yang sesuai keinginan masyarakat di daerah tersebut. Dia juga menegaskan dalam hal pendidikan kedokteran, hendaknya memperhatikan kebudayaan masyarakat setempat, agar penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat bisa diterima masyarakat dengan baik.

“Kebutuhan rakyat di Indonesia tidak hanya dokter yang serta merta menyangkut penyakit tapi juga ada unsur budaya,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Terkait dengan kebutuhan dokter layanan primer, Ferdi menyarankan harus ada penyesuaian, jika ada penambahan waktu dalam belajar harus disesuaikan dengan reward yang didapat. Selain itu dia juga berpendapat, bahwa bidang kedokteran harus ada pendidikan jangka panjang.

“Perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi antara lulusan yang mau diluluskan dengan kebutuhan. Koordinasi yang baik dan kuat antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesehatan sangat diperlukan,” tegas ferdi. (MIN)

 

Para tersangka kasus tangki fiktif yang kini ditangani Kejari Tanjung Perak Surabaya

SURABAYA (Korantransparansi.com)  – Penanganan kasus dugaan proyek tangki pendam fiktif di Muara Sabak Jambi oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya terus bergulir. 

Empat tersangka yang diduga terlibat dalam proyek senilai Rp179 miliar itu kini tengah menjalani proses pelimpahahan tahap II dari penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, di Surabaya.

Keempat tersangka tersebut antara lain mantan Dirut PT Dok dan Perkapalan, Ir M Firmasnyah Arifin, Mantan Direktur Administrasi dan Keuangan, Drs Nana Suryana Tahir, MM., Mantan Direktur Produksi, Ir I Wayan Yoga Djunaedy M.MT., Mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Ir Muhammad Yahya. 

Kepada Wartatransparasi Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, SH, MH mengatakan, tiga tersangka yakni Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedy ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim.

"Kalau untuk tersangka MFA tidak ditahan, karena sudah dihukum dalam kasus gratifikasi pembuatan kapal perang negara Filipina di PT PAL Surabaya. Dalam kasus itu MFA divonis 4 Tahun Penjara," Lingga, Kamis (5/4). 

Kerugian dalam kasus tangki pendam fiktif itu, lanjut Lingga, sebesar 3,3 juta USD atau setara Rp.33 miliar. 

“Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto, pasal 3 Juncto Pasal 18  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP," katanya.

Untuk ketiga tersangka yakni Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedy dan Muhammad Yahya tiba di Kejari Tanjung Perak pukul 08.10 WIB. Mereka datang dikawal ketat petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri dan Jaksa Penyidik dari Pidsus Kejagung RI.

Sedangkan tersangka M Firmasnyah Arifin tiba di Kejari Perak sekitar pukul 09.15 WIB dan langsung dijemput petugas Kejari Tanjung Perak di Lapas Porong.

Seperti Diketahui sebelumnya, M Firmansyah Arifin divonis 4 tahun penjara setelah terbukti melakukan rekayasa progress fisik pembangunan tangki pendam dan menerima gratifikasi pembuatan kapal perang pesanan pemerintah Filiphina. (Den)

Gubernur Jawa TimurSokawo saat melakukan peninjauan sebeum siswa menghadapi UNBK

SUARABAYA (Korantransparansi.com)- Gubenur Jatim Dr. H. Soekarwo memberikan apresiasi atas pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) lewat CCTV. Hal ini penting dilakukan karena akan memberi efek kejujuran pada setiap siswa, guru, dan semua komite pendidikan.

“UNBK Jatim tahun ini sudah 100%, namun menariknya pengawas justru berada di luar, dan siswa hanya diawasi oleh CCTV. Ini bentuk kreatifitas yang sangat bagus, dan membuktikan semangat kejujuran dalam pelaksanaan UNBK,” terang Pakde Karwo saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMKN 2 Surabaya, Jl. Tentara Genie Pelajar No. 26, Petemon, Surabaya, Senin (02/04).

Menurut Pakde Karwo, ujian nasional/UN masih sangat penting dilakukan meskipun bukan penentu kelulusan. Lewat UN, bisa dilakukan pemetaan kualitas pendidikan masing-masing daerah di Jatim. Apalagi, beberapa sekolah kedinasan masih menggunakan nilai UN sebagai standar penerimaan seperti Akpol dan Akmil.

Selain itu, UN merupakan bentuk evaluasi pada proses pembelajaran atau transfer knowledge yang telah dilakukan di sekolah. Evaluasi ini sifatnya menyeluruh selain siswa, kualitas guru, dan metode dikdaktiknya juga akan dinilai “Melalui UN kita akan mengetahui kualitas pendidikan di Jatim, apakah diatas rata-rata, rata-rata,atau justru di bawah rata-rata,” ujarnya.

