Peristiwa

Apel Sinergitas 3 Pilar Dalam Rangka Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018 Wilayah Jatim, di Mapolda Jatim, Jl. A. Yani 116, Surabaya, Jumat(20/04).

Surabaya (KoranTransparansi.com) - Gubenur Jatim Dr. H. Soekarwo mengapresiasi komitmen yang diberikan oleh tiga pilar plus untuk mengelola pelaksanaan pilkada serentak dengan damai. Komitmen ini sangat diperlukan karena Pilkada bukan sekedar pesta demokrasi, tapi ajang aktualisasi suasana kekerabatan, kerukunan dan kekeluargaan.

“Saat ini bukan hanya tiga pilarnya tapi komitmen antara babinsa, babinkamtibmas, dan kades/lurah  ikut terlibat dalam proses pilkada, yang harus diseriusi dan didukung,” terang Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim usai memimpin Apel Sinergitas 3 Pilar Dalam Rangka Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018 Wilayah Jatim, di Mapolda Jatim, Jl. A. Yani 116, Surabaya, Jumat(20/04).

Pakde Karwo menjelaskan, Jatim adalah barometer nasional dalam pengamanan  pilkada 2018. Oleh sebab itu, keberadaan tiga pilar plus sebagai mata dan telinga paling bawah harus bisa mewujudkan kenyamanan dan kedamaian.

Selain itu, segala potensi konflik yang mungkin timbul jelang maupun saat pelaksanaan Pilkada cukup diselesaikan di tingkat kelurahan/desa, atau maksimal satu tingkat diatasnya, tidak perlu sampai kabupaten/kota “KPU dan Bawaslu juga terbantu oleh tiga pilar plus bahkan percaya diri bahwa pilkada Jatim akan berjalan lancar dan damai,” imbuhnya.

Ditambahkan, sinergitas tiga pilar plus ini merupakan yang pertama di Indonesia dimana nilai-nilai yang tumbuh di desa dikelola menjadi kerja bersama. Disamping itu, model seperti ini menunjukkan bahwa pilkada 2018 merupakan palagan perdamaian bukan palagan konflik.

Apalagi, Jatim tidak mengenal budaya konflik tapi budaya musyawarah mufakat yang dikedepankan. “Kami yakin babinsa, babinkamtibmas, dan kades/lurah mampu melaksanakan sungguh-sungguh. Namun bantuan camat,kapolsek dan koramil juga diperlukan guna mendukung kebijakan polda dan TNI,” urainya.

Pakde Karwo berpesan, untuk selalu meningkatkan kekompakan dan sinergitas tiga pilar plus di daerah masing-masing, dan menjalin koordinasi dan komunikasi yang intens secara berkala. Pendeteksian dan pencegahan dini terhadap permasalahan yang mungkin timbul juga tidak boleh lengah, sehingga suasana kondusif, aman dan nyaman bisa selalu terjaga.

“Apel ini bukanlah tujuan, namun sebagai bentuk pengelolaan terhadap kondisi yang sudah bagus dan damai di desa/keluarahan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jatim Pakde Karwo terhadap konsep tiga pilar plus yang dikembangkan di Jatim. Pihaknya berharap Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juni nanti bisa berjalan lancar, partisipasi masyarakat tinggi, dan tidak ditemukan pelanggaran.

Selain itu, tiga pilar plus harus mampu mendeteksi dini segala kejadian yang mengancam keamanan misalnya narkoba dan miras. “Tiga pilar plus ini sudah dijual Pakde Karwo dimana-mana, ini menunjukkan betapa orang lain ingin meniru budaya guyub rukun yang telah dibangun di Jatim,” terangnya.

Senada dengan pernyataan Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman mengungkapkan, sinergitas tiga pilar plus memberikan keyakinan pada masyarakat Jatim bahwa Pilkada Jatim bisa berjalan dengan aman, damai dan lancar.