Pakde Karwo menambahkan, selain sekedar hasil UN yang harus didorong lagi yakni apakah pendidikan ini bisa menyelesaikan masalah kehidupan misalnya ketenagakerjaan. Inovasi dan kreatifitas perlu dilakukan sehingga bisa memenuhi permintaan pasar. “Kita perlu melakukan tabulasi pasar sehingga bisa mengetahui kecenderungan pasar tenaga kerja yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim Dr. Saiful Rachman, mengatakan, pelaksanaan UNBK 100% di Jatim tahun ini merupakan tahun kedua. Terkait kesiapannya, untuk kelistrikan Pemprov Jatim telah bekerjasama dengan PLN Dist. Jatim untuk menjamin pasokan listrik aman. Dicontohkan, ketika terjadi force major telah disiapkan genset. 

Sedangkan untuk koneksi internet, semua ditangani oleh pusat dan semua sudah disinkronkan tepat jam 12 tadi malam. “Masing-masing sekolah juga memiliki server cadangan,sehingga ketika server utama putus akan otomatis konek ke server cadangan,” urainya.

Ditambahkan, terkait kebutuhan komputer pada tahun 2017 telah dilakukan pengadaan sebanyak 4000 komputer lewat dana APBD dan APBN. Khusus di kepulauan contohya Masalembo, karena jaringan koneksi internet terbatas maka servernya dibawa ke daratan terlebih dulu untuk disinkronkan. “Meskipun harus disinkonkran di daratan, kami bisa memastikan bahwa pelaksanaannya bisa real time dan lancar,” tukas Saiful Rachman.

Kepala Sekolah SMKN 2 Surabaya, Drs. Djoko Pratmodjo Yudo Utomo, MM menyampaikan, jumlah siswa SMKN 2 Surabaya yang mengikuti UNBK sebanyak 914 siswa atau 100%. Bahkan, satu orang yang usai menjalani operasi juga bisa mengikuti UNBK. Peserta UNBK tersebut terbagi dalam 16 ruangan, dan berasal dari 10 jurusan diantaranya teknik tenaga listrik/TTL, teknik rekayasa perangkat lunak/RPL, teknik pemesinan /TPM, dan teknik audio video/TAV. (min)

 Foto : Warga RW Vl Babat Jerawat yang didominasi Ibu Ibu berunjukrasa di lokasi Balai RW setepat.

Surabaya (Korantransparasi.com) - Lahan milik Pemkot Surabaya yang diatasnya berdiri Gedung Balai RW VI dan Balai RT V Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal Kota Surabaya, mendadak diklaim salah seorang warga bernama Ri'fan.

Pria yang diketahui pernah menjabat sebagai Ketua RW VI tersebut bersama tim kuasa hukumnya juga melakukan penyegelan gedung serbaguna yang selama ini digunakan kegiatan PAUD, Posyandu dan Lansia.

Tak hanya itu, ia juga memasang plakat persis didepan milik Pemkot Surabaya yang bertuliskan kalimat ancaman bagi siapa saja yang berani beraktifitas di gedung tersebut. Di plakat itu juga tertulis bahwa tanah tersebut milik Rukmiati namun tanpa menyertakan hak atas kepemilikannya.

Buntutnya, warga setempat melakukan unjuk rasa memprotes pelarangan kegiatan di gedung tersebut yang sudah dilakukan sejak tahun 1975. Warga yang lebih didominasi kaum hawa itu meminta agar segel dan gembok yang terpasang di gedung dibuka kembali.

Sumber Korantransparansi menyebutkan, permasalahan itu sebelumnya sudah dilaporkan ke Kelurahan Babat Jerawat dan Kecamatan Pakal, namun tidak direspon sama sekali. Terbukti Kepala Kecamatan dan Kelurahan tidak ada ditempat saat terjadi unjuk rasa oleh warga setempat.

"Warga sudah melaporkan hal ini ke Kecamatan dan Kelurahan, tapi mereka tetap saja mbidek dan mengacuhkan kami. Lahan itu khan jelas aset Pemkot Surabaya, tapi mengapa Camat dan Lurahnya tidak melindungi?" ujar Muhammad Ali salah seorang warga, Kamis (29/3).

Seperti diketahui, unjuk rasa tersebut mendapat pengamanan dari Polsek dan Satpol PP Kecamatan Pakal. Aparat tampak tak mampu berbuat banyak memenuhi keinginan warga yang hendak membuka segel dan gembok gedung Serbaguna tersebut.

Bahkan dengan sikap jumawanya, Ri'fan mendatangi warga sambil ikut mengambil gambar. Namun hal itu tak berlangsung lama karena warga semakin emosi hingga membuat Ri'fan buru-buru kabur bersama tim kuasa hukumnya meninggalkan lokasi.