Pihak TNI juga akan terus mengawal untuk mensukseskan proses Pilkada dari awal hingga usai. “Hari ini sangat luar biasa dimana tiga pilar plus berikrar bersama untuk melaksanakan komitmen, dan kami selalu siap untuk mengawal pelaksanaannya,” tegasnya.

Apel sinergitas tiga pilar plus yang dipimpin oleh Gubernur Jatim ini diikuti oleh 4000 peserta yang terdiri dari Forpimda tingkat 1 dan 2, 1000 personil Babinsa, 1000 personil Babinkamtibmas, 1000 kades/lurah, dan 500 personil Mapolda Jatim.  Turut hadir Ketua KPU Prov. Jatim, Ketua Bawaslu Prov. Jatim, dan para pejabat di lingkup SKPD Pemprov Jatim. (tek/med)

Sebanyak 56 pasangan paslon peserta pemilukada serebtak Jawa Timur mengikuti deklarasi LHKN di Grahadi Surabaya, Kamis (12/4/2018)

SURABAYA (KoranTransparansi.com) - Wakil Ketua KPK RI Irjen Pol. Basaria Panjaitan mengungkapkan bahwa setelah melalui analisa yang mendalam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kebijakan baru. 

Kebijakan tersebut dilakukan dengan bicara soal korupsi sejak sebelum pasangan calon kepala daerah terpilih. Dimana persoalan pencegahan awal dinilai lebih baik hasilnya.

“Hal tersebut dilakukan melihat saat ini banyak sekali paslon yang terjerat  dalam  ranah tindak korupsi. ungkap Basaria Panjaitan dalam kesempatan memberikan pesan khusus kepada 56 paslon peserta pemilukada Jawa Timur di gdung negara Grahadi Surabaya, Kamis (12/4/2018)

Tujuan utamanya yaitu mencegah masuknya paslon pada ranah tindak korupsi.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se Jatim Untuk Mewujudkan Pilkada yang bertintegritas 

Lebih lanjut Basaria Panjaitan menyampaikan, bahwa komitmen para paslon wajib disertakan sebuah integritas atau satu kesatuan antara kejujuran, perencanaan, sosialisasi program pada masyarakat dan harus ada implementasi. 

Menurutnya sebuah kejujuran itu dinilai sangat perlu. Salah satunya lewat penyerahan LHKP (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Karena banyak sekali paslon yang tidak jujur menyerahkan LHKP, terutama bagi petahana. 

Hal tersebut sangat berpengaruh pada biaya pemilukada yang besar tidak sesuai dengan harta kekayaan yang dimiliki. Sehingga untuk menutupi biaya besar tersebut dilakukan ijon proyek khususnya pada petahana, mahar politik atau dinasti politik.

“Yang perlu diperhatikan partai politik yang pertama, rekruitmen kader harus benar-benar diperhitungkan, jangan sampai hanya sebagai alat untuk memperkaya diri saja. Kedua, kaderisasi harus dipersiapkan secara matang. 

Dengan harapan para kader sudah siap untuk menjadi pemimpin. Pematangan kader melalui pendidikan dan pelatihan tentang anggaran, perijinan dan lain-lain,” tandasnya. 

“KPK juga berfungsi sebagai pendorong agar semua lembaga, aparat hukum terlepas dari jerat ranah hukum. Salah satu yang bisa dilakukan adalah parpol membuat kode etik, transparansi anggaran, penguatan penyelenggaraan penegakan hukum terpadu,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, SH pada kesempatan yang sama berharap agar para paslon dalam menandatangani fakta integritas yang sudah dilaksanakan harus bisa dilakukan dengan hati nurani dan tidak hanya segera menandatangani.

Selain itu, Mendagri Tjahjo Kumolo berpesan agar para paslon harus memiliki impian, gagasan yang cemerlang. Mereka harus bisa menyusun konsep, kemudian menjabarkan dan mengimplementasikan dalam program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kepada paslon terpilih, dirinya menitipkan agar mereka harus peduli terhadap pemberantasan radikalisme dan terorisme yang sedang marak. 

“Ormas tidak  dilarang di Indonesia, asal mereka mengakui adanya Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI,” ungkapnya. 

Selain itu juga dirinya mengingatkan akan bahaya narkoba yang sedang marak di Indonesia, dimana keberadaannya saat ini semakin menggurita.

Dengan diadakannya Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se Jatim Mendagri berharap Pemilukada Serentak akan lebih bermartabat membangun masyarakat dan memperkuat otonomi daerah. (min)

  

Empat Pencuri yang Nyaru Petugas PDAM Sudah Kuras Rp 872 Juta Dari Para Korbannya

SURABAYA  (Korantransparansi.com) - Empat anggota komplotan penjahat yang menyaru petugas PDAM Kota Surabaya tak berkutik ketika diciduk Unit Jatanras Polrestabes Surabaya.

Mereka yang sudah beraksi di lima TKP di Surabaya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas alias ditembak, lantaran melawan.

"Kami terpaksa melakukan tindakan tegas (tembak), karena pelaku ini membahayakan angota kami di lapangan saat dilakukan penangkapan," sebut Sudamiran, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Senin (9/4/2018).

Mereka sudah beraksi di Surabaya selama 6 bulan terakhir ini, yakni sejak Oktober 2017 dan terakhir menyatroni rumah di Jl Manyar Kerto Adi Surabaya pada 4 April 2018.

Polisi yang menerima laporan dari para korban, akhirnya melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang selalu menyaru sebagai petugas PDAM Kota Surabaya.

Dari rekaman CCTV yang dipelajari dan dilihat petugas di beberapa TKP, ternyata pelaku mengarah ke komplotan Anton Saputra dkk. Komplotan ini beranggotakan delapan orang, tapi yang lebih dulu tertangkap empat pelaku.

"Kami masih mengembangkan dan memburu pelaku lainnya. Komplotan ini selalu berpindah-pindah tempat, aksinya juga dilakukan secara bergantian," terang Sudamiran.

Sedikitnya komplotan ini sudah beraksi di lima lokasi di surabaya, yakni membobol rumah di Jl Manyar Kerta Adi, Jl Dukuh Kupang, Jl Tambaksari, Jl Welirang, dan Jl Manyar Kerta Adi Surabaya.

Dari aksinya ini, pelaku menguras harta benda milik korban. Seperti uang tunai, perhiasan dan barang berharga lainnya. Mereka bisa mengumpulkan uang tunai Rp 872 juta dari aksi jahatnya.

"Modusnya selalu mengaku petugas PDAM. Mereka pura-pura melihat meter PDAM dan masuk rumah korban, selanjutnya mengambil uang tunai, perhiasan dan lainnya," terang Sudamiran.

Anton Saputra, salah satu pelaku mengatakan, dirinya melakukan aksi secara berkelompok. Tapi sasarannya berpindah-pindah dengan mengaku sebagai petugas PDAM Surabaya.

"Saya dan teman-teman juga pakai seragam PDAM, tapi saat beraksi harus hati-hati. Begitu yakin rumah sepi, baru melakukan aksi. Uang dipakai untuk kebutuhan keluarga," tutur Anton.

Diberitakan sebelumnya, empat pelaku kejahatan bermodus menyaru petugas PDAM Kota Surabaya digulung Unit Jatanras Polrestabes Surabaya. Selain Anton Saputra, polisi menangkap Andi Sahril, Andri Daeng, dan Arham Djaelani.(sumber suryaonline)

 

Sekda Prov Jatim Ahmad Sukardi saat menyambut kedatangan Baleg DPR RI sebelum pertmuan dimulai di Surabaya  Kamis (5/4/2018) di S

SURABAYA (Korantransparansi.com) - Anggota Badan Legislasi DPR RI Ferdiansyah menyarankan agar kulifikasi pendidikan kedokteran yang ada dalam revisi Undang-Undang (UU) tentang Pendidikan Kedokteran sesuai dengan kebutuhan rakyat. 