Beruntung sejumlah tokoh masyarakat langsung turun dan berhasil menenangkan warga. Tak lama berselang wargapun langsung melaporkan ulah Ri'fan tersebut ke Polisi. (den)

     Hari Ini Batas Akhir Operasional Hotel Alexis Gedung Hotel Alexis, Jakarta.

Jakarta (Korantransparansi.com) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengeluarkan surat keputusan pencabutan tanda usaha pariwisata (TDUP) kepada pengelola Hotel Alexis, PT Grand Ancol Hotel yang berlaku mulai hari ini (28/3).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dalam surat itu disebut bahwa hari ini menjadi batas waktu terakhir bagi PT Grand Ancol Hotel untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha pariwisatanya.

"Akan diberi waktu lima kali 24 jam untuk penutupan, dan puncak lima hari itu jatuh pada Rabu, 28 Maret," kata Anies di Balai Kota, kemarin.

Anies mengatakan selembar surat keputusan resmi berkop Pemprov DKI itu dianggap cukup untuk meminta grup Alexis menutup semua usahanya.

Surat itu telah dilayangkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada Kamis (22/3) lalu kepada PT Grand Ancol Hotel. Anies mengancam apabila hari ini Alexis belum melakukan penutupan, maka Pemprov akan melakukan penindakan.

"Insyallah sesudah itu kami akan bertindak, bila belum lakukan penutupan," kata Anies.

Anies juga mengatakan Pemprov DKI tidak akan pandang bulu pada setiap pelanggaran peraturan daerah, terutama yang menyangkut perjudian, narkoba, prostitusi, dan perdagangan manusia.

"Anak-anak kita, generasi muda kita rusak kena praktik-praktik narkoba. Karena itu, kita mengambil sikap tegas, jelas, sekaligus mengirimkan pesan pada semua jangan teruskan praktik-praktik seperti ini," ujarnya.

Langkah penutupan itu dilakukan setelah Pemprov melakukan pemeriksaan lengkap atas semua laporan terjadinya praktik-praktik yang melanggar peraturan daerah (perda), khususnya pasal 14 Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Kepariwisataan.

Sebelumnya, Hotel dan griya pijat Alexis yang berlokasi di Jalan R.E. Martadinata, Jakarta Utara memang sudah dihentikan izin operasionalnya dan ditutup sejak akhir Oktober lalu. 

Hanya saja, izin unit usaha lain di gedung eks hotel tersebut masih beroperasi, seperti 4Play Club & Bar Lounge, restoran, XiSKaraoke, dan BathHouse. Hari ini, semua izin usaha itu akan ditutup. (wis)

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera.

Surabaya (Korantransparansi.com) - Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barunag Mangera membenarkan bahwa sedikitnya 37 jamaah Korban biro perjalan haji dan umrah Abu Tours melaporkan kasus penipuan yang mereka alami ke Polres Malang Kota. 

Menurut Frans Mangera,  pelaporan itu terkait tidak sesuai pernyataan dari Abu Tours soal keberangkatan yang harusnya terjadwal sesuai dengan uang yang sudah disetorkan ternyata tidak terlaksana. tegasnya di Polda Jawa Timur, Selasa.

Polisi telah memintai keterangan pada korban Abu Tour .Kami memanggil perwakilan Abu Tours yang ada di Malang. Di Malang juga ada bukan hanya di Surabaya," ungkap Barung.

Barung menjelaskan, dari keterangan perwakilan Abu Tours, semua uang perjalanan dan setoran dari nasabah untuk umrah itu sudah disetorkan ke pusat yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan dengan memberikan bukti-bukti kepada polisi.

Barung memperkirakan, selain 37 jamaah tersebut, ada ratusan jamaah yang menjadi korban dari Abu Tours. Untuk mengantisipasi hal itu, Polda Jatim mengimbau masyarakat yang dirugikan segera melaporkan untuk direkapitulasi seperti dan selanjutnya dilaporkan ke pusat karena kasus itu sendiri Mabes Polri yang bekerja sama dengan Polda Sulawesi Selatan.

"Dari rekapitulasi itu nanti disampaikan, sesuai dengan jumlah nasabah, jumlah setoran. Buktinya bekerja sama dengan Kementerian Agama menstranferkan itu kemudian meneruskan ke Sulawesi Selatan untuk penanganan secara komperehensif," ujarnya.

Barung menegaskan, pihak kepolisian hanya melaksanakan penegakan hukum. Sementara itu, Kemenag, lanjut Barung, juga telah berkali-kali menyatakan agar jamaah atau masyarakat lebih berhati-hati ketika ada orang menawarkan paket umrah murah.

Pasalnya, dari penawaran paket umroh murah itu semua kejadian penipuan itu berawal. Polri menginginkan masyakarat mendengarkan imbauan itu.

"Sudah banyak kejadian. Ratusan ribu jamaah. Mulai dari First Travel, Abu Tours menjadi pelajaran. Malang saja ratusan," katanya.(med/eka)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...