Pasalnya suatu daerah dengan kondisi geografis yang berbeda tentu tantangan kebutuhan kesehatannya berbeda. Daerah yang bersuhu dingin dan dekat dengan pegunungan, tentu berbeda serangan penyakitnya dengan daerah panas dekat dengan pesisir pantai.

“Bukan hanya kebutuhan dokter yang benar-benar diinginkan sesuai harapan yang bersifat umum, tapi juga dokter  yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah itu sendiri,” ungkap Ferdi, panggilan akrabnya, saat kunjungan kerja Baleg DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis (5/4/2018).

Untuk itu, Ferdi menyarankan, agar dalam pembuatan kurikulum pendidikan kedokteran memberi kebebasan kepada setiap Fakultas Kedokteran yang sesuai keinginan masyarakat di daerah tersebut. Dia juga menegaskan dalam hal pendidikan kedokteran, hendaknya memperhatikan kebudayaan masyarakat setempat, agar penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat bisa diterima masyarakat dengan baik.

“Kebutuhan rakyat di Indonesia tidak hanya dokter yang serta merta menyangkut penyakit tapi juga ada unsur budaya,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Terkait dengan kebutuhan dokter layanan primer, Ferdi menyarankan harus ada penyesuaian, jika ada penambahan waktu dalam belajar harus disesuaikan dengan reward yang didapat. Selain itu dia juga berpendapat, bahwa bidang kedokteran harus ada pendidikan jangka panjang.

“Perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi antara lulusan yang mau diluluskan dengan kebutuhan. Koordinasi yang baik dan kuat antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesehatan sangat diperlukan,” tegas ferdi. (MIN)

 

Para tersangka kasus tangki fiktif yang kini ditangani Kejari Tanjung Perak Surabaya

SURABAYA (Korantransparansi.com)  – Penanganan kasus dugaan proyek tangki pendam fiktif di Muara Sabak Jambi oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya terus bergulir. 

Empat tersangka yang diduga terlibat dalam proyek senilai Rp179 miliar itu kini tengah menjalani proses pelimpahahan tahap II dari penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, di Surabaya.

Keempat tersangka tersebut antara lain mantan Dirut PT Dok dan Perkapalan, Ir M Firmasnyah Arifin, Mantan Direktur Administrasi dan Keuangan, Drs Nana Suryana Tahir, MM., Mantan Direktur Produksi, Ir I Wayan Yoga Djunaedy M.MT., Mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Ir Muhammad Yahya. 

Kepada Wartatransparasi Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, SH, MH mengatakan, tiga tersangka yakni Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedy ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim.

"Kalau untuk tersangka MFA tidak ditahan, karena sudah dihukum dalam kasus gratifikasi pembuatan kapal perang negara Filipina di PT PAL Surabaya. Dalam kasus itu MFA divonis 4 Tahun Penjara," Lingga, Kamis (5/4). 

Kerugian dalam kasus tangki pendam fiktif itu, lanjut Lingga, sebesar 3,3 juta USD atau setara Rp.33 miliar. 

“Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto, pasal 3 Juncto Pasal 18  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP," katanya.

Untuk ketiga tersangka yakni Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedy dan Muhammad Yahya tiba di Kejari Tanjung Perak pukul 08.10 WIB. Mereka datang dikawal ketat petugas Kepolisian dari Bareskrim Polri dan Jaksa Penyidik dari Pidsus Kejagung RI.

Sedangkan tersangka M Firmasnyah Arifin tiba di Kejari Perak sekitar pukul 09.15 WIB dan langsung dijemput petugas Kejari Tanjung Perak di Lapas Porong.

Seperti Diketahui sebelumnya, M Firmansyah Arifin divonis 4 tahun penjara setelah terbukti melakukan rekayasa progress fisik pembangunan tangki pendam dan menerima gratifikasi pembuatan kapal perang pesanan pemerintah Filiphina. (Den)

Gubernur Jawa TimurSokawo saat melakukan peninjauan sebeum siswa menghadapi UNBK

SUARABAYA (Korantransparansi.com)- Gubenur Jatim Dr. H. Soekarwo memberikan apresiasi atas pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) lewat CCTV. Hal ini penting dilakukan karena akan memberi efek kejujuran pada setiap siswa, guru, dan semua komite pendidikan.

“UNBK Jatim tahun ini sudah 100%, namun menariknya pengawas justru berada di luar, dan siswa hanya diawasi oleh CCTV. Ini bentuk kreatifitas yang sangat bagus, dan membuktikan semangat kejujuran dalam pelaksanaan UNBK,” terang Pakde Karwo saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMKN 2 Surabaya, Jl. Tentara Genie Pelajar No. 26, Petemon, Surabaya, Senin (02/04).

Menurut Pakde Karwo, ujian nasional/UN masih sangat penting dilakukan meskipun bukan penentu kelulusan. Lewat UN, bisa dilakukan pemetaan kualitas pendidikan masing-masing daerah di Jatim. Apalagi, beberapa sekolah kedinasan masih menggunakan nilai UN sebagai standar penerimaan seperti Akpol dan Akmil.

Selain itu, UN merupakan bentuk evaluasi pada proses pembelajaran atau transfer knowledge yang telah dilakukan di sekolah. Evaluasi ini sifatnya menyeluruh selain siswa, kualitas guru, dan metode dikdaktiknya juga akan dinilai “Melalui UN kita akan mengetahui kualitas pendidikan di Jatim, apakah diatas rata-rata, rata-rata,atau justru di bawah rata-rata,” ujarnya.

Pakde Karwo menambahkan, selain sekedar hasil UN yang harus didorong lagi yakni apakah pendidikan ini bisa menyelesaikan masalah kehidupan misalnya ketenagakerjaan. Inovasi dan kreatifitas perlu dilakukan sehingga bisa memenuhi permintaan pasar. “Kita perlu melakukan tabulasi pasar sehingga bisa mengetahui kecenderungan pasar tenaga kerja yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim Dr. Saiful Rachman, mengatakan, pelaksanaan UNBK 100% di Jatim tahun ini merupakan tahun kedua. Terkait kesiapannya, untuk kelistrikan Pemprov Jatim telah bekerjasama dengan PLN Dist. Jatim untuk menjamin pasokan listrik aman. Dicontohkan, ketika terjadi force major telah disiapkan genset. 

Sedangkan untuk koneksi internet, semua ditangani oleh pusat dan semua sudah disinkronkan tepat jam 12 tadi malam. “Masing-masing sekolah juga memiliki server cadangan,sehingga ketika server utama putus akan otomatis konek ke server cadangan,” urainya.

Ditambahkan, terkait kebutuhan komputer pada tahun 2017 telah dilakukan pengadaan sebanyak 4000 komputer lewat dana APBD dan APBN. Khusus di kepulauan contohya Masalembo, karena jaringan koneksi internet terbatas maka servernya dibawa ke daratan terlebih dulu untuk disinkronkan. “Meskipun harus disinkonkran di daratan, kami bisa memastikan bahwa pelaksanaannya bisa real time dan lancar,” tukas Saiful Rachman.

Kepala Sekolah SMKN 2 Surabaya, Drs. Djoko Pratmodjo Yudo Utomo, MM menyampaikan, jumlah siswa SMKN 2 Surabaya yang mengikuti UNBK sebanyak 914 siswa atau 100%. Bahkan, satu orang yang usai menjalani operasi juga bisa mengikuti UNBK. Peserta UNBK tersebut terbagi dalam 16 ruangan, dan berasal dari 10 jurusan diantaranya teknik tenaga listrik/TTL, teknik rekayasa perangkat lunak/RPL, teknik pemesinan /TPM, dan teknik audio video/TAV. (min)

banner

Berita Terkini

> BERITA TERKINI lainnya ...